Connect with us

Nasional

Rperpres, Menggali Tugas TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pasca peristiwa Serangan WTC pada 11 September 2001, Presiden AS mendeklarasikan “Global War on Terrorism” atau peperangan globlal melawan terorime.

Indonesia sendiri, juga menjadi target operasi dari teroris, seperti Bom Bali I dan II, Bom Sarinah dan beberapa serangan bom lainnya.

Serangan-serangan Bom tersebut telah merenggut banyak korban jiwa baik meninggal dunia maupun luka atau cacat serta menghancurkan fasilitas publik seperti tempat ibadah dan sebagainya.

Pada sisi lain aktifitas perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat terganggu karena dihantui oleh rasa takut dan khawatir akan adanya serangan teroris.

Teroris adalah ancaman nyata (the real threat) yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan targetnya pun bisa siapa saja seperti pejabat negara, aparat, tempat ibadah, fasilatas publik, alat transportasi (kapal, kereta api, pesawat udara) dan sebagainya.

Menyikapi hal tersebut saat ini pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dimana ini merupakan amanat dari Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Sekaligus RPerpres ini, juga akan menjadi dasar bertindak bagi Koopsus TNI dalam mengatasi aksi terorisme baik ditanah air maupun di luar wilayah Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional di manpun di seluruh dunia.

Saat ini RPerpres tersebut, masih dalam tahap proses konsultasi di DPR RI dan telah dibahas di Komisi I pada tanggal 6 Oktober dan selanjutnya diserahkan kepada Komisi III untuk selanjutnya setelah ada perbaikan dan penyempurnan, baru diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani.

Namun demikian masih ada perdebatan panjang soal substansi dari RPerpres, hal ini pula yang mendorong Komandan Sesko TNI menyelenggarakan sekaligus membuka Seminar Nasional di Sesko TNI pada Selasa, 12 Okteber 2020 di Graha Widya Adibrata

Seminar Nasional ini diikuti oleh lebih dari seribu peserta baik dari berbagai kalangan, baik yang hadir secara langsung antara lain, Perwira Staf dan Dosen Sesko TNI, Pasis Sesko TNI, Pasis Seskoad maupun secara virtual melalui vodeo conference.

Sejumlah Narasumber hadir yakni: Dr. H.M Azis Samsuddin (Wakil Ketua DPR RI) sebagai Keynote Speakers, Asrul Sani (Wakil Ketua MPR RI), Brigjen TNI Edi Imran (Inspektur Babinkum), Dr. Conny Rahakundani (Pakar Militer), Prof.Dr. Idzan Fautanu, M.A (Guru Besar UN Bandung), Brigjen TNI Rudi Rachmat N (Dir E Bais TNI), dan Mayjen TNI (Purn) Supiadin (Ketua DPP Nasdem).

Dalam paparannya Komandan Sesko TNI menyebut, Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah amanat Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018

“Sehingga RPerpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, sangat penting dan urgent bagi TNI untuk melaksanakan tugasnya guna melindungi NKRI dari ancaman terorisme,” Komandan Sesko TNI, menambahkan

Dr. H.M Azis Samsuddin, S.E.,S.H.,M.AF.S.H., mengungkapkan bahwa, proses pembahasan dan konsultasi RPerpres di Komisi I telah selesai, dengan beberapa rekomendasi dan telah diserahkan kepada Komisi III untuk melakukan konsultasi dan membahas beberapa hal yang dianggap krusial

Selanjutnya kata Aziz rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden untuk ditandatangani.

“Pada prinsipnya Komisi I sangat mendukung Tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme dan mendorong Komisi III untuk segera membahas dan merekomendasikan RPerpres ini kepada Pemerintah,” pungkas Aziz.

Senada, Brigjen TNI Edi Imran, S.H.,M.H.,M.Si menyatakan, tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme, sebagaimana yang dirumuskan didalam RPerpres ini, tidak menabrak Undang-Undang manapun, tidak melanggar HAM dan tidak mengambil alih kewenangan BNPT dan Polri.

“Karena RPerpres ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,” ujarnya.

