Connect with us

Daerah

Kunjungi Pengungsi Lewotolok, Doni Munardo Minta Pisahkan Kelompok Rentan

Published

on

JanoerKoening, LEMBATA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) agar memberi penanganan yang lebih baik kepada para pengungsi Gunungapi Ili Lewotolok, khususnya bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan.

Dalam kunjungan kerja untuk meninjau pengungsian dan penanganan erupsi Gunungapi Ili Lewotolok, Doni melihat bahwa pemkab sudah memberikan layanan yang cukup baik.

Namun, dia masih menemukan adanya beberapa hal yang harus diperbaiki, salah satunya adalah masalah penanganan kesehatan dan keselamatan para pengungsi.

Dalam hal ini Doni meminta agar para warga pengungsi kelompok rentan dapat dipisahkan dari mereka yang berusia muda.

Menurut Doni, hal itu harus dilakukan, sebab selain menghadapi ancaman bencana alam, para pengungsi saat ini juga menghadapi bencana non alam, yakni pandemi COVID-19.

“Saya himbau kepada Pemkab agar bisa memisahkan antara kelompok rentan dengan yang muda. Karena kita menghadapi bencana alam namun juga dalam situasi bencana non alam,” kata Doni, Rabu (2/12/2020).

Sebagaimana diketahui bahwa kelompok rentan memiliki risiko yang lebih berat apabila terpapar virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Adapun kelompok rentan tersebut meliputi usia lanjut, penderita penyakit penyerta atau komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas, balita dan anak-anak

Apabila hal tersebut tidak segera ditangani dengan baik, maka dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat lainnya.

“Karena kelompok rentan ini sangat berisiko kalau terpapar itu bisa membahayakan keselamatan jiwa,” kata Doni.

“Jadi tidak hanya mengurusi ancaman terhadap erupsi gunungapi, tapi kita juga harus bisa melindungi warga negara dan masyarakat dari pandemi COVID-19,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Daerah

Oh! Yess.., Banjir Besar Melanda Kalimantan Selatan

Published

on

By

JanoerKoening – Sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap yang terjadi pada Minggu (3/1/2021) pukul 10.30 WITA.

Hal ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 Januari 2021 hingga pukul 11.40 WIB.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut melaporkan bahwa saat ini tinggi muka air terpantau sekitar 150 cm sampai 200 sentimeter yang merendam 6.346 unit rumah.

Disamping itu, BPBD juga terus melakukan pendataan pada 5 titik pengungsian bagi masyarakat setempat.

BPBD Kabupaten Tanah Laut juga menginformasikan akses jalan dari Palaihari ke Banjarmasin terputus akibat banjir. Saat ini tim gabungan bergotong-royong dalam melakukan penanganan bencana yang terjadi.

BPBD Kabupaten Tanah Laut juga mendata beberapa kebutuhan mendesak yang dibutuhkan masyarakat terdampak seperti sandang, pangan, terpal, matras, selimut dan peralatan dasar kebencanaan.

Berdasarkan pemantauan BMKG, Kalimantan Selatan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang.

BNPB menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, ditengah musim hujan yang akan terjadi hingga Februari 2021.

Masyarakat juga dapat memantau informasi prakiraaan cuaca melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). (Amhar)

Continue Reading

Daerah

PPWI Lhokseumawe Gelar Kegiatan Sekolah Jurnalisme Warga

Published

on

By

JanoerKoening, Lhokseumawe – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kota Lhokseumawe menggelar acara pelatihan jurnalistik di Aula SMK Negeri 3 Lhokseumawe, Selasa (12/01/2021) mulai pukul 10.00 WIB. Acara yang dikemas dalam format Sekolah Jurnalisme Warga itu diikuti oleh 17 pewarta dari berbagai media yang bergabung dalam organisasi PPWI Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

Melalui aplikasi zoom meeting, acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, bersama Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrur Razi, yang langsung hadir di lokasi acara. Dalam sambutannya, Wilson mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan sekolah jurnalisme warga yang dilaksanakan oleh PPWI Kota Lhokseumawe.

Wilson juga menekankan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme anggota yang bergabung dalam organisasi PPWI dan masyarakat umum. “Untuk itu, saya berharap agar ke depan kegiatan seperti ini dapat diadopsi dan dilaksanakan oleh kepengurusan PPWI yang ada di seluruh kabupaten dan kota lainnya di Indonesia,” harap Alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu.

