Connect with us

Nasional

MUI DKI Gelar Workshop: Resolusi Ekonomi Umat saat Corona

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta (MUI DKI) melalui bidang Ekonomi Menggelar web workshop Resolusi Ekonomi Umat saat Corona bagi UMKM, Koperasi, dan Para Ustadz-Ustadzah pada Kamis (15/10/2020) melalui Zoom.

Dalam sambutannya, ketua umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyampaikan apresiasi kepada bidang ekonomi MUI DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan acara ini walaupun di tengah pandemi covid-19.

Menurutnya, semua yang hadir akan menjadi rujukan sebagai salah satu pembuka kesulitan yang sedang dihadapi oleh ummat saat ini di tengah pandemi

“Karena itu pas kalau judul saat ini bahwa resolusi ekonomi ummat saat pandemi yang memiliki dampak luas bukan sekedar UMKM, masyarakat biasa, bahkan ke ustad dan ustadzah,” ungkapnya.

Munahar menjelaskan, inilah hal yang memang perlu di bicarakan bersama sama, dan kita tidak tahu kapan ini selesai, walaupun kita punya keyakinan  bahwa rejeki sudah diatur Allah Swt.

melalui webinar ini, MUI DKI Jakarta meminta masukan juga dari bapak gubernur DKI Jakarta, apa yang harus dilaksanakan saat pandemi?

Karena bukan hanya yang menimpa kita indonesia tapi seluruh dunia, bagaimanapun seorang muslim, berkeyakinan bahwa Allah tidak mungkin berbuat zolim kepada hambanya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan

Munahar mengatakan, masukan dari narasumber baik dari negara arab saudi, malaysia atau sahabat sahabat kita di Indonesia mulai dari bapak gubernur, kami minta masukan yang terbaik.

“Kalau perlu saya minta acara ini di bukukan, hasil dari acara ini, kita akan sampaikan ke munas MUI pusat nanti, karena MUI DKI Jakarta harus banyak buku yang kita keluarkan kepada musyawirin yang hadir nanti,” pungkas Munahar.

Hadir, sebagai keynote speaker Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan menyatakan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) menjadi peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi sebagai solusi ekonomi keumatan.

Pasalnya, COVID-19 menjadi kendala yang dihadapi banyak orang, mulai dari interaksi yang dibatasi, jumlah orang dalam sebuah pertemuan yang dibatasi karena sangat berbahaya untuk terjadinya penularan, yang pada akhirnya berdampak pada sektor keagamaan, kegiatan sosial dan ekonomi.

“Dampaknya terasa, itu turun semua, termasuk majelis-majelis di mana ada yang menyiapkan makanan, minuman, tenda dan lainnya. Sekarang dalam suasana pandemi, kita perlu melihat apa yang sesungguhnya menjadi peluang, yaitu teknologi,” kata Anies.

Teknologi tersebut, dicontohkan seperti yang dilakukan saat webinar tersebut yang sama dengan seminar namun dari jarak jauh, tanpa sewa gedung, namun bisa menampung banyak peserta.

“Hari ini 100 orang ikut acara, semuanya virtual, alatnya juga sudah kita miliki, bukan kita beli alat baru. Laptopnya sama, HP-nya sama, tapi baru kita gunakan sekarang. Begitu juga ke depan, kita harus menangkap ini sebagai peluang,” kata Anies.

Pemanfaatan teknologi digital ini, menjadi salah satu solusi untuk menjaga interaksi termasuk interaksi perekonomian di mana seperti yang terlihat bahwa banyak sekali usaha-usaha yang menggunakan teknologi untuk pemasaran menjangkau pembeli.

“Salah satu cara yang kita ingin lakukan untuk memudahkan bagi masyarakat memanfaatkan peluang berkembangnya interaksi digital. Ke depan, kita belum tahu berapa lama kondisi pandemi ini akan dihadapi di Jakarta,” ucapnya

Dia tambahkan, tapi satu hal yang pasti bahwa dalam kondisi apapun, kita diwajibkan untuk terus berikhtiar.

“Saya mengharapkan kepada semua untuk memanfaatkan luasnya jangkauan untuk mengambil contoh praktik-praktik baik di dalam berwirausaha. Lalu begitu juga dengan antisipasi untuk perubahan peluang,” ungkap Anies.

Pemprov DKI Jakarta sendiri, kata Anies, siap untuk ikut memfasilitasi peningkatan kemampuan itu. Di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga membutuhkan status legal bagi tokonya.

