Connect with us

Nasional

TIDAK ADA TUGAS TNI YANG DILAKSANAKAN SECARA OTOMATIS

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Andalas bekerjasama dengan MARAPI Consulting & Advisory menyelenggarakan Webinar Nasional bertema “Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme”.

Adapun Kegiatan diskusi tersebut berlangsung pada Rabu, 11 November 2020 yang di mulai pukul 14.00 WIB, secara daring melalui aplikasi zoom meeting, dan disebarkan melalui kanal YouTube HI Unand.

Hadir sebagai Keynote Speaker Gubernur Lemhannas RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, lalu narasumber yaitu: Kepala BNPT 2011-2014 (Inspektur Jenderal (Purn) Drs. Ansyaad Mbai), Pengkaji Strategis dan Keamanan (Universitas Andalas, Zulkifli Harza, Ph.D) dan Peneliti Setara Institute (Ikhsan Yosarie, S.IP.).

Mengawali pembicaraan, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjelaskan bawah ketentuan konstitusional pengerahan TNI adalah harus berdasarkan perintah presiden sesusai peraturan perundang-undangan yakni hanya berdasarkan perintah presiden melalui pernyataan publik yang terbuka

“Hal itu untuk kontrol publik dan DPR dan tidak ada yang dilaksanakan secara otomatis. Panglima TNI hanya dapat menentukan bagaimana cara melaksanakan tugas dan samasekali tidak bisa membuat keputusan politik tentang apa yang harus diperbuat TNI sebagai awal penugasan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, bahwa masih banyak kalangan terbelenggu dalam tatanan dwifungsi ABRI dan berharap akan pelibatan TNI dalam kontraterorisme tanpa memahami dasar-dasar peraturan perundangan-undangan

“Ditambah dengan masih adanya kalangan TNI yang menganggap doktrin TNI unik dengan perannya sebagai penjaga bangsa sehingga tatanan dwifungsi ABRI masih dianggap berlaku,” jelasnya.

Menurutnya, Ini disebabkan juga kontrol demokratik dari otoritas sipil yang masih lemah untuk menegakkan tatanan dari kemampuan berdasarkan kaidah demokrasi.

Agus menambahkan, bahwa upaya kontraterorisme menggunakan kerangka penegakan hukum (criminal justice system) sudah berjalan cukup efektif sehingga jika terorisme terjadi di dalam negeri maka akan menjadi tanggungjawab fungsi penegakan hukum seperti Polri dengan perbantuan TNI jika diperlukan

“Hal ini berdasarkan keputusan politik atau sebagai akibat pernyataan keadaan darurat. Sedangkan jika terorisme terjadi di luar jurisdiksi sistem hukum nasional maka menjadi tugas dan kewenangan TNI,” tegasnya.

Agus juga menyatakan penerbitan perpres untuk TNI dalam peran menangani terorisme akan rawan tumpang tindih peran dengan berbagai lembaga lain seperti BNPT, Polri, Densus 88 dan lainnya.

Oleh karna itu Agus menyarankan agar rancangan perpres disempurnakan terlebih dahulu dan mengemukakan mendesaknya kebutuhan menerbitkan UU perbantuan TNI kepada otoritas sipil di masa damai yang dapat mewadahi peran perbantuan TNI kepada pemerintah sipil.

Dalam kesempatan yang sama, Analis strategi dan keamanan Universitas Andalas Zulkifli Harza, PhD memaparkan adanya kompleksitas aturan soal perbantuan TNI dalam kontraterorisme dikarenakan UU34/2004 tentang TNI menganut azas hukum humaniter sedangkan UU5/2018 tentang tindak pidana terorisme menganut azas hukum pidana.

Zulkifli pun menjelaskan, bahwa meskipun pendekatan kontraterorisme pada umumnya menganut azas penegakan hukum, termasuk di negara-negara lain, perbantuan militer tetap diperlukan dalam situasi di mana penegakan hukum tidak bisa efektif.