Menimpalinya, Dr. Conny Rahakundani menegaskan, TNI adalah manusia yang disempurnahkan karena dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh lebih kurang 18 (delapan belas) peraturan perundang-undangan dan dalam, harus ada terobosan.

“Bahwa tugas TNI dalam penanganan aksi terorisme harus diformulasikan dan dihadapi dengan Operasi Militer Perang (OMP) bukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” ujarnya. Conny menambahkan, “Saya tidak rela dan tidak menerima TNI disipilkan dan sipil di militerkan,” ungkapnya

Narsum berikutnya Prof.Dr. Idzan Fautanu, M.A menyampaikan bahwa penanganan aksi terorisme tidak boleh ego sectoral dan harus ada sinergitas karena tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional.

“Pelibatan dan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme tidak menabrak hukum nasional dan tidak melanggar HAM karena semua mekanisme dan prosedur pelaksanaan tugasnya telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada saat ini,” tandasnya.

Adapun Brigjen TNI Rudi Rachmat N, S.Sos, M.Sc dalam paparannya mengatakan, terorisme bukan kejahatan biasa tetapi kejahatan luar biasa sehingga dalam penanganannya perlu kerjasama dan sinergitas yang kuat diantara semua komponen bangsa.

Menurutnya, perkembangan terorisme saat ini sangat dinamis dan mengarah kepada “global terrorism” dimana jaringan teroris semakin meluas dan ini harus diwaspadai karena ada indikasi bahwa ada WNI yang sudah bergabung dengan jaringan “Global Terrorism” di Afganistan”.

“Tugas TNI hanya pada delapan item tersebut dan diluar dari itu adalah tugas Kepolisian dan TNI tidak akan masuk ke ranah itu,” ucap Rudi.

Menambahkan, Mayjen TNI (Purn) Supiadin mengatakan, setiap aksi terorisme apapun bentuknya, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya tujuan maupun motifnya jelas

“Yaitu, pembubaran negara atau pergantian bentuk negara dan ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian menghadapi teoris juga harus dengan cara-cara yang luar biasa,” Tutup Supiadin. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gelar Halal Bihalal, Ketum KNPI: Kami Mewarisi, Bukan Menghabisi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama memastikan KNPI di bawah kepemimpinannya tetap solid di tengah berbagai godaan.

Demikian diungkapkan Haris dalam sambutannya saat membuka acara halal bihalal DPP KNPI di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

“Bahwa kepemimpinan KNPI 2018-2021, kami mewarisi, bukan menghabisi KNPI. Ini yang ingin kita tunjukkan kepada senior-senior kita yang hadir malam hari ini,” kata Haris disambut tepuk tangan peserta halal bihalal.

Di tengah banyaknya gerakan-gerakan yang mencoba memecah belah KNPI, “kami, kita di sini solid, menjunjung tinggi aturan organisasi,” sambungnya.

KNPI, kata Haris, juga tertib terhadap aturan pemerintah soal penyelenggaraan acara di tengah pandemi Covid19. “Semua yang hadir disini, diswab,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Haris meyakinkan KNPI 2018-2021, tetap menjaga khitahnya sebagai organisasi pemuda. “Kita akan dan tetap berdiri bersama pemuda Indonesia. Kita tidak diam, jika ada yang dzolim terhadap pemuda Indonesia,” tandasnya.

Selain acara halal bihalal, pertemuan dimalam tersebut juga ditandai dengan peresmian bus operasional DPP KNPI di halaman Gedung Hotel Grand Sahid.

Hadir dalam pertemuan beberaoa tokoh nasional, yakni Akbar Tanjung, Idrus Marham, Adhyaksa Dault, Ahmad Doli Kurnia, Tubagus Haryono, dan Aulia Rahman, serta para Ketua DPP, DPD KNPI dari berbagai daerah.

Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, acara halal bihalal dan peresmian bus operasional KNPI ini ditandai dengan menggunting pita.

Seluruh tokoh dan Ketua Umum KNPI, serempat melakukan gunting pita bersama. Selain itu, acara peluncuran bus KNPI juga ditandi dengan acara pecah kendi.

