Connect with us

IPTEK

Bersama BPPT, Doni Munardo Resmikan Mobile Lab BSL-2 Varian Bus untuk Percepatan 3T 

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Monardo bersama Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza secara resmi melepas keberangkatan mobile laboratorium Biosafety Level 2 atau BSL-2 varian bus di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Peluncuran dan Pelepasan bus laboratorium tersebut dilakukan secara simbolis dengan mengangkat bendera yang didahului pemotongan bunga peresmian.

Dalam sambutannya, Ketua BPPT Hammam Riza mengatakan bahwa peluncuran mobile lab BSL-2 tersebut kemudian akan membantu proses 3T atau _tracing_, _testing_, dan _treatment_ di beberapa daerah untuk mempercepat upaya penanganan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Untuk _testing_, _tracing_ dan _treating_ yang juga kita bisa mengimprovisasi dengan _tracking_ yang saat ini juga kita sedang upayakan pengembangan aplikasi,” jelas Hammam.

Selain itu, kehadiran mobile lab BSL-2 sebagai salah satu hasil inovasi dari Peneliti dan Perekayasa BPPT itu juga dapat membantu peningkatan kapasitas uji sampel spesimen COVID-19 di daerah sehingga prosesnya dapat lebih dipercepat, dipersingkat dan lebih akurat.

Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini kapasitas pengujian sampel COVID-19 sudah mencapai 95 persen dari target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), namun ada beberapa wilayah yang mengalami kesulitan dalam pengujian sampel.

“Kapasitas pengujian di Indonesia saat ini telah mencapai 95 persen dari yang ditargetkan oleh WHO. Namun sebagian labolatorium masih terpusat di beberapa kota besar dan masih menunggu waktu di dalam pengujian spesimen tersebut,” ujar Hammmam.

Lebih lanjut, Hammam Riza juga merincikan bahwa mobile lab BSL-2 varian bus tersebut masih mengusung konsep yang sama, yaitu mobile, aman, dan akurat.

“Memiliki konsep yang sama dan dibangun dengan upaya penyempurnaan,” kata Hammam.

Adapun mobile lab BSL-2 varian bus ini memiliki beberapa kelebihan dibanding generasi mobile lab sebelumnya, antara lain; dibangun dengan platform bus, untuk memperkuat konsep mobilitas, sehingga dapat mudah dioperasikan di daerah yang membutuhkan.

Kemudian mobile lab terbaru ini juga terdapat penambahan fasilitas untuk ekstraksi RNA, sehingga dapat menggunakan reagen yang lebih bervariasi (metoda magnetic beads) untuk menjaga keberlanjutan pengujian.

“Penambahan fasilitas untuk ekstraksi RNA sehingga menggunakan reagen yang bervariasi,” jelas Hammam.

Selanjutnya ada juga beberapa pengembangan layout peralatan untuk meningkatkan akurasi data dan keamanan personil penguji.

Lebih lanjut, mobile lab tersebut terdapat penyempurnaan pada sistem mekanik pintu yang dapat dibuka tutup secara _touchless_, untuk menghindari adanya kontaminasi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengapresiasi atas hasil inovasi karya anak bangsa tersebut dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19.

Menurut Doni, dengan hadirnya mobile lab BSL-2 dapat mengurangi ketergantungan terhadap jenis produk dari luar negeri, sehingga hal itu sekaligus dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien.

“Tentu kita harus mendukung program-program inovasi ini agar kita tidak selalu tergantung dari produk-produk yang didatangkan dari luar negeri,” kata Doni.

Di sisi lain, Doni juga menilai bahwa dengan adanya bus laboratorium tersebut, maka hal itu dapat mengurangi permasalahan yang ada di daerah, khususnya untuk pemenuhan kapasitas uji sampel sesuai standar Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

“Salah satu upaya untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang ada di daerah, karena tidak semua lab di daerah ini memiliki standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Selanjutnya, dia juga berharap agar peluncuran mobile lab BSL-2 yang mengusung konsep bus tersebut dapat mempercepat upaya pemeriksaan spesimen, sehingga penanganan COVID-19 dapat lebih baik.

“Ini adalah jawaban untuk menutupi kekuarangan yang ada di daerah. Mudah-mudahan kehadiran mobile lab BSL-2 ini dapat mempercepat proses pemeriksaan spesimen,” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

IPTEK

Pentingnya Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pelaksanaan SDI

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) 2021 diarahkan untuk penanganan pandemi, melindungi masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi, melalui penanganan kesehatan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi publik.

