Connect with us

Nasional

Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme Harus Sesuai Perpres & Persetujuan DPR

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dalam rangka Peringati Hari TNI Ke-75, MARAPI Consulting & Advisory bekerjasama dengan Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Udayana menggelar Webinar bertema “Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme,” Sabtu, 31 Oktober 2020.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen (Purn) Drs Ansyaad Mbai menyatakan bahwa penyebab terorisme itu multi-faktor sehingga dibutuhkan sebuah whole of government approach untuk dapat mengatasinya

Di mana menurutnya, tiap instansi dan lembaga pemerintahan memiliki peran dan tugasnya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Ansyaad juga menegaskan bahwa pendekatan terbaik dalam penanganan terorisme adalah pendekatan melalui sistem peradilan kriminal sehingga kepolisian menjadi ujung tombak kontra terorisme.

Ansyaad tambahkan, bahwa TNI memiliki peran penting dalam kontra terorisme sebagai perbantuan jika upaya-upaya penegakan hukum sudah tidak berdaya lagi menghadapi ancaman terorisme

“Peran itu sesuai dengan amanat UU5/2018 dan UU34/2004 yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam kontra terorisme haruslah melalui sebuah keputusan politik berbentuk perintah presiden dengan persetujuan DPR,” jelasnya

Ansyaah mengingatkan bahwa prinsip tersebut sudah menjadi bagian dari prinsip berdemokrasi dan supremasi sipil sehingga harus ditaati.

“Jelas bahwa salah satu tujuan aksi terorisme adalah memancing respon yang keras dari negara sehingga dapat dijadikan pembenaran tujuan aksi terorisme itu sendiri,” ujarnya.

Ansyaad mengibaratkan terorisme sebagai seekor kucing yang dapat berubah menjadi harimau jika respon negara terlalu berlebihan melalui aksi militer.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof Dr I Ketut Rai Setiabudhi menyatakan bahwa TNI sangat diperlukan dalam penanganan terorisme

Namun beliau memberikan beberapa catatan mengenai rancangan peraturan presiden pelibatan TNI dalam kontra terorisme:

Pertama, tugas penangkalan TNI dalam kontra terorisme harus diperjelas apa saya yang termasuk dalam penangkalan sehingga tidak rancu.

Kedua, tugas pemulihan TNI dalam kontra terorisme juga harus diperjelas sampai di mana dan sejauh apa.

Ketiga, tugas penindakan TNI dalam kontra terorisme juga harus diperjelas apa saja dan sampai sejauh apa.

Berikutnya, perlu ada definisi yang lebih jelas mengenai obyek vital dan strategis negara.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Udayanan Wahyu Budi Nugroho, MA menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah dengan batasan yang jelas karena berpotensi mengurangi efektifitas TNI dalam menjaga pertahanan nasional dan menyebabkan ketegangan sipil-militer.

Wahyu menambahkan bahwa pendekatan kontra terorisme yang terbaik dalam masyarakat yang sedang mengalami demokratisasi adalah pendekatan tindak pidana sehingga peran TNI adalah sebagai perbantuan kepada kepolisian sebagai institusi penegakan hukum.

Terkaut itu, Wahyu memberikan beberapa catatan mengenai rancangan perpres pelibatan TNI dalam kontra terorisme, yakni:

Pertama, pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah didasari sebuah keputusan politik.

Kedua, pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah sebagai pilihan terakhir jika upaya penegakan hukum sudah tidak berdaya atau jika ada keterbatasan kapabilitas penegakan hukum untuk menjalankan operasi kontra terorisme tertentu.

Ketiga, pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah bersifat sementara dan dengan batas waktu yang jelas.

Keempat, pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah tunduk pada hukum dan hak asasi manusia.

Dan kelima, pendanaan untuk pelibatan TNI dalam kontra terorisme hanya bisa berasal dari APBN.

Peneliti dan aktivis Marapi Beni Sukadis, MSos menyatakan bahwa dalam supremasi sipil ada pemisahan yang jelas antara otoritas politik dan otoritas pelaksana di mana militer harus tunduk pada supremasi sipil.

Menurutnya, Pejabat sipil terpilih adalah pengemban tanggungjawab membuat kebijakan dan keputusan mengenai keamanan.

“Amanat UU34/2004 menegaskan bahwa TNI menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan keputusan politik negara sehingga dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) keterlibatan TNI merupakan perbantuan dan bukan tugas pokok,” ujarnya.

