Connect with us

Nasional

Doni Munardo Meminta DPR RI Revisi UU Kekarantinaan Kesehatan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Doni Monardo, meminta DPR RI menjadikan momentum penanganan COVID-19 sebagai pintu masuk untuk revisi Undang-Undang Kekarantinaan.

Hal tersebut Beliau sampaikan saat tampil sebagai pembicara pada peluncuran dan bedah Buku Putih Penanganan Covid-19 di Indonesia, yang disusun Hj Netty Prasetiyani M. Si, Ketua Tim Covid-19 PKS, bersama Tim Covid-19 Fraksi PKS, DPR RI pada Kamis (17/12/20).

Dalam kesempatan itu, Doni menyarankan Fraksi PKS DPR RI mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Inilah moment yang tepat untuk memperbaiki UU Kekarantinan Kesehatan,” tegas Doni.

Doni menambahkan, tahun 2018 saat UU itu disahkan, Pemerintah Indonesia belum memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi seperti sekarang.

“Mestinya karantina dilakukan secara berjenjang, selektif, dan terukur. Misalnya, karantina tingkat RT, RW atau desa/kelurahan,” ungkapnya.

Doni menjelaskan, bukan karantina wilayah. Sebab akan sulit dilaksanakan. Sementara UU itu mengatur pemberlakukan karantina dengan kompensasi pemerintah mencukupi kebutunan hidup tidak saja warga masyarakat, bahkan termasuk memberi makan hewan peliharaan.

“Sekali lagi, Fraksi PKS melalui Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan bisa memanfaatkan momentum pandemi ini untuk merevisi UU tadi,” imbuhnya.

Doni mengurai, adapun UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur empat pilihan karantina. Masing-masing karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

“Persoalannya, pasal itu belum dilengkapi penjelasan bagaimana upaya pencegahan, termasuk bilamana karantina itu diberlakukan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Doni juga menyitir UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 55 ayat (1). Dalam pasal itu menyebutkan, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak di wilayah karantina, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Tentu menjadi sangat sulit dilaksanakan. Artinya, Undang-undangnya baik tapi sulit diaplikasikan. Untuk itulah perlu revisi,” tegas Doni.

Jadi, kata Doni, dengan pengalaman mengatasi pandemi COVID-19 hampir 10 bulan terakhir, sudah banyak yang bisa dipelajari dan diambil hikmahnya.

“Muaranya, jika kelak kemudian hari terjadi pandemi serupa, akan mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja lebih baik karena didukung regulasi dan payung hukum dalam melaksanakan tanggungjawabnya,” pungkasnya.

Menurut Doni, hal penting yang harus diakomodir dalam penanganan pandemi diperlukan keterlibatan semua elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, didukung komponen bangsa lain termasuk TNI/Polri dan tokoh-tokoh masyarakat di berbagai daerah.

Ke depan, lanjut Doni, seluruh komponen tersebut harus bekerja lebih keras untuk dapat menjelaskan tentang bahaya COVID-19 kepada publik. Sebab, masih ada 15 persen masyarakat yang belum percaya bisa tertular COVID-19.

“Ini perlu dilakukan pendekatan dengan melibatkan para tokoh melalui nilai-nilai kearifan lokal di setiap daerah,” tegasnya.

Doni juga menegaskan, Pemerintah harus mendapatkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh yang ada di daerah. Setiap persoalan yang ada dalam menghadapi dinamika yang ada di daerah tentu tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh non formal.

“Kita ke depan harus bisa bekerja lebih keras, untuk bisa menjelaskan bahaya COVID-19 ini kepada publik kepada masyarakat. Karena 15 persen masyarakat kita masih ada yang belum percaya tentang COVID-19,” katanya.

Doni mencontohkan keberhasilan program Citarum Harum, yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, budayawan, akademisi, para pakar, relawan hingga ke ketua RT dan RW.

“Apabila kerjasama seperti Citarum Harum diadopsi dalam penanganan COVID-19, niscaya kita lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan pandemi,” ungkapnya.

Doni Munardo juga mengungkapkan, bahwa Pandemi COVID-19 merupakan persoalan kolektif, sehingga penanganannya pun harus saling bekerja sama antarelemen bangsa.

“Dalam urusan penanganan COVID-19, seluruh unsur harus terlibat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh PKS dalam menaruh perhatian besar terhadap upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Perhatian itu, salah satunya dibuktikan dengan pembentukan Tim COVID-19 PKS yang diketuai Dr Netty,” pungkas Doni.