“Namun perbantuan tersebut harus dilakukan melalui kerangka aturan yang jelas sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih peran,” tandasnya

Dalam hal ini Zulkifli juga menjelaskan bahwa pelibatan militer dalam kontraterorisme di Indonesia rawan potensi pelanggaran HAM meskipun diperlukan karena keterbatasan kemampuan kepolisian dalam situasi tertentu seperti di Poso.

Zulkifli menekankan diperlukan mekanisme pelibatan dan koordinasi yang baik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sementara itu, Peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institute for Democracy and Peace Ikhsan Yosarie, SIP menegaskan bahwa fungsi penangkalan seperti yang tertera pada pasal 2 rancangan perpres pelibatan TNI dalam kontraterorisme tidaklah dikenal

“Karena pasal 43 UU5/2018 menggunakan istilah pencegahan yang merupakan bagian dari tugas BNPT,” ungkapnya.

Dia katakan, Fungsi pencegahan dan pemulihan sebaiknya dikerjakan oleh badan-badan lain yang memang memiliki kompetensi, seperti BNPT, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya.

Rancangan perpres ini, menurut Yosarie juga menghilangkan kontrol DPR atas pengerahan TNI dalam kontraterorisme karena menyebutkan pengerahan kekuatan TNI hanya didasari atas instruksi oleh Panglima TNI berdasarkan perintah presiden

“Padahal UU34/2004 menegaskan bahwa pelaksanaan operasi militer selain perang harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang berupa keputusan presiden dengan persetujuan DPR,” jelasnya

Dia tambahkan, rancangan perpres ini juga tidak menyebutkan mengenai eskalasi ancaman sehingga menjadi tidak jelas kapan tepatnya perbantuan TNI diperlukan.

Yosarie juga menyoroti pasal 14 dari rancangan perpres yang menyebutkan sumber anggaran perbantuan TNI dapat berasal dari sumber-sumber di luar APBN yang jelas-jelas bertentangan dengan pasal 66 dan 67 UU34/2004 yang menegaskan bahwa pendanaan TNI hanya dapat berasal dari APBN. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gelar Halal Bihalal, Ketum KNPI: Kami Mewarisi, Bukan Menghabisi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama memastikan KNPI di bawah kepemimpinannya tetap solid di tengah berbagai godaan.

Demikian diungkapkan Haris dalam sambutannya saat membuka acara halal bihalal DPP KNPI di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

“Bahwa kepemimpinan KNPI 2018-2021, kami mewarisi, bukan menghabisi KNPI. Ini yang ingin kita tunjukkan kepada senior-senior kita yang hadir malam hari ini,” kata Haris disambut tepuk tangan peserta halal bihalal.

Di tengah banyaknya gerakan-gerakan yang mencoba memecah belah KNPI, “kami, kita di sini solid, menjunjung tinggi aturan organisasi,” sambungnya.

KNPI, kata Haris, juga tertib terhadap aturan pemerintah soal penyelenggaraan acara di tengah pandemi Covid19. “Semua yang hadir disini, diswab,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Haris meyakinkan KNPI 2018-2021, tetap menjaga khitahnya sebagai organisasi pemuda. “Kita akan dan tetap berdiri bersama pemuda Indonesia. Kita tidak diam, jika ada yang dzolim terhadap pemuda Indonesia,” tandasnya.

Selain acara halal bihalal, pertemuan dimalam tersebut juga ditandai dengan peresmian bus operasional DPP KNPI di halaman Gedung Hotel Grand Sahid.

Hadir dalam pertemuan beberaoa tokoh nasional, yakni Akbar Tanjung, Idrus Marham, Adhyaksa Dault, Ahmad Doli Kurnia, Tubagus Haryono, dan Aulia Rahman, serta para Ketua DPP, DPD KNPI dari berbagai daerah.

Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, acara halal bihalal dan peresmian bus operasional KNPI ini ditandai dengan menggunting pita.

Seluruh tokoh dan Ketua Umum KNPI, serempat melakukan gunting pita bersama. Selain itu, acara peluncuran bus KNPI juga ditandi dengan acara pecah kendi.

