Connect with us

Daerah

Puadi : Ngopi Ala Penanganan Pelanggran Rumah Baru Untuk Diskusi Kepemiluan

Published

on

JanoerKoening, Jakarya – Kita ketahui bersama ngopi atau meminum kopi adalah bukan hal asing untuk kita. Ngopi juga adalah sebenarnya juga bahasa diplomasi karena dengan ngopi-ngopi membicarakan yang sangat seriuspun tetap santai dan nyaman.

Kegiatan ini dibingkai dengan nama “Ngopi Ala Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta” kini menjadi rumah baru untuk forum diskusi yang sifatnya serius dan sangat serius akan tetapi dengan nuansa santai.

Dan tentunya mengedepankan (Volksgeist) jiwa kebangsaan atau Principles Of Law asas-asa yang mengatur semua aspek kepemiluan yang ada di dalam satu system hukum, dengan tema yang diangkat adalah “Penegakkan Hukum Pemilihan dan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020”

Bawaslu, KPU dan DKPP tentu berangkat semuanya dari sebuah peraturan perundang-undangan atau hukum Positif bisa dikenal juga dengan istilah The Spirit Of The People selaras dengan teori dalam bukunya Prof. Muhammad ketua DKPP yang dikenal keadilan bermartabat sebagai jiwa bangsa.

Sehingga pelaksanaan pilkada serentak di Tahun 2020 ini sangat berbeda dengan pilkada pertama kali ataupun pemilu pertama kali ditahun 1955.

Sejatinya lemabaga penyelenggara Kepemiluan menjalankan sebuah undang-undang dan tidak boleh keluar dari norma hukum sehingga hal ini pula menjadikan pro dan kontra di tengah masayrakat dengan di adakannya pilkada di tengah badai pandemic Covid-19 di Indonesia.

Berbicara kelembagaan Puadi mengatakan, bahwa berkaitan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang tentu bawaslu melakukan naluri pengawasanya dengan stategi Pencegahan, Pengewasan dan Penindakan (cegah, awasi, tindak).

“Lalu dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 juga disisi lain semua masyarakat sedang berupaya memotong penyebaran Virus Covid-19 yang sedang menjadi Pandemi di duania” ungkap Puadi Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Jum’at (16/10/2020).

Menurutnya, sudah menjadi perintah undang-undang maka bawaslu tidak mengurangi rasa (Volksgeist) menjujung jiwa kebangsaan yang berintegritas walau pelaksanaan tugas ditengah wabah Virus Covid-19 yang sudah menyebar 34 provinsi.

“Barang siapa yang melanggar dan dilaporkan atau menjadi temuan pengawasan aktif maka dengan tugas wewenang itu akan tetap diproses sebagaimana undang-undang mengaturnya,” Imbuh Putra Betawi (Puadi).

Provinsi DKI Jakarta walau tidak ada pilkada akan tetapi ada beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan kota dan kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020

“Sehingga ruang-ruang diskusi menjadi satu cara bertukar informasi tentu saja berkaitan dengan pemilihan.,” jelas Puadi

Dia tambahkan, mungkin saja dengan batas yang tanpa pagar ini dimanfaatkan terjadinya pelanggaran pemilihan di luar wilayah kota dan kabupaten tersebut.

Diskusi Ngopi Ala Penangganan Pelanggaran ini mengundang Narasumber Bapak Sutarno sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Provinsi Jawa Barat, termasuk Provinsi yang sedang sibuk dalam Pemilihan serentak tahun 2020 dalam situasi Pandemi ini.

Mengangkat tema Menegakkan Hukum Pemilihan dan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020 dalam diskusi ini menghadirkan juga Narasumber dari KPU Provinsi DKI Jakarta yaitu Bapak Muhaimin,S.H selaku Ketua Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan hal ini menjadi lebih lengkap lagi.

“Ruang diskusi Ngopi Ala Penangan Pelanggaran untuk kali pertama ini akan memiliki seri-seri berikutnya setidaknya dua minggu sekali dengan mengangkat tema kekinian,” tutup Puadi penulis buku demokrasi, pemilu dan politik uang tersebut. (red/Ahr)

Continue Reading

Daerah

Kadin Indonesia Membuka Program Vaksinasi & Donasi Pangan di 18 Desa di Musi Rawas

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Dian Prasetio, SH., didampingi oleh Staff Ahli Kapolri Bidang HAM, Nur Kholis mengunjungi Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan pada Minggu (14/11/2021).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Pemda Musi Rawas, yang diwakili oleh Asisten Ekonomi & Pembangunan Ir. H. Aidil Rusman, M.M, Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigjen Pol. Djoko Prihadi, Kapolres Musi Rawas AKBP Efrannedy, Kapolsek Tugumulyo AKP Dadang Rusnandar, serta Wakil Ketua Tanfidziyah NU Mujab Ashari beserta sekertaris, Kyai Imron Sahadi.

Acara yang di inisiasi oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Dian Prasetio ini adalah sebagai pengabdiannya akan kampung halaman, yaitu di Desa J Ngadirejo, Kec. Tugumulyo, Kab. Musi Rawas.

