Connect with us

Nasional

Pelibatan TNI Dalam Kontraterorisme Tidak Akan Bisa Dituntaskan Melalui Sebuah Perpres

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (Bais TNI) Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto menyatakan pro kontra pelibatan TNI dalam kontraterorisme tidak akan dapat dituntaskan melalui sebuah perpres.

Ponto menyebut “UU34/2004 yang bersifat hukum humaniter sudah ditegaskan bahwa kontraterorisme adalah salah satu tugas pokok TNI, namun dengan persyaratan tertentu,” ujarnya dalam webinar 7 November 2020 yang digelar MARAPI Consulting & Advisory bekerjasama dengan Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Padjajaran

Terkait persyaratan, Ponto menjelaskan, penggunaan kekuatan TNI dilakukan jika: Teroris sudah menguasai sebuah wilayah secara efektif; Teroris dapat melancarkan serangan sewaktu-waktu; Kelompok teroris memiliki hierarki kepemimpinan yang jelas; dan Hierarki kepemimpinan teroris memiliki kontrol efektif terhadap anggotanya.

Menurutnya, jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi maka aparat penegak hukum seperti polisi yang bergerak berdasarkan UU5/2018 yang bersifat hukum pidana.

Permasalahannya terjadi ketika Pasal 43 UU5/2018 menyebutkan bahwa pelibatan TNI dalam kontraterorisme diatur melalui sebuah perpres sehingga menempatkan operasi TNI yang bersifat militer dalam kerangka pidana. Ponto mengecam pasal tersebut yang menurutnya malah membuat UU5/2018 berbenturan dengan UU34/2004.

Ponto menjelaskan lebih lanjut bahwa UU34/2004 sudah sangat jelas mewajibkan setiap operasi militer selain perang, termasuk operasi militer kontraterorisme, hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan politik berupa otorisasi dari presiden dengan persetujuan DPR.

“Otorisasi tersebut bersifat spesifik dan insidentil sehingga setiap operasi berbeda harus mendapatkan otorisasi tersendiri dengan batasan waktu yang jelas,” tegasnya.

Sebaliknya menurut Ponto, perpres pelibatan TNI dalam kontraterorisme yang merupakan turunan UU5/2018 akan memberikan payung hukum untuk TNI melakukan terlibat kontraterorisme tanpa harus mendapatkan otorisasi khusus untuk setiap operasi yang dilaksanakan dan tanpa batasan waktu yang jelas.

“Jadi saya menyimpulkan bahwa untuk mengatur TNI cukup dengan UU 34/2004 saja karena jika diatur dalam UU5/2018 malah akan bermasalah dikarenakan rezim hukum yang berbeda antara hukum humaniter dan hukum pidana,” ungkapnya.

Oleh karna itu, Ponto mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap UU5/2018 terutama pasal 43 i.

Ahli hukum Universitas Padjajaran Dr Idris, SH, MA menyatakan bahwa belum ada definisi konkrit terorisme di tingkat internasional dikarenakan adanya perbedaan konteks dan persepsi mengenai apa itu terorisme di setiap negara.

“Aksi terorisme pun terus berubah-ubah metode dan jenisnya sehingga sulit untuk dibuatkan sebuah definisi konkrit yang dapat diterima oleh setiap negara,” urainya.

Dr Idris menambahkan bahwa tidak semua konvensi internasional mengenai terorisme harus diratifikasi karena harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kapabilitas dan konteks nasional mengenai aksi terorisme tertentu dapat terlayani dengan baik melalui ratifikasi tersebut.

Sementara itu, Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjajaran Dr Yusa Djuyandi, SIP, MSI menegaskan bahwa memang pelibatan TNI dalam kontraterorisme diperlukan namun dengan syarat harus adanya kontrol demokrasi terhadap pelibatan itu.

Yusa menjelaskan harus ada mekanisme kontrol demokratis yang efektif melalui keputusan politik presiden yang melibatkan DPR serta peran aktif masyarakat sipil.

“Kontrol demokrasi diperlukan agar kebijakan kontraterorisme yang diambil oleh pemerintah tidak bersifat politis dan emosional sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan,” ucapnya.

Ditambahkan, “Pelibatan militer dalam kontraterorisme dapat dilakukan jika aksi terorisme sudah bukan lagi bersifat pidana namun sudah mengancam kedaulatan negara atau jika aktivitas terorisme bukan lagi bersifat domestik namun sudah berskala global,” pungkas Yusa.

