Connect with us

Nasional

Pelibatan TNI Dalam Menangani Terorisme Harus Taat Azas Supremasi Sipil

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – MARAPI Consulting & Advisory bekerjasama dengan departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Sriwijaya menggelar Webinar dalam rangka peringatan HUT TNI ke-75, bertema ‘Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme’.

Webinar yang digelar pada Jum’at, 23 Oktober menghadirkan Narasumber, yakni: Mayjen TNI (Pur) Dr H TB Hasanuddin, SE, MM, Dr Henny Yuningsih, SH, MH, Nur Aslamiah Supli, BIAM, MSc dan Beni Sukadis, MSos.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan bahwa salah satu roh demokrasi adalah supremasi sipil dan oleh karena itu TNI pun harus taat pada azas supremasi sipil tersebut.

“Hal tersebut sesuai dengan UU34/2004 dan UU5/2018, pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yakni atas perintah presiden dan dengan persetujuan DPR,”ungkapnya.

TB Hasanuddin mengatakan, bahwa setiap operasi pelibatan TNI dalam kontra terorisme harus jelas tujuan dan jenisnya serta harus sejalan dengan UU34/2004 dan UU5/2018 yang menegaskan bahwa TNI bukanlah institusi penegakan hukum.

“Sebagai contoh aspek penyelidikan kontra terorisme terutama yang melibatkan masyarakat bukanlah ranah TNI sehingga batasannya harus jelas,” ucapnya.

TB Hasanuddin memberikan beberapa catatan dan saran terhadap isi perpres pelibatan TNI dalam kontra terorisme: Pasal 5 yang mengatakan kegiatan dan atau operasi penangkalan ditetapkan oleh Panglima TNI sebaiknya dirubah menjadi ‘ditetapkan oleh Panglima berdasarkan Perintah Presiden’.

“Dan Pasal 14 mengenai sumber pendanaan kontra terorisme oleh TNI haruslah berasal dari satu sumber saja yaitu APBN sesuai Pasal 66 UU34/2004 karena TNI adalah tentara nasional,” pungkas TB Hasanuddin.

Pada kesempatan yang sama, peneliti dan aktivis Marapi Beni Sukadis, MSos menyatakan bahwa dalam supremasi sipil ada pemisahan yang jelas antara otoritas politik dan otoritas pelaksana di mana militer harus tunduk pada supremasi sipil.

“Pejabat sipil terpilih adalah pengemban tanggungjawab membuat kebijakan dan keputusan mengenai keamanan,” jelasnya.

Menurut Beni, amanat UU34/2004 menegaskan bahwa TNI menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan keputusan politik negara sehingga dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) keterlibatan TNI merupakan perbantuan dan bukan tugas pokok.

“Hukum yang berlaku juga menegaskan bahwa penanganan terorisme menggunakan pendekatan pidana dan bukan perang,” ungkapnya.

Beni menambahkan, bahwa fungsi penangkalan TNI dalam keterlibatannya dalam kontra terorisme adalah rancu dan berpotensi bertabrakan dengan upaya penegakan hukum oleh institusi-institusi penegakan hukum sipil yang ada.

Pengajar Fakultas Hukum Unsri Dr Henny Yuningsih menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam kontra terorisme seperti tertuang dalam UU5/2018 haruslah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI sesuai UU34/2004.

Meskipun demikian Dr Henny berpendapat bahwa sebaiknya TNI hanya dilibatkan dalam aspek penindakan saja karena keterlibatan TNI dalam aspek penangkalan berpotensi bertabrakan dengan sistem penegakan hukum.

Dr Henny menyampaikan beberapa catatan untuk perpres pelibatan TNI dalam kontra terorisme, yaitu:

1. TNI sebaiknya hanya dilibatkan dalam aspek penindakan dan jangan terlalu luas

2. Pelibatan TNI haruslah merupakan upaya terakhir jika upaya penegakkan hukum sipil tidak berhasil mengatasi aksi terorisme

3. Pelibatan TNI haruslah bersifat sementara dengan batas waktu yang jelas

4. Pendanaan pelibatan TNI hanya bisa bersumber dari APBN
Harus ada akuntabilitas pelibatan TNI dalam sistem peradilan

5. Pelibatan TNI tidak boleh bertentangan dengan UU lain.

Selain itu, Dr Henny juga mempertanyakan apakah perpres pelibatan TNI dalam kontra terorisme masih diperlukan mengingat UU5/2018 dan UU34/2004 sudah mengatur dengan jelas.