Beni tambahkan, Hukum yang berlaku juga menegaskan bahwa penanganan terorisme menggunakan pendekatan pidana dan bukan perang.

Jadi, dikatakan Beni, bahwa fungsi penangkalan TNI dalam keterlibatannya dalam kontra terorisme adalah rancu dan berpotensi bertabrakan dengan upaya penegakan hukum oleh institusi-institusi penegakan hukum sipil yang ada. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Komnas HAM: Tarik Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme dari DPR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden untuk menarik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM.

Permintaan ini dituliskan dalam rekomendasi Surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Seminar Online Kerjasama Academic TV dengan FISIP Universitas Lampung (UNILA) dengan Tema “Mendudukkan Peran TNI Dalam Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme” pada 24 November 2020.

Beka Ulung mengungkapkan, Komnas HAM menilai Rancangan Perpres ini bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan.

Sehingga pelibatan TNI adalah bersifat ad hoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. Secara prinsip menurut Beka Rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan menurut Surat Komnas HAM kata Beka, karena Rancangan Perpres ini bercirikan pendekatan War Model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi ‘perang’ tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM.

“Komnas HAM juga menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan Perpres dalam tata kelola penanganan terorisme, dimana di dalam UU No 5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah Lembaga selain TNI,” pungkas Beka Ulung.

Dalam Webinar tersebut, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H, Pakar Hukum Pidana UNILA dalam paparannya menyatakan bahwa dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kelopisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam Rancangan Perpres sudah dilakukan Lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara,” ujarnya.

Karenanya Ahmad menegaskan bahwa jika pelibatan TNI diperlukan, maka itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

Ahmad mengingatkan bahwa TNI bukan aparat penagak hukum, sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku dan korban berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A, Pakar Politik UNILA menyampaikan hasil pengamatannya bahwa dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasil penanganan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Karenanya menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme,” ujar Robi

Disisi lain, Robi juga menyoroti sumber anggaran TNI dalam Rancangan Perpres dari APBN, APBD dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, Pakar Politik Pemerintahan UNILA dalam kritiknya terhadap Rancangan Perpres menyatakan perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena Perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan Lembaga lain

Hal ini agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM. “Jangan sampai Perpres ini menjadi Boomerang di kemudian hari,” Ujar Himawan Indrajat. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Doni Monardo: Kerumunan Manusia Menimbulkan Penularan COVID-19 dan Dapat Berakibat Fatal

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan bahwa setiap kegiatan yang menciptakan kerumunan sudah hampir pasti dapat menimbulkan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

“Sejumlah aktivitas yang menciptakan kerumunan hampir pasti bisa menimbulkan penularan (COVID-19). Menulari dan tertular satu sama lainnya, ujar Doni dalam Konferensi Pers secara virtual dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/11).

Di samping itu, Doni juga mengingatkan bahwa para penyelenggara kegiatan yang menciptakan adanya kerumunan manusia pada masa pandemi akan mendapatkan sanksi tegas, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab, mengumpulkan orang-orang dalam jumlah besar sehingga menimbulkan penularan penyakit hingga menyebabkan kematian adalah perbuatan yang dilarang baik oleh pemerintah maupun agama.

“Mereka yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, nantinya bukan hanya mendapatkan sanksi di dunia oleh pemerintah, tetapi juga kelak di kemudian hari akan mendapatkan permintaan pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena tidak sedikit kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu menimbulkan penularan (COVID-19),” tegas Doni.

Lebih lanjut, Doni juga mengingatkan bahwa COVID-19 dapat menjadi mesin pembunuh bagi mereka yang masuk dalam kategori usia lanjut, maupun mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas.

Sebagaimana data Satgas Penanganan COVID-19, bahwa terdapat tren kasus kluster keluarga yang meningkat dari orang tanpa gejala yang menulari keluarganya di rumah sehingga akhirnya berujung fatal. Sehingga hal ini perlu diantisipasi agar ke depannya tidak terjadi hal serupa.

“Mungkin, bagi anak muda yang usianya relatif masih di bawah 36 tahun, sehat, tidak ada komorbid, rata-rata adalah tanpa gejala kalau terpapar COVID-19. Namun, ketika mereka kembali ke rumah, ketemu dengan orang-orang yang dicintai, ketemu dengan saudara-saudaranya yang lain, yang punya komorbid, usianya sudah lanjut, maka risikonya sangat fatal,” jelas Doni.

