Connect with us

Nasional

MUI DKI Gelar Workshop: Resolusi Ekonomi Umat saat Corona

Published

on

 6 total views,  3 views today

JanoerKoening, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta (MUI DKI) melalui bidang Ekonomi Menggelar web workshop Resolusi Ekonomi Umat saat Corona bagi UMKM, Koperasi, dan Para Ustadz-Ustadzah pada Kamis (15/10/2020) melalui Zoom.

Dalam sambutannya, ketua umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyampaikan apresiasi kepada bidang ekonomi MUI DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan acara ini walaupun di tengah pandemi covid-19.

Menurutnya, semua yang hadir akan menjadi rujukan sebagai salah satu pembuka kesulitan yang sedang dihadapi oleh ummat saat ini di tengah pandemi

“Karena itu pas kalau judul saat ini bahwa resolusi ekonomi ummat saat pandemi yang memiliki dampak luas bukan sekedar UMKM, masyarakat biasa, bahkan ke ustad dan ustadzah,” ungkapnya.

Munahar menjelaskan, inilah hal yang memang perlu di bicarakan bersama sama, dan kita tidak tahu kapan ini selesai, walaupun kita punya keyakinan  bahwa rejeki sudah diatur Allah Swt.

melalui webinar ini, MUI DKI Jakarta meminta masukan juga dari bapak gubernur DKI Jakarta, apa yang harus dilaksanakan saat pandemi?

Karena bukan hanya yang menimpa kita indonesia tapi seluruh dunia, bagaimanapun seorang muslim, berkeyakinan bahwa Allah tidak mungkin berbuat zolim kepada hambanya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan

Munahar mengatakan, masukan dari narasumber baik dari negara arab saudi, malaysia atau sahabat sahabat kita di Indonesia mulai dari bapak gubernur, kami minta masukan yang terbaik.

“Kalau perlu saya minta acara ini di bukukan, hasil dari acara ini, kita akan sampaikan ke munas MUI pusat nanti, karena MUI DKI Jakarta harus banyak buku yang kita keluarkan kepada musyawirin yang hadir nanti,” pungkas Munahar.

Hadir, sebagai keynote speaker Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan menyatakan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) menjadi peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi sebagai solusi ekonomi keumatan.

Pasalnya, COVID-19 menjadi kendala yang dihadapi banyak orang, mulai dari interaksi yang dibatasi, jumlah orang dalam sebuah pertemuan yang dibatasi karena sangat berbahaya untuk terjadinya penularan, yang pada akhirnya berdampak pada sektor keagamaan, kegiatan sosial dan ekonomi.

“Dampaknya terasa, itu turun semua, termasuk majelis-majelis di mana ada yang menyiapkan makanan, minuman, tenda dan lainnya. Sekarang dalam suasana pandemi, kita perlu melihat apa yang sesungguhnya menjadi peluang, yaitu teknologi,” kata Anies.

Teknologi tersebut, dicontohkan seperti yang dilakukan saat webinar tersebut yang sama dengan seminar namun dari jarak jauh, tanpa sewa gedung, namun bisa menampung banyak peserta.

“Hari ini 100 orang ikut acara, semuanya virtual, alatnya juga sudah kita miliki, bukan kita beli alat baru. Laptopnya sama, HP-nya sama, tapi baru kita gunakan sekarang. Begitu juga ke depan, kita harus menangkap ini sebagai peluang,” kata Anies.

Pemanfaatan teknologi digital ini, menjadi salah satu solusi untuk menjaga interaksi termasuk interaksi perekonomian di mana seperti yang terlihat bahwa banyak sekali usaha-usaha yang menggunakan teknologi untuk pemasaran menjangkau pembeli.

“Salah satu cara yang kita ingin lakukan untuk memudahkan bagi masyarakat memanfaatkan peluang berkembangnya interaksi digital. Ke depan, kita belum tahu berapa lama kondisi pandemi ini akan dihadapi di Jakarta,” ucapnya

Dia tambahkan, tapi satu hal yang pasti bahwa dalam kondisi apapun, kita diwajibkan untuk terus berikhtiar.

