Connect with us

Nasional

Webinar Polemik Pelibatan TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Webinar Polemik Pelibatan TNI Dalam Penanganan Aksi Terorisme Kerjasama Academics TV dengan Center for Instructional Development (CID) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah berlangsung pada Sabtu, 10 Oktober 2020, di Riau

Webinar tersebut menyimpulkan bahwa penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) dalam Penanganan Aksi Terorisme harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Prinsip dari perumusan Peraturan Presiden ini adalah mendukung penanganan terorisme yang efektif dan mencegah adanya masalah baru akibat tumpang tindih peran penegak hukum dan TNI.

Kegiatan yang menghadirkan 200 peserta melalui aplikasi zoom dan 450 penonton live melalui kanal Youtube Academic TV ini menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi dari perguruan tinggi di Riau.

Dr. Mexasai Indra, SH. MH, Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau berbicara tentang proses regulasi yang mengatur tugas pokok TNI dan Polri yang dilakukan paska 1998.

Dia katakan, ada perubahan paradigma di Kepolisian menjadi aparat penegak hukum sipil dengan kewenangan di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

“Wilayah penegakan hukum (Law Enforcrment) sejatinya tidak boleh dimasuki aparat non penegak hukum,” jelas Mexasai.

Pelibatan TNI dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) hendaknya berdasarkan otorisasi dari pemerintah dan dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-undang TNI.

Dr Mexasai menggarisbawahi bahwa pelibatan TNI harus bersifat perbantuan, bukan tugas utama dalam hal situasi tidak bisa ditangani aparat penegak hukum.

Peri Pirmansyah, SH. MH, Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau dan ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN SUSKA Riau menyampaikan pandangan bahwa pemisahan peran TNI dan Polri telah diatur dalam UUD 1945.

Menurutnya, Perpres pelibatan TNI hendaknya mengatur tentang teknis pelibatan TNI dalam kerangka ancaman pertahanan, atau ancaman keamanan yang tidak mungkin ditangani aparat kepolisian.

“Dalam tugas ini harus diperhatikan rancangan yang tepat agar tidak tumpang tindih dengan aparat penegak hukum, tidak ada kewenangan instansi lain yang diambil, dan tidak mengamputasi kewenangan yang sudah ada di TNI dan instansi lain,” pungkas Pirmansyah.

Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum, dosen hukum pidana FH UNRI, dosen luar biasa S-2 di UIR dan S-3 di UNJA memberikan uraian tentang perlunya kejelasan peran TNI dan penegak hukum

“Dengan membuka penjelasan terkait perbedaan antara terorisme yang menjadi ranah penegak hukum dan makar yang dapat menjadi ranah nomer dalam system hukum kita,” tambahnya.

Erdianto menjelaskan, dalam konteks pidana TNI hendaknya difokuskan pada keamanan negara, seperti serangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan simbol negara

“Sementara terorisme cenderung mentarget masyarakat dengan dampak ‘ketakutan’ yang diciptakan dari aksi terror mereka,” Ujarnya.

TNI tidak dapat berperan dalam penegakan hukum, tetapi dapat bergabung dalam aspek lain, seperti dalam organisasi BNPT.

“Dalam hal TNI diturunkan ke lapangan, maka ancaman terorisme yang teridentifikasi sudah harus melampaui ancaman tindak pidana, tetapi bereskalasi menjadi ancaman keamanan nasional atau internasional,” tandasnya.

Dardiri, MA, Alumni Mc.Gill University Montreal, Kanada dan Kandidat Doktor Sosiologi Universitas Padjadjaran, serta peneliti pada Institute of South-east Asian Studies berbicara tentang kerangka dan pendekatan sosiologis untuk penanganan terorisme di Indonesia.

Setelah menjelaskan tentang 2 model penanganan terorisme di dunia (yaitu war model dan Criminal Justice model), Dardiri menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia pendekatan yang akan dipilih harus memperhatikan banyak faktor seperti prinsip HAM, demokrasi, profesionalitas dan akuntablitas. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gelar Halal Bihalal, Ketum KNPI: Kami Mewarisi, Bukan Menghabisi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama memastikan KNPI di bawah kepemimpinannya tetap solid di tengah berbagai godaan.

Demikian diungkapkan Haris dalam sambutannya saat membuka acara halal bihalal DPP KNPI di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

“Bahwa kepemimpinan KNPI 2018-2021, kami mewarisi, bukan menghabisi KNPI. Ini yang ingin kita tunjukkan kepada senior-senior kita yang hadir malam hari ini,” kata Haris disambut tepuk tangan peserta halal bihalal.

Di tengah banyaknya gerakan-gerakan yang mencoba memecah belah KNPI, “kami, kita di sini solid, menjunjung tinggi aturan organisasi,” sambungnya.

