Connect with us

Hukum

Dugaan Korupsi, UIN Watch melaporkan Rektor UIN Jakarta ke Polda Metro Jaya

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Rektor UIN Jakarta Prof Amany Lubis dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan korupsi dan pemalsuan keterangan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terkait pembangunan asrama mahasiswa di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah.

UIN Watch mendapatkan laporan dan data, bahwa ada dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan keterangan serta dugaan korupsi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kooordinator UIN Watch Sultan Rivandi mengungkapkan, dugaan ini diketahui dari kecurigaan BPKH saat ada proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta dengan menggunakan Logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas nama Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa

“Tetapi menggunakan 2 Stempel organisasi berbeda yang tidak berada dibawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanpa stempel logo resmi UIN Syarif Hidayatullah di tengahnya,” ujar Sultan dalam kererangannya, kamis (19/11/2020).

Lebih lanjut Sultan katakan, setelah ditelusuri dan diklarifikasi, pembangunan tersebut memang bukan untuk Asrama Mahasiswa UIN, karena tidak ada dalam Rencana dan Strategi UIN Jakarta.

Kemudian, UIN Watch juga telah melakukan klarifikasi ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan kelembagaan.

“Kedua Wakil Rektor tersebut sama sekali tidak mengetahui proposal, proses pembangunan dan penggunaan Asrama Mahasiswa tersebut,” ungkapnya.

Sultan sebut, UIN Watch juga mendapat informasi bahwa proses pengajuan proposal telah diajukan ke berbagai lembaga lainnya sebelumnya, dan uang-uang tersebut telah cair dan dipergunakan untuk pembangunan gedung.

Yang tidak kalah penting kata Sultan adalah tentang penggunaan rekening lain selain rekening Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum semua uang masuk harus masuk ke Rekening BLU,” imbuhnya.

Sultan mengurai, Jika kita lihat Rekening BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah RPL 133 BLU UIN Jakarta Untuk DK dengan Nomor Rekening 0727560831 di Bank BNI Cabang 251 Fatmawati.

“Namun di dalam surat permohonan bantuan dana kemaslahatan yang diajukan ke Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji, Panitia mencantumkan di antaranya bahwa dana dapat ditransfer melalui “Rekening IDR 7132358812 – Giro Wadih Institusi Bank Syariah Mandiri Kc Ciputat a.n Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” paparnya.

Jadi menurut Sultan, Penggunaan Rekening Panitia ini mengindikasikan adanya niat melakukan penyimpangan, karena berbeda dengan Rekening resmi BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Uang yang masuk bukan masuk ke rekaning BLU UIN Jakarta, melainkan dibelokkan ke Rekening Panitia.

Dia tambahkan, Terkait dengan Pengajuan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Ini sangat berbahaya kalau umat jadi tidak percaya dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Uang jamaah haji dipergunakan untuk nyumbang kelompok-kelompok yang seperti ini.

Selain itu, UIN Watch juga menyoroti banyaknya dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum lain yang dilakukan Rektor UIN Jakarta, dan UIN Watch sedang menelusuri hal-hal tersebut.

“Kami menduga ada pelanggaran yang dilakukan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Penanggung Jawab Pembangunan dan Ketua Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019,” ungkap Sultan

Terkait pelanggaran itu, Sultan sebut yang berhasil di telusuri UIN Wacth yakni : Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 263 (1) KUHP Tentang Pemalsuan Surat. Kemudian Pasal 3 UU Tipikor ( UU No. 31/1999) Kegiatan menguntungkan diri sendiri dalam suatu korporasi yang dapat merugikan negara.

“Selain itu ada juga Pasal 12 Huruf e, UU Tipikor (UU No. 20/2001) Pegawai Negeri atau penyelanggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya,” tambahnya.

Disisi lain Sultan nyatakan, berdasarkan data yang kami miliki, dugaan perbuatan Panitia Pembangunan yang didasarkan pada Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 475 Tahun 2019 tentang Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.

“Diketahui, keputusan tersebut ditetapkan/ditandatangani Rektor UIN Jakarta pada 13 Mei 2019. Surat dan lampirannya berkop resmi dan stempel resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” tuturnya.

Jadi, Laporan ini kami lakukan untuk menjaga marwah kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari praktek penyalahgunaan kekuasaan, semoga dengan adanya laporan ini menjadikan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersih dari praktek-praktek kecurangan yang menggoroti kampus dari dalam.

Laporan yang kami sampaikan juga kami sertakan dengan sejumlah dokumen sebagai bukti di Polda Metro Jaya melalui pejabat sentra Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat, Bagian Perencanaan dan Administrasi (BAGRENMIN) telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan UIN Watch. Laporan diterima hari Kamis (19/11) Pukul 19.50 WIB.

Selanjutnya, kami mendesak pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk segera dan serius melakukan penyelidikan, penyidikan serta mengusut tuntas serta membawa ke proses penuntutan serta persidangan dugaan tindak pidana ini.