Selanjutnya, para tokoh, mantan ketua umum dan Ketua Umum KNPI, menginjakkan kakinya ke bus sebagai penutup acara peluncuran bus operasional KNPI tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

MUNAS IX KADIN, Eddy Ganefo: ada 5 Sektor Program Prioritas Strategi Nasional

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang diselenggarakan pada 14-16 Desember 2020 di Hotel Manhattan Jakarta. Dan Ir. H. Eddy Ganefo, MM terpilih sebagai ketua umum

Selanjutnya hari ini diadakan pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia periode 2020-2025 dan Halal Bi Halal bertema “Peningkatan Peran Kadin Indonesia Dalam Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Digitalisasi Industri” di kawasan Senayan

Acara yang digelar secara offline dan online tersebut berlangsung di Hotel Mulia Senayan Jakarta Kamis, 27 Mei 2021. Adapun kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan bagi peserta dan tamu undangan.

Dalam sambutannya Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan, melalui pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2020 – 2025, Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah mendorong pemulihan ekonomi secara cepat dan efektif melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya konkrit pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Disebut Eddy Ganefo, ada 5 sektor program prioritas strategi nasional Kadin Indonesia. Pertama, mempelopori transaksi digital seperti crypto, currency, block change, yang menjadi unggulan produk unggulan Kadin secara Internasional.

Kedua, sektor e-commerce, memastikan transaksi elektronik berjalan aman dan nyaman. Ketiga, mendorong sektor ekspor sebagai komoditas utama perekonomian nasional. Keempat, Kadin Indonesia akan menjadi pusat ketahanan pangan nasional. Kelima, memberdayakan sektor usaha kecil menengah untuk menjadi sokoguru perekonomian nasional.

“Karena sektor UMKM menjadi penopang utama di tengah pandemi Covid-19”, ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia memaparkan urainya dalam munas kadin IX pada Kamis (27/5).

M. Mufti Mubarok, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan BUMN, mengatakan terkait konsolidasi internal, Kadin Indonesia telah menyusun dan menerbitkan 3 buku.

Pertama, Naskah Akademik tentang eksistensi Kadin Indonesia, Kedua, Buku Putih tentang Meluruskan Sejarah Kadin Indonesia. Ketiga, Buku tentang Potret Program Kerja Kadin Hasil Munas.

Pada kesempatan yang sama, Nur Kholis, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotan dan Kaderisasi mengungkapkan bahwa saat ini Kadin Indonesia telah mengkonsolidasi seluruh stakeholder terkait dalam rangka penguatan dan pemulihan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, Kadin Indonesia akan melakukan roadshow dan konsolidasi secara terstruktur, masif, dan sistemik ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk menggali potensi ekonomi dalam pemulihan ekonomi nasional, ujar Nur Kholis.

“Saat ini Kadin Indonesia lebih terbuka dengan bergabungnya tokoh nasional dari berbagai macam latar belakang, mulai dari pemerintah, pengusaha, ulama, politisi, praktisi dan aktivis, sehingga menjadi modal utama dalam membangun percepatan ekonomi nasional, pungkas Dian Prasetyo, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gerhana Bulan Total terjadi ketika posisi Matahari – Bumi – Bulan sejajar.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Fenomena gerhana bulan total atau super blood moon akhirnya terlihat. Detik-detik terjadinya gerhana bulan total terpantau dari Dermaga Cinta Pantai Ancol, Jakarta Utara, Rabu malam (26/5/2021).

Adalah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang melakukan pemantauan fenomena Gerhana Bulan Total atau yang dikenal sebagai Super Blood Moon tersebut.

Bersama kaum media yang dilansir dari bisnis.com, Pemantauan Gerhana Bulan Total (Super Blood Moon) oleh BMKG berpusat di Dermaga Cinta, Pantai Ancol, Jakarta, Rabu malam (26/5/2021).