KNPI, kata Haris, juga tertib terhadap aturan pemerintah soal penyelenggaraan acara di tengah pandemi Covid19. “Semua yang hadir disini, diswab,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Haris meyakinkan KNPI 2018-2021, tetap menjaga khitahnya sebagai organisasi pemuda. “Kita akan dan tetap berdiri bersama pemuda Indonesia. Kita tidak diam, jika ada yang dzolim terhadap pemuda Indonesia,” tandasnya.

Selain acara halal bihalal, pertemuan dimalam tersebut juga ditandai dengan peresmian bus operasional DPP KNPI di halaman Gedung Hotel Grand Sahid.

Hadir dalam pertemuan beberaoa tokoh nasional, yakni Akbar Tanjung, Idrus Marham, Adhyaksa Dault, Ahmad Doli Kurnia, Tubagus Haryono, dan Aulia Rahman, serta para Ketua DPP, DPD KNPI dari berbagai daerah.

Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, acara halal bihalal dan peresmian bus operasional KNPI ini ditandai dengan menggunting pita.

Seluruh tokoh dan Ketua Umum KNPI, serempat melakukan gunting pita bersama. Selain itu, acara peluncuran bus KNPI juga ditandi dengan acara pecah kendi.

Selanjutnya, para tokoh, mantan ketua umum dan Ketua Umum KNPI, menginjakkan kakinya ke bus sebagai penutup acara peluncuran bus operasional KNPI tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

MUNAS IX KADIN, Eddy Ganefo: ada 5 Sektor Program Prioritas Strategi Nasional

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang diselenggarakan pada 14-16 Desember 2020 di Hotel Manhattan Jakarta. Dan Ir. H. Eddy Ganefo, MM terpilih sebagai ketua umum

Selanjutnya hari ini diadakan pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia periode 2020-2025 dan Halal Bi Halal bertema “Peningkatan Peran Kadin Indonesia Dalam Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Digitalisasi Industri” di kawasan Senayan

Acara yang digelar secara offline dan online tersebut berlangsung di Hotel Mulia Senayan Jakarta Kamis, 27 Mei 2021. Adapun kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan bagi peserta dan tamu undangan.

Dalam sambutannya Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan, melalui pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2020 – 2025, Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah mendorong pemulihan ekonomi secara cepat dan efektif melalui digitalisasi ekonomi sebagai upaya konkrit pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Disebut Eddy Ganefo, ada 5 sektor program prioritas strategi nasional Kadin Indonesia. Pertama, mempelopori transaksi digital seperti crypto, currency, block change, yang menjadi unggulan produk unggulan Kadin secara Internasional.

Kedua, sektor e-commerce, memastikan transaksi elektronik berjalan aman dan nyaman. Ketiga, mendorong sektor ekspor sebagai komoditas utama perekonomian nasional. Keempat, Kadin Indonesia akan menjadi pusat ketahanan pangan nasional. Kelima, memberdayakan sektor usaha kecil menengah untuk menjadi sokoguru perekonomian nasional.

“Karena sektor UMKM menjadi penopang utama di tengah pandemi Covid-19”, ujar Eddy Ganefo, Ketua Umum Kadin Indonesia memaparkan urainya dalam munas kadin IX pada Kamis (27/5).

M. Mufti Mubarok, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan BUMN, mengatakan terkait konsolidasi internal, Kadin Indonesia telah menyusun dan menerbitkan 3 buku.

Pertama, Naskah Akademik tentang eksistensi Kadin Indonesia, Kedua, Buku Putih tentang Meluruskan Sejarah Kadin Indonesia. Ketiga, Buku tentang Potret Program Kerja Kadin Hasil Munas.

Pada kesempatan yang sama, Nur Kholis, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotan dan Kaderisasi mengungkapkan bahwa saat ini Kadin Indonesia telah mengkonsolidasi seluruh stakeholder terkait dalam rangka penguatan dan pemulihan pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, Kadin Indonesia akan melakukan roadshow dan konsolidasi secara terstruktur, masif, dan sistemik ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk menggali potensi ekonomi dalam pemulihan ekonomi nasional, ujar Nur Kholis.

“Saat ini Kadin Indonesia lebih terbuka dengan bergabungnya tokoh nasional dari berbagai macam latar belakang, mulai dari pemerintah, pengusaha, ulama, politisi, praktisi dan aktivis, sehingga menjadi modal utama dalam membangun percepatan ekonomi nasional, pungkas Dian Prasetyo, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gerhana Bulan Total terjadi ketika posisi Matahari – Bumi – Bulan sejajar.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Fenomena gerhana bulan total atau super blood moon akhirnya terlihat. Detik-detik terjadinya gerhana bulan total terpantau dari Dermaga Cinta Pantai Ancol, Jakarta Utara, Rabu malam (26/5/2021).

Adalah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang melakukan pemantauan fenomena Gerhana Bulan Total atau yang dikenal sebagai Super Blood Moon tersebut.

Bersama kaum media yang dilansir dari bisnis.com, Pemantauan Gerhana Bulan Total (Super Blood Moon) oleh BMKG berpusat di Dermaga Cinta, Pantai Ancol, Jakarta, Rabu malam (26/5/2021).

Gerhana Bulan Total (GBT) merupakan salah satu peristiwa terhalanginya sinar matahari oleh bumi yang menyebabkan tidak semua cahaya sampai ke bulan. Gerhana Bulan Total terjadi ketika posisi Matahari – Bumi – Bulan sejajar.  Pada Peristiwa ini, Bulan akan berwarna merah (Blood Moon)

Dalam paparannya, Deputi Bidang Geofisika BMKG Muhamad Sadly mengatakan bahwa Gerhana Bulan Total ini sangat menarik untuk disaksikan.

“Karena bulan akan terlihat merah dalam ukuran yang besar atau disebut dengan Super Blood Moon,” ujarnya.

Masyarakat dapat menyaksikan fenomena Gerhana Bulan Total di seluruh wilayah NKRI dengan waktu teramati yang berbeda beda .

“Hanya wilayah Papua yang dapat menyaksikan seluruh proses fase gerhana. Makin ke barat wilayah Indonesia tidak semua fase dapat diamati. Di Aceh sudah lewat waktunya,” tutur dia.

Sadly mengatakan pihaknya telah melaksanakan pengamatan Gerhana Bulan Total 26 mei 2021 di 36 lokasi seluruh Indonesia yang tersebar di wilayah Indonesia

Sebagian besar dalam pemantauan gerhana bulan total menggunakan teleskop yang dipadukan dengan detektor teknologi informasi serta disebarluaskan melalui website BMKG.

Gerhana Bulan Total kata Sadly dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah.

“Kita tadi sudah melihat berawan dan aman disaksikan oleh masyarakat dengan mata telanjang tanpa menggunakan kacamata khusus sebagaimana gerhana sebelumnya seperti Gerhana Matahari ini aman,” ucap Sadly

Sementara itu Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengingatkan masyarakat Jakarta untuk mewaspadai potensi banjir rob atau banjir akibat air pasang di pesisir Jakarta pada 28 Mei sampai 30 Mei 2021.

Menurut Eko Jakarta masuk dalam 11 lokasi yang berpotensi terjadi banjir rob.

“Sebelas wilayah yang BMKG petakan berpotensi terjadi banjir rob yang hari dan jamnya tidak sama di antara wilayah-wilayah yang kami petakan tadi. Ada yang 26 hingga 27 Mei saja, ada yang justru mulai 28 Mei seperti Jakarta Utara dan Banten hingga 30 Mei,” tutur Eko di Dermaga Cinta, Ancol.

Eko menyebutkan potensi banjir rob berkaitan  dengan fenomena gerhana bulan total yang terjadi hari ini.

“Fenomena Super Blood Moon ada fenomena potensi banjir rob atau banjir pesisir terhadap wilayah Indonesia,” kata Eko.

Eko menyebutkan pihaknya melakukan pemantauan BMKG sejak 24 Mei dan dipertajam pada 25 Mei. 

Menurut Eko terdapat angin yang berembus konsisten dengan kecepatan cukup tinggi hingga 46 kilometer per jam di beberapa perairan Indonesia.

“BMKG sejak 24 Mei kemarin dipertajam lagi tanggal 25 Mei dan hari ini kita pertajam agar masyarakat mewaspai untuk beradaptasi dan memitigasi terhadap ancaman banjir pesisir ini yang hari dan jamnya tidak sama di antara wilayah yang kita petakan tadi,” kata Eko.

Gerhana bulan total kata Eko juga mempengaruhi ketinggian pasang surut air laut. Posisi Bulan, Bumi, dan Matahari yang sejajar akan mengakibatkan gaya tarik terhadap air laut lebih tinggi sehingga terjadi pasang air laut lebih tinggi dan menyebabkan banjir rob.

“Dampak dari banjir rob di wilayah pesisir akan berpotensi pada terganggunya transportasi pelabuhan dan pesisir, aktivitas masyarakat serta bongkar muat di pelabuhan,” kata Eko.

Eko juga meminta masyarakat tetap waspada atas adanya fenomena tersebut.

BMKG kata Eko telah menyiapkan upaya mitigasi bencana terkait potensi banjir pesisir .

“Agar kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan bagaimana kita melihat lingkungan kita bersama dalam menyiapkan upaya mitigasinya terhadap ancaman banjir pesisir ini,” tutur Eko. (Amhar)

Continue Reading

Trending