“Dan Kami Juga berharap, lembaga lembaga lain seperti Kejaksaan, KPK, dan Ombudsman bisa melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum tersebut,” tutup Sultan Rivandi. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi Mahkamah Agung, Ketua DPRD: Bupati Donggala Langgar Sumpah Jabatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin SSoS didampingi perwakilan partai dan fraksi DPRD Donggala mengunjungi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), pada Selasa (5/10/2021)

Adapun kunjungan perwakilan DPRD Donggala terdiri dari, yakni: Ketua DPRD (Takwin SSoS), Moch Taufik (Ketua Fraksi Nasdem), Abdul Rasyid (Ketua Fraksi PKS), Safiyah (Fraksi Hanura), Sudirman (Ketua PKB Donggal), Sugi (Ketua Golkar Donggala), dan Burhanuddin (Anggota Fraksi PKB)

Kepada media Ketua DPRD Donggala, Takwin menjelaskan, kunjungan Kami perwakilan DPRD Kabupaten Donggala dalam hal ini mengajukan pendaftaran penyerahan permohonan uji pendapat MA RI terkait hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Donggala, Kasma Lassa, S.H., M.H.,

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah mendaftarkannya dan kami tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kami akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin

Lebih lanjut Takwin mengungkapkan, Pendaftaran permohonan Uji pendapat hari ini terkait pelanggaran perundang-undangan. Dimana Bupati Donggala telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf e UU nomor 23 tahun 2014.

“Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya adalah pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku,” kata Takwin.

Pada sisi lain, Kami telah menjalankan beberapa prosedur yang konstitusional yakni mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir maka kami menenmpuh jalur ini terangnya.

“Kami berharap dengan didaftarkan permohonan uji pendapat ini, Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan uji pendapat yang kami ajukan,” pungkas Takwin menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Marak Mafia Tanah, PAPD Somasi Menteri ATR / BPN

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) melayangkan Somasi kepada Menteri ATR / BPN terkait maraknya praktek mafia tanah yang semakin memprihatinkan dan adanya indikasi kecurangan proses rekruitment pegawai di dalam struktur Kementerian ATR / BPN.

Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan, terkait dijegalnya karir Manaek Tua di Kementerian ATR / BPN yang di nilai sangat diskriminatif dan terkesan ada kejanggalan dikarenakan dari segi administratif dan pendidikan kliennya sudah memenuhi syarat.

“Kami melihat Kementerian ATR/BPN telah menjegal karir Klien Kami dimana dari segi administratif dan kependidikan serta jabatan saudara Manaek sudah memenuhi syarat,” katanya kepada awak media, Kamis (30/9/2021) diruang kerjanya.

Rihat berpandangan bahwa maraknya mafia tanah yang terindikasi banyak melibatkan oknum yang ada di BPN. Beliau meminta kepada Menteri ART/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan prosesi rekruitment yang sedang berjalan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan banyak pelanggaran didalamnya.

“Kami minta dalam waktu tujuh hari kedepan agar Menteri Sofyan Djalil mencabut atau membatalkan proses rekruitment pengisian jabatan administrasi yang sudah berjalan tahun 2021. Dan apabila beliau tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan mengambil upaya hukum dan bila perlu kita akan sampaikan kepada Presiden agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya”ujarnya.

Ditempat terpisah Manaek Tua mengatakan dengan adanya proses rekruitment yang tidak transparan tersebut sama saja terjadi kemunduran demokrasi di institusi Kementerian ATR / BPN.

“Dengan proses rekruitment yang tidak transparan dan diskriminatif tersebut dapat merugikan dan meresahkan banyak orang, harus segera dihentikan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Manaek juga berharap agar Menteri Sofyan Djalil segera membatalkan proses rekruitment tersebut dan segera melakukan rekruitment yang transparan.

“Ya saya berharap kementerian ATR/BPN kembali ke jalan yang benar dalam proses rekruitment dan harus mengacu pada perundang undangan dibidang kepegawaian dan memperhatikan kepangkatan, golongan, ijazah dan usulan pimpinan. Bukan hanya droping seperti pemilihan kucing dalam karung seperti kemarin itu, gak jelas kriterianya apa,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, terkait cuitannya beberapa waktu lalu yang dinilai mendeskriditkan institusi ATR / BPN dirinya menganggap itu adalah tindakan subjektif.

“Ya klo mereka tidak suka dengan steatment ya jangan subjektif. Kalau memang ada pelanggaran harusnya di periksa dong dan di proses dong jangan diskriminatif dong.” Pungkasnya.

Continue Reading

Hukum

HMP Menang Di Tingkat Banding, Perisai Berkarya Suprise

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum DPP Perisai Berkarya Tri Joko Susilo mengucapkan terimakasih dan salam dari Ketum Partai Berkarya HMP atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan Partai Berkarya Komando Ketua Umum H. Hutomo Mandala Putra, SH., (HMP) atas kembali menang di tingkat banding.

“Partai Berkarya Komando HMP melihat sinar keadilan dan perjuangan berpihak pada Partai yang mendapat barokah dari Guru Bangsa Bapak Pembangunan Haji Jendral Besar Muhammad Soeharto,” ungkap Tri Joko kepada media, Minggu (5/9/2021).

PERISAI Berkarya menyatakan bahwa sudah waktunya kelompok kucing beranak politisi oportunis berhenti mengganggu Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra

“Para kucing beranak yang selalu bergaya jalan kemana saja mencari peluang kekuasaan walau menghancurkan partainya harus segera sadar diri, biarkan Partai Berkarya besar dan pada akhirnya kami akan potong-potong kepala ular dan ekor para kaum oportunis tersebut baik saat ini hingga pemilu usai toh tak ada yang mau menerima barisan pengkhianat ke partainya,” ujar Tri Joko Susilo

Tri Joko Susilo juga meminta jajaran kemenkumham segera mengeksekusi keputusan PTUN Jakarta ini

“PTUN Jakarta sudah memperkuat Partai Berkarya HMP, sepenuhnya kami yakin pada kesungguhan dan kelapangan dada kepada Menkumham untuk melakukan langkah yang sebenarnya dalam menjaga harkat dan martabat hukum di negeri ini, Partai Berkarya dan kepercayaan kami bahwa Menkumham merupakan seorang negarawan,” tegas Tri Joko. (Amhar)

Continue Reading

Trending