“Saya mengharapkan kepada semua untuk memanfaatkan luasnya jangkauan untuk mengambil contoh praktik-praktik baik di dalam berwirausaha. Lalu begitu juga dengan antisipasi untuk perubahan peluang,” ungkap Anies.

Pemprov DKI Jakarta sendiri, kata Anies, siap untuk ikut memfasilitasi peningkatan kemampuan itu. Di sisi lain, penggunaan teknologi ini juga membutuhkan status legal bagi tokonya.

“Karena itulah kita di Jakarta selama pandemi ini kami menjemput bola, mendatangi UMKM, memberikan izin. Jadi bukan UMKM yang mengurus izin ke kita, tapi kita yang mendatangi. Yang belum punya izin, kita beri izin,” jelasnya

Dengan diberi izin usaha tersebut akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dengan itu mereka jika ingin berjualan daring, bisa menunjukkan legalitas badannya.

Ini dibutuhkan karena interaksinya tidak ketemu langsung. Kalau ketemu langsung, kita tahu tokonya di mana, kita tahu rumahnya di mana. Tapi karena ini virtual, maka status ini menjadi penting.

“Jadi bagi semuanya di sini yang mengetahui mereka yang belum memiliki izin, kabarkan, datang ke Kecamatan, datang ke kantor Wali Kota. Maka beritahu kita, kita akan datangi, kita akan beri,” ujanya.

Ini merupakan  penting akan terjadi perubahan-perubahan berikutnya, perubahan siapa yang bisa bergerak dan siapa yang membaca kasus ini, yah kasus pandemi ini, sebagai 1 aktifitas baik Pada saat pandemi dan pasca.

“Saya kira ini amat sangat penting, hampir sebagian besar para pelaku usaha dimassa pandemi dimanapun berada,” tutup Anies.

Adapun narasumber yang mengisi yakni: Mr. Maher Mahmoud (Arab saudi), Muhidin Mokter (Malaysia), Isfadiah (Malaysia), Ferry Juliantoro (ketua Dekopin Jakarta), Cahyo Kartiko (ketua Asbisindo) dan Robi Nurhadi (Ketua Bidang Ekonomi MUI DKI Jakarta). (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Pelibatan TNI Dalam Menangani Terorisme Harus Taat Azas Supremasi Sipil

Published

on

By

 2,142 total views,  690 views today

JanoerKoening, Jakarta – MARAPI Consulting & Advisory bekerjasama dengan departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Sriwijaya menggelar Webinar dalam rangka peringatan HUT TNI ke-75, bertema ‘Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme’.

Webinar yang digelar pada Jum’at, 23 Oktober menghadirkan Narasumber, yakni: Mayjen TNI (Pur) Dr H TB Hasanuddin, SE, MM, Dr Henny Yuningsih, SH, MH, Nur Aslamiah Supli, BIAM, MSc dan Beni Sukadis, MSos.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan bahwa salah satu roh demokrasi adalah supremasi sipil dan oleh karena itu TNI pun harus taat pada azas supremasi sipil tersebut.

“Hal tersebut sesuai dengan UU34/2004 dan UU5/2018, pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yakni atas perintah presiden dan dengan persetujuan DPR,”ungkapnya.

TB Hasanuddin mengatakan, bahwa setiap operasi pelibatan TNI dalam kontra terorisme harus jelas tujuan dan jenisnya serta harus sejalan dengan UU34/2004 dan UU5/2018 yang menegaskan bahwa TNI bukanlah institusi penegakan hukum.

“Sebagai contoh aspek penyelidikan kontra terorisme terutama yang melibatkan masyarakat bukanlah ranah TNI sehingga batasannya harus jelas,” ucapnya.

TB Hasanuddin memberikan beberapa catatan dan saran terhadap isi perpres pelibatan TNI dalam kontra terorisme: Pasal 5 yang mengatakan kegiatan dan atau operasi penangkalan ditetapkan oleh Panglima TNI sebaiknya dirubah menjadi ‘ditetapkan oleh Panglima berdasarkan Perintah Presiden’.