“Karena itulah kita di Jakarta selama pandemi ini kami menjemput bola, mendatangi UMKM, memberikan izin. Jadi bukan UMKM yang mengurus izin ke kita, tapi kita yang mendatangi. Yang belum punya izin, kita beri izin,” jelasnya

Dengan diberi izin usaha tersebut akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dengan itu mereka jika ingin berjualan daring, bisa menunjukkan legalitas badannya.

Ini dibutuhkan karena interaksinya tidak ketemu langsung. Kalau ketemu langsung, kita tahu tokonya di mana, kita tahu rumahnya di mana. Tapi karena ini virtual, maka status ini menjadi penting.

“Jadi bagi semuanya di sini yang mengetahui mereka yang belum memiliki izin, kabarkan, datang ke Kecamatan, datang ke kantor Wali Kota. Maka beritahu kita, kita akan datangi, kita akan beri,” ujanya.

Ini merupakan  penting akan terjadi perubahan-perubahan berikutnya, perubahan siapa yang bisa bergerak dan siapa yang membaca kasus ini, yah kasus pandemi ini, sebagai 1 aktifitas baik Pada saat pandemi dan pasca.

“Saya kira ini amat sangat penting, hampir sebagian besar para pelaku usaha dimassa pandemi dimanapun berada,” tutup Anies.

Adapun narasumber yang mengisi yakni: Mr. Maher Mahmoud (Arab saudi), Muhidin Mokter (Malaysia), Isfadiah (Malaysia), Ferry Juliantoro (ketua Dekopin Jakarta), Cahyo Kartiko (ketua Asbisindo) dan Robi Nurhadi (Ketua Bidang Ekonomi MUI DKI Jakarta). (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Disambut Dubes Aziz, Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Awali Kunjungan Kerja ke Madinah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta -Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tiba di Madinah, Arab Saudi, Senin malam waktu setempat. Kedatangan pimpinan DPD RI itu disambut langsung Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Senin (9/5/2022) malam waktu Arab Saudi.

Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI juga didampingi Senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan dan Senator Lampung Bustami Zainudin. Turut hadir Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair dan Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, serta sejumlah staf DPD RI.

Kunjungan kali ini, dikhususkan untuk melihat langsung kesiapan akomodasi, transportasi dan layanan kesehatan jamaah Haji Indonesia serta membicarakan sejumlah permasalahan yang melingkupi TKI/TKW dari beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ketua DPD RI beserta rombongan berencana mengunjungi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Mekkah dan Jeddah, dan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022.

“Selain soal persiapan haji, kami juga ingin memastikan informasi, bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Karena sudah seharusnya Indonesia juga mengirimkan tenaga formal, mengingat banyaknya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia,” tukas LaNyalla.

Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi. Kuota yang dibuka pun cukup banyak. Sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.

“Memang benar indormasi tersebut. Kami di KBRI juga sudah melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut,” ungkap Dubes Aziz.

Selama ini, lanjut Aziz, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga medis di Arab Saudi, banyak diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari Palestina, Suriah, Mesir, dan India serta Filipina.

“Selain tenaga medis, Arab Saudi juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan, seperti guru dan dosen. Peluang ini sangat bagus karena pasti akan membawa peningkatan kemampuan bagi tenaga profesional dari Indonesia,” pungkas Abdul Aziz. (Amhar)

Sumber : www.lanyallacenter.id

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Indonesia dan PBB Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pengamanan GPDRR

Published

on

By

JanoerKoening, NUSA DUA – Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani perjanjian bidang kerja sama pengamanan jelang Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7. Penandatanganan nota kesepahaman antara dua pihak ini diselenggarakan di Nusa Dua, Provinsi Bali, pada Rabu (27/4/2022).

Nota Kesepahaman tersebut memfokuskan pada kerja sama pengamanan yang nantinya mengatur peran TNI, Polri dan PBB, dalam hal ini United Nations Department for Safety and Security (UNDSS).

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menyampaikan bahwa ini merupakan kolaborasi bersama untuk menyukseskan pertemuan GPDRR ke-7 yang digelar di Bali pada 23 – 28 Mei 2022.

“Kolaborasi antar pihak, baik juga komitmen untuk bekerja sama sebagai tim terpadu dan solid akan menjadi kontribusi penting untuk menyukseskan GPDRR ke-7,” ujar Raditya.

Lebih lanjut Raditya mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini sebagai landasan secara legal untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menerjemahkan lebih detail operasi pengamanan bersama, termasuk dalam mengantisipasi potensi bahaya keamanan maupun bencana alam.

