Connect with us

Nasional

Tidak Ada Kepastian Hukum dalam Raperpres Pelibatan TNI dalam Kontraterorisme

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – MARAPI Consulting & Advisory bekerjasama dengan PRODI Hubungan Internasional, FISIP UPN Veteran Yogyakarta pada senen 30 November 2020 menggelar Webinar bertema “Raperpres Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme”

Dalam webinar itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia M Choirul Anam mengatakan bahwa Raperpres pelibatan TNI dalam kontraterorisme berpotensi tumpang tindih terutama dalam aspek penangkalan.

Anam menegaskan akuntabilitas adalah prinsip dan roh utama UU5/2018 namun Raperpres dimaksud bertentangan dengan UU5/2018 yang merupakan peraturan induk utamanya karena tidak ada mekanisme akuntabilitas dan kepastian hukum di aspek penangkalannya.

Terkait hal tersebut kata Anam, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada presiden sebagai berikut:

Pertama, menarik Raperpres dimaksud dari DPR atau tidak melaksanakan pembahasan dan penandatangan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM;

Kedua, memastikan bahwa Raperpres dimaksud melandaskan pada konsep criminal justice system;

Ketiga, memastikan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme sepenuhnya hanya didasarkan pada APBN untuk menjaga profesionalisme;

Keempat, menekankan setiap upaya dalam penanganan terorisme baik legislatif, penegakan hukum dan penganggaran senantiasa didasarkan prinsip negara hukum, demokrasi, dan menjunjung tinggi HAM; dan

Kelima, memastikan adanya pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel dan pertanggungjawaban hukum jika adanya pelanggaran.

Sedangkan rekomendasi Komnas HAM kepada DPR RI sebagai berikut:

Pertama, mempertimbangkan dan menjadikan UU5/2018 sebagai dasar dalam pembahasan Raperpres dimaksud;

Kedua, menjadikan pengaturan mengenai perbantuan, kebijakan dan keputusan politik negara, penganggaran dalam APBN menjadi koridor dalam pembahasan Raperpres dimaksud;

Ketiga, menekankan pada fokus pembahasan pelibatan militer dalam Raperpres dimaksud hanya fokus pada penindakan semata dengan batasan yang jelas, tingkat ancaman, dan bilamana fungsi Kepolisian tidak dapat mengendalikan, sehingga tidak meluas mulai dari penangkalan, penindakan dan pemulihan; dan

Keempat, memastikan bahwa Raperpres dimaksud selaras dengan tatanan criminal justice system dan sesuai dengan tata hukum yang berlaku terutama UU5/2018, UU34/2004, dan regulasi lain yang lebih tinggi.

Anam menambahkan seharusnya Raperpres dimaksud hanya mengatur skala eskalasi saja untuk menentukan kapan perbantuan TNI diperlukan, sedangkan untuk aturan teknis perbantuannya diperlukan UU Perbantuan TNI kepada otoritas sipil untuk mengatur pengerahan kekuatan dalam konteks operasi militer selain perang.

Anam juga menegaskan bahwa demi keamanan dan keselamatan publik, prinsip-prinsip HAM boleh dikesampingkan namun harus ada tata cara dan aturan yang jelas sehingga ada kepastian prosedur dan hukum dalam pelaksanaannya.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen (Purn) Drs Ansyaad Mbai menyatakan bahwa penyebab terorisme itu multi-faktor sehingga dibutuhkan sebuah whole of government approach untuk dapat mengatasinya

“Di mana tiap instansi dan lembaga pemerintahan memiliki peran dan tugasnya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.

Ansyaad juga menegaskan bahwa pendekatan terbaik dalam penanganan terorisme adalah pendekatan melalui sistem peradilan kriminal sehingga kepolisian menjadi ujung tombak kontra terorisme.

Dia tambahkan, bahwa TNI memiliki peran penting dalam kontra terorisme sebagai perbantuan jika upaya-upaya penegakan hukum sudah tidak berdaya lagi menghadapi ancaman terorisme.

“Peran itu sesuai dengan amanat UU5/2018 dan UU34/2004 yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam kontra terorisme haruslah melalui sebuah keputusan politik berbentuk perintah presiden dengan persetujuan DPR,” sebutnya.

