Connect with us

Uncategorized

Pembegalan Nelayan di Perairan Bawean, Opan Sebut Lemahnya Pengawasan Aparat Terkait

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Waspada terhadap perampasan atau pembegalan tidak hanya di darat saja, tetapi hal tersebut juga harus diwaspadai termasuk di lautan, Pembegalan di tengah laut ini dialami oleh Kru Kapal nelayan mini porse seine dari kecamatan sarang, rembang di Pantai Pamona, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Sabtu, 14 November 2020.

Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Jam 04.30 waktu setempat, Koordinat 06.01 dan 112.1 sekitar 20 mill laut dari Pantai Pamona Pulau Bawean Kabupaten Gresik Jawa Timur. Tiba- tiba kapal nelayan mini porse seine didekati sebuah Perahu kecil (cekotok) yang merapat ke kapal mini porse seine dengan iringan beberapa perahu kecil lainnya.

“Beberapa orang ABK perahu tersebut naik ke Kapal nelayan mini porse seine dengan menodongkan celurit dan berteriak mencari Nakhoda,” demikian dikatakan Muhammad Sokhib, salah satu pemilik Kapal dalam Keterangan Tertulis pada Awak Media di Jakarta Rabu (16/12/2020).

Menurutnya perompak atau Pembegal tersebut berjumlah sekitar 12-15 orang, sambil mengancam para Kru Kapal nelayan mini porse seine menggunakan senjata tajam, memaksa para nakhoda tersebut untuk turun kedalam kapal kecil (cekotok) dan membawa para nakhoda ke pulau Bawean.

“Nakhoda saya disuruh turun dari kapal dan naik perahu kecil (cekotok) tersebut yang berisi sekitar 12-15 orang. Mereka membawa senjata tajam berupa celurit dan pedang, kemudian perahu itu membawa nakhoda saya. Setelah 3 Jam perjalanan perahu sampai di Pulau Bawean,” ujar Muhammad Sokhib.

Dijelaskannya, para pembegal tersebut awalnya meminta tebusan sekitar 200.000.000 rupiah, bila tidak kapal-kapal yang tertangkap tersebut akan dibakar.

Belasan orang bersenjata tajam mengumpulkan nakhoda kami disalah satu rumah pelaku, kemudian orang-orang itu berteriak harus ada tebusan uang untuk 10 kapal yang ditangkap sebesar Rp. 200.000.000,-.

“Dari nominal Rp, 200.000.000 yang diajukan oleh pelaku tersebut, salah satu nelayan korban pembegalan tersebut meminta untuk menawar nilai tebusan senilai Rp. 15.000.000 per satu buah kapal,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, seorang diantara nakhoda menjadi juru bicara mencoba menawar tebusan untuk 10 kapal milik Nelayan Sarang Kab. Rembang dengan angka Rp. 15.000.000,- per kapal.

“Pembegal akhirnya menyetujui tawaran tersebut, dan meminta agar ditransferkan ke rekening salah satu pelaku, dengan situasi mencekam dan penuh intimidasi para Nelayan Korban tersebut terpaksa harus memenuhi keinginan pembegal agar dapat pulang dengan selamat dan meminta uang tersebut segera ditransfer dalam waktu 30 menit jika tidak kapal akan dikandaskan dan dibakar,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Paguyuban Masyarakat Rembang Jakarta Abdullah Mansuri menyatakan Negara harus hadir didalam melindungi seluruh rakyat.

“Negara kami minta hadir melindungi segenap rakyat termasuk para nelayan Sarangan Rembang yang diintimidasi oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab dikawasan perairan Bawean Gersik Jawa Timur,” ulasnya.

Lebih lanjut Abdullah menyatakan atas peristiwa ini pihaknya akan membuat laporan ke Polda Jawa Timur dan Istansi terkait lainnya.

“Kami akan segera membuat laporan Polisi ke Polda Jawa Timur dan Kapolri serta Kementrian Kelautan dan Perikanan,” paparnya.

Terpisah, Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ketika dihubungi wartawan terkait adanya teror dan penculikan para nelayan di Bawean oleh sekelompok Orang Tak Dikenal (OTK) mengungkapkan rasa keprihatinannya.

Opan menyebut lemahnya pengawasan kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam melindungi Warga Negaranya dari intimidasi teror serangan perompak, dan penculikan maupun pembantaian dari mereka yang menyebut dirinya para pembegal ataupun teroris.