Selanjutnya, para tokoh, mantan ketua umum dan Ketua Umum KNPI, menginjakkan kakinya ke bus sebagai penutup acara peluncuran bus operasional KNPI tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

MUNAS IX KADIN, Eddy Ganefo: ada 5 Sektor Program Prioritas Strategi Nasional

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang diselenggarakan pada 14-16 Desember 2020 di Hotel Manhattan Jakarta. Dan Ir. H. Eddy Ganefo, MM terpilih sebagai ketua umum

Selanjutnya hari ini diadakan pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia periode 2020-2025 dan Halal Bi Halal bertema “Peningkatan Peran Kadin Indonesia Dalam Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Digitalisasi Industri” di kawasan Senayan

Acara yang digelar secara offline dan online tersebut berlangsung di Hotel Mulia Senayan Jakarta Kamis, 27 Mei 2021. Adapun kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan bagi peserta dan tamu undangan.

Dalam sambutannya Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan, melalui pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2020 – 2025, Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah mendorong pemulihan ekonomi secara cepat dan efektif melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya konkrit pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Disebut Eddy Ganefo, ada 5 sektor program prioritas strategi nasional Kadin Indonesia. Pertama, mempelopori transaksi digital seperti crypto, currency, block change, yang menjadi unggulan produk unggulan Kadin secara Internasional.

Kedua, sektor e-commerce, memastikan transaksi elektronik berjalan aman dan nyaman. Ketiga, mendorong sektor ekspor sebagai komoditas utama perekonomian nasional. Keempat, Kadin Indonesia akan menjadi pusat ketahanan pangan nasional. Kelima, memberdayakan sektor usaha kecil menengah untuk menjadi sokoguru perekonomian nasional.

“Karena sektor UMKM menjadi penopang utama di tengah pandemi Covid-19”, ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia memaparkan urainya dalam munas kadin IX pada Kamis (27/5).

M. Mufti Mubarok, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan BUMN, mengatakan terkait konsolidasi internal, Kadin Indonesia telah menyusun dan menerbitkan 3 buku.

Pertama, Naskah Akademik tentang eksistensi Kadin Indonesia, Kedua, Buku Putih tentang Meluruskan Sejarah Kadin Indonesia. Ketiga, Buku tentang Potret Program Kerja Kadin Hasil Munas.

Pada kesempatan yang sama, Nur Kholis, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotan dan Kaderisasi mengungkapkan bahwa saat ini Kadin Indonesia telah mengkonsolidasi seluruh stakeholder terkait dalam rangka penguatan dan pemulihan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, Kadin Indonesia akan melakukan roadshow dan konsolidasi secara terstruktur, masif, dan sistemik ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk menggali potensi ekonomi dalam pemulihan ekonomi nasional, ujar Nur Kholis.

“Saat ini Kadin Indonesia lebih terbuka dengan bergabungnya tokoh nasional dari berbagai macam latar belakang, mulai dari pemerintah, pengusaha, ulama, politisi, praktisi dan aktivis, sehingga menjadi modal utama dalam membangun percepatan ekonomi nasional, pungkas Dian Prasetyo, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gerhana Bulan Total terjadi ketika posisi Matahari – Bumi – Bulan sejajar.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Fenomena gerhana bulan total atau super blood moon akhirnya terlihat. Detik-detik terjadinya gerhana bulan total terpantau dari Dermaga Cinta Pantai Ancol, Jakarta Utara, Rabu malam (26/5/2021).

Adalah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang melakukan pemantauan fenomena Gerhana Bulan Total atau yang dikenal sebagai Super Blood Moon tersebut.

Bersama kaum media yang dilansir dari bisnis.com, Pemantauan Gerhana Bulan Total (Super Blood Moon) oleh BMKG berpusat di Dermaga Cinta, Pantai Ancol, Jakarta, Rabu malam (26/5/2021).