Kebetulan, Doni Monardo mengenal baik Dr Netty. Sebab, saat menggagas dan menggulirkan program Citarum Harum, Doni menjabat Pangdam III/Siliwangi, sementara Dr Netty adalah Ketua Dharma Wanita Pemprov Jawa Barat. Benar, Netty adalah istri Gubernur Jawa Barat dua periode ketika itu: Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher.

Berkat program Citarum Harum, kini sungai yang dulu dijuluki ‘the world’s dirtiest river’, sungai terkotor di dunia. Kini, sungai sepanjang sekitar 290 km itu berangsur-angsur jernir. Ikan-ikan yang dulu punah, kini bermunculan.

Di beberapa anak sungai Citarum, bahkan sudah dipakai berenang anak-anak dan sarana rekreasi keluarga.

“Semoga kerja sama itu bisa kita lanjutkan ya, Bu Netty. Setelah Citarum Harum, sekarang untuk menanggulangi pandemi COVID-19,” kata Doni kepada Netty. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Kaukus Masyarakat Sipil Siap Audit LBP dan Erik Thohir dalam Kasus Bisnis PCR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Terbongkarnya keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Tohir dalam kasus bisnis PCR telah mengejutkan banyak pihak karena dianggap sebagai tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mengakui keterlibatannya di salah satu perusahaan pelaksana test PCR dan Antigen tersebut, yaitu PT GSI, namun mengaku PT GSI didirikan bukan untuk mencari untung, tetapi untuk tujuan sosial dan membantu masyarakat.

Untuk meyakinkan masyarakat, Luhut Binsar Panjaitan bahkan menyatakan perusahaannya, PT GSI, siap di-audit.

“Merespon hal tersebut, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial siap secara etik dan sukarela menjadi Auditor Rakyat namun juga secara Profesional telah mempersiapkan KANTOR AKUNTAN PUBLIK untuk ditunjuk mengaudit PT. GSI,” ujar Ferry Juliantoro dalam konferensi Pers, Senin (29/11/2021) di Restauran Cikini Lima, Menteng Jakarta pusat

Lebih lanjut Ferry mengatakan, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial (atau singkatnya Kaukus Masyarakat Sipil) mendukung pernyataan Luhut untuk diaudit, dan mendorong masyarakat agar tidak menduga-duga dan berprasangka buruk terhadap PT GSI yang katanya didirikan untuk aktivitas sosial.

“Pelaksanaan audit ini menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara, khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir,” Jelasnya.

Menurutnya, untuk mendukung rencana yang sangat baik ini, Kaukus Masyarakat Sipil siap bekerja sama dengan Luhut Binsar Panjaitan, serta sudah menyiapkan Auditor resmi dari KANTOR AKUNTAN PUBLIK.

Semoga rencana audit ini dapat dilaksanakan secepatnya agar masyarakat Indonesia dapat segera memperoleh kejelasan atas dugaan perampasan uang masyarakat dan negara triliunan rupiah yang dilakukan oleh pengusaha, dan difasilitasi pemerintah melalui penetapan kebijakan harga yang abnormal tinggi.

Kami berharap bahwa rencana audit ini dapat dilakukan secepat mungkin agar masyarakat luas segera mendapat informasi yang lebih valid akan kasus PCR ini.

Untuk mendorong kelancaran proses pengungkapan Kasus PCR ini, maka kami (Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial) juga siap melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Membuka Posko Pengaduan Masyarakat, yaitu tempat masyarakat melaporkan atau menyampaikan bukti-bukti terkait kasus PCR ini.
  2. Menyiapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang siap ditunjuk oleh Luhut Binsar Panjaitan cg. PT. GSI untuk mengaudit PT. GSI sehingga bisa diketahui jumlah pasti aliran uang dan keuntungan perusahaan tersebut.

Hadir dalam pertemuan Wakili Rakyat, yakni: Ferry Juliantono, Novel Baswedan, Anthony Budiawan, Marwan Batubara, Reffly Harun yang tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi & Keadilan Sosial bentuk auditor rakyat untuk Audit Perusahaan Luhut & Erick Thohir Terkait PCR. ( Amhar)

Continue Reading

Nasional

Lewat Sandiwara Radio, BNPB Perkuat Literasi Kebencanaan Masyarakat

Published

on

By

JanoerKoening, MANGGARAI – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Bidang Komunikasi Kebencanaan, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan melakukan penguatan literasi, edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat yang dikemas melalui sandiwara radio dengan judul “Bunga-Bunga Cinta”.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Janoerkoening.com, Jum’at (26/11/2021) disebut kan, Naskah sandiwara radio yang ditulis oleh Agus Noor itu menceritakan kisah cinta kehidupan mahasiswa dan mengambil latar kejadian yakni saat meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah pada 2010 silam.