“Saya menilai peristiwa tersebut bukan pertama kali terjadi di Indonesia, artinya pengawasan dan perlindungan keamanan diri pekerja Indonesia maupun yang berprofesi sosial secara global tidak lagi menjadi prioritas utama,” kata Opan di Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Opan juga mendesak para pihak alat negara, baik TNI, Polri, bahkan Presiden langsung untuk segera melakukan pembentengan keamanan bagi para pekerja, profesi, dan nelayan sebagai perwujudan amanah UUD’45, terkhusus bagi para nelayan di Bawean yang di teror dan diculik oleh para perompak. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Pasca Putusan MK-UU.CK, Kejatuhan Bisa Terjadi Jika Terlena

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Terkait putusan MK tentang UU Ciptakerja inkonstitusional bersyarat, Pegiat Sosmed, Agusto Sulistio, berpendapat agar Presiden Joko Widodo dan Lembaga Yudikatif Negara, jangan terlena dengan keadaan ini yang mungkin dianggapnya baik-baik saja.

Jika tak segera ada langkah konkrit bisa akibatkan investor akan ragu lalu hengkang, atau tak jadi berinvestasi di Indonesia, sebab rules of law tidak berjalan baik, sehingga stabilitas keamanan dalam negeri tak menentu. Maka Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah positif dan terpuji kepada para korban dan mereka yang ditahan yang terkait dengan aksi secara langsung maupun tidak, pasca penolakan RUU Ciptakerja pada Oktober Tahun 2020 lalu.

Selain itu mantan aktivis PIJAR era tahun 90-an ini mengharapkan kelegowoan Penyelenggara Negara atas putusan MK soal UU CK tersebut, ini baik dan bisa menjadi pelajaran, contoh kedepan, kita akan terbiasa selalu melakukan koreksi, permintaan maaf jika ada kesalahan, apalagi bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang penuh toleran dan sopan santun yang tinggi, tambahnya.

“Sejarah bangsa ini kan selalu gunakan langkah etika kesantunan disamping UU Hukum, jika terjadi persoalan, apa sih yang nggak bisa diselesaikan oleh Pemerintah kita sejak jaman Soekarno, Soeharto, Habibie, GusDur, Mega, SBY, bahkan Jokowi diawal kepemimpinannya? Bangsa ini telah lewati persoalan besar dan berpotensi pecah, tapi Alhamdulillah selesai. Semua bisa diselesaikan jika nilai etika kesantunan dan hukum dikedepankan, kemudia rasa egois serta mau menang sendiri dihilangkan,” beber Agusto.

Selanjutnya ia sampaikan bahwa akibat penerapan UU ini tentu banyak buruh pekerja yang terkena dampak, mungkin ada yang terkena PHK, Gajinya dipotong, dan lainnya, itu sebabnya mungkin ini yang menjadi dasar putusan MK. Jika demikian, baik dan positif jika Penyelenggara negara khususnya yang berkaitan dengan terbitnya UU Ciptakerja melakukan semacam koreksi yang ditujukan langsung kepada para buruh pekerja, aktivis dan masyarakat luas, terangnya melalui pesan pendek pada Senin pagi (29/11/2021).

Soal langkah apa yang harus dilakukan atas Pemerintah atas putusan MK ini, Agusto jelaskan bahwa setiap pemerintahan suatu negara punya aturan hukum tatacara menyelenggarakan negara, saya pikir Pemerintah lebih pandai dan paham soal apa yang seharusnya dilakukan jika aturan yang dibuatnya dinyatakan secara SAH oleh lembaga Yudikatif bertentangan dengan konstitusi negara, saya sebagai warga negara hanya bisa memberi kritik saran saja, sebagaimana yang diatur konstitusi yang berlaku di negara kita ini, keputusan tetap ada ditangan Pemerintah dalam hal ini lembaga Yudikatif dan Presiden sebagai Kepala Negara

Ditanya soal kasus yang menimpa Aktivis KAMI, ia uraikan bahwa Syahganda, Jumhur Hidayati, Anton Permana, jika mengacu pada fakta persidangan yang saya ikuti, bahwa tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada mereka, pasca penolakan RUU Omnibuslaw, saya berpendapat bahwa kritik dan tulisan mereka di media sosial merupakan hak konstitusional dan tak ada tindakan pidana misalnya lakukan tindakan anarkis, dan ini pun disampaikan oleh sejumlah saksi ahli yang dihadirkan JPU, namun mau apa lagi? Nyatanya Hakim putuskan Syahganda, Jumhur bersalah, ya itulah Politik,” terang Agusto heran.

