Connect with us

Nasional

Indonesia Ajak ASEAN Jalin Kerja sama Penanggulangan Pandemi

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam penanggulangan pandemi di kawasan regional. Hal tesebut disampaikan oleh Kepala BNPB sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat ASEAN yang digelar secara virtual.

Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN sedang menghadapi tantangan yang sama, yakni pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, bencana lain tentu juga dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.

Oleh karena itu, Doni mengatakan, komitmen yang kuat dan kerja sama sebagai satu kesatuan ASEAN diperlukan untuk mencapai tujuan dan visi bersama sebagai pemimpin global dalam penanggulangan bencana.

“Saya ingin mengajak para Menteri dan Pejabat seluruh negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk mulai melihat kemungkinan potensi kerja sama kita ke depan dalam menghadapi pandemi,” ujar Doni pada 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan 9th Meeting of the Conference of the Parties to AADMER, Jumat (27/11/2020).

Kerja sama ini dicontohkan Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, seluruh elemen masyarakat, swasta termasuk akademisi dan media massa.

Ia berharap pendekatan ini dapat menjadi upaya bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN, yakni meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana bersama unsur pemerintah.

Doni juga berharap AHA Centre atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management dapat turut terlibat dalam upaya koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan pandemic di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan, Indonesia terus mendukung penuh upaya bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di kawasan ASEAN, termasuk keterlibatan dan dukungan dari mitra ASEAN.

“Tetapi yang terpenting adalah kesatuan dan kebersamaan kita karena saya yakin dalam melakukan penanggulangan bencana, sebagai sebuah negara, prestasi sejati hanya akan tercapai jika kita maju bersama dan tidak meninggalkan siapa pun,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan ajakan untuk para menteri dan pejabat dari negara-negara ASEAN untuk berpartisipasi pada 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan digelar di Bali, pada Mei 2022 mendatang.

Sementara itu, Doni menyampaikan pembelajaran penanganan pandemi di Tanah Air. “Kerja sama dan koordinasi yang komprehensif ini telah membawa Indonesia dapat mengurangi jumlah korban jiwa,” ujarnya.

Pada minggu ketiga November 2020, Indonesia telah melakukan testing hingga mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen dari standar WHO. Situasi yang luar biasa tesebut menjadi tantangan besar kepada Indonesia, “pungkas” Doni Munardo.

Pertemuan dengan negara-negara ASEAN sebagai rangkaian dari kegiatan tahunan terkait dengan penanggulangan bencana, yaitu 37th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), 13th Meeting of the Governing Board of the AHA Centre

Kemudian perpemuan ini juga sebagai giat 14th Meeting of the Joint Task Force to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Bodies on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (JTF on HADR), 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) dan 9th Meeing of the Conference of the Parties to AADMER.

Rangkaian yang semuanya digelar secara virtual berlangsung pada 25 – 27 November 2020. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gempabumi Sulbar, BNPB Hadir Bawa Bantuan Sebesar 4 Miliar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat (Sulbar) M6,2, sebesar 4 miliar Rupiah pada hari ini, Sabtu (16/1/2021).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di lapangan dari Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.

Adapun bantuan tersebut diserahkan sebesar 2 miliar rupiah untuk Provinsi Sulbar dan masing masing 1 milyar rupiah untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Selain itu, BNPB juga telah mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Kepala BNPB Letjen Doni Monardo bersama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sebelumnya meninjau lokasi terdampak gempabumi di Kecamatan Malunda dan Ulumanda, Kabupaten Majene pada hari yang sama.

Dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana atas gempabumi yang menewaskan sebanyak 46 jiwa tersebut.

Untuk itu, Doni meminta agar penetapan status darurat tersebut dapat dioptimalkan dalam tahap waktu satu hingga dua pekan ke depan.

“Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana. Durasi ini bisa berlangsung lebih lama tergantung dari kondisi lapangan. Tahap pertama, satu-dua minggu ini kita harapkan status darurat bisa optimalkan. Seluruh komponen kekuatan yang ada bisa diberdayakan,” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Sengketa DS 592, Indonesia Terus Perjuangkan Kebijakan Nasional di Tingkat Multilateral

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan Pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat multilateral.