Program PCPEN yang diarahkan untuk perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi mendapat alokasi APBN cukup besar
sehingga harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Dukungan APBN untuk penanganan pandemi di bidang kesehatan, perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi mencapai Rp.744,77 T, dialokasikan kepada perlindungan sosial sebesar Rp.186,64T, dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp.162,40T, kesehatan sebesar Rp.214,96T, insentif usaha sebesar Rp.62,83T dan program prioritas sebesar Rp.117,94T.

Rofyanto selaku Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan mengatakan, “saat ini
sistem informasi Fragmented terpisah di masing-masing K/L berdampak pada pelaksanaan program penurunan kemiskinan belum optimal,” ungkapnya dalam Webinar Satu Data Indonesia: Peran Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (30/9/2021).

Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dilakukan oleh kementerian dan lembaga baik di tingkat pusat dan daerah, sehingga pentingnya aspek kolaborasi antar stakeholders di tingkat pusat, daerah, akademisi dan masyarakat luas.

“Selain itu juga dibutuhkan prakarsa Satu Data Indonesia oleh para stakeholder utk terus memperkuat kolaborasi, kelembagaan dan pelaksanaan rencana aksi Satu Data
Indonesia,” jelas Rofyanto.

Oleh karena itu kata Rofyanto, Satu Data Indonesia menjadi sangat penting untuk diimplementasikan, pandemi Covid-19 mendorong implementasi layanan digital pemerintah ke level yang belum pernah kita alami sebelumnya

“Data menjadi komponen wajib, penggunaan dasar (data) yang tidak reliabel dalam agenda masif seperti pemulihan Nasional berisiko menimbulkan inefisiensi / pemborosan sumber daya dan program yang tidak tepat guna atau tepat sasaran,” imbuhnya.

Hal-hal tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program, kunci kesuksesan Pemulihan Nasional terletak pada
responsif, akurasi, adaptabilitas dan kolaborasi.

Satu Data Indonesia mendorong Integrasi data dan layanan pemerintah melalui standarisasi tata kelola data dan interoperabilitas, layanan pemerintah terintegrasi tidak bisa terwujud jika kondisi data masih tersebar dan dengan standar yang beragam, dengan data dan layanan pemerintah yang terintegrasi

Masyarakat selaku pengguna layanan akan dimudahkan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan pemerintah, melalui upaya manajemen dan penjaminan kualitas data, proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan pengembangan layanan dapat lebih terarah dan berbasis fakta.

Berbagai Prakarsa dari Satu Data Indonesia yang dilakukan oleh para stakeholders SDI baik ditingkat pusat dan daerah diarahkan untuk memperkuat kelembagaan SDI serta pelaksanaan rencana aksi SDI.

Agung Indrajit selaku Geospasial Adviser Badan Informasi Geospasial dan anggota Sekretariat Satu Data Indonesia mengatakan, bahwa setiap pemangku kepentingan harus berupaya memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk, pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan transparansi data

“Sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, dibutuhkan “data leadership” sebagai “engine” yang “diarahkan” oleh Tata Kelola Data untuk mengoptimalkan nilai dan manfaat atas data,” pungkas Agung Indrajit

Webinar ini ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Onny Noyorono selaku Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, fokus menyoroti data-data makro dalam pemulihan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik juga bertanggung jawab atas penyediaan statistik dasar serta informasi dalam mengukur perkembangan indikator makro ekonomi nasional, pemantauan pemulihan ekonomi nasional, dan dasar penyusunan kebijakan.

Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus dalam pengembangan infrastruktur dalam mendukung digitalisasi dan Transformasi Digital melalui program startup digital, serta pengampingan umkm untuk go digital.

Tentunya Interoperabilitas data diperlukan dalam mendorong transformasi digital, Layanan publik yang efektif dan efisien membutuhkan pertahanan siber yang kuat untuk menghindari ancaman-ancaman rekayasa, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, serangan jaringan, dan peretasan.

Pemerintah juga mengupayakan pertahanan keamanan dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) stakeholders lainnya. (Amhar)

Continue Reading

IPTEK

Pemanfaatan Data Dalam Penyusunan Strategi Bisnis

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Webinar Pemanfaatan Data Dalam Penyusunan Strategi Bisnis telah dikaksanakan oleh Astra bersama dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas RI, Rabu 25 Agustus 2021.

Webinar tersebut merupakan bentuk kepedulian untuk mendorong peran pemanfaatan data dalam sektor publik maupun swasta, berkaitan dengan sektor kewirausahaan atau bisnis.

kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama yang baik antara ASTRA dengan Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, dan Satu Data Indonesia.

