Connect with us

Nasional

Rperpres, Menggali Tugas TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pasca peristiwa Serangan WTC pada 11 September 2001, Presiden AS mendeklarasikan “Global War on Terrorism” atau peperangan globlal melawan terorime.

Indonesia sendiri, juga menjadi target operasi dari teroris, seperti Bom Bali I dan II, Bom Sarinah dan beberapa serangan bom lainnya.

Serangan-serangan Bom tersebut telah merenggut banyak korban jiwa baik meninggal dunia maupun luka atau cacat serta menghancurkan fasilitas publik seperti tempat ibadah dan sebagainya.

Pada sisi lain aktifitas perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat terganggu karena dihantui oleh rasa takut dan khawatir akan adanya serangan teroris.

Teroris adalah ancaman nyata (the real threat) yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan targetnya pun bisa siapa saja seperti pejabat negara, aparat, tempat ibadah, fasilatas publik, alat transportasi (kapal, kereta api, pesawat udara) dan sebagainya.

Menyikapi hal tersebut saat ini pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dimana ini merupakan amanat dari Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Sekaligus RPerpres ini, juga akan menjadi dasar bertindak bagi Koopsus TNI dalam mengatasi aksi terorisme baik ditanah air maupun di luar wilayah Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional di manpun di seluruh dunia.

Saat ini RPerpres tersebut, masih dalam tahap proses konsultasi di DPR RI dan telah dibahas di Komisi I pada tanggal 6 Oktober dan selanjutnya diserahkan kepada Komisi III untuk selanjutnya setelah ada perbaikan dan penyempurnan, baru diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani.

Namun demikian masih ada perdebatan panjang soal substansi dari RPerpres, hal ini pula yang mendorong Komandan Sesko TNI menyelenggarakan sekaligus membuka Seminar Nasional di Sesko TNI pada Selasa, 12 Okteber 2020 di Graha Widya Adibrata

Seminar Nasional ini diikuti oleh lebih dari seribu peserta baik dari berbagai kalangan, baik yang hadir secara langsung antara lain, Perwira Staf dan Dosen Sesko TNI, Pasis Sesko TNI, Pasis Seskoad maupun secara virtual melalui vodeo conference.

Sejumlah Narasumber hadir yakni: Dr. H.M Azis Samsuddin (Wakil Ketua DPR RI) sebagai Keynote Speakers, Asrul Sani (Wakil Ketua MPR RI), Brigjen TNI Edi Imran (Inspektur Babinkum), Dr. Conny Rahakundani (Pakar Militer), Prof.Dr. Idzan Fautanu, M.A (Guru Besar UN Bandung), Brigjen TNI Rudi Rachmat N (Dir E Bais TNI), dan Mayjen TNI (Purn) Supiadin (Ketua DPP Nasdem).

Dalam paparannya Komandan Sesko TNI menyebut, Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah amanat Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018

“Sehingga RPerpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, sangat penting dan urgent bagi TNI untuk melaksanakan tugasnya guna melindungi NKRI dari ancaman terorisme,” Komandan Sesko TNI, menambahkan

Dr. H.M Azis Samsuddin, S.E.,S.H.,M.AF.S.H., mengungkapkan bahwa, proses pembahasan dan konsultasi RPerpres di Komisi I telah selesai, dengan beberapa rekomendasi dan telah diserahkan kepada Komisi III untuk melakukan konsultasi dan membahas beberapa hal yang dianggap krusial

Selanjutnya kata Aziz rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden untuk ditandatangani.

“Pada prinsipnya Komisi I sangat mendukung Tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme dan mendorong Komisi III untuk segera membahas dan merekomendasikan RPerpres ini kepada Pemerintah,” pungkas Aziz.

Senada, Brigjen TNI Edi Imran, S.H.,M.H.,M.Si menyatakan, tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme, sebagaimana yang dirumuskan didalam RPerpres ini, tidak menabrak Undang-Undang manapun, tidak melanggar HAM dan tidak mengambil alih kewenangan BNPT dan Polri.

“Karena RPerpres ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,” ujarnya.

Menimpalinya, Dr. Conny Rahakundani menegaskan, TNI adalah manusia yang disempurnahkan karena dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh lebih kurang 18 (delapan belas) peraturan perundang-undangan dan dalam, harus ada terobosan.

“Bahwa tugas TNI dalam penanganan aksi terorisme harus diformulasikan dan dihadapi dengan Operasi Militer Perang (OMP) bukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” ujarnya. Conny menambahkan, “Saya tidak rela dan tidak menerima TNI disipilkan dan sipil di militerkan,” ungkapnya

Narsum berikutnya Prof.Dr. Idzan Fautanu, M.A menyampaikan bahwa penanganan aksi terorisme tidak boleh ego sectoral dan harus ada sinergitas karena tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional.

“Pelibatan dan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme tidak menabrak hukum nasional dan tidak melanggar HAM karena semua mekanisme dan prosedur pelaksanaan tugasnya telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada saat ini,” tandasnya.

Adapun Brigjen TNI Rudi Rachmat N, S.Sos, M.Sc dalam paparannya mengatakan, terorisme bukan kejahatan biasa tetapi kejahatan luar biasa sehingga dalam penanganannya perlu kerjasama dan sinergitas yang kuat diantara semua komponen bangsa.

Menurutnya, perkembangan terorisme saat ini sangat dinamis dan mengarah kepada “global terrorism” dimana jaringan teroris semakin meluas dan ini harus diwaspadai karena ada indikasi bahwa ada WNI yang sudah bergabung dengan jaringan “Global Terrorism” di Afganistan”.

“Tugas TNI hanya pada delapan item tersebut dan diluar dari itu adalah tugas Kepolisian dan TNI tidak akan masuk ke ranah itu,” ucap Rudi.

Menambahkan, Mayjen TNI (Purn) Supiadin mengatakan, setiap aksi terorisme apapun bentuknya, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya tujuan maupun motifnya jelas

“Yaitu, pembubaran negara atau pergantian bentuk negara dan ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian menghadapi teoris juga harus dengan cara-cara yang luar biasa,” Tutup Supiadin. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Jadi Pria, Serda Aprilia Santini Ganti Nama Jadi Aprilio Perkasa Manganang

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Serda Aprilia Santini Manganang resmi berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa lantas menjelaskan arti dari nama baru tersebut.

Awalnya, usai operasi korektif organ reproduksi yang dilalui Serda Manganang, Andika meminta mantan atlet Timnas Voli Putri itu untuk menyiapkan nama baru. Sebab pada akhirnya akan ada upaya perubahan status jenis kelamin dan nama melalui persidangan.

“Jadi saya bilang Lanang kamu siapkan nama laki-lakimu. Dia berembuk sama orangtuanya dan memutuskan dan menyerahkan kepada saya dan istri untuk memberi nama dia. Itu juga suatu tanggung jawab bagi saya,” tutur Andika di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (19/3/2021).

Secara nama, lanjut Andika, kata Aprilia diambil dari bulan kelahiran Serda Manganang yakni April. Kemudian ditambahkan sedikit panggilan yang identik dengan perempuan sehingga menjadi Aprilia.

“Manganang itu family name. Karena di Sulawesi Utara kulturnya begitu. Ada nama family atau marga. Jadi itu tidak boleh dihilangkan karena itu adalah marga dari orangtuanya, oleh karena itu April dan Manganang harus dipertahankan,” jelas dia.

Sementara nama Santini dinilai tidak memiliki korelasi dengan kultur atau pun identitas lainnya. Sehingga Andika pun memilihkan namanya untuk disematkan ke Serda Manganang.

“Oleh karena itu saya putuskan memberikan nama saya di nama tengahnya Perkasa tapi juga sekaligus sebagai suatu harapan. Lanang menjadi laki-laki yang perkasa dalam hal berani bertanggung jawab dan punya tanggung jawab yang besar dan bisa menunjukan eksistensi dirinya sebagai laki-laki,” Andika menandaskan.

Serda Aprilia Manganang menjalani persidangan pergantian jenis kelamin dan nama di Pengadilan Negeri (PN) Tondano, Manado, pagi ini, Jumat (19/3/2021). Sidang sendiri dilakukam secara online.

Serda Manganang sendiri berada di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Dia didampingi langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa dan sang istri.

Serda Manganang sendiri tampil dengan penampilan prajurit TNI AD pria. Adapun tim kuasa hukum dan hakim disaksikan lewat layar besar yang disediakan.

Dalam sidang, tim kuasa hukum menyediakan seluruh administrasi yang dibutuhkan untuk pertimbangan majelis hakim. Termasuk para saksi, yang di antaranya orang tua dan dokter.

“Meminta menerima dan mengabulkan pemohon untuk seluruhnya. Menerima izin kepada pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula perempuan menjadi laki-laki,” kata kuasa hukum Serda Manganang di PN Tandano, Manado.

Kuasa hukum juga meminta majelis hakim dapat memerintahkan pihak dukcapil setempat untuk mengganti identitas kependudukan Serda Manganang secara administrasi.

“Mengizinkan kepada pemohon mengganti nama dari nama semula Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang,” kata kuasa hukum. (Amhar)

Dilansir dari Liputan6.com

Continue Reading

Nasional

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kembali Digelar, ini Daftar Pendaftarannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 telah digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa mengajukan atau mendaftarkan inovasinya pada 18 Maret hingga 11 Mei 2021.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan kompetisi yang telah digelar sejak 2014 merupakan upaya Kementerian PANRB untuk membudayakan inovasi bagi penyelenggara pelayanan.

“KIPP merupakan langkah strategis untuk menjaring inovasi pelayanan yang dilahirkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ungkap Atmaji pada acara Launching KIPP 2021, secara virtual, Rabu (17/03/2021).