Gerhana Bulan Total (GBT) merupakan salah satu peristiwa terhalanginya sinar matahari oleh bumi yang menyebabkan tidak semua cahaya sampai ke bulan. Gerhana Bulan Total terjadi ketika posisi Matahari – Bumi – Bulan sejajar.  Pada Peristiwa ini, Bulan akan berwarna merah (Blood Moon)

Dalam paparannya, Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhamad Sadly mengatakan bahwa Gerhana Bulan Total ini sangat menarik untuk disaksikan.

“Karena bulan akan terlihat merah dalam ukuran yang besar atau disebut dengan Super Blood Moon,” ujarnya.

Masyarakat dapat menyaksikan fenomena Gerhana Bulan Total di seluruh wilayah NKRI dengan waktu teramati yang berbeda beda .

“Hanya wilayah Papua yang dapat menyaksikan seluruh proses fase gerhana. Makin ke barat wilayah Indonesia tidak semua fase dapat diamati. Di Aceh sudah lewat waktunya,” tutur dia.

Sadly mengatakan pihaknya telah melaksanakan pengamatan Gerhana Bulan Total 26 mei 2021 di 36 lokasi seluruh Indonesia yang tersebar di wilayah Indonesia

Sebagian besar dalam pemantauan gerhana bulan total menggunakan teleskop yang dipadukan dengan detektor teknologi informasi serta disebarluaskan melalui website BMKG.

Gerhana Bulan Total kata Sadly dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah.

“Kita tadi sudah melihat berawan dan aman disaksikan oleh masyarakat dengan mata telanjang tanpa menggunakan kacamata khusus sebagaimana gerhana sebelumnya seperti Gerhana Matahari ini aman,” ucap Sadly

Sementara itu Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengingatkan masyarakat Jakarta untuk mewaspadai potensi banjir rob atau banjir akibat air pasang di pesisir Jakarta pada 28 Mei sampai 30 Mei 2021.

Menurut Eko Jakarta masuk dalam 11 lokasi yang berpotensi terjadi banjir rob.

“Sebelas wilayah yang BMKG petakan berpotensi terjadi banjir rob yang hari dan jamnya tidak sama di antara wilayah-wilayah yang kami petakan tadi. Ada yang 26 hingga 27 Mei saja, ada yang justru mulai 28 Mei seperti Jakarta Utara dan Banten hingga 30 Mei,” tutur Eko di Dermaga Cinta, Ancol.

Eko menyebutkan potensi banjir rob berkaitan  dengan fenomena gerhana bulan total yang terjadi hari ini.

“Fenomena Super Blood Moon ada fenomena potensi banjir rob atau banjir pesisir terhadap wilayah Indonesia,” kata Eko.

Eko menyebutkan pihaknya melakukan pemantauan BMKG sejak 24 Mei dan dipertajam pada 25 Mei. 

Menurut Eko terdapat angin yang berembus konsisten dengan kecepatan cukup tinggi hingga 46 kilometer per jam di beberapa perairan Indonesia.

“BMKG sejak 24 Mei kemarin dipertajam lagi tanggal 25 Mei dan hari ini kita pertajam agar masyarakat mewaspai untuk beradaptasi dan memitigasi terhadap ancaman banjir pesisir ini yang hari dan jamnya tidak sama di antara wilayah yang kita petakan tadi,” kata Eko.

Gerhana bulan total kata Eko juga mempengaruhi ketinggian pasang surut air laut. Posisi Bulan, Bumi, dan Matahari yang sejajar akan mengakibatkan gaya tarik terhadap air laut lebih tinggi sehingga terjadi pasang air laut lebih tinggi dan menyebabkan banjir rob.

“Dampak dari banjir rob di wilayah pesisir akan berpotensi pada terganggunya transportasi pelabuhan dan pesisir, aktivitas masyarakat serta bongkar muat di pelabuhan,” kata Eko.

Eko juga meminta masyarakat tetap waspada atas adanya fenomena tersebut.

BMKG kata Eko telah menyiapkan upaya mitigasi bencana terkait potensi banjir pesisir .

“Agar kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan bagaimana kita melihat lingkungan kita bersama dalam menyiapkan upaya mitigasinya terhadap ancaman banjir pesisir ini,” tutur Eko. (Amhar)

Continue Reading

Trending