Connect with us

Hukum

Sidang Prapid Ketua KAMI Medan, Saksi dan Ahli Termohon Berbelit-belit

Published

on

JanoerKoening, Medan – Lanjutan sidang Praperadilan (Prapid) pemohon Siti Asiah Simbolon yang ditangani kuasa hukum dari Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) berlangsung di Ruang Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli yakni Dr. Abdul Chair Ramadhan, SH MH, Senin (09/11/2020).

Dalam kesaksiannya, Abdul Chair mengatakan, bahwa dalam penetapan tersangka wajib didahului oleh dua alat bukti, jika tidak maka semua surat-surat yang dikeluarkan menjadi cacat dan wajib dibatalkan.

Saat ditanya oleh Mahmud Irsyad Lubis, Kuasa Pemohon tentang pasal 45 A Ayat 2 dan160 KUHP bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan hasutan. Ahli Hukum Pidana dari Kampus IBLAM Jakarta itu menjawab bahwa hasutan itu harus menimbulkan akibat, maka sifatnya delik materil.

“Contoh dalam kasus pembakaran rumah, pasti ada orang yang melakukan pengahsutan terlebih dahulu. Artinya tidak mungkin ada tindak pidana pembakaran rumah kalau tidak ada penghasutnya. Begitu pula dalam hal ujaran kebencian, wajib ada minimal dua alat bukti, jelas ahli,” ungkap Abdul Chair.

Selesai memeriksa keterangan Ahli dari Pihak pemohon, Hakim tunggal Syafril P. Batubara menyatakan skor sidang untuk istirahat dan makan siang. Selanjutnya sidang dengan agenda pemerikasaan Saksi dan Ahli dari pihak Termohon di mulai kembali pada pukul 14.00 wib.

Selanjutnya setelah skor sidang dicabut, Termohon menghadirkan 3 orang saksi yaitu Aspil Saputra, Hamdan Rifay Ginting dan Rio Hary Nugraha Simatupang.

Sementara untuk Ahli menghadirkan dua orang ahli yaitu Fadly Syahputra, Ahli dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi USU dan T. Kasarullah Adha, ahli bahasa Fakultas Ilmu Bahasa USU.

Terpisah, Eka Putra Zakran akrab disapa Epza menjelaskan bahwa giat KAUM hari ini adalah mengikuti sidang dari pagi sampai sore.

“Pagi tadi kami hadirkan Ahli Pidana dari Kampus Pascasarjana IBLAM Jakarta. Beliau memang ahli, jadi tidak diragukan lagi keahliannya karena ahli kita tadi koordinator tim hukum MUI Pusat, pernah jadi ahli pada kasus Ahok, Ahki pada kasus Buni Yani dan Jondru Ginting”.

Ahli kita tadi dilengkapi dengan surat tugas dan curikulum vitae, beda jauhlah dengan ahli dari pihak Termohon, masih S2 dan tidak ada membawa surat tugas apalagi curikulum vitae.

Pokoknya secara kualifikasi, puaslah atas keterangan yang disampaikan oleh ahli pidana dari jakarta tadi, keterangannya terang benderang dan menguasai secara total tentang ilmu pidana.

Justru yang kita sayangkan tadi keterangan saksi Termohon, mutar-mutar dan berbelit-belit. Bahkan saat menjawab, saksi Termohon malah balik memberi pertanyaan kepada Kuasa Hukum Pemohon, anehkan namanya itu kan, padahal tingal jawab tau atau tidak, ujar Epza.

Begitu pula dengan dua ahli yang dihadirkan oleh Termohon, sepertinya tidak memahami secara mendalam tentang keilmuannya. Masak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuasa pemohon, ahli sering menjawab lupa dan terbata-bata. Jadi tampak dangkal pemahaman keilmuannya.

Intinya begini saya simpulkan ya, baik saksi ataupun ahli yang dihadirkan oleh Termohon, semua diminta keterangan dihadapan penyidik setelah suami Pemohon Siti Asiah Simbolon, Khairi Amri ditangkap pada pukul 16.00wib.

“Nah, dari sini jelas ecara formal semua surat yang dikeluarkan, baik Spirindik, SpHan, SpKap dan surat lainnya adalah cacat formil dan wajib dibatalkan dan Kairi Amri sudah selayaknya lah dibebaskan,” tutup Epza. (red)

Continue Reading

Hukum

Syahganda Divonis 10 Bulan, Kuasa Hukum: Sejak Awal Akan Banding.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dalam persidangan virtual di PN Kota Depok dengan agenda putusan hukuman (vonis) Ketua Majelis Hakim Ramon, pada hari Kamis (29/4/2021) telah menjatuhkan vonis hukuman selama 10 bulan penjara kepada Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan.

Terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, terbukti menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan terkait pro-kontra RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada Oktober 2020 tahun lalu.

Menanggapi keputusan tersebut
Koordinator tim Penasehat Hukum (PH) DR. H. Syahganda Nainggolan, Abdullah Alkatiri pada Kamis siang, 6/5/2021 memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait tanggapan keputusan vonis hukuman kepada Kliennya.

Dalam keterangannya kepada awak media ia jelaskan bahwa sejak awal pihaknya menyatakan banding atas putusan Hakim tersebut, dan hal ini telah disampaikan secara resmi kepada pihak terkait pada Rabu 5/5/2021 lalu.

Terkait latar belakang lakukan banding Alkatiri ungkap bahwa ini adalah semata demi keadilan hukum, bahwa dalam fakta sidang terbukti dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti.

“DR Syahganda tidak terbukti bersalah, jelas didalam sidang keputusan, bahwa Hakim menyatakan terdakwa melanggar pasal 15 tahun 1946, bahwa terdakwa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan, itu artinya sangkaan Jaksa kepada Syahganda telah beritakan kebohongan tidak terbukti,” ujar Alkatiri.

Kemudian ia jelaskan bahwa keputusan Hakim berbeda dengan dakwaan Jaksa yang menyatakan terdakwa telah melanggar pasal 14 tahun 1946 yaitu membuat kabar bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat, artinya DR Syahganda tidak membuat kabar bohong, jadi jelas terdakwa tidak terbukti bersalah seperti yang disangkakan dalam dakwaan Jaksa.

“Maka disini sangat jelas DR Syahganda terbukti tidak bersalah karenanya demi keadilan dan kebenaran terdakwa harus dibebaskan dari hukuman,” pungkas pengacara senior, Alkatiri.

Terkait putusan vonis 10 bulan kliennya, Alkatiri sebut keputusan Hakim adalah langkah yang berani, dimana Majelis Hakim yang diketuai Bapak Ramon Wahyudi berani mengambil keputusan yang berbeda dari tuntutan Jaksa. (Ahr)

Continue Reading

Hukum

Tak Bisa Jawab Pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, Saksi Ahli Pidana Undur Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sidang virtual lanjutan ke XII kasus hoax dan pencemaran nama baik yang disangkakan kepada DR. H Syahganda Nainggolan terkait pro-kontra RUU Omnibuslaw tahun lalu, diwarnai pengunduran diri Saksi Ahli Pidana.

Dr. Effendi Saragih, selaku Saksi Ahli Pidana mengundurkan diri tak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan Kuasa Hukum Syahganda, Abdullah Alkatiri soal Peraturan Kapolri (Perkap) terkait barang bukti agar dijamin keaslian dan keamanannya maka perlu dilakukan uji digital ferensik.

“Bagaimana Anda bisa mengaku sebagai Saksi Ahli, jika Peraturan Kapolri saja tak paham, dalam perkara Pidana seputar ITE Perkap sangat diperlukan,” tandas Alkatiri dalam Sidang virtual lanjutan ke XII, Kamis 25/2/2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Sebelumnya ia telah sampaikan keberatan kepada Majelis Hakim bahwa Saksi Ahli Pidana yang diajukan JPU tidak kompeten.

“Hakim kami keberatan dengan saksi ini, sebab ia bukan Ahli Pidana melainkan ia Ahli Perdata, mohon Hakim meneriman keberatan kami,” ujar Alkatiri memohon.

Sebelumnya Alkatiri sudah tanyakan gelar S3 ahli desertasinya soal Hukum Perdata, hal itu akui oleh Ahli.

“Sarjana S3 saya adalah benar desertasinya soal Hukum Perdata,” terang Effendi Saragih menjawab Alkatiri.

Namun demikian permintaan Kuasa Hukum agar Saksi Ahli Pidana tidak diajukan dipersidangan ditolak Hakim.

“Silakan Saudara Ahli Pidana lanjutkan,” terang Hakim.

“Tidak Hakim yang mulia saya tidak akan melanjutkan memberi keterangan atas pertanyaan yang diajukan ke saya, untuk itu saya mengundurkan diri,” ujar Dosen Universitas Trisakti.

Ditanya terkait pengunduran diri Saksi Ahli itu, Alkatiri jelaskan apa yang saya tanyakan saksi ahli tidak tahu, ditanya waktu pemerisaan oleh Penyidik tidak tahu, bahkan dia sendiri akui bahwa Sarjana S3nya terang Hukum Perdata. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Cuitan Syahganda Di Medsos itu Aspirasi dan Hak Konstitusional, Alkatiri : Kenapa Terdakwa Ditahan?

