Connect with us

Hukum

Praperadilan, KAUM Minta Ketua Kami Medan Dibebaskan

Published

on

JanoerKoening, Medan – Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) selaku Kuasa Hukum Praperadilan (Prapid) atas nama Siti Asiah Simbolon istri Khairi Amri, meminta Ketua KAMI Medan agar segera dibebaskan

Hal itu disampaikan oleh Tim Pengacara KAUM dalam pembacaan permohonan sidang Prapid pada Selasa, 03/11/2020, di Medan, Sumatera Utara.

Sidang Prapid Ketua KAMI Medan kembali di gelar pukul 11.00 wib di ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam perkara No. 73/Pid.Pra/2020/PN.Mdn dihadiri oleh Pemohon, Pengacara Pemon dan Pengcara Termohon.

Muhammad Irsad Lubis, Ketua KAUM menyatakan bahwa pihaknya telah membacakan permohonan praperadilan an. Siti Asiah Simbolon selaku istri Khairi Amri.

“Bahwa Penangkapan terhadap Khairi Amri adalah cacat hukum. Permohonan kami berisi cacat sprindik, cacat surat penangkapan dan cacat surat penahan terhadap tersangka,” ujarnya.

Irsad menjelaskan, Seseorang yang ditangkap harus terlebih dahulu ditetapkan jadi tersangka, setelah itu baru boleh dilakukan penangkapan dan penahanan, bukan malah ditangkap dulu baru ditetapkan tersangka.

Sementara Husni Thanrim Tanjung, Koordinator Tim Pengacara KAUM menyampaikan, Bripka Aspil Sahputra tidak memiliki kapasitas sebagai pelapor, karena Aspil selain bertindak sebagai pelapor juga bertindak melakukan penangkapan.

“Artinya anehkan kalau dia pelapor dia pulak sekaligus sebagai penangkap, maka jelas disini sifatnya dipaksakan,” timpal Tanjung.

Eka Putra Zakran atau disapa Epza, Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi KAUM menyampaikan bahwa sesuai jadual yang telah disepakati dan dibacakan oleh hakim Syafril Pandiangan Batubara, bahwa Sidang Prapid Ketua KAMI akan digelar selama 7 hari, terhitung sejak dibacakannya permohonan prapid oleh kuasa pemohon.

“Selanjutnya tanggal 4 agenda sidang adalah mendengar Eksepsi dan Jawaban dari Termohon, tanggal 5, Replik, tanggal 6 Duplik dan Keterangan Saksi Fakta dari Pemohon, tanggal 9 Saksi Ahli, tanggal 10, Konklusi dan tanggal 11 putusan,” tambahnya.

Selanjutnya, Epza yang juga mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan itu bahwa dalam permohonan prapid, Pemohon meminta agar Hakim prapid berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

Kedua, menyatakan batal surat perintah penangkapan

Ketiga, menyatakan penetapan tersangka atas Khairi Amri tidak sah dan cacat demi huium

Keempat, menyatakan batal surat perintah penangkapan

Kelima menyatakan tidak sah surat perintah penahanan

Keenam, memerintahkan Termohon untuk memgeluarkan Khairi Amri seketika setelah putusan dibacakan

Ketujuh, menyatakan semua bentuk surat yang telah dikeluarkan termasuk Berita Acara Pemeriksaan oleh Termohon tidak sah, dan

Kedelapan, merehabilitasi nama baik kliem kami sdra Khairi Amri. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Laskar Bima Bersatu Kecam NM atas Pelecehan Ibadah Umat Islam

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan dengan adanya dugaan penghinaan terhadap tata cara ibadah Umat Islam yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani, Kami Organisasi Laskar Bima Bersatu (Masyarakat Bima NTB) mengencam tundakan artis tersebut.

“Insya Allah kami akan lanjutkan ke ranah hukum. Saat ini kami sedang kami kaji materinya, jika ada deliknya maka nanti Pak Sahlan sebagai Ketua Laskar Kuda Hitam yang akan melaporkan ke Pokda Metro Jaya dan kami akan mendampingi,” ujar Moh. Firdaus selaku ketua Tim pengacara, Minggu (24/10/2021) di Markas Laskar Kuda Hitam, Kebon Jeruk, Jakarta.

Muhammad Firdaus katakan, selain melaporkan ke Polda, kami juga mencari cara untuk bagaimana cara menegur NM agar tidak terus-terusan membawa-bawa tata cara ibadah Umat Muslim beribadah, membawa-bawa Kiai, Para Habib, dicela secara nyeleneh, dan karna itu kami mendukung dan kedepannya akan kami laporkan muncul deliknya.

“Sebelum menemukan delik hukumnya, tindakan kami saat ini adalah sanksi izin sosial kita boikot NM, stop siaran program. Kami minta diboikot NM karena beberapa kali telah melecehkan Agama Islam, Para Kiai, Para Habib. Hentikan kegiatan NM di media sosial karena ini menjadi preseden buruk bagi generasi masyarakat,” tegas Firdaus.

Dia tambahkan, sanksi sosial dan sanksi moral kita boikot semua kegiatan NM di media sosial, khususnya Pak Menkominfo Johnny Gerard Plate, S.E., harus bertindak tegas menegur KPI agar menghentikan tayangan NM dengan baik Instagram dan Youtube. Agar ini dijadikan pelajaran yang sangat tidak mengedukasi masyarakat secara positif.

Menurut Firdaus, jika pihak-pihak terkait tidak segera memboikot semua kegiatan Nikita Mirzani, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap anak-anak bangsa. Sebagai umat Islam, Firdaus tidak terima bacaan shalat dalam agama yang dianutnya dipraktekkan seperti itu oleh mantan istri Dipo Latief tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi Mahkamah Agung, Ketua DPRD: Bupati Donggala Langgar Sumpah Jabatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin SSoS didampingi perwakilan partai dan fraksi DPRD Donggala mengunjungi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), pada Selasa (5/10/2021)

Adapun kunjungan perwakilan DPRD Donggala terdiri dari, yakni: Ketua DPRD (Takwin SSoS), Moch Taufik (Ketua Fraksi Nasdem), Abdul Rasyid (Ketua Fraksi PKS), Safiyah (Fraksi Hanura), Sudirman (Ketua PKB Donggal), Sugi (Ketua Golkar Donggala), dan Burhanuddin (Anggota Fraksi PKB)

Kepada media Ketua DPRD Donggala, Takwin menjelaskan, kunjungan Kami perwakilan DPRD Kabupaten Donggala dalam hal ini mengajukan pendaftaran penyerahan permohonan uji pendapat MA RI terkait hak menyatakan pendapat terhadap Bupati Donggala, Kasma Lassa, S.H., M.H.,

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah mendaftarkannya dan kami tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kami akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin

Lebih lanjut Takwin mengungkapkan, Pendaftaran permohonan Uji pendapat hari ini terkait pelanggaran perundang-undangan. Dimana Bupati Donggala telah melanggar larangan menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf e UU nomor 23 tahun 2014.

“Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya adalah pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku,” kata Takwin.

Pada sisi lain, Kami telah menjalankan beberapa prosedur yang konstitusional yakni mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir maka kami menenmpuh jalur ini terangnya.

“Kami berharap dengan didaftarkan permohonan uji pendapat ini, Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan uji pendapat yang kami ajukan,” pungkas Takwin menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Marak Mafia Tanah, PAPD Somasi Menteri ATR / BPN

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) melayangkan Somasi kepada Menteri ATR / BPN terkait maraknya praktek mafia tanah yang semakin memprihatinkan dan adanya indikasi kecurangan proses rekruitment pegawai di dalam struktur Kementerian ATR / BPN.

Direktur Eksekutif PAPD Agus Rihat P. Manalu mengatakan, terkait dijegalnya karir Manaek Tua di Kementerian ATR / BPN yang di nilai sangat diskriminatif dan terkesan ada kejanggalan dikarenakan dari segi administratif dan pendidikan kliennya sudah memenuhi syarat.

“Kami melihat Kementerian ATR/BPN telah menjegal karir Klien Kami dimana dari segi administratif dan kependidikan serta jabatan saudara Manaek sudah memenuhi syarat,” katanya kepada awak media, Kamis (30/9/2021) diruang kerjanya.

Rihat berpandangan bahwa maraknya mafia tanah yang terindikasi banyak melibatkan oknum yang ada di BPN. Beliau meminta kepada Menteri ART/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan prosesi rekruitment yang sedang berjalan karena dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan banyak pelanggaran didalamnya.

“Kami minta dalam waktu tujuh hari kedepan agar Menteri Sofyan Djalil mencabut atau membatalkan proses rekruitment pengisian jabatan administrasi yang sudah berjalan tahun 2021. Dan apabila beliau tidak mengindahkan somasi ini maka kami akan mengambil upaya hukum dan bila perlu kita akan sampaikan kepada Presiden agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya”ujarnya.

Ditempat terpisah Manaek Tua mengatakan dengan adanya proses rekruitment yang tidak transparan tersebut sama saja terjadi kemunduran demokrasi di institusi Kementerian ATR / BPN.

“Dengan proses rekruitment yang tidak transparan dan diskriminatif tersebut dapat merugikan dan meresahkan banyak orang, harus segera dihentikan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Manaek juga berharap agar Menteri Sofyan Djalil segera membatalkan proses rekruitment tersebut dan segera melakukan rekruitment yang transparan.

“Ya saya berharap kementerian ATR/BPN kembali ke jalan yang benar dalam proses rekruitment dan harus mengacu pada perundang undangan dibidang kepegawaian dan memperhatikan kepangkatan, golongan, ijazah dan usulan pimpinan. Bukan hanya droping seperti pemilihan kucing dalam karung seperti kemarin itu, gak jelas kriterianya apa,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, terkait cuitannya beberapa waktu lalu yang dinilai mendeskriditkan institusi ATR / BPN dirinya menganggap itu adalah tindakan subjektif.

“Ya klo mereka tidak suka dengan steatment ya jangan subjektif. Kalau memang ada pelanggaran harusnya di periksa dong dan di proses dong jangan diskriminatif dong.” Pungkasnya.

Continue Reading

Trending