Adapun berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hingga delapan bulan terakhir, angka kasus _fatality rate_ dari penderita komorbid dan lansia telah mencapai 85 persen.

“Data yang kami peroleh selama delapan bulan terakhir, angka kematian penderita komorbid dan lansia mencapai 80 sampai dengan 85 persen. Sebuah angka yang sangat tinggi,” jelas Doni.

Dengan melihat adanya prosentase angka tersebut, Doni meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menghindari segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan manusia dalam jumlah banyak. Dia juga mengajak antar anggota keluarga agar dapat saling mengingatkan satu sama lain, bahwa kegiatan kerumunan pada masa pandemi sangat berisiko.

“Sekali lagi, semua aktivitas yang berhubungan dengan timbulnya kerumunan, tolong untuk dihindari, dan kami juga mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia, untuk mengingatkan keluarga kita satu sama lainnya, agar jangan menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan,” pinta Doni.

“Seluruh pihak di manapun berada, untuk tidak menyelenggarakan acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan, karena potensi tertular COVID, pasti akan semakin tinggi, dan ini nantinya akan menyulitkan kita semua,” pungkas Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Tegakkan Protokol Kesehatan, Doni Monardo Berikan Masker Ke Panitia Kegiatan Rizieq Shihab

Published

on

By

JanoerKoening Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 pusat memberikan bantuan berupa masker kain, masker medis dan handsanitizer kepada satgas yang mengelola atau panitia kegiatan Maulid Nabi serta panitia perayaan pernikahan putri Rizieq Shihab.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, pemberian bantuan tersebut dilakukan setelah Satgas Penanganan COVID-19 melihat tidak adanya penerapan protokol kesehatan pada setiap kegiatan yang melibatkan Rizieq Shihab.

“Setelah beberapa hari terakhir, kita menyaksikan sejumlah aktivitas yang dihadiri oleh Habib Rizieq Shihab. Banyak sekali masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak dan banyak yang tidak menggunakan masker. Dan ini yang sangat kita sayangkan,” ungkap Doni Monardo di Media Center Satgas Penanganan COVID-19, Jakarta, Sabtu (14/11).

Di samping itu, Doni juga menekankan bahwa sebelumnya setiap pakar dan pimpinan, baik di tingkat pusat maupun setiap daerah telah mengingatkan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.

“Setiap pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat dan seluruh pimpinan baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah selalu mengingatkan tentang bagaimana kita harus patuh kepada protokol kesehatan,” tegas Doni.

Lebih lanjut, Doni juga mengingatkan bahwa COVID-19 dapat menjadi mesin pembunuh bagi mereka yang masuk dalam kategori usia lanjut, maupun mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas.

“Mungkin bagi mereka yang usia muda, sehat apabila terpapar COVID-19 relatif bisa sembuh dalam waktu yang tidak lama. Namun pengalaman kita selama ini, ketika yang terpapar itu lansia dan penderita komorbid maka risikonya sangat fatal. Saya ulangi lagi sangat fatal,” jelas Doni.

Sebagaimana data Satgas Penanganan COVID-19, bahwa terdapat tren kasus kluster keluarga yang meningkat dari orang tanpa gejala yang menulari keluarganya di rumah sehingga akhirnya berujung fatal. Sehingga hal ini perlu diantisipasi agar ke depannya tidak terjadi hal serupa.

“Tidak sedikit saudara-saudara kita yang kelompok rentan, yaitu lansia dan penderita komorbid ini akhirnya wafat, akhirnya meninggal dunia. Karena tertular dari keluarga yang tidak ada gejala,” kata Doni.

Selanjutnya, Doni juga menjelaskan bahwa pemberian bantuan tersebut adalah dilakukan untuk menegakkan aturan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara luas, dengan menerapkan protokol kesehatan. Dia berharap, bantuan tersebut kemudian dapat digunakan sebagaimana mestinya sehingga penularan COVID-19 dapat dicegah.

“Oleh karenanya pemberian bantuan berupa masker dan juga handsanitizer kepada panitia bukan hanya untuk menegakkan protokol kesehatan di lingkungan tersebut, tetapi juga bagian dari upaya untuk mengajak seluruh komponen yang ada di sekitarnya mau menggunakan masker,” jelas Doni. (Amhar)

Continue Reading

Trending