Connect with us

Hukum

Dugaan Korupsi, UIN Watch melaporkan Rektor UIN Jakarta ke Polda Metro Jaya

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Rektor UIN Jakarta Prof Amany Lubis dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan korupsi dan pemalsuan keterangan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terkait pembangunan asrama mahasiswa di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah.

UIN Watch mendapatkan laporan dan data, bahwa ada dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan keterangan serta dugaan korupsi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kooordinator UIN Watch Sultan Rivandi mengungkapkan, dugaan ini diketahui dari kecurigaan BPKH saat ada proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta dengan menggunakan Logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas nama Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa

“Tetapi menggunakan 2 Stempel organisasi berbeda yang tidak berada dibawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanpa stempel logo resmi UIN Syarif Hidayatullah di tengahnya,” ujar Sultan dalam kererangannya, kamis (19/11/2020).

Lebih lanjut Sultan katakan, setelah ditelusuri dan diklarifikasi, pembangunan tersebut memang bukan untuk Asrama Mahasiswa UIN, karena tidak ada dalam Rencana dan Strategi UIN Jakarta.

Kemudian, UIN Watch juga telah melakukan klarifikasi ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan kelembagaan.

“Kedua Wakil Rektor tersebut sama sekali tidak mengetahui proposal, proses pembangunan dan penggunaan Asrama Mahasiswa tersebut,” ungkapnya.

Sultan sebut, UIN Watch juga mendapat informasi bahwa proses pengajuan proposal telah diajukan ke berbagai lembaga lainnya sebelumnya, dan uang-uang tersebut telah cair dan dipergunakan untuk pembangunan gedung.

Yang tidak kalah penting kata Sultan adalah tentang penggunaan rekening lain selain rekening Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum semua uang masuk harus masuk ke Rekening BLU,” imbuhnya.

Sultan mengurai, Jika kita lihat Rekening BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah RPL 133 BLU UIN Jakarta Untuk DK dengan Nomor Rekening 0727560831 di Bank BNI Cabang 251 Fatmawati.

“Namun di dalam surat permohonan bantuan dana kemaslahatan yang diajukan ke Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji, Panitia mencantumkan di antaranya bahwa dana dapat ditransfer melalui “Rekening IDR 7132358812 – Giro Wadih Institusi Bank Syariah Mandiri Kc Ciputat a.n Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” paparnya.

Jadi menurut Sultan, Penggunaan Rekening Panitia ini mengindikasikan adanya niat melakukan penyimpangan, karena berbeda dengan Rekening resmi BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Uang yang masuk bukan masuk ke rekaning BLU UIN Jakarta, melainkan dibelokkan ke Rekening Panitia.

Dia tambahkan, Terkait dengan Pengajuan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Ini sangat berbahaya kalau umat jadi tidak percaya dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Uang jamaah haji dipergunakan untuk nyumbang kelompok-kelompok yang seperti ini.

Selain itu, UIN Watch juga menyoroti banyaknya dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum lain yang dilakukan Rektor UIN Jakarta, dan UIN Watch sedang menelusuri hal-hal tersebut.

“Kami menduga ada pelanggaran yang dilakukan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Penanggung Jawab Pembangunan dan Ketua Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019,” ungkap Sultan

Terkait pelanggaran itu, Sultan sebut yang berhasil di telusuri UIN Wacth yakni : Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 263 (1) KUHP Tentang Pemalsuan Surat. Kemudian Pasal 3 UU Tipikor ( UU No. 31/1999) Kegiatan menguntungkan diri sendiri dalam suatu korporasi yang dapat merugikan negara.

“Selain itu ada juga Pasal 12 Huruf e, UU Tipikor (UU No. 20/2001) Pegawai Negeri atau penyelanggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya,” tambahnya.

Disisi lain Sultan nyatakan, berdasarkan data yang kami miliki, dugaan perbuatan Panitia Pembangunan yang didasarkan pada Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 475 Tahun 2019 tentang Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.

“Diketahui, keputusan tersebut ditetapkan/ditandatangani Rektor UIN Jakarta pada 13 Mei 2019. Surat dan lampirannya berkop resmi dan stempel resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” tuturnya.

Jadi, Laporan ini kami lakukan untuk menjaga marwah kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari praktek penyalahgunaan kekuasaan, semoga dengan adanya laporan ini menjadikan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersih dari praktek-praktek kecurangan yang menggoroti kampus dari dalam.

Laporan yang kami sampaikan juga kami sertakan dengan sejumlah dokumen sebagai bukti di Polda Metro Jaya melalui pejabat sentra Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat, Bagian Perencanaan dan Administrasi (BAGRENMIN) telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan UIN Watch. Laporan diterima hari Kamis (19/11) Pukul 19.50 WIB.

Selanjutnya, kami mendesak pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk segera dan serius melakukan penyelidikan, penyidikan serta mengusut tuntas serta membawa ke proses penuntutan serta persidangan dugaan tindak pidana ini.