Tentu dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan data dalam penyusunan strategi bisnis, meliputi:

Pertama, sosialisasi informasi kepada masyarakat berkenaan inisiatif Satu Data Indonesia

Kedua, peran pemanfaatan data dalam sektor publik maupun swasta, kaitannya dengan kewirausahaan/bisnis perspektif Dunia Usaha

Ketiga, meningkatkan kontribusi masyarakat, dunia usaha dan kebijakan dalam mendukung pemanfaatan dan tata kelola data pada sektor dunia usaha

Keempat, memberikan informasi terkait praktik baik sektor dunia usaha dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional dan SDGs melalui CSR.

Dampak Pandemi Covid 19 pada dunia usaha dan UMKM mendasari ruang lingkup dari kegiatan webinar ini yaitu pada sosialisasi mengenai pemanfaatan data dan perannya dalam dunia kewirausahaan

Selanjutnya, Knowledge Sharing mengenai pemanfaatan data untuk penyusunan strategi bisnis merespon Kendala dan Tantangan di Masa Pandemi, dan kemudian praktik baik pemanfaatan data di sektor dunia usaha dan UMKM melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Taufik Hanafi selaku keynote speaker mengatakan, Presiden menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan Pemerintah harus terus merujuk pada Data, dan data menjadi sumber minyak yang baru dalam transformasi Digital.

Pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital dengan memberikan peluang bagi ekonomi digital untuk melakukan percepatan.

“Hal ini dapat dilihat dari terjadinya pergeseran digitalisasi melalui perubahan cara kerja dan produksi serta model bisnis,” ujar Hanafi.

Dijelaskan Hanafi, melalui Platform eCommerce sebagai Market Place dalam bertransaksi, ekonomi digital memberikan akses tanpa batasan wilayah kepada masyarakat, terkhusus hal ini membuka kesempatan pada UMKM untuk memasarkan produknya secara lebih luas menggunakan infrastruktur digital.

“Di sisi lain, pemanfaatan teknologi juga dapat memutus rantai pasok pertanian sehingga pendapatan petani meningkat dan harga produk lebih murah,” tambahnya.

Pandemi memberikan dampak kepada pelaku UMKM dalam posisi yang sulit, hingga mengalami kebangkrutan karena terjadinya penurunan demand yang menyebabkan pemberhentian pekerja serta tidak tersedianya sumberdaya keuangan untuk mempertahankan usaha.

Sebagai upaya dalam menangani hal tersebut, pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional memberikan bantuan kepada UMKM untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha di masa pandemi.

Terdapat empat tindakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan dampak kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, diantaranya dengan memberikan kemudahan akses UMKM untuk memperoleh dukungan, mempertajam fokus dalam membangun keberlanjutan dan daya saing, mengatur dan memfokuskan ekosistem pendukung melalui UMKM nerve center, serta perencanaan dalam menyiapkan next ungkap Siti Azizah selaku Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Dalam mengembangkan Kewirausahaan Berbasis Ekosistem, pemerintah mengupayakan pendekatan melalui pendidikan, pendampingan, pendanaan, kebijakan, pasar, serta SDM.

Salah satu komponen pendukung dalam mensukseskan pengembangan kewirausahaan adalah dengan membangun sistem data untuk dijadikan program utama kemenkop UKM. Pengembangan basis data tunggal sesuai yang diamanatkan melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja merupakan backbone program penguatan UMKM dalam mendukung PEN serta mendukung implementasi digitalisasi.

Tentunya Kementerian KUKM sebagai leading sector basis data tersebut memiliki peran penting, dan berencana untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan, penyiapan basis data tunggal UMKM berdasarkan Satu Data Indonesia, serta pelaksanaan pendataan pada tahun 2021.

Menanggapi bagaimana pendataan memberikan stimulus pada desa untuk menjadi Smart Village melalui transformasi Data Monografi Desa serta bersama dengan CSO dan Dunia Usaha sehingga kemandirian dimulai dari komunitas terkecil masyarakat yaitu Desa.

Kekurangan UMKM desa adalah, mereka memproduksi tapi tidak mengetahui kuantitas yang harus dihasilkan dan berapa permintaan didalamnya, sehingga kalau bicara tentang Data UMKM maka kita harus terintegrasi dengan Data Grabfood ataupun data lainnya yang memetakan pasar kebutuhan yang ada.

Bondan Susilo memberikan informasi dengan Praktik Baik Desa Sejahtera Astra dengan Rancang Bangun Smart Village Berbasis Data serta Program Latar belakang Desa Sejahtera Astra, dan Pemanfaatan Data dalam Rancang Bangun Smart Village, hingga Manfaat dan Dampak Program Desa Sejahtera Astra sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Melengkapi program ASTRA lainnya melalui aspek bisnis yang berkelanjutan, berdasarkan Astra Group yang memiliki cabang di 34 provinsi, publik contribution ada 4 pilar Astra Cerdas, Astra Sehat.

