Connect with us

EKONOMI

APINDO Kecewa, Sejumlah Kepala Daerah Tidak Menetapkan UM Sesuai SE Menteri

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan dengan adanya sejumlah Kepala Daerah yang menetapkan UM 2021 tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada COVID-19

APINDO menilai kondisi saat Ini seharusnya seluruh elemen mengedepankan rasa terhadap krisis yang terjadi, sehingga segala tindakan dan keputusan yang diambil mustinya diajarkan untuk menangani dan menyelesaikan krisis bukan malah memperparah kondisi yang terjadi.

Oleh karenanya, APINDO mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI dan Sulawesi selatan serta kepala2 daerah lain yang menetapkan tidak sesuai dengan SE Menaker tersebut.

Penetapan yang tidak sesuai dengan SE Menaker seharusnya mengacu kepada PP 78/2015, yaitu dengan mendasarkan kepada peninjauan KHL bukan malah mengambil diskresi tersendiri yang tidak mendasar.

Berdasarkan data analisis dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh BPS didapati bahwa hampir seluruh sektor mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan terkait pembayaran upah (sekitar 53,17 persen Usaha Menengah dan Besar dan 62,21% Usaha Mikro dan Kecil menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional).

Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan, dengan penetapan UM yang tidak sesuai dengan SE, pihaknya dapat memastikan bahwa akan semakin mempersulit dunia usaha

“Yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi krisis,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senen, 2 November 2020, di kantor APINDO, Jakarta Selatan.

Hariyadi mengatakan, jika Asosiasi pengusaha pada dasarnya sulit menerima SE Menaker tersebut, karena dalam kondisi memburuknya situasi ekonomi seperti ini seharusnya UM diturunkan sehingga kelangsungan bekerja pekerja/buruh dapat terjaga.

Dengan berbagai proses dialog dan diskusi, “kami berusaha untuk dapat memahami keputusan pemerintah, sehingga Pemerintah Pusat menetetapkan UM 2021 sama dengan UM 2020,” pungkas Hariyadi.

Senada dengan Hariyadi, Wakil Sekretaris Umum APINDO yang juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz menambahkan jika PP 78/2015 serta aturan turunannya merupakan aturan yang disusun pada kondisi normal.

“Saat ini kita dalam kondisi tidak normal, yaitu pandemi Covid-19. Aturan PP 78 yang seyogyanya diharapkan dapat diterapkan menjadi tidak dapat diterapkan karena situasi dan kondisi yang ada tidak memungkinkan,” ujarnya

Dengan demikian, menurut Adi kondisi UM yang ada saat ini sudah berada di atas median upah. Hal tersebut menunjukan bahwa UM yang ada saat ini sulit dijangkau oleh dunia usaha.

Kondisi ini sebetulnya membuat dunia usaha kita sebagai bangsa menjadi tidak kompetitif. Kami sebagai pengusaha sudah berusaha sedapat mungkin untuk bertahan dalam terpaan covid dengan nilai UM yang demikian tinggi.

“Hal tersebut harus dipandang bahwa sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan, sehingga penetapan UM 2021 sama dengan 2020 merupakan jalan tengah maupun sulit kami terima,” Adi menambahkan.

Untuk itu, APINDO mendorong pemerintah pusat untuk dapat membina kepala-kepala daerah yang melanggar SE tersebut, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penetapan UM. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

Virtual Expo “Bangga, Cinta & Pakai Produk Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sebagai pemangku kepentingan utama nasional, Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum – Kementerian Dalam Negeri, memandang penting untuk menjembatani sasaran strategis agenda pembangunan nasional

Utamanya menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengukuhkan akar budaya bangsa berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Bersinergi dengan program pemulihan ekonomi nasional yang bertumpu pada penguatan UMKM dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), Indonesia Maju Virtual Expo & Forum 2021 diyakini mampu menumbuhkan jejaring perekonomian nasional dengan produk kreatifitas sebagai pilar ketahanan nasional.

Selayaknya kegiatan ini dilakukan secara bersamaan dan gotong royong, melalui pengembangan ekosistem dan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar yang mencintai negerinya.