Dalam drama mini seri itu, literasi kebencanaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam alur cerita melalui dialog antar tokoh yang secara tidak langsung menjelaskan tentang bagaimana tanda-tanda fenomena alam yang dapat berpotensi menjadi bencana.

Di samping itu, dalam sandiwara radio juga dijelaskan tentang bagaimana upaya mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, yang disisipkan melalui dialog antar tokohnya.

Materi pembelajaran tentang kebencanaan yang dikemas lewat kisah serial drama mini seri itu diputar di 78 radio lokal di Kabupaten/Kota di Tanah Air, dengan 25 episode berdurasi 30 menit sejak Jumat (5/11) hingga Senin (29/11) yang akan datang.

Penggunaan media radio sebagai corong diseminasi literasi kebencanaan dipilih mengingat radio memiliki segmen dan konsumen tersendiri di tengah masyarakat.

Media radio juga memiliki eksistensi yang sampai saat ini masih dapat bertahan dan mampu bersaing dengan bertumbuhnya ragam media informasi yang lain serta menjangkau lebih banyak masyarakat hingga ke penjuru daerah yang mungkin tidak dapat dicapai media lainnya.

Bentuk sinergi antara BNPB, BPBD, media radio dan masyarakat ini sekaligus menjadi wujud implementasi dari optimalisasi unsur ‘pentaheliks’ dalam penanggulangan bencana.

Dari seluruh pemutaran serial drama mini seri di berbagai Kabupaten/Kota, Bidang Komunikasi Kebencanaan, Pusdatinkom BNPB juga menggelar talkshow di beberapa stasiun radio bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat

Hal ini guna memperkuat informasi dan menyampaikan kebijakan daerah yang telah dirancang dan disiapkan dalam pengurangan risiko serta penanggulangan bencana. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dan menanyakan segala hal terkait kebencanaan melalui talkshow tersebut.

Sebagaimana yang dilakukan di Stasiun Radio Manggarai (RM) 88,00 FM pada Rabu (24/11), Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB menggandeng BPBD Manggarai Barat dalam kegiatan talkshow yang masuk dalam rangkaian pemutaran sandiwara radio “Bunga-Bunga Cinta”.

Radio Manggarai FM dipilih karena memiliki cakupan frekuensi yang cukup luas dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat hingga wilayah penyangga lainnya. Kantor Radio Manggarai 88,00 FM yang berada di Kelurahan Lawur, Langke Rembong, Manggarai-Flores, NTT itu juga memiliki banyak pendengar setia dari kalangan remaja hingga usia lanjut.

Di samping itu, pemilihan lokasi dalam kegiatan talkshow dengan topik “Manggarai Barat Sadar Bencana” itu didasarkan pada rencana kontijensi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam menyongsong Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan Pariwisata Super Prioritas yang aman bencana

Kegiatan talkshow di Radio Manggarai FM itu sekaligus menutup dari seluruh rangkaian yang sebelumnya juga telah dilaksanakan di dua tempat, yakni Kabupaten Magelang di Jawa Tengah dan Kabupaten Tomohon di Sulawesi Utara. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Pengelolaan Air dan Penanggulangan Banjir, oleh: Dubes Belanda

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Belanda memiliki sejarah panjang bencana banjir. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor topografi negeri kincir angin yang berada di bawah permukaan laut. Pengelolaan air dan penanggulangan banjir menjawab tantangan Belanda terhindar dari bencana hidrometeorologi basah.

Pembelajaran ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Belanda Lambert Grijns dalam acara Ambassador Talk 2021 yang digelar olen BNPB di Hotel Pullman Thamrin Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Pada diskusi dalam dan luar jaringan ini, Lambert menyampaikan sejumlah pandangan yang mampu memberikan perubahan pada pengelolaan air dan penanggulangan banjir di negaranya.

Pandangannya tersebut antara lain mengenai paradigma pencegahan, pendekatan inovatif berbasis teknologi yang paling unggul, pendekatan intergratif yang holistik dan kolaborasi antar berbagai kepentingan.