Menutup keterangannya ia sampaikan bahwa korban dari UU CK ini, baik saat masih berstatus RUU hingga jadi UU tak hanya dari Aktivis KAMI, namun dari buruh pekerja dan masyarakat luas lainnya, karena ini menyangkut nasib dan penderitaan rakyat, maka akan baik jika Pemerintah segera dilakukan langkah konkrit langsung secara kenegaraan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang terdampak langsung UU Ciptakerja, guna kepastian hukum dan kepercayaan para Investor. (Zohiri)

Continue Reading

Uncategorized

Issue Reshuffle Kabinet Jokowi Kian Kencang, Benarkah?

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Rumor mengenai Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet berembus sangat kencang akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan oleh Pegiat Sosmed, Agusto Sulistio yang menduga bahwa Presiden Jokowi akan melakukannya sebelum akhir tahun.

Adapun menteri-menteri yang akan terkena reshuffle menurut dugaan Agusto adalah menteri yang belakangan ini kurang menonjol prestasi kerjanya, seperti Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ATR Sofyan A Djalil.

Ditanya bocorannya menteri yang akan masuk, Agusto kembali memprediksi bahwa yang akan masuk ke dalam kabinet Jokowi adalah beberapa dari Partai, sisanya dari profesional yang didorong oleh partai.

“Kemungkinan ada satu orang yang jadi menteri dari partai baru bergabung,” tambah Agusto, saat dikonfirmasi, Sabtu siang, 27/11/2021.

Lebih lanjut pegiat sosmed yang juga mantan aktivis PIJAR (Pusat Informasi Jaringan Aksi Reformasi) era tahun 90-an, kemungkinan akan masuk dalam kabinet dari kalangan aktivis, tapi kesemuanya tergantung nanti keputusan Presiden, meski diluar ada banyak saran dan masukan.

Menutup keterangannya, Agusto sampaikan bahwa reshuffle adalah hal wajar dalam penyelenggaraan negara, namun jika pergantian menteri terlalu sering itu menunjukkan lemahnya pengamatan dan penganalisaan calon menteri, yang disebabkan antara lain oleh tekanan atau bargaining power politik, semua kembali kepada Presiden, mau atau tidak. (Apip)

Continue Reading

Uncategorized

Kejagung akan Lelang Barang Mewah Hasil Rampasan Jiwasraya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melelang hasil barang rampasan dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada 24 November 2021. Barang yang dilelang itu terdiri atas 15 mobil mewah dan 1 motor gede dengan nilai total sekira Rp11,193 miliar.

“Dalam rangka penyelesaian barang rampasan negara dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya ini sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap barang rampasan,” ujar pelaksana tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Sartono, di Kantor Jiwasraya, Jakarta Pusat, dilansir okezone Minggu (21/11/2021).

Sartono menjelaskan, empat mobil yang dilelang berasal dari terpidana Heru Hidayat, yakni mobil Land Rover seharga Rp 806 juta, Jeep Lexus Rp936 juta, Toyota Vellfire Rp624 juta, dan Toyota Vellfire Rp680 juta.

Kemudian, empat mobil dilelang dari terpidana Benny Tjokrosaputro, yaitu Jeep Land Rover Rp2 miliar, Jeep Audi Rp962 juta, Toyota Alphard Rp829 juta, dan Mercedes Benz S.500 Rp1 miliar.

Selanjutnya, tiga kendaraan yang disita dari terpidana Hendrisman Rahim, yaitu Toyota Alphard Rp 600 juta, Mercedes Benz E.300 Rp285 juta, dan motor Harley Davidson Rp361 juta.

Berikutnya, mobil disita berasal dari Harry Prasetyo, yakni Mercedes Benz E.300 Rp626 juta dan Toyota Alphard Rp697 juta

Sartono melanjutkan, dua mobil dari Syahmirwan, yakni Honda CRV Rp167 juta dan Toyota Kijang Innova Rp253 juta. Selanjutnya, mobil dari terpidana Joko Hartono Tirto, Toyota Kijang Innova Rp259 juta.

“Bahwa dari rangkaian penilaian tersebut diperoleh hasil penilaian yang selanjutnya tentunya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pelelangan. Dalam rangka kegiatan pelelangan barang rampasan kasus Jiwasraya ini, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Direktorat Lelang DJKN Kementerian Keuangan. Lelang akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,” kata Sartono.

Lelang akan dilakukan secara online pada Rabu (24/11/2021) melalui situs lelang.go.id. (Ahr)

Continue Reading

Trending