Melalui modul yang generik dicoba upscaling Desa dengan produk kolaborasi dengan lainnya untuk market terstandar, mereka harus tergabung dalam konsorsium dengan membentuk lembaga yang telah menuju kemandiri ekosistem usaha dengan anggota yang ada. Contoh cluster kopi dengan beragamnya kopi yang dapat disatukan dengan pangsa pasar yang ada, hingga ekspor produk.

Untuk agriculture kita menggandeng beberapa mitra sehingga tercipta beberapa ekosistem marker yang memiliki kredibilitas dalam standar produk. Kemudian menciptakan Astra Export Academy sehingga dapat membantu DSA yang memiliki produk unggulan.

“Semua akan dirangkum dalam dashboard sustainability dan MONEV dengan menetapkan parameter kunci seperti peningkatan pendapatan, ekspor dan jumlah produk dan produk turunan yang dilakukan terus menerus dan diakses oleh potensi ekspor yang ada,” tutup Bondan Susilo.

Webinar ditutup dengan Komitmen Astra International sebagai pelaku usaha dan Satu Data Indonesia sebagai Lembaga yang mengemban amanat Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 berharap dapat memberikan pemahaman kepada publik terkait peran Satu Data Indonesia dalam penyediaan data, serta memberikan pemahaman terkait pemanfaatan data dalam menyusun strategi bisnis, hingga meningkatkan awareness publik terhadap topik terkait. (Amhar)

Continue Reading

IPTEK

Kolaboras 23 Perguruan Tinggi Siap Riset Kebencanaan Bali

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sebanyak 23 perguruan tinggi melakukan riset bersama mengenai kebencanaan di Provinsi Bali. Kolaborasi riset kebencanaan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil kajian yang bermanfaat dalam penanggulangan bencana, khususnya di wilayah Bali.

Plh. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. berharap seluruh hasil riset ini dapat dikumpulkan dalam wadah pusat pengetahuan kebencanaan atau knowledge disaster management system.

“Selanjutnya riset bersama para perguruan tinggi tersebut dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan bermanfaat langsung ke masyarakat,” kata Agus dalam pertemuan peluncuran riset bersama kebencanaan yang dilakukan secara daring, Kamis (29/7/2021).

Agus mengatakan bahwa Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana alam seperti gempa, tsunami, dan tanah longsor. Di samping itu, Bali merupakan provinsi paling terdampak di sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19 sehingga perlu kerja sama semua elemen.

“Apalagi Provinsi Bali pada tahun 2022 terpilih sebagai tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR), menuntut semua harus siap dan mampu mewujudkan Bali bebas Covid-19 dan kembali bangkit dan pulih sektor pariwisatanya,” tambah Agus.

Ia juga menambahkan, riset bersama ini merupakan salah satu kegiatan yang dipersiapkan dalam rangka GPDRR.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si. menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Provinsi Bali, ia menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan kolaborasi riset ini.

“Saya berharap proses penelitian kebencanaan ini bisa berjalan dengan baik dengan melibatkan komponen masyarakat sehingga mendapatkan policy brief yang dapat bermanfaat untuk Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat,” ujar Made Indra.

Sekda Provinsi Bali berharap para peneliti dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sehingga terhindar dari penularan Covid-19 selama riset berlangsung.

Setelah melalui proses panjang sejak peluncuran pada 12 Maret 2021, sebanyak 218 peserta telah mendaftarkan usulan proposal riset ke panitia. Dari hasil penilaian administrasi dan substansi telah didapatkan hasil 49 proposal riset dari 23 perguruan tinggi se-Indonesia. Sebagian besar perguruan tinggi berasal dari Provinsi Bali.

Riset yang terbagi ke dalam lima tema ini akan berlangsung selama tiga bulan, dimulai pada Agustus hingga Oktober 2021. Tema riset di antaranya ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik, kesehatan, sosial dan budaya, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Melalui riset ini, BNPB berharap seluruh peneliti dan mitra dapat berkontribusi untuk menghasilkan produk keilmuan yang tinggi seperti artikel riset, buku, kebijakan, produk inovatif dalam penyelesaian permasalahan kebencanaan, khususnya terkait pandemi Covid-19 di Provinsi Bali.

Pertemuan sehari yang bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) dan Pemerintah Provinsi Bali dihadiri oleh BPBD, organisasi perangkat daerah terkait, Forum PRB Bali, SIAP SIAGA serta para peneliti dan mitra dari 23 perguruan tinggi di Indonesia yang lolos dalam kegiatan riset kebencanaan ‘Bali Kembali.’

Continue Reading

Trending