Gerhana Bulan Total (GBT) merupakan salah satu peristiwa terhalanginya sinar matahari oleh bumi yang menyebabkan tidak semua cahaya sampai ke bulan. Gerhana Bulan Total terjadi ketika posisi Matahari – Bumi – Bulan sejajar.  Pada Peristiwa ini, Bulan akan berwarna merah (Blood Moon)

Dalam paparannya, Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhamad Sadly mengatakan bahwa Gerhana Bulan Total ini sangat menarik untuk disaksikan.

“Karena bulan akan terlihat merah dalam ukuran yang besar atau disebut dengan Super Blood Moon,” ujarnya.

Masyarakat dapat menyaksikan fenomena Gerhana Bulan Total di seluruh wilayah NKRI dengan waktu teramati yang berbeda beda .

“Hanya wilayah Papua yang dapat menyaksikan seluruh proses fase gerhana. Makin ke barat wilayah Indonesia tidak semua fase dapat diamati. Di Aceh sudah lewat waktunya,” tutur dia.

Sadly mengatakan pihaknya telah melaksanakan pengamatan Gerhana Bulan Total 26 mei 2021 di 36 lokasi seluruh Indonesia yang tersebar di wilayah Indonesia

Sebagian besar dalam pemantauan gerhana bulan total menggunakan teleskop yang dipadukan dengan detektor teknologi informasi serta disebarluaskan melalui website BMKG.

Gerhana Bulan Total kata Sadly dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah.

“Kita tadi sudah melihat berawan dan aman disaksikan oleh masyarakat dengan mata telanjang tanpa menggunakan kacamata khusus sebagaimana gerhana sebelumnya seperti Gerhana Matahari ini aman,” ucap Sadly

Sementara itu Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengingatkan masyarakat Jakarta untuk mewaspadai potensi banjir rob atau banjir akibat air pasang di pesisir Jakarta pada 28 Mei sampai 30 Mei 2021.

Menurut Eko Jakarta masuk dalam 11 lokasi yang berpotensi terjadi banjir rob.

“Sebelas wilayah yang BMKG petakan berpotensi terjadi banjir rob yang hari dan jamnya tidak sama di antara wilayah-wilayah yang kami petakan tadi. Ada yang 26 hingga 27 Mei saja, ada yang justru mulai 28 Mei seperti Jakarta Utara dan Banten hingga 30 Mei,” tutur Eko di Dermaga Cinta, Ancol.

Eko menyebutkan potensi banjir rob berkaitan  dengan fenomena gerhana bulan total yang terjadi hari ini.

“Fenomena Super Blood Moon ada fenomena potensi banjir rob atau banjir pesisir terhadap wilayah Indonesia,” kata Eko.

Eko menyebutkan pihaknya melakukan pemantauan BMKG sejak 24 Mei dan dipertajam pada 25 Mei. 

Menurut Eko terdapat angin yang berembus konsisten dengan kecepatan cukup tinggi hingga 46 kilometer per jam di beberapa perairan Indonesia.

“BMKG sejak 24 Mei kemarin dipertajam lagi tanggal 25 Mei dan hari ini kita pertajam agar masyarakat mewaspai untuk beradaptasi dan memitigasi terhadap ancaman banjir pesisir ini yang hari dan jamnya tidak sama di antara wilayah yang kita petakan tadi,” kata Eko.

Gerhana bulan total kata Eko juga mempengaruhi ketinggian pasang surut air laut. Posisi Bulan, Bumi, dan Matahari yang sejajar akan mengakibatkan gaya tarik terhadap air laut lebih tinggi sehingga terjadi pasang air laut lebih tinggi dan menyebabkan banjir rob.

“Dampak dari banjir rob di wilayah pesisir akan berpotensi pada terganggunya transportasi pelabuhan dan pesisir, aktivitas masyarakat serta bongkar muat di pelabuhan,” kata Eko.

Eko juga meminta masyarakat tetap waspada atas adanya fenomena tersebut.

BMKG kata Eko telah menyiapkan upaya mitigasi bencana terkait potensi banjir pesisir .

“Agar kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan bagaimana kita melihat lingkungan kita bersama dalam menyiapkan upaya mitigasinya terhadap ancaman banjir pesisir ini,” tutur Eko. (Amhar)

Continue Reading

Trending