Pada kesempatan itu, Fachrur Razi juga menyampaikan bahwa kegiatan sekolah jurnalisme warga adalah upaya kita untuk menegakkan demokrasi dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. “Memberikan kreativitas bagi para penulis dan jurnalis untuk menulis lebih bebas, sehingga dengan adanya pelatihan seperti ini teman-teman dapat terinspirasi dan menambah wawasan,” kata Fachrur.

Selain itu, Ketua PPWI Kota Lhokseumawe Desriadi Hidayat menjelaskan bahwa, “Kegiatan ini akan kita laksanakan selama 12 kali pertemuan. Pertemuan selanjutnya akan kita gelar pada bulan berikutnya.”

Dia menambahkan bahwa untuk pelatihan ini pihaknya sudah menyusun silabus dan kurikulumnya. “Ini merupakan komitmen kita untuk meningkatkan kualitas menulis anggota yang sudah bergabung dalam organisasi PPWI Lhokseumawe, sehingga setelah mengikuti pelatihan ini para peserta bisa menjadi jurnalis yang paham aturan, bekerja profesional, dan memiliki wawasan yang luas tentang kaidah ilmu jurnalistik,” pungkas Hidayat. (Amhar)

Continue Reading

Daerah

Pusat & Daerah Dukung Pengembangan Metrologi Legal di Kawasan Industri Terpadu

Published

on

By

JanoerKoening, Batang – Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono menyampaikan, Kementerian Perdagangan akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus memajukan metrologi legal Indonesia di masa mendatang.

Salah satunya dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur mutu sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

“Diharapkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tetap terjaga sehingga dapat saling berbagi informasi dan pengalaman dalam penyelenggaraan kegiatan metrologi di daerah. Hal ini bertujuan agar peran perlindungan konsumen dan tertib niaga menjadi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” ujar Veri.

Sementara itu, Direktur Metrologi Rusmin Amin mengungkapkan, Pemerintah Pusat akan mendukung pengembangan metrologi untuk pertumbuhan industri di daerah, seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Batang, Jawa Tengah.

Salah satunya, melalui berkolaborasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hal ini disampaikan Rusmin dalam kegiatan gelar wicara dengan tema “Metrologi Legal Menyongsong Terwujudnya Kawasan Industri Terpadu Batang” yang diselenggarakan pada Kamis (7/1/2021).

“Dengan adanya KIT Batang akan mendorong pengembangan perekonomian di Kabupaten Batang. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan metrologi legal, metrologi ilmiah, dan metrologi industri dalam mendukung KIT Batang,” kata Rusmin.

Bupati Batang Wuhaji menjelaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang telah mempersiapkan diri dalam membangun KIT Batang.

Salah satunya, dengan meningkatkan peran Unit Metrologi Legal Kabupaten Batang agar dapat memberikan pelayanan kemetrologian sehingga ketertiban dalam pengukuran, penakaran, dan penimbangan dapat terwujud serta ketepatan hasil pengukuran juga dapat tercapai.

“Keberadaan KIT Batang merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Ketepatan dalam ukuran, takaran, dan timbangan menjadi hal yang penting sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi perekonomian Kabupaten Batang,” ungkap Wihaji.

Wihaji menambahkan, Pemerintah Kabupaten Batang memiliki Unit Metrologi Legal yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pengawasan terhadap alat ukur dan kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.

Kabupaten Batang memiliki 28 pasar desa dan pasar daerah, 22 SPBU, serta sejumlah industri, potensi alat ukur seperti timbangan bukan otomatis, timbangan jembatan, pompa ukur BBM, meter kWh, meter air, dan lainnya.

Oleh sebab itu, objek pelayanan dan pengawasan menjadi tantangan besar bagi Unit Metrologi Legal Kabupaten Batang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan atas dukungannya dalam mengembangkan metrologi di daerah,” pungkas Wihaji.

Dia tambahkan, “Tujuan akhir kami adalah agar Kabupaten Batang dapat menjadi Daerah Tertib Ukur sehingga metrologi dapat dikembangkan dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya tidak hanya bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat Batang,” tutup Wihaji. (Amhar)

Continue Reading

Trending