Adapun Peneliti dan aktivis Marapi Beni Sukadis, MSos dalam webinar tersebut menyatakan bahwa dalam supremasi sipil ada pemisahan yang jelas antara otoritas politik dan otoritas pelaksana di mana militer harus tunduk pada supremasi sipil.

“Pejabat sipil terpilih adalah pengemban tanggungjawab membuat kebijakan dan keputusan mengenai keamanan,” sebutnya.

Menurutnya, amanat UU34/2004 menegaskan bahwa TNI menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan keputusan politik negara sehingga dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) keterlibatan TNI merupakan perbantuan dan bukan tugas pokok.

Beni tambahkan, Hukum yang berlaku juga menegaskan bahwa penanganan terorisme menggunakan pendekatan pidana dan bukan perang.

“Jadi fungsi penangkalan TNI dalam keterlibatannya dalam kontra terorisme adalah rancu dan berpotensi bertabrakan dengan upaya penegakan hukum oleh institusi-institusi penegakan hukum sipil yang ada,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Kaukus Masyarakat Sipil Siap Audit LBP dan Erik Thohir dalam Kasus Bisnis PCR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Terbongkarnya keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Tohir dalam kasus bisnis PCR telah mengejutkan banyak pihak karena dianggap sebagai tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mengakui keterlibatannya di salah satu perusahaan pelaksana test PCR dan Antigen tersebut, yaitu PT GSI, namun mengaku PT GSI didirikan bukan untuk mencari untung, tetapi untuk tujuan sosial dan membantu masyarakat.

Untuk meyakinkan masyarakat, Luhut Binsar Panjaitan bahkan menyatakan perusahaannya, PT GSI, siap di-audit.

“Merespon hal tersebut, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial siap secara etik dan sukarela menjadi Auditor Rakyat namun juga secara Profesional telah mempersiapkan KANTOR AKUNTAN PUBLIK untuk ditunjuk mengaudit PT. GSI,” ujar Ferry Juliantoro dalam konferensi Pers, Senin (29/11/2021) di Restauran Cikini Lima, Menteng Jakarta pusat

Lebih lanjut Ferry mengatakan, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial (atau singkatnya Kaukus Masyarakat Sipil) mendukung pernyataan Luhut untuk diaudit, dan mendorong masyarakat agar tidak menduga-duga dan berprasangka buruk terhadap PT GSI yang katanya didirikan untuk aktivitas sosial.

“Pelaksanaan audit ini menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara, khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir,” Jelasnya.

Menurutnya, untuk mendukung rencana yang sangat baik ini, Kaukus Masyarakat Sipil siap bekerja sama dengan Luhut Binsar Panjaitan, serta sudah menyiapkan Auditor resmi dari KANTOR AKUNTAN PUBLIK.

Semoga rencana audit ini dapat dilaksanakan secepatnya agar masyarakat Indonesia dapat segera memperoleh kejelasan atas dugaan perampasan uang masyarakat dan negara triliunan rupiah yang dilakukan oleh pengusaha, dan difasilitasi pemerintah melalui penetapan kebijakan harga yang abnormal tinggi.

Kami berharap bahwa rencana audit ini dapat dilakukan secepat mungkin agar masyarakat luas segera mendapat informasi yang lebih valid akan kasus PCR ini.

Untuk mendorong kelancaran proses pengungkapan Kasus PCR ini, maka kami (Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial) juga siap melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Membuka Posko Pengaduan Masyarakat, yaitu tempat masyarakat melaporkan atau menyampaikan bukti-bukti terkait kasus PCR ini.
  2. Menyiapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang siap ditunjuk oleh Luhut Binsar Panjaitan cg. PT. GSI untuk mengaudit PT. GSI sehingga bisa diketahui jumlah pasti aliran uang dan keuntungan perusahaan tersebut.

Hadir dalam pertemuan Wakili Rakyat, yakni: Ferry Juliantono, Novel Baswedan, Anthony Budiawan, Marwan Batubara, Reffly Harun yang tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi & Keadilan Sosial bentuk auditor rakyat untuk Audit Perusahaan Luhut & Erick Thohir Terkait PCR. ( Amhar)

Continue Reading

Nasional

Lewat Sandiwara Radio, BNPB Perkuat Literasi Kebencanaan Masyarakat

Published

on

By

JanoerKoening, MANGGARAI – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Bidang Komunikasi Kebencanaan, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan melakukan penguatan literasi, edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat yang dikemas melalui sandiwara radio dengan judul “Bunga-Bunga Cinta”.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Janoerkoening.com, Jum’at (26/11/2021) disebut kan, Naskah sandiwara radio yang ditulis oleh Agus Noor itu menceritakan kisah cinta kehidupan mahasiswa dan mengambil latar kejadian yakni saat meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah pada 2010 silam.