Di samping itu, ia menambahkan bahwa perlu juga untuk mengetahui permasalahan utama sumber terjadinya banjir yang kemudian perlu dimodelkan dan mengkomunikasikan potensi bahaya kepada pihak terkait.

Terkait dengan paradigma pencegahan, Lambert menekankan hal tersebut tidak terlepas dari bencana besar yang pernah melanda negeri Belanda pada tahun 1953. Lambert menyebut bencana kala itu sebagai bencana yang mematikan.

“Bencana ini sebagai wake-up call bagi kami sehingga potensi bahaya ke depan dapat dicegah,” ujar pria yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang perencanaan urban dan pengelolaan air.

Upaya pencegahan kemudian diwujudkan dengan proyek raksasa sebagai langkah perlindungan banjir terbesar di dunia. Proyek tersebut didukung dengan pemanfaatan teknologi inovatif, yaitu Delta Works, yang dibangun sejak 1954. Delta works ini merupakan serangkaian proyek mega konstruksi yang dibangun untuk melindungi kawasan di sisi barat daya negeri itu dari bahaya banjir atau pun air pasang laut.

Duta Besar Belanda juga menyampaikan pentingnya kerja sama semua pihak dalam pengelolaan air maupun penanggulangan banjir, seperti dari pemerintah pusat, daerah dan swasta hingga masyarakat. Ia mencontohkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Jakarta dalam bahaya banjir.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaan Kepala BNPB Mayor Jenderal Suharyanto, S.Sos, M.M, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si. menyampaikan bahwa Belanda berhasil meminimalkan dampak tragedi banjir bandang yang menimpa Eropa Barat pada Juli 2021 lalu tanpa korban jiwa.

“Sebuah bencana alam yang belum pernah terjadi dalam kurun 100 tahun terakhir,” ujar Raditya.

Keberhasilan Belanda dalam memitigasi bencana banjir dan membangun mekanisme kesiapsiagaan masyarakat menjadi pembelajaran besar bagi Indonesia. Raditya mengatakan bahwa momen diskusi ini menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mempelajari tentang manajemen keairan dari Belanda.

Keberhasilan Belanda dalam memitigasi bencana banjir dan membangun mekanisme kesiapsiagaan masyarakat menjadi pembelajaran besar bagi Indonesia. Raditya mengatakan bahwa momen diskusi ini menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mempelajari tentang manajemen keairan dari Belanda.

Dalam sambutan keynote speech berikutnya oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Letjen (Purn) Sudirman, SH, MH, MM. menyampaikan urgensi penguatan kolaborasi seluruh elemen dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang kuantitasnya mengalami peningkatan di tahun 2021.

Ia menekankan koordinasi pentaheliks (pemerintah, masyarakat, akademisi, media massa dan dunia usaha) untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat datang sewaktu-waktu.

“Sejak dahulu, gotong royong telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Termasuk juga dalam upaya penganggulangan bencana, salah satunya dalam gerakan solidaritas dan kedermawanan Penanganan Covid-19, dan bencana lainnya. Kemenko PMK terus mendorong antisipasi potensi bencana hidrometeorologis dan budaya adaptasi tanggap bencana masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Sudirman menambahkan, bencana air menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Penting untuk menguatkan komitmen bersama seluruh pihak dalam kebijakan manajemen keairan, khususnya dalam pembangunan proyek antisipasi banjir.

“Indonesia dan Belanda tentunya mempunyai kesamaan tantangan seperti kondisi pesisir pantai, penurunan tanah, banjir aliran sungai, sumber daya air, kepadatan jumlah penduduk,” ujarnya.

Pada akhir diskusi, Duta Besar Belanda menyampaikan bahwa ia optimis bahwa Indonesia mampu mengatasi permasalahan air dan bencana banjir. Menurutnya pengalaman-pengalaman bencana yang beragam di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Pesisir Jawa menjadi kekuatan menghadapi bencana air dan banjir ke depan.

“Belanda juga membuka diri dengan berbagai negara sahabat untuk berbagi pengalaman, sebagaimana saat ini Belanda membantu membangun proteksi tepi pantai berwawasan lokal di pesisir Jawa Tengah,” tutupnya.

Acara Ambassador Talks 2021 ini dikuti oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, media massa, praktisi, akademisi dan masyarakat umum, diskusi ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran pengelolaan air dan penanganan banjir yang lebih baik. (Amhar)

Continue Reading

Trending