“Dan Pasal 14 mengenai sumber pendanaan kontra terorisme oleh TNI haruslah berasal dari satu sumber saja yaitu APBN sesuai Pasal 66 UU34/2004 karena TNI adalah tentara nasional,” pungkas TB Hasanuddin.

Pada kesempatan yang sama, peneliti dan aktivis Marapi Beni Sukadis, MSos menyatakan bahwa dalam supremasi sipil ada pemisahan yang jelas antara otoritas politik dan otoritas pelaksana di mana militer harus tunduk pada supremasi sipil.

“Pejabat sipil terpilih adalah pengemban tanggungjawab membuat kebijakan dan keputusan mengenai keamanan,” jelasnya.

Menurut Beni, amanat UU34/2004 menegaskan bahwa TNI menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan keputusan politik negara sehingga dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) keterlibatan TNI merupakan perbantuan dan bukan tugas pokok.

“Hukum yang berlaku juga menegaskan bahwa penanganan terorisme menggunakan pendekatan pidana dan bukan perang,” ungkapnya.

Beni menambahkan, bahwa fungsi penangkalan TNI dalam keterlibatannya dalam kontra terorisme adalah rancu dan berpotensi bertabrakan dengan upaya penegakan hukum oleh institusi-institusi penegakan hukum sipil yang ada.

Pengajar Fakultas Hukum Unsri Dr Henny Yuningsih menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam kontra terorisme seperti tertuang dalam UU5/2018 haruslah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI sesuai UU34/2004.

Meskipun demikian Dr Henny berpendapat bahwa sebaiknya TNI hanya dilibatkan dalam aspek penindakan saja karena keterlibatan TNI dalam aspek penangkalan berpotensi bertabrakan dengan sistem penegakan hukum.

Dr Henny menyampaikan beberapa catatan untuk perpres pelibatan TNI dalam kontra terorisme, yaitu:

1. TNI sebaiknya hanya dilibatkan dalam aspek penindakan dan jangan terlalu luas

2. Pelibatan TNI haruslah merupakan upaya terakhir jika upaya penegakkan hukum sipil tidak berhasil mengatasi aksi terorisme

3. Pelibatan TNI haruslah bersifat sementara dengan batas waktu yang jelas

4. Pendanaan pelibatan TNI hanya bisa bersumber dari APBN
Harus ada akuntabilitas pelibatan TNI dalam sistem peradilan

5. Pelibatan TNI tidak boleh bertentangan dengan UU lain.

Selain itu, Dr Henny juga mempertanyakan apakah perpres pelibatan TNI dalam kontra terorisme masih diperlukan mengingat UU5/2018 dan UU34/2004 sudah mengatur dengan jelas.

Pengajar Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsri Nur Aslamiah Supli, BIAM, MSc menyatakan bahwa diperlukan kerjasama yang lebih kuat dan mengikat di antara negara-negara ASEAN untuk mengatasi ancaman terorisme.

Nur Aslamiah menjelaskan bahwa prinsip ASEAN yang berdasarkan konsensus dan tidak saling mencampuri urusan domestik masing-masing anggotanya menyebabkan adanya perbedaan persepsi ancaman yang besar dari tiap negara ASEAN mengenai terorisme.

“Untuk sebagian besar negara ASEAN, terorisme bukanlah ancaman serius sehingga mereka tidak memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara yang paling terdampak oleh terorisme seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina,” tandasnya.

Oleh karna itu, Nur Aslamiah mengusulkan beberapa langkah upaya kontra terorisme seperti Kerjasama yang lebih erat dan mengikat antar negara ASEAN, serta meningkatkan kesadaran publik soal penggunaan internet dan media-media diskusi yang rawan dieksploitasi oleh kelompok-kelompok radikal.