Pengajar Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsri Nur Aslamiah Supli, BIAM, MSc menyatakan bahwa diperlukan kerjasama yang lebih kuat dan mengikat di antara negara-negara ASEAN untuk mengatasi ancaman terorisme.

Nur Aslamiah menjelaskan bahwa prinsip ASEAN yang berdasarkan konsensus dan tidak saling mencampuri urusan domestik masing-masing anggotanya menyebabkan adanya perbedaan persepsi ancaman yang besar dari tiap negara ASEAN mengenai terorisme.

“Untuk sebagian besar negara ASEAN, terorisme bukanlah ancaman serius sehingga mereka tidak memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara yang paling terdampak oleh terorisme seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina,” tandasnya.

Oleh karna itu, Nur Aslamiah mengusulkan beberapa langkah upaya kontra terorisme seperti Kerjasama yang lebih erat dan mengikat antar negara ASEAN, serta meningkatkan kesadaran publik soal penggunaan internet dan media-media diskusi yang rawan dieksploitasi oleh kelompok-kelompok radikal.

“Lalu, meningkatkan kemampuan cybersecurity penegakan hukum
Melakukan pengawasan efektif terhadap pelaku terorisme bahkan yang sudah dipenjara karena masih berpotensi menyebarkan paham radikalisme kepada narapidana lainnya,” tutup Nur Aslamiah. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Skrining Memastikan Pelaku Perjalanan Internasional Dalam Keadaan Sehat

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 mengklarifikasi terkait adanya pelaku perjalanan internasional yang membawa hasil negatif swab PCR dari negara asal, dan ketika melakukan rapid test PCR atau swab PCR di Indonesia hasilnya positif.

Terkait hal itu Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito membenarkan bahwa temuan itu hasil dari upaya skrining untuk memastikan pelaku perjalanan dalam keadaan sehat dan mencegah imported case masuk Indonesia.

Wiku Adisasmito mengungkapkan, hal ini memang mungkin terjadi karena berbagai faktor seperti sampel swab PCR yang diambil terlalu awal pada masa inkubasi, sehingga virus belum terdeteksi

Demikian Dia menjelaskan, dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (23/2/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Penyebab lain terdapat kemungkinan terjadinya penularan antara masa tes di negara asal, sebum berangkat yaitu 3 x 24 jam selama perjalanan, atau karantina. Hal yang penting untuk diingat, bahwa median masa inkubasi Covid-19 adalah 5 sampai 6 hari.

Lalu yang menjadi pertanyaan lagi terkait persyaratan administrasi saat masuk Indonesia dan mekanisme isolasi pelaku perjalanan internasional.

Untuk itu Wiku menekankan bagi WNA dan WNI yang melakukan perjalanan internasional dan kembali masuk Indonesia harus mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 SE No. 8 Tahun 2021.

Dalam surat edaran mengatur pelaku perjalanan internasional harus mematuhi protokol kesehatan dan memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan. Yaitu membawa hasil negatif RT-PCR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3×24 jam.

Dan juga sebagaimana yang tertuang dalam SK No. 9 Tahun 2021 disebutkan bahwa seluruh pelaku perjalanan internasional yang masuk Indonesia diwajibkan melakukan karantina selama 5 x 24 jam ditempat yang sudah ditentukan.

Tempat karantina berlokasi di Wisma Atlit Pademangan yang diperuntukkan bagi WNI pekerja migran, pelajar atau mahasiswa dan pegawai pemerintah. Untuk kategori ini, pembiayaannya ditanggung pemerintah.

Namun bagi WNI diluar kriteria tersebut, dapat melakukan karantina di tempat akomodasi yang memperoleh sertifikasi dari Kementerian Kesehatan. Hal ini juga berlaku bagi WNA yang melakukan karantina dan menggunakan biaya sendiri.

Dan dalam masa karantina, pelaku perjalan wajib melakukan tes RT-PCR. Apabila hasilnya dinyatakan positif, maka pelaku perjalanan internasional akan dilakukan perawatan di rumah sakit.

Mengenai pembiayaan, bagi WNI akan ditanggung pemerintah, bagi pelaku perjalanan WNA menggunakan biaya mandiri. “Sekali lagi harap menjadi perhatian bahwa ada perbedaan mekanisme pembiayaan untuk golongan yang berbeda,” jelas Wiku.

Juga terkait reinfeksi pada pelaku perjalanan yang sebelumnya telah sembuh dari Covid-19, namun didapati positif sebelum masuk Indonesia. Berdasarkan studi ilmiah hal ini memang mungkin terjadi.

