Connect with us

Nasional

MUI DKI Gelar Workshop: Resolusi Ekonomi Umat saat Corona

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta (MUI DKI) melalui bidang Ekonomi Menggelar web workshop Resolusi Ekonomi Umat saat Corona bagi UMKM, Koperasi, dan Para Ustadz-Ustadzah pada Kamis (15/10/2020) melalui Zoom.

Dalam sambutannya, ketua umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyampaikan apresiasi kepada bidang ekonomi MUI DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan acara ini walaupun di tengah pandemi covid-19.

Menurutnya, semua yang hadir akan menjadi rujukan sebagai salah satu pembuka kesulitan yang sedang dihadapi oleh ummat saat ini di tengah pandemi

“Karena itu pas kalau judul saat ini bahwa resolusi ekonomi ummat saat pandemi yang memiliki dampak luas bukan sekedar UMKM, masyarakat biasa, bahkan ke ustad dan ustadzah,” ungkapnya.

Munahar menjelaskan, inilah hal yang memang perlu di bicarakan bersama sama, dan kita tidak tahu kapan ini selesai, walaupun kita punya keyakinan  bahwa rejeki sudah diatur Allah Swt.

melalui webinar ini, MUI DKI Jakarta meminta masukan juga dari bapak gubernur DKI Jakarta, apa yang harus dilaksanakan saat pandemi?

Karena bukan hanya yang menimpa kita indonesia tapi seluruh dunia, bagaimanapun seorang muslim, berkeyakinan bahwa Allah tidak mungkin berbuat zolim kepada hambanya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan

Munahar mengatakan, masukan dari narasumber baik dari negara arab saudi, malaysia atau sahabat sahabat kita di Indonesia mulai dari bapak gubernur, kami minta masukan yang terbaik.

“Kalau perlu saya minta acara ini di bukukan, hasil dari acara ini, kita akan sampaikan ke munas MUI pusat nanti, karena MUI DKI Jakarta harus banyak buku yang kita keluarkan kepada musyawirin yang hadir nanti,” pungkas Munahar.

Hadir, sebagai keynote speaker Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan menyatakan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) menjadi peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi sebagai solusi ekonomi keumatan.

Pasalnya, COVID-19 menjadi kendala yang dihadapi banyak orang, mulai dari interaksi yang dibatasi, jumlah orang dalam sebuah pertemuan yang dibatasi karena sangat berbahaya untuk terjadinya penularan, yang pada akhirnya berdampak pada sektor keagamaan, kegiatan sosial dan ekonomi.

“Dampaknya terasa, itu turun semua, termasuk majelis-majelis di mana ada yang menyiapkan makanan, minuman, tenda dan lainnya. Sekarang dalam suasana pandemi, kita perlu melihat apa yang sesungguhnya menjadi peluang, yaitu teknologi,” kata Anies.

Teknologi tersebut, dicontohkan seperti yang dilakukan saat webinar tersebut yang sama dengan seminar namun dari jarak jauh, tanpa sewa gedung, namun bisa menampung banyak peserta.

“Hari ini 100 orang ikut acara, semuanya virtual, alatnya juga sudah kita miliki, bukan kita beli alat baru. Laptopnya sama, HP-nya sama, tapi baru kita gunakan sekarang. Begitu juga ke depan, kita harus menangkap ini sebagai peluang,” kata Anies.

Pemanfaatan teknologi digital ini, menjadi salah satu solusi untuk menjaga interaksi termasuk interaksi perekonomian di mana seperti yang terlihat bahwa banyak sekali usaha-usaha yang menggunakan teknologi untuk pemasaran menjangkau pembeli.

“Salah satu cara yang kita ingin lakukan untuk memudahkan bagi masyarakat memanfaatkan peluang berkembangnya interaksi digital. Ke depan, kita belum tahu berapa lama kondisi pandemi ini akan dihadapi di Jakarta,” ucapnya

Dia tambahkan, tapi satu hal yang pasti bahwa dalam kondisi apapun, kita diwajibkan untuk terus berikhtiar.

“Saya mengharapkan kepada semua untuk memanfaatkan luasnya jangkauan untuk mengambil contoh praktik-praktik baik di dalam berwirausaha. Lalu begitu juga dengan antisipasi untuk perubahan peluang,” ungkap Anies.

Pemprov DKI Jakarta sendiri, kata Anies, siap untuk ikut memfasilitasi peningkatan kemampuan itu. Di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga membutuhkan status legal bagi tokonya.

“Karena itulah kita di Jakarta selama pandemi ini kami menjemput bola, mendatangi UMKM, memberikan izin. Jadi bukan UMKM yang mengurus izin ke kita, tapi kita yang mendatangi. Yang belum punya izin, kita beri izin,” jelasnya

Dengan diberi izin usaha tersebut akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dengan itu mereka jika ingin berjualan daring, bisa menunjukkan legalitas badannya.

Ini dibutuhkan karena interaksinya tidak ketemu langsung. Kalau ketemu langsung, kita tahu tokonya di mana, kita tahu rumahnya di mana. Tapi karena ini virtual, maka status ini menjadi penting.

“Jadi bagi semuanya di sini yang mengetahui mereka yang belum memiliki izin, kabarkan, datang ke Kecamatan, datang ke kantor Wali Kota. Maka beritahu kita, kita akan datangi, kita akan beri,” ujanya.

Ini merupakan  penting akan terjadi perubahan-perubahan berikutnya, perubahan siapa yang bisa bergerak dan siapa yang membaca kasus ini, yah kasus pandemi ini, sebagai 1 aktifitas baik Pada saat pandemi dan pasca.