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sidang lanjutan ke XI, DR. H Syahganda Nainggola, perkara dugaan hoax dan ujaran kebencian seputar demo Omnibuslaw digelar siang tadi hingga malam pukul 19.00 Wib, pada Rabu, 24 Februari 2021 di PN Depok, Jawa Barat.

Dalam sidang pada hari ini Jaksa Penuntut Umum hadirkan Dua Saksi Ahli, DR Trubus (Ahli Sosiologi) dan Dr. Ronny, S.Kom., MH dari STIE Perbanas Surabaya (Ahli ITE).

Dalam keteranganya Ahli Sosiologi, sebut bahwa menyampaikan pendapat di sosmed adalah perkembangan tekhnologi, yang kemudian menjadi lingkungan baru dimana satu sama lain bisa berkomunikasi.

“Dalam ilmu sosiologi itu disebut sosiologi manusia. Dalam fungsinya sosmed memberi kemudahan manusia untuk saling berkomunikasi, menyampaikan pendapat dll,” ujar Ahli Sosiologi tersebut.

Lalu, Ahli sosiolog beri keterangan terkait dakwaan terhadap Syahganda, dalam perspektif sosiologi. Ia ungkap bahwa menyampaikan pendapat di medsos itu merupakan aspirasi dan merupakan hak konstitusional.

Keterangan saksi ahli sosiologi dipertanyakan Kuasa Hukum Syahganda, semua yang anda uraikan tadi, lalu dimana letak kesalahan terdakwa sehingga terdakwa ditahan sejak Oktober 2020 hingga saat ini.

“Saudara Ahli, anda tadi katakan bahwa apa yang ditulis terdakwa di tweeternya merupakan bentuk ekspresi aspirasi, lalu dimana letak hoaxnya Syahganda sehingga kemudian ditahan?”, tandas Advokad Senior, Abdullah Alkatiri.

“Kalo soal penahanan terdakwa itu bukan kapasitas saya,” jawab Ahli Sosiologi,” DR. Trubus.

Lanjut Kuasa Hukum menyinggung soal isi Twitter Syahganda yang diperkarakan, bahwa dalam cuitannya terdakwa menulis selamat bergerak kaum buruh, kawan-kawan PPMI yang akan turun berdemonstrasi menolak RUU Omnibuslaw.

“Apakah cuitan Syahganda menulis kalimat selamat kepada kaum buruh yang akan berunjuk rasa itu salah,” tanya Alkatiri ke Saksi Ahli.

Saksi Ahli yang juga dosen Trisakti menjawab pertanyaan Kuasa Hukum Syahganda, bahwa cuitan itu tidak salah dan itu dalam sosiologi merupakan ekspresi.

Alkatiri kembali tanya Saksi Ahli, tadi Anda sebut bahwa dalam penyampaian pendapat di sosmed ada beda pendapat dan pro kontra dari orang yang membaca, itu biasa.

“Tapi Anda menyebut cuitan terdakwa di twitternya menimbulkan kekacauan, kegaduhan dan sejenisnya,” tambah Alkatiri.

Lebih lanjut ia menanyakan keterangan Ahli Sosiologi bahwa cuitan Syahganda memicu kegaduhan, maksudnya kegaduhan seperti apa dan dimana kalimat Syahganda yang bisa munculkan kegaduhan.

“Padahal tadi Ahli sebut bahwa penyampaian pendapat di medsos boleh dan apa yang ditulis terdakwa di Twitternya itu merupakan hak konstitusional,” imbuhnya.

Diakhir sidang sesi pertama keterangan saksi ahli sosiologi, terdakwa DR. Syahganda sampaikan pendapatnya bahwa apa yang tadi kita dengar bersama, ada 10 poin keterangan ahli yang berbeda dengan BAP.

“Antara lain, saksi ahli sampaikan dirinya turut senang mahasiswanya ikut turun sampaikan aspirasinya menolak RUU Omnibuslaw, kemudian dakwaan hoax serta ujaran kebencian yang menimbulkan demo anarkis menolak RUU Omnibuslaw yang disangkakan kepada saya harus dikuatkan dengan survey, research,” terang Syahganda.

Secara terpisah Kuasa Hukum terdakwa, Abdullah Alkatiri sampaikan bahwa dari fakta persidangan terlihat banyak keterangan saksi yang tidak nyambung

“Keterangannya loncat-loncat jika kita tanya terkait dakwaan, waktu saat memberikan keterangan dll, keterangan saksi, baik ahli, ahli fakta dan pelapor yang tidak sesuai BAP,” pungkas Alkatiri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending