Connect with us

Nasional

Rperpres, Menggali Tugas TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme

Published

on

 3 total views,  3 views today

JanoerKoening, Jakarta – Pasca peristiwa Serangan WTC pada 11 September 2001, Presiden AS mendeklarasikan “Global War on Terrorism” atau peperangan globlal melawan terorime.

Indonesia sendiri, juga menjadi target operasi dari teroris, seperti Bom Bali I dan II, Bom Sarinah dan beberapa serangan bom lainnya.

Serangan-serangan Bom tersebut telah merenggut banyak korban jiwa baik meninggal dunia maupun luka atau cacat serta menghancurkan fasilitas publik seperti tempat ibadah dan sebagainya.

Pada sisi lain aktifitas perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat terganggu karena dihantui oleh rasa takut dan khawatir akan adanya serangan teroris.

Teroris adalah ancaman nyata (the real threat) yang dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan targetnya pun bisa siapa saja seperti pejabat negara, aparat, tempat ibadah, fasilatas publik, alat transportasi (kapal, kereta api, pesawat udara) dan sebagainya.

Menyikapi hal tersebut saat ini pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dimana ini merupakan amanat dari Pasal 43I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Sekaligus RPerpres ini, juga akan menjadi dasar bertindak bagi Koopsus TNI dalam mengatasi aksi terorisme baik ditanah air maupun di luar wilayah Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional di manpun di seluruh dunia.

Saat ini RPerpres tersebut, masih dalam tahap proses konsultasi di DPR RI dan telah dibahas di Komisi I pada tanggal 6 Oktober dan selanjutnya diserahkan kepada Komisi III untuk selanjutnya setelah ada perbaikan dan penyempurnan, baru diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani.

Namun demikian masih ada perdebatan panjang soal substansi dari RPerpres, hal ini pula yang mendorong Komandan Sesko TNI menyelenggarakan sekaligus membuka Seminar Nasional di Sesko TNI pada Selasa, 12 Okteber 2020 di Graha Widya Adibrata

Seminar Nasional ini diikuti oleh lebih dari seribu peserta baik dari berbagai kalangan, baik yang hadir secara langsung antara lain, Perwira Staf dan Dosen Sesko TNI, Pasis Sesko TNI, Pasis Seskoad maupun secara virtual melalui vodeo conference.

Sejumlah Narasumber hadir yakni: Dr. H.M Azis Samsuddin (Wakil Ketua DPR RI) sebagai Keynote Speakers, Asrul Sani (Wakil Ketua MPR RI), Brigjen TNI Edi Imran (Inspektur Babinkum), Dr. Conny Rahakundani (Pakar Militer), Prof.Dr. Idzan Fautanu, M.A (Guru Besar UN Bandung), Brigjen TNI Rudi Rachmat N (Dir E Bais TNI), dan Mayjen TNI (Purn) Supiadin (Ketua DPP Nasdem).

Dalam paparannya Komandan Sesko TNI menyebut, Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah amanat Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018

“Sehingga RPerpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, sangat penting dan urgent bagi TNI untuk melaksanakan tugasnya guna melindungi NKRI dari ancaman terorisme,” Komandan Sesko TNI, menambahkan

Dr. H.M Azis Samsuddin, S.E.,S.H.,M.AF.S.H., mengungkapkan bahwa, proses pembahasan dan konsultasi RPerpres di Komisi I telah selesai, dengan beberapa rekomendasi dan telah diserahkan kepada Komisi III untuk melakukan konsultasi dan membahas beberapa hal yang dianggap krusial

Selanjutnya kata Aziz rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden untuk ditandatangani.

“Pada prinsipnya Komisi I sangat mendukung Tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme dan mendorong Komisi III untuk segera membahas dan merekomendasikan RPerpres ini kepada Pemerintah,” pungkas Aziz.

Senada, Brigjen TNI Edi Imran, S.H.,M.H.,M.Si menyatakan, tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme, sebagaimana yang dirumuskan didalam RPerpres ini, tidak menabrak Undang-Undang manapun, tidak melanggar HAM dan tidak mengambil alih kewenangan BNPT dan Polri.