“Saya kira ini amat sangat penting, hampir sebagian besar para pelaku usaha dimassa pandemi dimanapun berada,” tutup Anies.

Adapun narasumber yang mengisi yakni: Mr. Maher Mahmoud (Arab saudi), Muhidin Mokter (Malaysia), Isfadiah (Malaysia), Ferry Juliantoro (ketua Dekopin Jakarta), Cahyo Kartiko (ketua Asbisindo) dan Robi Nurhadi (Ketua Bidang Ekonomi MUI DKI Jakarta). (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gempabumi Sulbar, BNPB Hadir Bawa Bantuan Sebesar 4 Miliar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat (Sulbar) M6,2, sebesar 4 miliar Rupiah pada hari ini, Sabtu (16/1/2021).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di lapangan dari Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.

Adapun bantuan tersebut diserahkan sebesar 2 miliar rupiah untuk Provinsi Sulbar dan masing masing 1 milyar rupiah untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Selain itu, BNPB juga telah mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Kepala BNPB Letjen Doni Monardo bersama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sebelumnya meninjau lokasi terdampak gempabumi di Kecamatan Malunda dan Ulumanda, Kabupaten Majene pada hari yang sama.

Dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana atas gempabumi yang menewaskan sebanyak 46 jiwa tersebut.

Untuk itu, Doni meminta agar penetapan status darurat tersebut dapat dioptimalkan dalam tahap waktu satu hingga dua pekan ke depan.

“Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana. Durasi ini bisa berlangsung lebih lama tergantung dari kondisi lapangan. Tahap pertama, satu-dua minggu ini kita harapkan status darurat bisa optimalkan. Seluruh komponen kekuatan yang ada bisa diberdayakan,” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Sengketa DS 592, Indonesia Terus Perjuangkan Kebijakan Nasional di Tingkat Multilateral

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan Pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat multilateral.

Salah satunya yaitu mempertahankan kebijakan Indonesia terkait bahan mentah (DS 592) yang tengah digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mendag Lutfi juga mengungkapkan, Pemerintah Indonesia menyesalkan langkah Uni Eropa yang meminta pembentukan Panel WTO pada 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Lutfi menegaskan, bahwa Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO.

“Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan,” tegas Mendag Lutfi saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, hari ini, Jumat (15/1/2021).

Menyikapi langkah Uni Eropa tersebut, Pemerintah Indonesia berpandangan Uni Eropa telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020 lalu.

Namun demikian, menurut Mendag Lutfi, Indonesia berkeyakinan forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat yang tepat untuk menguji (exercising) kebijakan anggotanya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

Dia tambahkan, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa.

“Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO yang akan mulai diproses pada 25 Januari 2021,” lanjut Mendag Lutfi.

Selain itu, ke depannya Indonesia juga tidak keberatan dan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam menciptakan nilai tambah di sektor besi baja. Indonesia adalah penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok.

Pada Januari-November 2020, sektor besi baja merupakan penyumbang ekspor terbesar ke-3 setelah minyak kelapa sawit dan batu bara dengan nilai USD 9,6 miliar.

Ini adalah bagian dari transformasi Indonesia, yang semula merupakan negara penghasil barang mentah dan setengah jadi, kini menjadi penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi.

Pemerintah juga akan berupaya maksimal dalam mengawal proses litigasi untuk menyelesaikan kasus ini dan tetap membuka komunikasi lebih lanjut dengan Uni Eropa.

“Indonesia selalu siap berkonsultasi apabila Uni Eropa menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam mineral,” pungkas Mendag Lutfi. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Monardo Optimis PPKM Mampu Tekan Angka Kasus COVID-19

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo berharap dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diberlakukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021 mendatang dapat menekan angka kasus COVID-19.

Doni mengaku optimis bahwa hal itu dapat terwujud, sebab berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen.

“Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen,” ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah terkait PPKM tersebut sekaligus merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.

“Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita,” ungkap Doni.

Lebih lanjut, cara yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat menurut Doni adalah dengan memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa/kelurahan.

Dalam hal ini, Satgas Penanganan COVID-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait upaya yang segera dan harus di lakukan di seluruh lapisan pemerintah daerah, dengan mengaktifkan kembali posko COVID-19.

Pada implementasinya nanti, posko tersebut akan berfungsi sebagai kontrol masyarakat terhadap kedisiplin warga yang merujuk pada protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Diharapkan dengan posko tersebut, edukasi dan sosialisasi tidak berhenti.

“Untuk kembali mengaktifkan posko di seluruh kabupaten/kota dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ada ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua,” jelas Doni.

“Di posko ini dapat terdiri dari berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri yang berada pada satu sistem, sehingga edukasi dan sosialisasi tidak berhenti,” imbuhnya.

Adapun Doni meminta agar kerja sama baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menekan angka kasus melalui upaya-upaya tersebut dapat terus dijaga.

Dia juga menekankan bahwa berjuang melawan COVID-19 secara serentak menjadi momentum yang baik bagi seluruh masyarakat sekaligus merupakan hak dan kewajiban untuk bela negara melalui profesi dan peranan masing-masing.

“Kerja sama dari berbagai komponen Pusat dan Daerah harus dijaga,” kata Doni.

“Kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban untuk bela negara, inilah momentum terbaik bagi kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru.

Keputusan yang diambil melalui Rapat Terbatas di Istana Negara pada Rabu (6/1) itu akan mengatur seluruh kebijakan terkait penanganan COVID-19 secara mikro di Pulau Jawa dan Bali

Hal itu didasarkan pada kriteria angka kematian, kasus aktif, ketersediaan Rumah Sakit, kesembuhan dan tingkat disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. (Amhar)

Continue Reading

Trending