Connect with us

Daerah

Puadi : Ngopi Ala Penanganan Pelanggran Rumah Baru Untuk Diskusi Kepemiluan

Published

on

JanoerKoening, Jakarya – Kita ketahui bersama ngopi atau meminum kopi adalah bukan hal asing untuk kita. Ngopi juga adalah sebenarnya juga bahasa diplomasi karena dengan ngopi-ngopi membicarakan yang sangat seriuspun tetap santai dan nyaman.

Kegiatan ini dibingkai dengan nama “Ngopi Ala Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta” kini menjadi rumah baru untuk forum diskusi yang sifatnya serius dan sangat serius akan tetapi dengan nuansa santai.

Dan tentunya mengedepankan (Volksgeist) jiwa kebangsaan atau Principles Of Law asas-asa yang mengatur semua aspek kepemiluan yang ada di dalam satu system hukum, dengan tema yang diangkat adalah “Penegakkan Hukum Pemilihan dan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020”

Bawaslu, KPU dan DKPP tentu berangkat semuanya dari sebuah peraturan perundang-undangan atau hukum Positif bisa dikenal juga dengan istilah The Spirit Of The People selaras dengan teori dalam bukunya Prof. Muhammad ketua DKPP yang dikenal keadilan bermartabat sebagai jiwa bangsa.

Sehingga pelaksanaan pilkada serentak di Tahun 2020 ini sangat berbeda dengan pilkada pertama kali ataupun pemilu pertama kali ditahun 1955.

Sejatinya lemabaga penyelenggara Kepemiluan menjalankan sebuah undang-undang dan tidak boleh keluar dari norma hukum sehingga hal ini pula menjadikan pro dan kontra di tengah masayrakat dengan di adakannya pilkada di tengah badai pandemic Covid-19 di Indonesia.

Berbicara kelembagaan Puadi mengatakan, bahwa berkaitan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang tentu bawaslu melakukan naluri pengawasanya dengan stategi Pencegahan, Pengewasan dan Penindakan (cegah, awasi, tindak).

“Lalu dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 juga disisi lain semua masyarakat sedang berupaya memotong penyebaran Virus Covid-19 yang sedang menjadi Pandemi di duania” ungkap Puadi Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Jum’at (16/10/2020).

Menurutnya, sudah menjadi perintah undang-undang maka bawaslu tidak mengurangi rasa (Volksgeist) menjujung jiwa kebangsaan yang berintegritas walau pelaksanaan tugas ditengah wabah Virus Covid-19 yang sudah menyebar 34 provinsi.

“Barang siapa yang melanggar dan dilaporkan atau menjadi temuan pengawasan aktif maka dengan tugas wewenang itu akan tetap diproses sebagaimana undang-undang mengaturnya,” Imbuh Putra Betawi (Puadi).

Provinsi DKI Jakarta walau tidak ada pilkada akan tetapi ada beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan kota dan kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020

“Sehingga ruang-ruang diskusi menjadi satu cara bertukar informasi tentu saja berkaitan dengan pemilihan.,” jelas Puadi

Dia tambahkan, mungkin saja dengan batas yang tanpa pagar ini dimanfaatkan terjadinya pelanggaran pemilihan di luar wilayah kota dan kabupaten tersebut.

Diskusi Ngopi Ala Penangganan Pelanggaran ini mengundang Narasumber Bapak Sutarno sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Provinsi Jawa Barat, termasuk Provinsi yang sedang sibuk dalam Pemilihan serentak tahun 2020 dalam situasi Pandemi ini.

Mengangkat tema Menegakkan Hukum Pemilihan dan Protokol Kesehatan pada Pilkada 2020 dalam diskusi ini menghadirkan juga Narasumber dari KPU Provinsi DKI Jakarta yaitu Bapak Muhaimin,S.H selaku Ketua Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan hal ini menjadi lebih lengkap lagi.

“Ruang diskusi Ngopi Ala Penangan Pelanggaran untuk kali pertama ini akan memiliki seri-seri berikutnya setidaknya dua minggu sekali dengan mengangkat tema kekinian,” tutup Puadi penulis buku demokrasi, pemilu dan politik uang tersebut. (red/Ahr)

Continue Reading

Daerah

GPMI: Sekda DKI Harus Menjadi Perekat Bangsa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Jakarta, H. Syarif Hidayatullah, mengatakan, Marullah Matali yang baru dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI mempunyai tugas berat.

Melansir Gatra.com, Senin (18/1/2021), Syarif menyapaikan, tugas sebagai Sekda DKI sangat berat karena selain wajib cakap soal birokrasi dan internal yang baik, juga harus menjadi perekat bangsa dan mempunyai nasionalisme yang kuat. “Karena di Jakarta inikan multi dan muka Indonesia,” ujarnya.

Namun demikian, Syarif optimistis bahwa Marullah sanggup menjalankan tugas berat tersebut karena Sekda DKI terpilih ini merupakan sosok yang kompeten, gigih, dan memahami persoalan serta terotorial Jakarta

Selain itu, kata Syarif, terpilihnya Marullah melalui proses pemilihan yang ketat dan panjang hingga ke tangan Presiden Jokowi. Dia merupakan sosok tepat untuk mendapuk Sekda DKI Jakarta.

