Connect with us

Nasional

Tidak Ada Kepastian Hukum dalam Raperpres Pelibatan TNI dalam Kontraterorisme

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – MARAPI Consulting & Advisory bekerjasama dengan PRODI Hubungan Internasional, FISIP UPN Veteran Yogyakarta pada senen 30 November 2020 menggelar Webinar bertema “Raperpres Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme”

Dalam webinar itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia M Choirul Anam mengatakan bahwa Raperpres pelibatan TNI dalam kontraterorisme berpotensi tumpang tindih terutama dalam aspek penangkalan.

Anam menegaskan akuntabilitas adalah prinsip dan roh utama UU5/2018 namun Raperpres dimaksud bertentangan dengan UU5/2018 yang merupakan peraturan induk utamanya karena tidak ada mekanisme akuntabilitas dan kepastian hukum di aspek penangkalannya.

Terkait hal tersebut kata Anam, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada presiden sebagai berikut:

Pertama, menarik Raperpres dimaksud dari DPR atau tidak melaksanakan pembahasan dan penandatangan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM;

Kedua, memastikan bahwa Raperpres dimaksud melandaskan pada konsep criminal justice system;

Ketiga, memastikan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme sepenuhnya hanya didasarkan pada APBN untuk menjaga profesionalisme;

Keempat, menekankan setiap upaya dalam penanganan terorisme baik legislatif, penegakan hukum dan penganggaran senantiasa didasarkan prinsip negara hukum, demokrasi, dan menjunjung tinggi HAM; dan

Kelima, memastikan adanya pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel dan pertanggungjawaban hukum jika adanya pelanggaran.

Sedangkan rekomendasi Komnas HAM kepada DPR RI sebagai berikut:

Pertama, mempertimbangkan dan menjadikan UU5/2018 sebagai dasar dalam pembahasan Raperpres dimaksud;

Kedua, menjadikan pengaturan mengenai perbantuan, kebijakan dan keputusan politik negara, penganggaran dalam APBN menjadi koridor dalam pembahasan Raperpres dimaksud;

Ketiga, menekankan pada fokus pembahasan pelibatan militer dalam Raperpres dimaksud hanya fokus pada penindakan semata dengan batasan yang jelas, tingkat ancaman, dan bilamana fungsi Kepolisian tidak dapat mengendalikan, sehingga tidak meluas mulai dari penangkalan, penindakan dan pemulihan; dan

Keempat, memastikan bahwa Raperpres dimaksud selaras dengan tatanan criminal justice system dan sesuai dengan tata hukum yang berlaku terutama UU5/2018, UU34/2004, dan regulasi lain yang lebih tinggi.

Anam menambahkan seharusnya Raperpres dimaksud hanya mengatur skala eskalasi saja untuk menentukan kapan perbantuan TNI diperlukan, sedangkan untuk aturan teknis perbantuannya diperlukan UU Perbantuan TNI kepada otoritas sipil untuk mengatur pengerahan kekuatan dalam konteks operasi militer selain perang.

Anam juga menegaskan bahwa demi keamanan dan keselamatan publik, prinsip-prinsip HAM boleh dikesampingkan namun harus ada tata cara dan aturan yang jelas sehingga ada kepastian prosedur dan hukum dalam pelaksanaannya.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen (Purn) Drs Ansyaad Mbai menyatakan bahwa penyebab terorisme itu multi-faktor sehingga dibutuhkan sebuah whole of government approach untuk dapat mengatasinya

“Di mana tiap instansi dan lembaga pemerintahan memiliki peran dan tugasnya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.

Ansyaad juga menegaskan bahwa pendekatan terbaik dalam penanganan terorisme adalah pendekatan melalui sistem peradilan kriminal sehingga kepolisian menjadi ujung tombak kontra terorisme.

Dia tambahkan, bahwa TNI memiliki peran penting dalam kontra terorisme sebagai perbantuan jika upaya-upaya penegakan hukum sudah tidak berdaya lagi menghadapi ancaman terorisme.

“Peran itu sesuai dengan amanat UU5/2018 dan UU34/2004 yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam kontra terorisme haruslah melalui sebuah keputusan politik berbentuk perintah presiden dengan persetujuan DPR,” sebutnya.

Oleh karna itu Ansyaad mengingatkan bahwa prinsip tersebut sudah menjadi bagian dari prinsip berdemokrasi dan supremasi sipil sehingga harus ditaati.

“Bahwa salah satu tujuan aksi terorisme adalah memancing respon yang keras dari negara sehingga dapat dijadikan pembenaran tujuan aksi terorisme itu sendiri,” jelasnya.

Ansyaad mengibaratkan terorisme sebagai seekor kucing yang dapat berubah menjadi harimau jika respon negara terlalu berlebihan melalui aksi militer.

Sementara itu, Pengajar Hubungan Internasional FISIP UPNYK Saptopo Ilkodar menyebutkan bahwa ada perdebatan ideologis antara human security dan state security dalam membahas pelibatan TNI dalam kontraterorisme.

Menurutnya, bahwa dalam mengambil keputusan soal langkah yang akan ditempuh harus mempertimbangkan sejarah kebangsaan, realitas geografi dan sosial budaya, pergaulan internasional, perkembangan jaman, dan yang terpenting pemahaman bahwa langkah yang akan diambil harus dipertimbangkan dengan matang karena semua pilihan memiliki resiko dan konsekuensinya.

Saptopo juga mengingatkan bahwa dibutuhkan moderasi sikap dari semua pihak agar pembahasan Raperpres dimaksud bisa mencapai suatu kesepakatan.

Saptopo menegaskan bahwa tanpa trust tidak akan ada demokrasi sehingga sangatlah penting agar semua pihak bisa memiliki trust pada yang lainnya.

Selanjutnya, Peneliti dan aktivis Marapi Beni Sukadis, MSos menyatakan bahwa dalam supremasi sipil ada pemisahan yang jelas antara otoritas politik dan otoritas pelaksana di mana militer harus tunduk pada supremasi sipil.

“Pejabat sipil terpilih adalah pengemban tanggungjawab membuat kebijakan dan keputusan mengenai keamanan,” pungkasnya

Beni menyebut, amanat UU34/2004 menegaskan bahwa TNI menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan keputusan politik negara sehingga dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) keterlibatan TNI merupakan perbantuan dan bukan tugas pokok.

“Hukum yang berlaku juga menegaskan bahwa penanganan terorisme menggunakan pendekatan pidana dan bukan perang,” ujarnya.

Beni menambahkan bahwa fungsi penangkalan TNI dalam keterlibatannya dalam kontra terorisme adalah rancu dan berpotensi bertabrakan dengan upaya penegakan hukum oleh institusi-institusi penegakan hukum sipil yang ada. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PLN Pasok 59 Gardu Listrik untuk Jakarta Saat Idul Fitri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1421 H, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya telah melakukan siaga pasokan listrik di ibukota, atau DKI Jakarta dan sekitarnya pada  6-21 Mei 2021. 

Listrik di DKI Jakarta saat ini disuplai dari enam subsistem kelistrikan dengan total kapasitas 10.315 Mega Watt (MW) melalui 59 gardu induk 150 kilo Volt (kV) dan 20 KV.

Beban puncak listrik yang pernah dicapai 4.938 MW pada 2020. Realisasi beban puncak saat Hari Raya Idul Fitri 2020 sebesar 3.038 MW pada pukul 21.00 WIB.

Sementara itu, prediksi beban puncak listrik saat Hari Raya Idul Fitri 2021 pada 13 Mei mendatang sebesar 3.103 MW. 

“Prediksi kami untuk beban puncak Lebaran ada kenaikan 2% dibandingkan dengan tahun lalu,” kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Doddy B Pangaribuan di Jakarta, Senin (10/5/2021).

Dari sisi kecukupan pasokan, lanjut dia, kelistrikan saat Hari Raya Idul Fitri di Jakarta dan sekitarnya tahun ini dalam kondisi aman dan cukup.

Melengkapi siaga dalam menghadapi Idul Fitri, PLN pun menyiapkan 2.356 personel, 17 posko, 17 unit gardu bergerak, 6 unit mobil deteksi, 4 unit kabel bergerak, 20 unit power bank, dan 4 unit crane.

Sebelum masa siaga, PLN juga memastikan bahwa kondisi peralatan pendukung dalam keadaan baik dan siap beroperasi. “Setiap hari, PLN selalu siap dan siaga menjaga keandalan pasokan listrik. Namun, di hari-hari besar tertentu siaganya ditingkatkan,” ungkap Doddy. 

Dia menegaskan, pada masa siaga Hari Raya Idul Fitri tahun ini, tidak ada pekerjaan terencana yang memerlukan pemadaman listrik kecuali dalam kondisi mendesak (force major).

Rumah sakit rujukan dan fasilitas penunjang penanganan Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya juga tetap dalam status siaga dengan dilengkapi dua sumber tegangan.

Petugas yang siaga selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. 

Pada Hari Raya Idul Fitri nanti, masjid yang menjadi pantauan utama yaitu Masjid Istiqlal di Jakarta Pusat. Masjid ini dipasok dari 2 sumber listrik berbeda yang keandalannya sama.

Apabila terdapat kendala dari sumber utama, pasokan listriknya bisa langsung dialihkan ke sumber cadangan. Masjid Istiqlal juga dilengkapi dengan Uninterruptible Power Supply (UPS) berdaya 40 kVA agar tegangan listrik lebih stabil. 

“Bagi masjid dan rumah ibadah lain yang daya listriknya kurang bisa memanfaatkan tambah daya hemat pada program Ramadan Berkah dari PLN,” ujar Doddy, menutupnya. (Ahr)

Continue Reading

Nasional

Doni: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Published

on

By

JanoerKoening – Pandemi COVID-19 di Tanah Air belum berakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total kasus positif di Indonesia per 4 Mei 2021 adalah sebanyak 1.686.373 orang.

Mengantisipasi kenaikan angka positif tersebut, Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No.13 Tahun 2021

Surat edaran tersebut tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

“Keputusan Pemerintah terkait pelarangan mudik ini sangat tepat dan sangat strategis,” kata Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo saat menghadiri Forum Merdeka Barat 9 “Jaga Keluarga, Tidak Mudik” pada Rabu (5/5/2021).

Berkaca dari tahun sebelumnya, Doni mengungkapkan bahwa data menunjukkan angka positif harian naik pada setiap momen hari raya besar di Indonesia.

“Contohnya pada Hari Raya Idul Fitri tahun lalu yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2020, angka kasus positif naik sebanyak 949 orang. Dua minggu pasca lebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di tanah air,” urai Doni

Dia tambahkan, hal yang sama juga terjadi pasca libur panjang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Doni menekankan, keputusan pelarangan mudik ini harus diikuti oleh seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah, dunia usaha, dan yang paling utama adalah masyarakat.

Kepala BNPB juga berpesan kepada pejabat pemerintah di pusat maupun di daerah untuk terus mensosialisasikan pelarangan kegiatan mudik kepada masyarakat. Peraturan pelarangan mudik ini demi menekan angka kenaikan kasus positif COVID-19.

“Kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Lebih baik dianggap cerewet daripada korban COVID-19 berderet-deret,” pesan Doni.

Doni juga menyebutkan masih ada 7 persen masyarakat Indonesia yang nekat mudik. Kerjasama pemerintah pusat dengan semua pihak di daerah khususnya masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka tersebut.

“7 persen dari jumlah penduduk kita itu sangat besar angkanya. Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin,” ungkap Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 itu.

Penerapan protokol kesehatan juga tidak boleh putus untuk terus diingatkan kepada semua pihak. Protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan untuk terhindar dari ancaman COVID-19.

“Tetap waspada, waspada, dan waspada. Jangan lelah untuk patuhi protokol kesehatan. Jangan mudik. Mari bersabar dan menahan diri.” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Monardo Resmikan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dr. Zainoel Abidin

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo meresmikan Pengembangan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menjadi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Banda Aceh, Selasa (20/4/2021).

Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan membaca basmallah dan memotong pita oleh Ketua Satgas bersama Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan perwakilan Kementerian PUPR di depan gedung Instalasi Pinere.

Usai memotong pita, peresmian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Bismillahirrohmanirrohim dengan ini Rumah Sakit Rujukan dr. Zainoel Abidin diresmikan,” ucap Doni Monardo dan Gubernur Nova Iriansyah dalam releasenya (20/4)

Dalam sambutan peresmian, Doni memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan Adhi Karya atas prestasi pengerjaan pengembangan rumah sakit rujukan yang hanya dilakukan dalam waktu lima minggu saja.

Menurut Doni, hal itu merupakan prestasi yang sangat baik sekali sekaligus merupakan bentuk respon cepat dari Pemerintah dalam upaya mengendalikan pandemi di Tanah Air.

“Ini prestasi yang sangat baik sekali,” kata Doni.

Lebih lanjut, Doni berharap agar nantinya rumah sakit rujukan tersebut tidak terisi banyak pasien terkonfirmasi COVID-19.

Artinya kata Doni, penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu harus dapat dikendalikan dengan upaya pencegahan 3M dan menjalankan 3T serta dengan menyukseskan program vaksinasi bersama Pemerintah.

“Jangan sampai digunakan. Andai digunakan maka pasien tidak terlalu banyak,” kata Doni.

“Pencegahan adalah solusi yang terbaik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nova Iriansyah memberikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB yang telah membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam penanganan COVID-19 melalui pengembangan rumah sakit lapangan tersebut.

Dia berharap semoga dukungan tersebut ke depannya dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

“Semoga dukungan BNPB yang begitu besar selama ini dapat kita pertahankan,” ungkap Gubernur Nova Iriansyah.

Sebagai informasi, Rumah Sakit Rujukan dr. Zainoel Abidin dibangun di atas lahan seluas 3.826,75 meter persegi menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Adapun total pembangunan pengembangan rumah sakit ini dilakukan total selama 46 hari, terhitung sejak 02 November – 17 Desember 2020.

Rumah sakit rujukan ini memiliki kapasitas 17 tempat tidur untuk pasien isolasi dan 70 tempat tidur untuk pasien observasi.

Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki fasilitas satelit operasional, satelit bersih, koridor, kantong parkir, powerhouse, gardu PLN, gardu medis dan clean water tank (CWT). (Amhar)

Continue Reading

Trending