Mengapa? Karena pada prinsipnya, infeksi pada setiap orang menimbulkan efektivitas antibodi yang berbeda-beda baik dari kadar maupun jangka waktunya.

“Virus Sars-Cov2 adalah tipe virus Corona yang baru, sehingga imunitas yang terbentuk setelah terpapar, masih menjadi tanda tanya bagi para ilmuwan, sehingga hasil studi tersebut masih bersifat dinamis,” jelas Wiku.

Menurut Hongkong Medical Journal tahun 2020, virus ini masih bersembunyi dalam tubuh, bisa juga karena kontaminasi silang dari strain virus lainnya, atau bisa juga hasil pemeriksaan pasien positif palsu atau false positif, atau metode pengambilan spesimen yang salah.

Oleh karena itu, untuk dapat melindungi diri dari reinfeksi, maka para penyintas Covid-19 harus selalu disiplin terhadap protokol kesehatan.

Satgas Penanganan Covid-19 juga menghimbau para petugas di lapangan dapat memberikan penjelasan yang baik pada pada WNI maupun WNA yang masuk Indonesia. Agar para pendatang mengerti persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat masuk Indonesia.

Hal ini Wiku Adisasmito pun berharap agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengahargai dan mematuhi protokol ini, karena ini adalah upaya pemerintah dalam mencegah impor kasus Covid-19. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PPTR EXPO Menjawab Publik “Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah”

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang akan mengadakan kegiatan “PPTR Expo Menjawab Publik”

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Hari ini Senin, 22 Februari 2021 s/d Kamis, 25 Februari 2021, yang dimulai pada pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB, bertempat di Lobby Gedung Kementerian ATR/BPN, Jl. Raden Patah 1 No. 1 Jakarta Selatan.

Berikut Narasumber yang akan mengisi di hari tersebut adalah: Senin, 22 Februari 2021 (Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilaya Tertentu, lalu pada Selasa, 23 Februari 2021 (Kasubdit Pengendalian Hak Tanah).

Menyusul kemudian di Hari Rabu, 24 Februari 2022 (Ksubdit Pengendalian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wlayah Tertentu), dan di Hari Kamis nya, 25 Februari 2021 (Kasubdit Pengendalian Alih Fungsi Lahan).

Hari ini, Senen 22 Februari 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memaparkan beberapa kendala yang ditemui dalam melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kemenetrian ATR/BPN Asnawati mengatakan, kendala pertama ialah informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tidak lengkap.

“Dalam melakukan pemantauan, ini hal yang seringkali kami temui saat kami menemukan objek namun objeknya belum tersedia di KKP,” ujarnya dalam gelaran PPTR Expo, Senin (22/2).

Dia sebutkan yang Kedua adalah tidak adanya dokumen di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saat hendak mengumpulkan data.

Ketiga ialah citra geografis yang tidak update. Asnawati mengatakan, ketika pihaknya melakukan interpretasi, kondisi di lapangan ternyata sudah tidak sesuai dengan apa yang tertuang di citra itu sendiri, dan

Keempat, pemegang hak tidak kooperatif. Kendala ini menjadi kendala yang cukup sulit bagi pihaknya. Lalu, situasi yang tidak kondusif karena sengketa juga turut mempengaruhi pelaksanaan evaluasi hak tanah. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Terungkap! 8 Orang Pelaku Korupsi Asabri adalah?

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Hari ini Senen, 1 Februari 2021, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menggelar jumpa pers di kantor pusat Kejaksaan Agung mengungkap Delapan (8) Orang Pelaku Korupsi Asabri.

Dalam paparannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan delapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri)(Persero) periode 2012-2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebut, kedelapan pelaku korupsi Adabri tersebut adalah : mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011-Maret 2016 (Purn) Mayjen Adam Rachmat Damiri, mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016-Juli 2020 (Purn) Letjen Sonny Widjaja

Selanjutnya nama dengan inisial yakni: eks Direktur Keuangan PT Asabri berinisial BE, mantan Direktur Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019 berinisial HS, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012-Januari 2017 Ilham W. Siregar, dan Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi.

“Kemudian dua lagi yaitu Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Benny dan Heru juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya,” sebut Leonard.

Para tersangka itu langsung ditahan oleh penyidik selama 20 hari ke depan sejak 1 Februari hingga 20 Februari 2021, kecuali tersangka Benny dan Heru. Hal itu lantaran keduanya sudah ditahan selaku terdakwa pada kasus Jiwasraya. (Amhar)

Continue Reading

Trending