Tahun ini, Kementerian PANRB mengangkat tema Percepatan Inovasi Pelayanan Publik untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Transfer Pengetahuan di Tatanan Normal Baru.

Penekanan kali ini ada pada penerapan inovasi pada tatanan normal baru, yang sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Atmaji menegaskan, pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti pada kegiatan kompetisi untuk penciptaan inovasi.

“Namun juga meliputi pengembangan inovasi melalui transfer pengetahuan atau replikasi, serta pelembagaan inovasi agar berkelanjutan,” imbuhnya.

Pelayanan publik adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Dengan inovasi pelayanan publik, persepsi masyarakat tentang pelayanan yang berbelit akan berubah.

Perubahan sistem pelayanan yang semakin modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dan prioritas.

“Dengan demikian, tujuan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendorong capaian reformasi birokrasi dapat segera terpenuhi,” tegas Atmaji, yang didampingi oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.

Perlu ditekankan, Kementerian PANRB tidak bertindak sebagai penilai. Seluruh proposal inovasi yang terkumpul, akan dinilai oleh Tim Evaluator yang terdiri dari para akademisi dan pakar.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga objektivitas, netralitas, serta integritas.

Proposal yang terkumpul secara _online_ melalui aplikasi Sistem Inovasi Pelayanan Publik atau Sinovik, akan diseleksi oleh Tim Evaluator dan menghasilkan 99 inovasi atau disebut Top 99.

Top 99 inovasi pelayanan publik tersebut kemudian akan dinilai oleh Tim Panel Independen (TPI), yang bertugas menilai presentasi dan wawancara, verifikasi, dan observasi lapangan.

TPI kemudian akan menentukan 45 inovasi terbaik atau Top 45. Khusus bagi pemda yang inovasinya masuk dalam jajaran Top 45, Kementerian PANRB memberi hadiah berupa pengusulan Dana Insentif Daerah (DID) kepada Kementerian Keuangan.

Pemberian DID tersebut tentunya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pemda wajib memenuhi kriteria utama yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebelum berhak menerima alokasi DID.

Inovasi pada kompetisi ini dibagi dalam tiga kelompok. Pertama adalah kelompok umum, yakni bagi inovasi yang belum pernah mengikuti atau belum pernah mendapat penghargaan pada KIPP periode sebelumnya. Inovasi yang masuk dalam kelompok ini juga harus belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 sebanyak dua kali.

Kelompok kedua adalah replikasi, yakni inovasi yang merupakan adaptasi atau modifikasi inovasi yang termasuk Top 99 periode KIPP 2014-2020, serta belum pernah mendapat penghargaan pada ajang sebelumnya.

Sedangkan ketiga adalah kelompok khusus, yakni inovasi yang ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji pada periode sebelumnya, dan paling sedikit berusia satu tahun sejak ditetapkan sebagai Top Terpuji. Inovasi yang masuk kelompok khusus juga tidak pernah mendapat penghargaan sebagai 5 pemenang _Outstanding Achievements Public Service Award_ 2020.

Untuk persyaratan lebih rinci tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB.

Harapannya, inovasi yang terkumpul dalam ajang ini semakin mempermudah masyarakat, meningkatkan kualitas birokrasi, hingga meningkatkan ekonomi daerah dan nasional.

“Semoga apa yang telah kita kerjakan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Atmaji, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Penundaan AstraZaneca Mengedepankan Azas Kehati-hatian

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 menjelaskan terkait penundaan distribusi vaksin AstraZaneca oleh Kementerian Kesehatan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa penundaan ini sifatnya sementara. Dalam hal ini pemerintah mengedepankan azas kehati-hatian.

“Meski demikian agar menjadi catatan, alasan penundaan bukan semata-mata adanya temuan pembekuan darah oleh beberapa negara. Melainkan karena pemerintah ingin lebih memastikan keamanan dan ketepatan kriteria penerima vaksin AstraZaneca,” Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (16/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan para ahli sedang melihat kembali, apakah kriteria penerima vaksin AsteaZaneca akan sama dengan kriteria vaksin Sinovac dan Biofarma.

Selain itu, penundaan ini juga untuk memastikan terkait quality control. Dan secara paralel, Badan POM melihat rentang waktu penyuntikan AstraZaneca, mengingat sebelumnya World Health Organization (WHO) menyatakan rentang waktu penyuntikan dosis kedua AsteaZaneca antara 9 – 12 Minggu dari dosis pertama.

Nantinya setelah ada rekomendasi terkait vaksin AsteaZaneca, maka akan ditentukan kelompok mana yang akan diprioritaskan menerima vaksin tersebut. “Hasil dari evaluasi keamanan serta penentuan kriteria vaksin AsteZaneca, selanjutnya akan diinformasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM,” pungkas Wiku. (Amhar)

Continue Reading

Trending