Dalam drama mini seri itu, literasi kebencanaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam alur cerita melalui dialog antar tokoh yang secara tidak langsung menjelaskan tentang bagaimana tanda-tanda fenomena alam yang dapat berpotensi menjadi bencana.

Di samping itu, dalam sandiwara radio juga dijelaskan tentang bagaimana upaya mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, yang disisipkan melalui dialog antar tokohnya.

Materi pembelajaran tentang kebencanaan yang dikemas lewat kisah serial drama mini seri itu diputar di 78 radio lokal di Kabupaten/Kota di Tanah Air, dengan 25 episode berdurasi 30 menit sejak Jumat (5/11) hingga Senin (29/11) yang akan datang.

Penggunaan media radio sebagai corong diseminasi literasi kebencanaan dipilih mengingat radio memiliki segmen dan konsumen tersendiri di tengah masyarakat.

Media radio juga memiliki eksistensi yang sampai saat ini masih dapat bertahan dan mampu bersaing dengan bertumbuhnya ragam media informasi yang lain serta menjangkau lebih banyak masyarakat hingga ke penjuru daerah yang mungkin tidak dapat dicapai media lainnya.

Bentuk sinergi antara BNPB, BPBD, media radio dan masyarakat ini sekaligus menjadi wujud implementasi dari optimalisasi unsur ‘pentaheliks’ dalam penanggulangan bencana.

Dari seluruh pemutaran serial drama mini seri di berbagai Kabupaten/Kota, Bidang Komunikasi Kebencanaan, Pusdatinkom BNPB juga menggelar talkshow di beberapa stasiun radio bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat

Hal ini guna memperkuat informasi dan menyampaikan kebijakan daerah yang telah dirancang dan disiapkan dalam pengurangan risiko serta penanggulangan bencana. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dan menanyakan segala hal terkait kebencanaan melalui talkshow tersebut.

Sebagaimana yang dilakukan di Stasiun Radio Manggarai (RM) 88,00 FM pada Rabu (24/11), Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB menggandeng BPBD Manggarai Barat dalam kegiatan talkshow yang masuk dalam rangkaian pemutaran sandiwara radio “Bunga-Bunga Cinta”.

Radio Manggarai FM dipilih karena memiliki cakupan frekuensi yang cukup luas dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat hingga wilayah penyangga lainnya. Kantor Radio Manggarai 88,00 FM yang berada di Kelurahan Lawur, Langke Rembong, Manggarai-Flores, NTT itu juga memiliki banyak pendengar setia dari kalangan remaja hingga usia lanjut.

Di samping itu, pemilihan lokasi dalam kegiatan talkshow dengan topik “Manggarai Barat Sadar Bencana” itu didasarkan pada rencana kontijensi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam menyongsong Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan Pariwisata Super Prioritas yang aman bencana

Kegiatan talkshow di Radio Manggarai FM itu sekaligus menutup dari seluruh rangkaian yang sebelumnya juga telah dilaksanakan di dua tempat, yakni Kabupaten Magelang di Jawa Tengah dan Kabupaten Tomohon di Sulawesi Utara. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Pengelolaan Air dan Penanggulangan Banjir, oleh: Dubes Belanda

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Belanda memiliki sejarah panjang bencana banjir. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor topografi negeri kincir angin yang berada di bawah permukaan laut. Pengelolaan air dan penanggulangan banjir menjawab tantangan Belanda terhindar dari bencana hidrometeorologi basah.

Pembelajaran ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Belanda Lambert Grijns dalam acara Ambassador Talk 2021 yang digelar olen BNPB di Hotel Pullman Thamrin Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Pada diskusi dalam dan luar jaringan ini, Lambert menyampaikan sejumlah pandangan yang mampu memberikan perubahan pada pengelolaan air dan penanggulangan banjir di negaranya.

Pandangannya tersebut antara lain mengenai paradigma pencegahan, pendekatan inovatif berbasis teknologi yang paling unggul, pendekatan intergratif yang holistik dan kolaborasi antar berbagai kepentingan.