“Lalu, meningkatkan kemampuan cybersecurity penegakan hukum
Melakukan pengawasan efektif terhadap pelaku terorisme bahkan yang sudah dipenjara karena masih berpotensi menyebarkan paham radikalisme kepada narapidana lainnya,” tutup Nur Aslamiah. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

TNI Perlu Fokus Pada Pencegahan Bersama BNPT

Published

on

By

 2,132 total views,  696 views today

JanoerKoening, Jakarta – Webinar menimbang keterlibatan TNI dalam penindakan Terorisme digelar atas kerjasama Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Analisa Demokrasi Institute (ADI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syahkuala, Banda Aceh, Rabu 21 Oktober 2020.

Di Indonesia, penanganan terorisme masuk dalam kategori tindak pidana, yang ditangani oleh sistem penegakan hukum pidana terintegrasi (integrated criminal justice system), sehingga TNI tidak mungkin masuk dalam ranah ini.

“Saya setuju TNI perlu dilibatkan dalam pencegahan bersama BNPT, sehingga tidak menjadi masalah hukum dan profesionalitas TNI.” ujar Dr. M. Gaussyah, SH., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, Banda Aceh, dalam Webinar tersebut.

Gaussyah menyebutkan bahwa doktrin pertahanan dan keamanan berbeda, sehingga tidak perlu memaksakan TNI untuk masuk dalam ranah penegakan hukum.

“Jika Rancangan Peraturan Presiden ingin TNI dilibatkan dalam ranah pencegahan dengan bekerjasama dengan BNPT, maka tidak akan ada pertentangan,” jelasnya.

Dalam hal terjadi pelibatan TNI, Gaussyah mengingatkan agar tidak tumpang tindih dengan instansi lain, tidak terjadi dualisme komando dan dilakukan pengawasan.

Sosiolog Dr. Otto Syamsuddin Ishak yang juga merupakan Ketua Pusat Riset Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala dalam paparannya mendukung peran TNI dalam aspek pencegahan.

“TNI tidak perlu berada di garis depan, tetapi memberikan dukungan untuk upaya preventif, yang tidak akan berbenturan dengan masalah hukum di masyarakat dan HAM,” ungkap Otto.

Namun Otto juga melihat kemungkinan peran TNI ketika terjadi pengingkatan eskalasi ancaman dari ancaman keamanan menjadi ancaman pertahanan

Menurutnya, karena isu terorisme merupakan isu yang berkelanjutan dan bisa meningkat atau menurut dari ancaman keamanan menjadi ancaman pertahanan dan sebaliknya.

“Yang penting jelas siapa yang menentukan status tersebut dan siapa yang berwenang menangani, bukan ditentukan oleh instansi TNI sendiri,” pungkas Otto.

Berbeda dengan kedua pembicara di atas, Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie menyatakan bahwa TNI sepatutnya hanyak dilibatkan untuk penindakan sebagai pilihan terakhir (last resort)

Dan juga ketika ancaman atau aksi yang dihadapi melampaui kapasitas aparat kepolisian (beyond police capacity).

“Pilihan ini mengingat pada ranah pencegahan banyak pihak lain yang relevan yang berada di pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ikhsan mengatakan, saat ini Rancangan Perpres masih memiliki sejumlah masalah, antara lain substansi yang bertentangan dengan Undang-undang, adanya fungsi penangkalan yang tidak diatur dalam UU No 5/1018

Dan juga tidak jelasnya pengaturan tentang keputusan dan kebijakan politik negara dalam pengerahan TNI, pengaturan tentang eskalasi ancaman dan adanya sumber anggaran di luar APBN.

Ikhsan juga menyoroti beragam pandangan negatif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden. “Perhatian masyarakat tidak bisa disimplifikasi menjadi isu sikap atau sentimen anti pelibatan TNI dan isu ego sektoral instansi lain.

“Masyarakat mengkritisi rancangan ini karena ada potensi pertentangan dengan Undang-undang dan kepentingan untuk menjaga reformasi TNI,” tutup Ikhsan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Sinergi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan untuk Tumbuhkan Jiwa Wirausaha Muda Indonesia

Published

on

By

 2,136 total views,  696 views today

JanoerKoening, Jakarta – Pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda menjadi fokus Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI). Hari ini Selasa (20/10) pagi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Menpora RI Zainudin Amali, Menko PMK Muhadjir Effendy secara virtual membuka kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta.