Pembagian donasi ini, kata Dian Prasetio, dilakukan atas saran dari Kapolres Musi Rawas, AKBP Efrannedy, untuk tidak melupakan daerah asal dengan membantu masyarakat di Kabupaten Musi Rawas.

Sebagai anak daerah asli Musi Rawas, serta bentuk keprihatinan akan dampak pandemi COVID-19, Dian Prasetio langsung melakukan acara donasi di seluruh desa di Kecamatan Tugumulyo.

Selain itu, sebagai bentuk percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19, diadakan juga program vaksinasi yang dilaksanakan dengan dukungan penuh Polres Musi Rawas dan Polsek Tugumulyo.

“Program vaksinasi ini bertujuan untuk meningkatkan persentase jumlah warga yang telah divaksinasi pertama dan kedua,” ujar Dian, dalam keterangan tertulisnya (15/11)

Dalam kedatangannya Dian Prasetio menggunakan helikopter yang turun di lapangan J. Ngadirejo, beserta Nur Kholis, dan Brigjen Pol. Djoko Prihadi di kampung halamannya tersebut, Dian Prasetio menyatakan bahwa Dirinya akan mendukung penuh dan siap membantu perekonomian Kabupaten Musi Rawas.

Dibuka dengan pembacaan doa oleh Muhab Ashari, di kesempatan ini Dian Prasetio mengungkapkan, bahwa Gubernur Sumatera Selatan mengajak Kadin Indonesia untuk bekerja sama di Kabupaten Musi Rawas dalam program pertanian, dengan mengutamakan penanaman jagung sebagai komoditas utama yang dibawa akan digerakkan

“Dimana program ini sejalan dengan program Gubenur Sumatera Selatan, Herman Deru yang mendukung penuh program pertanian,” ujar Dian.

Selanjutnya, Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan memberikan pengarahan kepada masyarakat Kecamatan Tugumulyo akan pentingnya menjauhi narkoba. Image akan narkoba yang dapat meningkatkan produktivitas saat bertani, berkebun, maupun melaut harus dihilangkan jauh-jauh.

Menurutnya, Narkoba hanya akan membuat pengguna ketergantungan karena selalu merasa harus mengkonsumsi agar bersemangat dalam menjalani pekerjaan. Beliau juga mengapresiasi Dian Prasetio yang langsung bergerak cepat dalam melakukan donasi pangan di Kabupaten Musi Rawas.

Senada dengan Brigjen Pol. Djoko Prihadi, Kapolres Musi Rawas, AKBP Efrannedy sangat mengapresiasi Dian Prasetio dalam cepatnya pergerakan acara donasi tersebut setelah memberikan saran untuk tidak melupakan Kabupaten Musi Rawas.

AKBP Efrannedy mendukung donasi ini dengan membuka tempat vaksinasi dengan target 300 peserta vaksin di Kecamatan Tugumulyo.

Pemda, yang diwakili oleh Ir. H. Aidil Rusman,. M.M, berterima kasih kepada Dian Prasetio akan donasi yang diberikan kepada warga yang kurang mampu pada 18 desa di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas ini.

Program donasi ini, dinyatakan beliau bahwa membantu ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Selain itu, dengan adanya program vaksinasi, pemda juga terbantu dalam pemenuhan target masyarakat yang telah divaksinasi dan mempercepat penyelesaian pandemi di Kabupaten Musi Rawas.

Lanjut Aidil Rusman, beliau mendukung penuh program yang akan dilaksanakan Dian Prasetio di Kabupaten Musi Rawas dan sangat menunggu program-program peningkatan ekonomi di daerah Kabupaten Musi Rawas, terutama kerjasama penanaman jagung.

Sambutan yang diberikan ditutup oleh sambutan Staf Ahli Kapolri Bidang HAM, Nur Kholis. Beliau yang juga putra daerah, tepatnya di Kota Lubuk Linggau, sangat mengapresiasi acara yang diselenggarakan ini.

Nur Kholis juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua Dian Prasetio, Bapak Tukimun dan Ibu Tukinah yang telah mendidik Dian Prasetio dalam menjadi orang yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Dalam inti sambutan, Nur Kholis berpesan kepada Kapolres dan Kapolsek untuk terus menjaga keamanan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas, serta membantu masyarakat yang tertindas karena kurang pahamnya hukum, patut dibantu, sebagai bentuk pengayoman Polri kepada masyarakat.

Akhir acara, ditutup dengan penyerahan secara simbolis bantuan pangan kepada perwakilan Pemda Musi Rawas dan Camat Tugumulyo dalam bentuk karung beras, serta pemotongan pita sebagai symbol pelepasan bantuan pangan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak COVID-19.

Dengan adanya acara ini, merupakan bentuk pengabdian Kadin Indonesia, Polri, BNN, serta Nahdlatul Ulama, dalam percepatan pemulihan kesehatan dan perekonomian di seluruh penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Amhar)

Continue Reading

Daerah

Rakor GerCin, HYU: Papua & Papua Barat Harus Mencemput Peluang Otsus.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum DPN GerCin Hendrik Yance Udam (HYU) memimpin Rapat Kordinasi (Rakor) DPN Gercin Indonesia melalui zoom meeting bersama DPD Gercin Provinsi Papua Dan Papua Barat serta DPC Gercin Kabupaten dan Kota, Sabtu, (06/11/ 2021).