Oleh karna itu Ansyaad mengingatkan bahwa prinsip tersebut sudah menjadi bagian dari prinsip berdemokrasi dan supremasi sipil sehingga harus ditaati.

“Bahwa salah satu tujuan aksi terorisme adalah memancing respon yang keras dari negara sehingga dapat dijadikan pembenaran tujuan aksi terorisme itu sendiri,” jelasnya.

Ansyaad mengibaratkan terorisme sebagai seekor kucing yang dapat berubah menjadi harimau jika respon negara terlalu berlebihan melalui aksi militer.

Sementara itu, Pengajar Hubungan Internasional FISIP UPNYK Saptopo Ilkodar menyebutkan bahwa ada perdebatan ideologis antara human security dan state security dalam membahas pelibatan TNI dalam kontraterorisme.

Menurutnya, bahwa dalam mengambil keputusan soal langkah yang akan ditempuh harus mempertimbangkan sejarah kebangsaan, realitas geografi dan sosial budaya, pergaulan internasional, perkembangan jaman, dan yang terpenting pemahaman bahwa langkah yang akan diambil harus dipertimbangkan dengan matang karena semua pilihan memiliki resiko dan konsekuensinya.

Saptopo juga mengingatkan bahwa dibutuhkan moderasi sikap dari semua pihak agar pembahasan Raperpres dimaksud bisa mencapai suatu kesepakatan.

Saptopo menegaskan bahwa tanpa trust tidak akan ada demokrasi sehingga sangatlah penting agar semua pihak bisa memiliki trust pada yang lainnya.

Selanjutnya, Peneliti dan aktivis Marapi Beni Sukadis, MSos menyatakan bahwa dalam supremasi sipil ada pemisahan yang jelas antara otoritas politik dan otoritas pelaksana di mana militer harus tunduk pada supremasi sipil.

“Pejabat sipil terpilih adalah pengemban tanggungjawab membuat kebijakan dan keputusan mengenai keamanan,” pungkasnya

Beni menyebut, amanat UU34/2004 menegaskan bahwa TNI menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan keputusan politik negara sehingga dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) keterlibatan TNI merupakan perbantuan dan bukan tugas pokok.

“Hukum yang berlaku juga menegaskan bahwa penanganan terorisme menggunakan pendekatan pidana dan bukan perang,” ujarnya.

Beni menambahkan bahwa fungsi penangkalan TNI dalam keterlibatannya dalam kontra terorisme adalah rancu dan berpotensi bertabrakan dengan upaya penegakan hukum oleh institusi-institusi penegakan hukum sipil yang ada. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gelar Halal Bihalal, Ketum KNPI: Kami Mewarisi, Bukan Menghabisi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama memastikan KNPI di bawah kepemimpinannya tetap solid di tengah berbagai godaan.

Demikian diungkapkan Haris dalam sambutannya saat membuka acara halal bihalal DPP KNPI di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

“Bahwa kepemimpinan KNPI 2018-2021, kami mewarisi, bukan menghabisi KNPI. Ini yang ingin kita tunjukkan kepada senior-senior kita yang hadir malam hari ini,” kata Haris disambut tepuk tangan peserta halal bihalal.

Di tengah banyaknya gerakan-gerakan yang mencoba memecah belah KNPI, “kami, kita di sini solid, menjunjung tinggi aturan organisasi,” sambungnya.

KNPI, kata Haris, juga tertib terhadap aturan pemerintah soal penyelenggaraan acara di tengah pandemi Covid19. “Semua yang hadir disini, diswab,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Haris meyakinkan KNPI 2018-2021, tetap menjaga khitahnya sebagai organisasi pemuda. “Kita akan dan tetap berdiri bersama pemuda Indonesia. Kita tidak diam, jika ada yang dzolim terhadap pemuda Indonesia,” tandasnya.

Selain acara halal bihalal, pertemuan dimalam tersebut juga ditandai dengan peresmian bus operasional DPP KNPI di halaman Gedung Hotel Grand Sahid.

Hadir dalam pertemuan beberaoa tokoh nasional, yakni Akbar Tanjung, Idrus Marham, Adhyaksa Dault, Ahmad Doli Kurnia, Tubagus Haryono, dan Aulia Rahman, serta para Ketua DPP, DPD KNPI dari berbagai daerah.

Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, acara halal bihalal dan peresmian bus operasional KNPI ini ditandai dengan menggunting pita.

Seluruh tokoh dan Ketua Umum KNPI, serempat melakukan gunting pita bersama. Selain itu, acara peluncuran bus KNPI juga ditandi dengan acara pecah kendi.

Selanjutnya, para tokoh, mantan ketua umum dan Ketua Umum KNPI, menginjakkan kakinya ke bus sebagai penutup acara peluncuran bus operasional KNPI tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

MUNAS IX KADIN, Eddy Ganefo: ada 5 Sektor Program Prioritas Strategi Nasional

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang diselenggarakan pada 14-16 Desember 2020 di Hotel Manhattan Jakarta. Dan Ir. H. Eddy Ganefo, MM terpilih sebagai ketua umum

Selanjutnya hari ini diadakan pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia periode 2020-2025 dan Halal Bi Halal bertema “Peningkatan Peran Kadin Indonesia Dalam Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Digitalisasi Industri” di kawasan Senayan

Acara yang digelar secara offline dan online tersebut berlangsung di Hotel Mulia Senayan Jakarta Kamis, 27 Mei 2021. Adapun kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan bagi peserta dan tamu undangan.

Dalam sambutannya Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan, melalui pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2020 – 2025, Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah mendorong pemulihan ekonomi secara cepat dan efektif melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya konkrit pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Disebut Eddy Ganefo, ada 5 sektor program prioritas strategi nasional Kadin Indonesia. Pertama, mempelopori transaksi digital seperti crypto, currency, block change, yang menjadi unggulan produk unggulan Kadin secara Internasional.

Kedua, sektor e-commerce, memastikan transaksi elektronik berjalan aman dan nyaman. Ketiga, mendorong sektor ekspor sebagai komoditas utama perekonomian nasional. Keempat, Kadin Indonesia akan menjadi pusat ketahanan pangan nasional. Kelima, memberdayakan sektor usaha kecil menengah untuk menjadi sokoguru perekonomian nasional.

“Karena sektor UMKM menjadi penopang utama di tengah pandemi Covid-19”, ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia memaparkan urainya dalam munas kadin IX pada Kamis (27/5).

M. Mufti Mubarok, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan BUMN, mengatakan terkait konsolidasi internal, Kadin Indonesia telah menyusun dan menerbitkan 3 buku.

Pertama, Naskah Akademik tentang eksistensi Kadin Indonesia, Kedua, Buku Putih tentang Meluruskan Sejarah Kadin Indonesia. Ketiga, Buku tentang Potret Program Kerja Kadin Hasil Munas.

Pada kesempatan yang sama, Nur Kholis, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotan dan Kaderisasi mengungkapkan bahwa saat ini Kadin Indonesia telah mengkonsolidasi seluruh stakeholder terkait dalam rangka penguatan dan pemulihan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, Kadin Indonesia akan melakukan roadshow dan konsolidasi secara terstruktur, masif, dan sistemik ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk menggali potensi ekonomi dalam pemulihan ekonomi nasional, ujar Nur Kholis.

“Saat ini Kadin Indonesia lebih terbuka dengan bergabungnya tokoh nasional dari berbagai macam latar belakang, mulai dari pemerintah, pengusaha, ulama, politisi, praktisi dan aktivis, sehingga menjadi modal utama dalam membangun percepatan ekonomi nasional, pungkas Dian Prasetyo, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gerhana Bulan Total terjadi ketika posisi Matahari – Bumi – Bulan sejajar.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Fenomena gerhana bulan total atau super blood moon akhirnya terlihat. Detik-detik terjadinya gerhana bulan total terpantau dari Dermaga Cinta Pantai Ancol, Jakarta Utara, Rabu malam (26/5/2021).

Adalah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang melakukan pemantauan fenomena Gerhana Bulan Total atau yang dikenal sebagai Super Blood Moon tersebut.

Bersama kaum media yang dilansir dari bisnis.com, Pemantauan Gerhana Bulan Total (Super Blood Moon) oleh BMKG berpusat di Dermaga Cinta, Pantai Ancol, Jakarta, Rabu malam (26/5/2021).