“Dan Kami Juga berharap, lembaga lembaga lain seperti Kejaksaan, KPK, dan Ombudsman bisa melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum tersebut,” tutup Sultan Rivandi. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Satukan Advokat, Otto ajak Lihut Pangaribuan & Juniver Girsang Munas

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menggelar Konferensi Pers, Jum’at, 20 Mei 2022, di Hotel Bidakara, Jakarta. Ketua Umum PERADI Prof. DR. Otto. Hasibuan, SH., MM., mengajak Luhut Pangaribuan dan Juniver Girsang bermusyawarah guna menyatukan persatuan organisasi profesi advokat

Otto mengungkapkan, setelah Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2015 di Makassar Peradi pecah menjadi 3 organisasi yakni: Peradi di bawah pimpinan Fauzie Hasibuan, Peradi Suara Advokat Indonesia (SAI) yang diketuai Juniver Girsang, dan Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA) yang dikomandoi Luhut MP Pangaribuan.

Menyikapi perpecahan di tubuh Peradi, “Saya mengajak Juniver Girsang serta Luhut Pangaribuan menggelar musyawarah nasional membicarakan persatuan organisasi advokat. Ini usulan dari kami, bahkan saya konkret tidak hanya ngomong. Saya tulis surat kepada Luhut Pangaribuan juga kepada Juniver Girsang,” jelas Otto.

Lebih lanjut Otto menjekaskan, bahwa komunikasi untuk mengadakan munas hingga kini belum mencapai kesepakatan. Karna Juniver maupun Luhut Pangaribuan meminta sesuatu yang sulit untuk kami penuhi yakni, semua pengurus-pengurus Peradi itu tidak boleh lagi jadi calon pengurus.

“Kami tegaskan, permintaan tersebut tak bisa dilakukan, karna kami tidak bisa menghalangi atau menahan jika ada pengurus advokat Peradi yang sudah lama menjadi pengurus dan ingin kembali menjadi calon pengurus,” ungkap Otto tegas!

Terkait pernyataan Hotman Paris yang menuding Saya melakukan berbagai cara agar terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua DPN Peradi. Saya tegaskan! Itu tuduhan tidak berdasar dan fitnah bagi organisasi Peradi.

Dalam catatan saya, Hotman juga menyebut pendidikan profesi advokat (PKPA) dan kartu advokat Peradi tidak sah. Dampak dari pernyataan itu adalah munculnya kegaduhan di berbagai daerah, bahkan ada advokat yang mau membakar kartu advokat Peradi karena dianggap tidak bisa digunakan untuk beracara

“Dampat pernyataan, itu tak sedikit DPC Peradi yang melaporkan Hotman ke aparat kepolisian,” ujar Otto menambahkan.

Tapi yang pasti, kekisruhan yang terjadi saat ini, Saya Otto menegaskan Peradi yang saya pimpin sebagai organisasi advokat yang sah secara hukum dan dikuatkan melalui putusan pengadilan. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Hotman Paris: Saya tidak Pernah Sebut PERADI Versi Otto tidak Sah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Saya Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dengan tegas! Membantah mengeluarkan pernyataan baik lisan maupun tertulis terkait Peradi versi Otto sebagai institusi yang tidak sah

“Saya hanya menyebut pembahasan yang dibicarakan sebetulnya adalah soal keabsahan anggaran dasar dan proses hukumnya,” ungkap Hotman Paris dalam jumpa persnya Selasa, (26/4/2022) di Kantor DPN, Prosperyti Tower SCBD Sudirman, Jakarta Selatan

Hotman Paris menjelaskan, bahwa pada waktu itu tidak ada sama sekali, tidak ada pembahasan soal apakah institusi Peradi sah atau tidak.

“Itu tidak dibahas dan tidak ada yang menyebutkan itu. Karena Hotman Paris adalah seorang doktor yang tak mungkin segoblok itu,” tegas Hotman.

Kemudian, dia mengatakan semua yang dibicarakan pada waktu itu berdasarkan fakta-fakta di pengadilan. Terutama saat amar putusan di PN Lubuk Pakam disebutkan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Dia tambahkan, hal tersebut jelas tercantum pada surat keputusan No. 104 Peradi tanggal 15 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.

“Jadi dalam amar putusan ini saya sebutkan batal anggaran dasar dan akibat hukumnya. Kalau seorang ahli hukumnya menilai oh yang batal itu apa saja. Itu yang kita bahas waktu itu. Anggaran dasar dan akibatnya,” jelas Hotman. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

PERADI Putuskan Hotman Paris di Berhentikan Sebagai Advokat Selama 3 Bulan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI memutuskan Hotman Paris Hutapea diberhentikan sementara dari profesi advokat selama tiga bulan untuk tidak beracara baik di luar atau pun di dalam pengadilan.

“Putusan itu dikeluarkan oleh Majelis Dewan Kehormatan PERADI per tanggal 12 April 2022 nomor: 19/DKP/PERADI/I/2022,” ungkap R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI dalam konferensi pers di Sekretariat DPN PERADI, Grand Tower Slipi pada Selasa (26/4/2022) di Jakarta.

Lebih jelasnya, Dwiyanto Prihartono Sh., MH., menyatakan, bahwa DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, terbukti melanggar Pasal 6 huruf b, d dan f Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 huruf a dan Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia

“Karna itu, menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, dengan hukuman berupa pemberhentian sementara dari profesi Advokat selama 3 (tiga) bulan

Dia tambahkan, Dewan Kehormatan PERADI juga melarang DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, untuk menjalankan profesi Advokat diluar maupun dimuka pengadilan selama masa pemberhentian sementara tersebut di atas

“Menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pemeriksaan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah),” pungkas R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI. (Amhar)

Continue Reading

Trending