“Karena RPerpres ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018,” ujarnya.

Menimpalinya, Dr. Conny Rahakundani menegaskan, TNI adalah manusia yang disempurnahkan karena dalam melaksanakan tugasnya diatur oleh lebih kurang 18 (delapan belas) peraturan perundang-undangan dan dalam, harus ada terobosan.

“Bahwa tugas TNI dalam penanganan aksi terorisme harus diformulasikan dan dihadapi dengan Operasi Militer Perang (OMP) bukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” ujarnya. Conny menambahkan, “Saya tidak rela dan tidak menerima TNI disipilkan dan sipil di militerkan,” ungkapnya

Narsum berikutnya Prof.Dr. Idzan Fautanu, M.A menyampaikan bahwa penanganan aksi terorisme tidak boleh ego sectoral dan harus ada sinergitas karena tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional.

“Pelibatan dan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme tidak menabrak hukum nasional dan tidak melanggar HAM karena semua mekanisme dan prosedur pelaksanaan tugasnya telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada saat ini,” tandasnya.

Adapun Brigjen TNI Rudi Rachmat N, S.Sos, M.Sc dalam paparannya mengatakan, terorisme bukan kejahatan biasa tetapi kejahatan luar biasa sehingga dalam penanganannya perlu kerjasama dan sinergitas yang kuat diantara semua komponen bangsa.

Menurutnya, perkembangan terorisme saat ini sangat dinamis dan mengarah kepada “global terrorism” dimana jaringan teroris semakin meluas dan ini harus diwaspadai karena ada indikasi bahwa ada WNI yang sudah bergabung dengan jaringan “Global Terrorism” di Afganistan”.

“Tugas TNI hanya pada delapan item tersebut dan diluar dari itu adalah tugas Kepolisian dan TNI tidak akan masuk ke ranah itu,” ucap Rudi.

Menambahkan, Mayjen TNI (Purn) Supiadin mengatakan, setiap aksi terorisme apapun bentuknya, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya tujuan maupun motifnya jelas

“Yaitu, pembubaran negara atau pergantian bentuk negara dan ini bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian menghadapi teoris juga harus dengan cara-cara yang luar biasa,” Tutup Supiadin. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Pelibatan TNI Dalam Menangani Terorisme Harus Taat Azas Supremasi Sipil

Published

on

By

 2,172 total views,  720 views today

JanoerKoening, Jakarta – MARAPI Consulting & Advisory bekerjasama dengan departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Sriwijaya menggelar Webinar dalam rangka peringatan HUT TNI ke-75, bertema ‘Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme’.

Webinar yang digelar pada Jum’at, 23 Oktober menghadirkan Narasumber, yakni: Mayjen TNI (Pur) Dr H TB Hasanuddin, SE, MM, Dr Henny Yuningsih, SH, MH, Nur Aslamiah Supli, BIAM, MSc dan Beni Sukadis, MSos.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan bahwa salah satu roh demokrasi adalah supremasi sipil dan oleh karena itu TNI pun harus taat pada azas supremasi sipil tersebut.

“Hal tersebut sesuai dengan UU34/2004 dan UU5/2018, pelibatan TNI dalam kontra terorisme haruslah berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yakni atas perintah presiden dan dengan persetujuan DPR,”ungkapnya.

TB Hasanuddin mengatakan, bahwa setiap operasi pelibatan TNI dalam kontra terorisme harus jelas tujuan dan jenisnya serta harus sejalan dengan UU34/2004 dan UU5/2018 yang menegaskan bahwa TNI bukanlah institusi penegakan hukum.

“Sebagai contoh aspek penyelidikan kontra terorisme terutama yang melibatkan masyarakat bukanlah ranah TNI sehingga batasannya harus jelas,” ucapnya.

TB Hasanuddin memberikan beberapa catatan dan saran terhadap isi perpres pelibatan TNI dalam kontra terorisme: Pasal 5 yang mengatakan kegiatan dan atau operasi penangkalan ditetapkan oleh Panglima TNI sebaiknya dirubah menjadi ‘ditetapkan oleh Panglima berdasarkan Perintah Presiden’.