Salah satunya yaitu mempertahankan kebijakan Indonesia terkait bahan mentah (DS 592) yang tengah digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mendag Lutfi juga mengungkapkan, Pemerintah Indonesia menyesalkan langkah Uni Eropa yang meminta pembentukan Panel WTO pada 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Lutfi menegaskan, bahwa Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO.

“Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan,” tegas Mendag Lutfi saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, hari ini, Jumat (15/1/2021).

Menyikapi langkah Uni Eropa tersebut, Pemerintah Indonesia berpandangan Uni Eropa telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020 lalu.

Namun demikian, menurut Mendag Lutfi, Indonesia berkeyakinan forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat yang tepat untuk menguji (exercising) kebijakan anggotanya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

Dia tambahkan, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa.

“Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO yang akan mulai diproses pada 25 Januari 2021,” lanjut Mendag Lutfi.

Selain itu, ke depannya Indonesia juga tidak keberatan dan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam menciptakan nilai tambah di sektor besi baja. Indonesia adalah penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok.

Pada Januari-November 2020, sektor besi baja merupakan penyumbang ekspor terbesar ke-3 setelah minyak kelapa sawit dan batu bara dengan nilai USD 9,6 miliar.

Ini adalah bagian dari transformasi Indonesia, yang semula merupakan negara penghasil barang mentah dan setengah jadi, kini menjadi penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi.

Pemerintah juga akan berupaya maksimal dalam mengawal proses litigasi untuk menyelesaikan kasus ini dan tetap membuka komunikasi lebih lanjut dengan Uni Eropa.

“Indonesia selalu siap berkonsultasi apabila Uni Eropa menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam mineral,” pungkas Mendag Lutfi. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Monardo Optimis PPKM Mampu Tekan Angka Kasus COVID-19

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo berharap dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diberlakukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021 mendatang dapat menekan angka kasus COVID-19.

Doni mengaku optimis bahwa hal itu dapat terwujud, sebab berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen.

“Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen,” ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah terkait PPKM tersebut sekaligus merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.

“Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita,” ungkap Doni.

Lebih lanjut, cara yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat menurut Doni adalah dengan memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa/kelurahan.

Dalam hal ini, Satgas Penanganan COVID-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait upaya yang segera dan harus di lakukan di seluruh lapisan pemerintah daerah, dengan mengaktifkan kembali posko COVID-19.

Pada implementasinya nanti, posko tersebut akan berfungsi sebagai kontrol masyarakat terhadap kedisiplin warga yang merujuk pada protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Diharapkan dengan posko tersebut, edukasi dan sosialisasi tidak berhenti.

“Untuk kembali mengaktifkan posko di seluruh kabupaten/kota dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ada ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua,” jelas Doni.

“Di posko ini dapat terdiri dari berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri yang berada pada satu sistem, sehingga edukasi dan sosialisasi tidak berhenti,” imbuhnya.

Adapun Doni meminta agar kerja sama baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menekan angka kasus melalui upaya-upaya tersebut dapat terus dijaga.

Dia juga menekankan bahwa berjuang melawan COVID-19 secara serentak menjadi momentum yang baik bagi seluruh masyarakat sekaligus merupakan hak dan kewajiban untuk bela negara melalui profesi dan peranan masing-masing.

“Kerja sama dari berbagai komponen Pusat dan Daerah harus dijaga,” kata Doni.

“Kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban untuk bela negara, inilah momentum terbaik bagi kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru.

Keputusan yang diambil melalui Rapat Terbatas di Istana Negara pada Rabu (6/1) itu akan mengatur seluruh kebijakan terkait penanganan COVID-19 secara mikro di Pulau Jawa dan Bali

Hal itu didasarkan pada kriteria angka kematian, kasus aktif, ketersediaan Rumah Sakit, kesembuhan dan tingkat disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. (Amhar)

Continue Reading

Trending