“Saya berharap, Marullah bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mampu menjadikan Jakarta lebih baik, maju, dan mandiri,” kata Syarif.

Sementara itu, Anies menyampaikan bahwa proses pemilihan Marullah sebagai Sekda DKI Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dan Permenpan Tahun 2014, serta PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Manajemen PNS.

“Proses (pemilihan) itu sudah tuntas. Alhamdulillah, hari ini adalah babak baru, satu sisi menuntaskan proses seleksi, sisi lain memulai kerja besar bersama dengan Sekda baru,” ujarnya.

Anies melantik Marullah pada Senin sore di Balai Kota Jakarta. Ia mengharapkan Marullah dapat menjalankan amanat baru di tengah pandemi Covid-19. Sebab, saat ini keadaan kesehatan dan perekonomian di ibu kota tengah melemah.

Marullah terpilih sebagai Sekda DKI Jakarta karena meraih nilai tertinggi dalam setiap tahapan tes yang digelar Panitia Lelang Jabatan Sekda Provinsi DKI Jakarta sejak Oktober tahun lalu. Putra Betawi ini menggantikan Sekda asal Betawi, almarhum Saefullah. (Zoheri)

Continue Reading

Daerah

Oh! Yess.., Banjir Besar Melanda Kalimantan Selatan

Published

on

By

JanoerKoening – Sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap yang terjadi pada Minggu (3/1/2021) pukul 10.30 WITA.

Hal ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 Januari 2021 hingga pukul 11.40 WIB.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut melaporkan bahwa saat ini tinggi muka air terpantau sekitar 150 cm sampai 200 sentimeter yang merendam 6.346 unit rumah.

Disamping itu, BPBD juga terus melakukan pendataan pada 5 titik pengungsian bagi masyarakat setempat.

BPBD Kabupaten Tanah Laut juga menginformasikan akses jalan dari Palaihari ke Banjarmasin terputus akibat banjir. Saat ini tim gabungan bergotong-royong dalam melakukan penanganan bencana yang terjadi.

BPBD Kabupaten Tanah Laut juga mendata beberapa kebutuhan mendesak yang dibutuhkan masyarakat terdampak seperti sandang, pangan, terpal, matras, selimut dan peralatan dasar kebencanaan.

Berdasarkan pemantauan BMKG, Kalimantan Selatan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang.

BNPB menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, ditengah musim hujan yang akan terjadi hingga Februari 2021.

Masyarakat juga dapat memantau informasi prakiraaan cuaca melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). (Amhar)

Continue Reading

Daerah

PPWI Lhokseumawe Gelar Kegiatan Sekolah Jurnalisme Warga

Published

on

By

JanoerKoening, Lhokseumawe – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kota Lhokseumawe menggelar acara pelatihan jurnalistik di Aula SMK Negeri 3 Lhokseumawe, Selasa (12/01/2021) mulai pukul 10.00 WIB. Acara yang dikemas dalam format Sekolah Jurnalisme Warga itu diikuti oleh 17 pewarta dari berbagai media yang bergabung dalam organisasi PPWI Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

Melalui aplikasi zoom meeting, acara tersebut dibuka oleh Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, bersama Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrur Razi, yang langsung hadir di lokasi acara. Dalam sambutannya, Wilson mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan sekolah jurnalisme warga yang dilaksanakan oleh PPWI Kota Lhokseumawe.

Wilson juga menekankan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme anggota yang bergabung dalam organisasi PPWI dan masyarakat umum. “Untuk itu, saya berharap agar ke depan kegiatan seperti ini dapat diadopsi dan dilaksanakan oleh kepengurusan PPWI yang ada di seluruh kabupaten dan kota lainnya di Indonesia,” harap Alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu.

Pada kesempatan itu, Fachrur Razi juga menyampaikan bahwa kegiatan sekolah jurnalisme warga adalah upaya kita untuk menegakkan demokrasi dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. “Memberikan kreativitas bagi para penulis dan jurnalis untuk menulis lebih bebas, sehingga dengan adanya pelatihan seperti ini teman-teman dapat terinspirasi dan menambah wawasan,” kata Fachrur.

Selain itu, Ketua PPWI Kota Lhokseumawe Desriadi Hidayat menjelaskan bahwa, “Kegiatan ini akan kita laksanakan selama 12 kali pertemuan. Pertemuan selanjutnya akan kita gelar pada bulan berikutnya.”

Dia menambahkan bahwa untuk pelatihan ini pihaknya sudah menyusun silabus dan kurikulumnya. “Ini merupakan komitmen kita untuk meningkatkan kualitas menulis anggota yang sudah bergabung dalam organisasi PPWI Lhokseumawe, sehingga setelah mengikuti pelatihan ini para peserta bisa menjadi jurnalis yang paham aturan, bekerja profesional, dan memiliki wawasan yang luas tentang kaidah ilmu jurnalistik,” pungkas Hidayat. (Amhar)

Continue Reading

Trending