Atas kerjasama harmonis yang dibangun dengan mengapresiasi peran serta masyarakat dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dimasa pandemi Covid-19, Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggagas Indonesia Maju Virtual Expo & Forum 2021

Adapun Indonesia Maju Virtual Expo & Forum 2021 kali ini bertemakan “Transformasi Sosial Budaya Untuk Ketahanan Ekonomi Nasional dengan mendorong rasa nasionalisme melalui BANGGA, CINTA & PAKAI PRODUK INDONESIA.”

Indonesia Maju Virtual Expo & Forum 2021, secara teknis merupakan pameran berbasis online dengan platform virtual sebagai inovasi dalam menyikapi pandemi Covid-19 terhadap protocol Kesehatan pada kegiatan pameran yang dilakukan secara manual (offline).

Pameran berbasis online ini, memberikan penghargaan atas partisipasi peran dan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional, agar menjadi usaha yang tangguh, kuat dan inovatif, serta mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan peluang ekspor, dengan manfaat besar bagi UMKM dalam membuka peluang pasar untuk pembeli atau investor potensial lokal dan manca negara.

Pameran berbasis online ini juga sekaligus mensinergikan upaya upaya daerah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing produk nasional melibatkan generasi millennial dalam skema industry 4.0.

Indonesia Maju Virtual Expo & Forum 2021 dibuka secara resmi pada 29 Juni 2021 di hotel Sari Pacific, Jakarta secara Hybrid, yang dapat diikuti oleh masyarakat seluruh Indonesia sebagai upaya memberikan kesempatan peran serta dari seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi.

Perlu diketahui bahwa secara umum Indonesia Maju Virtual Expo & Forum 2021 yang berlangsung mulai Juni s/d Desember 2021, diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Swasta nasional dari berbagai sector pembangunan, kelompok UMKM serta partisipasi kelompok masyarakat lainnya.

Berlandaskan Visi Pembangunan Nasional Untuk Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, Indonesia Maju Virtual Expo & Forum 2021, menegasan tekad untuk bersikap dinamis dan optimis menatap masa depan yang lebih baik.

Satu harapan besar, disamping menjadi medium informasi promosi “BANGGA, CINTA & PAKAI PRODUK INDONESIA, Indonesia Maju Virtual Expo & Forum 2021 mampu mengembangkan kapasitas masyarakat berbasis penguatan sosial dan budaya bangsa dengan Langkah bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sekaligus mensinergikan upaya upaya daerah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan, meningkatkan daya saing produk nasional. (release)

Continue Reading

EKONOMI

Membuka Rakornas, Mardani: Kontribusi HIPMI Menggerakkan Ekonomi Bangsa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI.

Dalam sambutannya, Maming mengatakan, untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di Indonesia, HIPMI berkontribusi menggerakkan ekonomi bangsa melalui percepatan investasi.

Maming menyebut, di zaman saya selama dilantik jadi ketua umum HIPMI, setelah itu terjadi bencana Covid-19 dimana masih belum selesai bahkan sampai hari ini Covid-19 semakin tinggi dan semakin penuh rumah sakit sehingga kita melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dan membatasi jumlah-jumlah yang ada.

“Kita harapkan rakornas ini menjadi pemicu dalam mendukung adanya percepatan investasi dan berharap bisa memajukan pengusaha lokal. Di situasi pandemi, perlu sinergi yang lebih komprehensif antar stakeholder pengusaha dan pemerintah,” ujar Maming, dalam Rakornas untuk Percepatan Investasi dengan Kementerian Investasi, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Jum’at (18/6/2021).

Rakornas yang bertemakan “Kemudahan Berusaha dan Peran Hipmi Menggerakkan Ekonomi Bangsa”, guna mengefektifkan kerja satuan tugas (satgas) percepatan investasi, Maming sebagai kalangan pengusaha masuk dalam Tim Satgas Percepatan Investasi.

Ketum BPP HIPMI mengatakan, hal tersebut merupakan sebuah kehormatan baginya dalam membantu tugas sebagai Tim Satgas Percepatan Investasi.

“Tentu ini bukan tugas yang ringan, namun sebagai anak bangsa, saya akan berusaha mengawal tanggung jawab ini dengan baik,” ucap Maming

Menurutnya, di masa kepengurusan ini termasuk paling mudah mendapat jaringan ke pemerintah karena ada empat senior kita yang masuk kabinet, seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Abang Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Abang Sandiaga Uno, Menteri Perdagangan Abang Muhammad Lutfi, dan Menteri BUMN Abang Erick Thohir.