Koordinator UNDSS untuk Keamanan Acara Sassan Rahimi mengapresiasi dukungan selama ini dari Pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang pengamanan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan GPDRR nanti. Ia juga mengatakan kerja sama yang dibangun sejak persiapan sudah sangat baik dan profesional.

“Bagi UNDRR, penyelenggaraan GPDRR ini merupakan acara yang sangat penting untuk PBB, dan kami sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah. Kami akan mendukung sepenuhnya kerja sama pengamanan untuk membangun dunia yang lebih baik dan juga acara GPDRR 2022 ini,” ujar Sassan.

Kolaborasi ini merupakan upaya bersama sebagai bagian dari langkah pengurangan risiko bencana. Setiap pihak akan melakukan analisis risiko, merancang rencana operasi, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan serta memastikan semuanya tersedia sehingga potensi yang membahayakan dapat diantisipasi sejak dini.

“Pada dasarnya ini sudah kita disepakati bagaimana cara penanganan dan pengamanan nanti. Pelaksanaannya nanti oleh Bapak Pangdam dan juga Bapak Kapolda sebagai pengaman wilayah,” ujar Panglima Kogabwilhan II Marsekal Madya Imran Baidirus.

Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra menambahkan bahwa pada area tertentu atau _blue zone_, yang bekerja sama dengan Polri, ini akan menjadi kewenangan dari UNDSS. Sedangkan di luar area _blue zone_, pengamanan akan menyesuaikan sesuai dengan bidang masing-masing.

“Saat berkaitan dengan VVIP adalah bergabung dengan TNI, VIP dengan Polri,” ujar Kapolda Bali

Pada kesempatan itu, Raditya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengamanan GPDRR. Nota Kesepahaman kerja sama pengamanan dilakukan oleh Panglima Kogabwilhan 2 dan UNDSS Event Security Coordinator dan diparaf oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Apriyanto dan Kapolda Bali.

Penandatanganan MoU disaksikan perwakilan UNDRR, Kementrian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang pengamanan ini didukung sepenuhnya oleh Mabes TNI, Mabes Polri, Kogabwilhan 2, Kemlu, Paspamres, Setmilpres, Mabes Polri, Polda Bali dan BPBD Bali.

Editor : Amhar

Continue Reading

Nasional

Ditandatangani Oleh Habib Rizieq Shihab, Abdul Qohar Al Qudsi Resmi Jadi Ketum PA 212

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Selamat!! Abdul Qohar Al Qudsi, Lc., kini telah resmi menjadi Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggantikan posisi Slamet Maarif sebagai ketum terdahulu.

Abdul Qohar menjadi ketum PA 212 berdasar Surat Keputusan Pembina PA 212 Nomor 153-SK-P-PA 212-2022 tentang Pengurus Dewan Tanfidzi PA 212 yang ditandatangani oleh Pembina Tunggal PA 212 Habib Rizieq Shihab.

Serah terima Jabatan Ketum PA 212 hasil evaluasi Majelis Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212, berlangsung hari Selasa, 29 Maret 2022 di Resto Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk, Tebet Barat, Jakarta Selatan.

Slamet maarif membacakan susunan kepengurusan PA 212. Berikut susunan lengkap kepengurusan baru PA 212:

Pembina: M Rizieq Shihab

Ketua Dewan Majelis Syuro: Muhammad Yusuf Martak

Wakil ketua Dewan Syuro: Nasir Zein

Sekretaris Dewan Syuro: Slamet Maarif

Ketua Umum: Abdul Qohar Al Qudsi, Lc.

Waketum: Ust. Bernard Abdul Jabbar, M.pd

Sekretaris Jenderal : Ust. drh. Uus Sholihuddin

Bendahara Umum: Muhammad Iqbal

Ketua Bidang Strategi Perjuangan: M. Rizal Fadilah, SH.

Wasekjend Bidang Strategis Perjuangan: Habib Novel Bamukmin

Ketua Bidang Keorganisasian: M. Irawan Taqwa,Lc., MM

Wasekjend Bidang Keorganisasian: Ust. Ate Saifullah

Ketua bidang Jaringan: Ust. Asep Syarifuddin

Wasekjend Bidang Jaringan: H. Oke Setiadi, M.Sc

Ketua bidang Pertahanan: Dedi Subuh

Wasekjen Bidang Pertahanan: Widodo Tanjung

Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi: Ust. Supriyadi

Wasekjen Bidang Pemberdayaan Ekonomi: H. Subarkah Agus, Dip., Ing.

Penulis: Amhar

Continue Reading

Trending