Adapun Rakor kali ini dengan temanya adalah menjemput peluang penetapan PP No 106 Tahun 2021 dan PP No 107 Tahun 2021 tentang perubahan Otsus di Papua yang telah di tanda tangani oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam Rakor tersebut HYU mengatakan bahwa, Para kader-kader Gercin Indonesia yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten dan Kota yang ada harus bisa agresif dalam menjemput peluang yang ada tentang perubahan Otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Ada dua isu strategis yang akan saya bahas disini yaitu pertama ada proses pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat dan yang kedua adalah isu pengangkatan anggota DPR dari jalur Otsus di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang ada,” ujarnya.

Karena kata HYU, Presiden sudah menandatangani Peraturan Pemerintah No 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi khusus di Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah No 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otnomi Khusus Provinsi Papua.

Kedua peraturan tersebut, sangat berpihak kepada orang asli Papua oleh sebab itu saya meminta kepada Kader-Kader Gercin Indonesia yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat kiranya dapat terlibat dan di libatkan dalam implementasi UU Otsus dan Peraturan pemerintah tersebut.

HYU juga menambahkan bahwa, Persoalan Papua hari ini ada pada elit-elit politik Papua, karena saat di berlakukan UU no 21 Tahun 2021 20 Tahun yang lalu telah berhasil menghantarkan anak-anak asli Papua untuk menduduki Jabatan-jabatan strategis di Eksekutif, Legislatif, Yudikatif serta TNI dan Polri.

Oleh sebab itu kata HYU, kenapa sampai Provinsi Papua dan Papua Barat terus tidak maju-maju dan terjadi konflik-konflik yang ada. jangan tayakan kepada rakyat namun tanyakan kepada elit-elit politik papua yang ada.

“Rakyat selama ini hanya dijadikan korban politik atau dijadikan bemper guna mendorong kepentingan para elit-elit politik papua. Dimana hanya untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya,” tandasnya.

HYU juga mengajak, semua komponen anak asli Papua untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemeritah pusat dalam membangun Papua, tinggalkan segala perbedaan yang ada.

“Jadikanlah perbedaan itu sebagai suatu kekuatan yang positif untuk membangun bangsa dan negara dari Tanah Papua untuk Indonesia,” tutupnya. (Ahr)

Continue Reading

Daerah

Antisipasi Dampak La Nina, Pemprov Jatim Gelar Apel Siaga Banjir

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginisiasi kegiatan gelar apel siaga banjir dalam rangka kesiapan menghadapi potensi bencana alam di Jawa Timur.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu respon pemerintah setempat dalam mengantisipasi potensi dampak La Nina yang dapat memicu potensi bencana hidrometeorologi yang disebabkan faktor cuaca.

Kegiatan Apel Siaga banjir ini dilakukan di Kawasan Bendungan Semantok, Desa Sambikerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, pada Hari Senin, (1/11/2021).

Apel dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan Kaskoarmada II Laksma TNI Rahmad Jayadi.

Turut hadir, Plh Sekretaris Daerah Jawa Timur Heru Tjahjono, Kalaksa BPBD Provinsi Jatim Dra Budi Santosa, Kabid KL BPBD Jatim Drs Sriyono MM, M.Si, Kabid RR BPBD Jatim Andhika N Sudigda ST M.Si dan Kasi Logistik BPBD Jatim Bige Agus Wahjuono SE, sejumlah jajaran Forkopimda dan Kepala OPD lainnya.

Dalam kesempatan ini, apel diikuti sebanyak 825 personel terdiri dari anggota TNI/Polri, BPBD dan Dinkes Prov Jatim serta peralatan yang digunakan untuk penanganan bencana alam antara lain kendaraan Ambulance, Truk evakuasi korban, kendaraan Covid hunter, mobil air bersih, genset darurat, perahu karet, tenda darurat BPBD dan tenda dapur umum Dinsos.

Sebelumnya juga telah dilakukan Apel Gelar Pasukan dan Peralatan dalam menghadapi bencana alam di Jawa Timur yang dilaksanakan di Lapangan Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Senin (25/20) lalu.

Seluruh rangkaian kegiatan ini sejalan dengan instruksi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito, S.E. M.M., untuk meminta seluruh unsur pentahelix meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi La Nina.

“Salah satunya dengan memeriksa dan memastikan kesiapan personel, alat, sarana dan prasarana pendukung lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggelar apel kesiapsiagaan oleh segenap komponen di daerah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Ganip dalam Rakornas Antisipasi La Nina, Jumat (29/10).

Kegiatan gelar apel siaga banjir dan kesiapan pasukan serta peralatan penanggulangan bencana ini diharapkan dapat digunakan dan diimplementasikan untuk mempercepat penanganan tanggap darurat bencana. (Amhar)

Continue Reading

Trending