Pada pembukaan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menuturkan, generasi muda menjadi salah satu unsur utama penggerak kewirausahaan karena Indonesia memiliki porsi penduduk usia muda yang besar. “BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat tidak kurang dari 64 juta jiwa penduduk dengan rentang usia 16-30 tahun. Angka tersebut merupakan bagian penting dari penduduk usia produktif 15-65 tahun yang jumlahnya mencapai 185,22 juta,” papar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengharapkan agar rapat ini dapat merumuskan langkah konkret sebagai upaya membangun jiwa kewirausahaan bagi para pemuda, khususnya membantu pemulihan ekonomi. “Sehingga ke depan, dapat lahir wirausaha-wirausaha muda yang memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan resiko, mempunyai daya kreasi dan inovasi yang tinggi, memiliki pemikiran jangka panjang, memiliki semangat dan kemauan untuk bekerja keras serta memiliki kempemimpinan kuat yang akhirnya bisa membuka lapangan kerja baru,” kata Wapres.

“Untuk itu, saya berharap rapat koordinasi ini dapat juga membahas berbagai program pemerintah dalam rangka menangani dampak pademi Covid-19, utamanya yang terkait dengan program pemulihan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan dunia usaha,” ujar Wapres.

Setelah mendengarkan arahan Wapres, Menpora RI menyampaikan bahwa acara ini merupakan implementasi UU 40 Tahun 2009, Perpres No. 18 Tahun 2020, PP No. 41 tahun 2011 dan Perpres No. 66 tahun 2017. Tujuan digelarnya rakor ini untuk mendorong optimasilasi koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda. Selain itu untuk membangun komitmen peranan pemuda dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Jadi memang titik tekan kita adalah program kewirausahaan pemuda dan pembangunan ekonomi nasional melalui komitmen para pemuda. Dengan mewujudkan pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda, maka akan dapat membuka lapangan kerja baru. Tindak lanjut koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan ini juga menjadi tujuan pada peogram tahun 2020-2024,” tambahnya.

Menurutnya, sejak ditetapkan Perpres No. 66 Tahun 2017, Kemenpora RI sebagai leading sektor koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan telah melaksanakan langkah-langkah implementasi diantaranya berbagai kegiatan rapat koordinasi dan kolaborasi selama 3 tahun terakhir ini yang melibatkan kementerian lembaga yang memiliki kegiatan kepemudaan.

“Sejauh ini kementerian lembaga sudah berpartisipasi dalam proses pengembangan koordinasi dengan tingkat keaktifan berbeda-beda. Namun demikian kita akui bahwa masih diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan partisipasi keterlibatan kementerian lembaga dalam memgimplmentasikan Perpres No. 66 Tahun 2017,” ucapnya.

Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan sebagaimana UU Kepemudaan No 40/2009, bahwa saat ini dan hingga tahun 2030 jumlah penduduk usia 16-30 tahun yang dikategorikan pemuda akan menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia. “Sesuai data saat ini sekitar 64,59 juta adalah usia muda, atau 1 dari 4 orang Indonesia adalah pemuda, ini perlu disikapi dan dikelola dengan baik,” kata Menko PMK.

Menyikapi hal tersebut ada yang penting dipikirkan adalah tentang lapangan kerja, sehingga apa yang sekarang diupayakan dalam UU Cipta Kerja menjadi sesuatu kebutuhan. “UU Cipta Kerja adalah untuk terbentuknya lapangan kerja dan kesempatan kerja. Hal ini tidak bisa ditangani secara biasa, harapannya pasca pandemi akan cepat bergerak dan bangkit,” imbuhnya.

Acara Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan selama dua hari (20 dan 21 Oktober 2021) ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, MenPPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menkop UKM Teten Masduki, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni’am Sholeh. (red/ahr)

Continue Reading

Trending