“Dan Pasal 14 mengenai sumber pendanaan kontra terorisme oleh TNI haruslah berasal dari satu sumber saja yaitu APBN sesuai Pasal 66 UU34/2004 karena TNI adalah tentara nasional,” pungkas TB Hasanuddin.

Pada kesempatan yang sama, peneliti dan aktivis Marapi Beni Sukadis, MSos menyatakan bahwa dalam supremasi sipil ada pemisahan yang jelas antara otoritas politik dan otoritas pelaksana di mana militer harus tunduk pada supremasi sipil.

“Pejabat sipil terpilih adalah pengemban tanggungjawab membuat kebijakan dan keputusan mengenai keamanan,” jelasnya.

Menurut Beni, amanat UU34/2004 menegaskan bahwa TNI menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan keputusan politik negara sehingga dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) keterlibatan TNI merupakan perbantuan dan bukan tugas pokok.

“Hukum yang berlaku juga menegaskan bahwa penanganan terorisme menggunakan pendekatan pidana dan bukan perang,” ungkapnya.

Beni menambahkan, bahwa fungsi penangkalan TNI dalam keterlibatannya dalam kontra terorisme adalah rancu dan berpotensi bertabrakan dengan upaya penegakan hukum oleh institusi-institusi penegakan hukum sipil yang ada.

Pengajar Fakultas Hukum Unsri Dr Henny Yuningsih menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam kontra terorisme seperti tertuang dalam UU5/2018 haruslah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI sesuai UU34/2004.

Meskipun demikian Dr Henny berpendapat bahwa sebaiknya TNI hanya dilibatkan dalam aspek penindakan saja karena keterlibatan TNI dalam aspek penangkalan berpotensi bertabrakan dengan sistem penegakan hukum.

Dr Henny menyampaikan beberapa catatan untuk perpres pelibatan TNI dalam kontra terorisme, yaitu:

1. TNI sebaiknya hanya dilibatkan dalam aspek penindakan dan jangan terlalu luas

2. Pelibatan TNI haruslah merupakan upaya terakhir jika upaya penegakkan hukum sipil tidak berhasil mengatasi aksi terorisme

3. Pelibatan TNI haruslah bersifat sementara dengan batas waktu yang jelas

4. Pendanaan pelibatan TNI hanya bisa bersumber dari APBN
Harus ada akuntabilitas pelibatan TNI dalam sistem peradilan

5. Pelibatan TNI tidak boleh bertentangan dengan UU lain.

Selain itu, Dr Henny juga mempertanyakan apakah perpres pelibatan TNI dalam kontra terorisme masih diperlukan mengingat UU5/2018 dan UU34/2004 sudah mengatur dengan jelas.

Pengajar Jurusan Hubungan Internasional FISIP Unsri Nur Aslamiah Supli, BIAM, MSc menyatakan bahwa diperlukan kerjasama yang lebih kuat dan mengikat di antara negara-negara ASEAN untuk mengatasi ancaman terorisme.

Nur Aslamiah menjelaskan bahwa prinsip ASEAN yang berdasarkan konsensus dan tidak saling mencampuri urusan domestik masing-masing anggotanya menyebabkan adanya perbedaan persepsi ancaman yang besar dari tiap negara ASEAN mengenai terorisme.

“Untuk sebagian besar negara ASEAN, terorisme bukanlah ancaman serius sehingga mereka tidak memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara yang paling terdampak oleh terorisme seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina,” tandasnya.

Oleh karna itu, Nur Aslamiah mengusulkan beberapa langkah upaya kontra terorisme seperti Kerjasama yang lebih erat dan mengikat antar negara ASEAN, serta meningkatkan kesadaran publik soal penggunaan internet dan media-media diskusi yang rawan dieksploitasi oleh kelompok-kelompok radikal.