Di samping itu, ia menambahkan bahwa perlu juga untuk mengetahui permasalahan utama sumber terjadinya banjir yang kemudian perlu dimodelkan dan mengkomunikasikan potensi bahaya kepada pihak terkait.

Terkait dengan paradigma pencegahan, Lambert menekankan hal tersebut tidak terlepas dari bencana besar yang pernah melanda negeri Belanda pada tahun 1953. Lambert menyebut bencana kala itu sebagai bencana yang mematikan.

“Bencana ini sebagai wake-up call bagi kami sehingga potensi bahaya ke depan dapat dicegah,” ujar pria yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang perencanaan urban dan pengelolaan air.

Upaya pencegahan kemudian diwujudkan dengan proyek raksasa sebagai langkah perlindungan banjir terbesar di dunia. Proyek tersebut didukung dengan pemanfaatan teknologi inovatif, yaitu Delta Works, yang dibangun sejak 1954. Delta works ini merupakan serangkaian proyek mega konstruksi yang dibangun untuk melindungi kawasan di sisi barat daya negeri itu dari bahaya banjir atau pun air pasang laut.

Duta Besar Belanda juga menyampaikan pentingnya kerja sama semua pihak dalam pengelolaan air maupun penanggulangan banjir, seperti dari pemerintah pusat, daerah dan swasta hingga masyarakat. Ia mencontohkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Jakarta dalam bahaya banjir.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaan Kepala BNPB Mayor Jenderal Suharyanto, S.Sos, M.M, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si. menyampaikan bahwa Belanda berhasil meminimalkan dampak tragedi banjir bandang yang menimpa Eropa Barat pada Juli 2021 lalu tanpa korban jiwa.

“Sebuah bencana alam yang belum pernah terjadi dalam kurun 100 tahun terakhir,” ujar Raditya.

Keberhasilan Belanda dalam memitigasi bencana banjir dan membangun mekanisme kesiapsiagaan masyarakat menjadi pembelajaran besar bagi Indonesia. Raditya mengatakan bahwa momen diskusi ini menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mempelajari tentang manajemen keairan dari Belanda.

Keberhasilan Belanda dalam memitigasi bencana banjir dan membangun mekanisme kesiapsiagaan masyarakat menjadi pembelajaran besar bagi Indonesia. Raditya mengatakan bahwa momen diskusi ini menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mempelajari tentang manajemen keairan dari Belanda.

Dalam sambutan keynote speech berikutnya oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Letjen (Purn) Sudirman, SH, MH, MM. menyampaikan urgensi penguatan kolaborasi seluruh elemen dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang kuantitasnya mengalami peningkatan di tahun 2021.

Ia menekankan koordinasi pentaheliks (pemerintah, masyarakat, akademisi, media massa dan dunia usaha) untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat datang sewaktu-waktu.

“Sejak dahulu, gotong royong telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Termasuk juga dalam upaya penganggulangan bencana, salah satunya dalam gerakan solidaritas dan kedermawanan Penanganan Covid-19, dan bencana lainnya. Kemenko PMK terus mendorong antisipasi potensi bencana hidrometeorologis dan budaya adaptasi tanggap bencana masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Sudirman menambahkan, bencana air menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Penting untuk menguatkan komitmen bersama seluruh pihak dalam kebijakan manajemen keairan, khususnya dalam pembangunan proyek antisipasi banjir.

“Indonesia dan Belanda tentunya mempunyai kesamaan tantangan seperti kondisi pesisir pantai, penurunan tanah, banjir aliran sungai, sumber daya air, kepadatan jumlah penduduk,” ujarnya.

Pada akhir diskusi, Duta Besar Belanda menyampaikan bahwa ia optimis bahwa Indonesia mampu mengatasi permasalahan air dan bencana banjir. Menurutnya pengalaman-pengalaman bencana yang beragam di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Pesisir Jawa menjadi kekuatan menghadapi bencana air dan banjir ke depan.

“Belanda juga membuka diri dengan berbagai negara sahabat untuk berbagi pengalaman, sebagaimana saat ini Belanda membantu membangun proteksi tepi pantai berwawasan lokal di pesisir Jawa Tengah,” tutupnya.

Acara Ambassador Talks 2021 ini dikuti oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, media massa, praktisi, akademisi dan masyarakat umum, diskusi ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran pengelolaan air dan penanganan banjir yang lebih baik. (Amhar)

Continue Reading

Trending