Gerhana Bulan Total (GBT) merupakan salah satu peristiwa terhalanginya sinar matahari oleh bumi yang menyebabkan tidak semua cahaya sampai ke bulan. Gerhana Bulan Total terjadi ketika posisi Matahari – Bumi – Bulan sejajar.  Pada Peristiwa ini, Bulan akan berwarna merah (Blood Moon)

Dalam paparannya, Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhamad Sadly mengatakan bahwa Gerhana Bulan Total ini sangat menarik untuk disaksikan.

“Karena bulan akan terlihat merah dalam ukuran yang besar atau disebut dengan Super Blood Moon,” ujarnya.

Masyarakat dapat menyaksikan fenomena Gerhana Bulan Total di seluruh wilayah NKRI dengan waktu teramati yang berbeda beda .

“Hanya wilayah Papua yang dapat menyaksikan seluruh proses fase gerhana. Makin ke barat wilayah Indonesia tidak semua fase dapat diamati. Di Aceh sudah lewat waktunya,” tutur dia.

Sadly mengatakan pihaknya telah melaksanakan pengamatan Gerhana Bulan Total 26 mei 2021 di 36 lokasi seluruh Indonesia yang tersebar di wilayah Indonesia

Sebagian besar dalam pemantauan gerhana bulan total menggunakan teleskop yang dipadukan dengan detektor teknologi informasi serta disebarluaskan melalui website BMKG.

Gerhana Bulan Total kata Sadly dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah.

“Kita tadi sudah melihat berawan dan aman disaksikan oleh masyarakat dengan mata telanjang tanpa menggunakan kacamata khusus sebagaimana gerhana sebelumnya seperti Gerhana Matahari ini aman,” ucap Sadly

Sementara itu Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengingatkan masyarakat Jakarta untuk mewaspadai potensi banjir rob atau banjir akibat air pasang di pesisir Jakarta pada 28 Mei sampai 30 Mei 2021.

Menurut Eko Jakarta masuk dalam 11 lokasi yang berpotensi terjadi banjir rob.

“Sebelas wilayah yang BMKG petakan berpotensi terjadi banjir rob yang hari dan jamnya tidak sama di antara wilayah-wilayah yang kami petakan tadi. Ada yang 26 hingga 27 Mei saja, ada yang justru mulai 28 Mei seperti Jakarta Utara dan Banten hingga 30 Mei,” tutur Eko di Dermaga Cinta, Ancol.

Eko menyebutkan potensi banjir rob berkaitan  dengan fenomena gerhana bulan total yang terjadi hari ini.

“Fenomena Super Blood Moon ada fenomena potensi banjir rob atau banjir pesisir terhadap wilayah Indonesia,” kata Eko.

Eko menyebutkan pihaknya melakukan pemantauan BMKG sejak 24 Mei dan dipertajam pada 25 Mei. 

Menurut Eko terdapat angin yang berembus konsisten dengan kecepatan cukup tinggi hingga 46 kilometer per jam di beberapa perairan Indonesia.

“BMKG sejak 24 Mei kemarin dipertajam lagi tanggal 25 Mei dan hari ini kita pertajam agar masyarakat mewaspai untuk beradaptasi dan memitigasi terhadap ancaman banjir pesisir ini yang hari dan jamnya tidak sama di antara wilayah yang kita petakan tadi,” kata Eko.

Gerhana bulan total kata Eko juga mempengaruhi ketinggian pasang surut air laut. Posisi Bulan, Bumi, dan Matahari yang sejajar akan mengakibatkan gaya tarik terhadap air laut lebih tinggi sehingga terjadi pasang air laut lebih tinggi dan menyebabkan banjir rob.

“Dampak dari banjir rob di wilayah pesisir akan berpotensi pada terganggunya transportasi pelabuhan dan pesisir, aktivitas masyarakat serta bongkar muat di pelabuhan,” kata Eko.

Eko juga meminta masyarakat tetap waspada atas adanya fenomena tersebut.

BMKG kata Eko telah menyiapkan upaya mitigasi bencana terkait potensi banjir pesisir .

“Agar kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan bagaimana kita melihat lingkungan kita bersama dalam menyiapkan upaya mitigasinya terhadap ancaman banjir pesisir ini,” tutur Eko. (Amhar)

Continue Reading

Trending