“Lalu, meningkatkan kemampuan cybersecurity penegakan hukum
Melakukan pengawasan efektif terhadap pelaku terorisme bahkan yang sudah dipenjara karena masih berpotensi menyebarkan paham radikalisme kepada narapidana lainnya,” tutup Nur Aslamiah. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

TNI Perlu Fokus Pada Pencegahan Bersama BNPT

Published

on

By

 2,162 total views,  726 views today

JanoerKoening, Jakarta – Webinar menimbang keterlibatan TNI dalam penindakan Terorisme digelar atas kerjasama Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Analisa Demokrasi Institute (ADI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syahkuala, Banda Aceh, Rabu 21 Oktober 2020.

Di Indonesia, penanganan terorisme masuk dalam kategori tindak pidana, yang ditangani oleh sistem penegakan hukum pidana terintegrasi (integrated criminal justice system), sehingga TNI tidak mungkin masuk dalam ranah ini.

“Saya setuju TNI perlu dilibatkan dalam pencegahan bersama BNPT, sehingga tidak menjadi masalah hukum dan profesionalitas TNI.” ujar Dr. M. Gaussyah, SH., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, Banda Aceh, dalam Webinar tersebut.

Gaussyah menyebutkan bahwa doktrin pertahanan dan keamanan berbeda, sehingga tidak perlu memaksakan TNI untuk masuk dalam ranah penegakan hukum.

“Jika Rancangan Peraturan Presiden ingin TNI dilibatkan dalam ranah pencegahan dengan bekerjasama dengan BNPT, maka tidak akan ada pertentangan,” jelasnya.

Dalam hal terjadi pelibatan TNI, Gaussyah mengingatkan agar tidak tumpang tindih dengan instansi lain, tidak terjadi dualisme komando dan dilakukan pengawasan.

Sosiolog Dr. Otto Syamsuddin Ishak yang juga merupakan Ketua Pusat Riset Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala dalam paparannya mendukung peran TNI dalam aspek pencegahan.

“TNI tidak perlu berada di garis depan, tetapi memberikan dukungan untuk upaya preventif, yang tidak akan berbenturan dengan masalah hukum di masyarakat dan HAM,” ungkap Otto.

Namun Otto juga melihat kemungkinan peran TNI ketika terjadi pengingkatan eskalasi ancaman dari ancaman keamanan menjadi ancaman pertahanan

Menurutnya, karena isu terorisme merupakan isu yang berkelanjutan dan bisa meningkat atau menurut dari ancaman keamanan menjadi ancaman pertahanan dan sebaliknya.

“Yang penting jelas siapa yang menentukan status tersebut dan siapa yang berwenang menangani, bukan ditentukan oleh instansi TNI sendiri,” pungkas Otto.

Berbeda dengan kedua pembicara di atas, Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie menyatakan bahwa TNI sepatutnya hanyak dilibatkan untuk penindakan sebagai pilihan terakhir (last resort)

Dan juga ketika ancaman atau aksi yang dihadapi melampaui kapasitas aparat kepolisian (beyond police capacity).

“Pilihan ini mengingat pada ranah pencegahan banyak pihak lain yang relevan yang berada di pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ikhsan mengatakan, saat ini Rancangan Perpres masih memiliki sejumlah masalah, antara lain substansi yang bertentangan dengan Undang-undang, adanya fungsi penangkalan yang tidak diatur dalam UU No 5/1018

Dan juga tidak jelasnya pengaturan tentang keputusan dan kebijakan politik negara dalam pengerahan TNI, pengaturan tentang eskalasi ancaman dan adanya sumber anggaran di luar APBN.

Ikhsan juga menyoroti beragam pandangan negatif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden. “Perhatian masyarakat tidak bisa disimplifikasi menjadi isu sikap atau sentimen anti pelibatan TNI dan isu ego sektoral instansi lain.

“Masyarakat mengkritisi rancangan ini karena ada potensi pertentangan dengan Undang-undang dan kepentingan untuk menjaga reformasi TNI,” tutup Ikhsan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Sinergi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan untuk Tumbuhkan Jiwa Wirausaha Muda Indonesia

Published

on

By

 2,166 total views,  726 views today

JanoerKoening, Jakarta – Pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda menjadi fokus Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI). Hari ini Selasa (20/10) pagi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Menpora RI Zainudin Amali, Menko PMK Muhadjir Effendy secara virtual membuka kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta.

Pada pembukaan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menuturkan, generasi muda menjadi salah satu unsur utama penggerak kewirausahaan karena Indonesia memiliki porsi penduduk usia muda yang besar. “BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat tidak kurang dari 64 juta jiwa penduduk dengan rentang usia 16-30 tahun. Angka tersebut merupakan bagian penting dari penduduk usia produktif 15-65 tahun yang jumlahnya mencapai 185,22 juta,” papar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengharapkan agar rapat ini dapat merumuskan langkah konkret sebagai upaya membangun jiwa kewirausahaan bagi para pemuda, khususnya membantu pemulihan ekonomi. “Sehingga ke depan, dapat lahir wirausaha-wirausaha muda yang memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan resiko, mempunyai daya kreasi dan inovasi yang tinggi, memiliki pemikiran jangka panjang, memiliki semangat dan kemauan untuk bekerja keras serta memiliki kempemimpinan kuat yang akhirnya bisa membuka lapangan kerja baru,” kata Wapres.

“Untuk itu, saya berharap rapat koordinasi ini dapat juga membahas berbagai program pemerintah dalam rangka menangani dampak pademi Covid-19, utamanya yang terkait dengan program pemulihan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan dunia usaha,” ujar Wapres.

Setelah mendengarkan arahan Wapres, Menpora RI menyampaikan bahwa acara ini merupakan implementasi UU 40 Tahun 2009, Perpres No. 18 Tahun 2020, PP No. 41 tahun 2011 dan Perpres No. 66 tahun 2017. Tujuan digelarnya rakor ini untuk mendorong optimasilasi koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda. Selain itu untuk membangun komitmen peranan pemuda dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Jadi memang titik tekan kita adalah program kewirausahaan pemuda dan pembangunan ekonomi nasional melalui komitmen para pemuda. Dengan mewujudkan pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda, maka akan dapat membuka lapangan kerja baru. Tindak lanjut koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan ini juga menjadi tujuan pada peogram tahun 2020-2024,” tambahnya.

Menurutnya, sejak ditetapkan Perpres No. 66 Tahun 2017, Kemenpora RI sebagai leading sektor koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan telah melaksanakan langkah-langkah implementasi diantaranya berbagai kegiatan rapat koordinasi dan kolaborasi selama 3 tahun terakhir ini yang melibatkan kementerian lembaga yang memiliki kegiatan kepemudaan.

“Sejauh ini kementerian lembaga sudah berpartisipasi dalam proses pengembangan koordinasi dengan tingkat keaktifan berbeda-beda. Namun demikian kita akui bahwa masih diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan partisipasi keterlibatan kementerian lembaga dalam memgimplmentasikan Perpres No. 66 Tahun 2017,” ucapnya.

Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan sebagaimana UU Kepemudaan No 40/2009, bahwa saat ini dan hingga tahun 2030 jumlah penduduk usia 16-30 tahun yang dikategorikan pemuda akan menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia. “Sesuai data saat ini sekitar 64,59 juta adalah usia muda, atau 1 dari 4 orang Indonesia adalah pemuda, ini perlu disikapi dan dikelola dengan baik,” kata Menko PMK.

Menyikapi hal tersebut ada yang penting dipikirkan adalah tentang lapangan kerja, sehingga apa yang sekarang diupayakan dalam UU Cipta Kerja menjadi sesuatu kebutuhan. “UU Cipta Kerja adalah untuk terbentuknya lapangan kerja dan kesempatan kerja. Hal ini tidak bisa ditangani secara biasa, harapannya pasca pandemi akan cepat bergerak dan bangkit,” imbuhnya.

Acara Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan selama dua hari (20 dan 21 Oktober 2021) ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, MenPPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menkop UKM Teten Masduki, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni’am Sholeh. (red/ahr)

Continue Reading

Trending