“Semua pembina atau senior HIPMI tersebut masuk kabinet bukan menteri kaleng-kaleng, tetapi punya peran penting bagi bangsa dan negara ini,” ungkapnya.

Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu melanjutkan, BKPM bekerjasama dengan HIPMI terkait norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha melalui online single submission (OSS) berbasis risiko

“Dimana, setiap sektor akan menjadi acuan tunggal dalam perizinan berusaha. Dengan adanya OSS berbasis risiko akan sangat mempermudah dan efisien secara waktu dan biaya,” ungkap Maming.

Maming juga mengungkapkan, bahwa BKPM luar biasa bekerjasama dengan HIPMI khususnya yang di daerah mengenai sosialisasi permasalahan perizinan dalam berusaha melalui OSS.

“Semua pengurus HIPMI menjadi tim penilai kepada para gubernur. Ini adalah peluang yang strategis bagi HIPMI yang berhubungan dengan kepala daerah,” tandasnya.

CEO Enam Sembilan Group ini menambahkan, yang terpenting ketentuan tersebut dapat disosialisasikan secara luas ke kalangan pengusaha, karena banyak di antara mereka yang melakukan pengurusan izinnya sendiri tanpa melalui jasa pihak ketiga.

Jadi, kata maming OSS ini semangatnya sama, supaya mudah, cepat dan bisa dilakukan sendiri. BKPM berkolaborasi atau menggabungkan pengusaha nasional dan daerah, menggabungkan dengan UMKM.

“Ini gagasan dewan pembina kita Bang Bahlil karena memberikan kesempatan kepada daerah, kita tidak bisa menjadi pengusaha nasional kalau bukan dari daerah. Setelah itu, kita bisa kerjasama dengan asing, semua tidak semudah seperti membalikkan tangan,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

EKONOMI

Penguatan UMKM, Kadin: Jurus Pemerintah Harus Membumi

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong pemulihan ekonomi secara cepat dan efektif melalui digitalisasi ekonomi. Melalui pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2020-2025, terdapat lima sektor program prioritas strategi nasional.

Program pertama, mempelopori transaksi digital seperti crypto, currency, block change, yang menjadi unggulan produk unggulan Kadin secara Internasional.

Kedua, sektor e-commerce, memastikan transaksi elektronik berjalan aman dan nyaman. Ketiga, mendorong sektor ekspor sebagai komoditas utama perekonomian nasional. Keempat, Kadin Indonesia akan menjadi pusat ketahanan pangan nasional.

Kelima, memberdayakan sektor usaha kecil menengah untuk menjadi sokoguru perekonomian nasional, karena sektor UMKM menjadi penopang utama di tengah pandemi Covid-19, ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Strategis, Eko Sriyanto Galgendu mengutarakan, pengukuhan Kepengurusan Kadin Indonesia periode 2020 – 2025 ini dapat menjadikan peran strategi baru dan jitu.

Khususnya dalam bidang penguatan UMKM dan Strategi Ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan dampak pandemi Covid -19. Maka, Kadin Indonesia menyiapkan jurus atau strategi membumi di bidang ekonomi nasional.

“Kebijakan pemerintah dan pengusaha mesti berpijak pada jurus membumi. Misal dalam hal Digitalisasi Industri. Modernisasi digitilasi dibidang industi jangan sampai melepas semua sistim konvensionalnya,” ujar Eko Galgendu dalam keterangannya, Kamis (27/5).

Dia menyatakan kelebihan dan kekurangan serta dampak positif dan negatif dalam digitalisasi Industri pada sistem ekonomi nasional mesti dibahas oleh pemerintah dan Kadin Indonesia.

“Karena sistem digitilasi industri juga senjata global dalam menembus pangsa pasar ekonomi Indonesia dan kalau Indonesia tidak punya senjata kekuatan penangkalnya, maka ekonomi bisa dihajar rudal-rudal senjata ekonomi mereka tanpa bisa berbuat apa-apa,” ujar Eko.

Menurutnya Kadin Indonesia sudah saatnya diasah serta diberikan penguatan pemerintah dalam peran percaturan ekonomi global serta organisasi ekonomi dunia.

“Strategi dan kerja sama Pemerintah dan Kadin Indonesia untuk bahu membahu dan bekerja sama menembus benteng kekuatan ekonomi global mesti diupayakan,” tandasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending