Connect with us

Nasional

PANCASILA; INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME

Published

on

Gambar Ilustrasi

JanoerKoening, Jakarta – Dalam rangka silaturahmi nasional II, Ikatan Alumni Program Doktor Hukum (IKA-PDH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengadakan Webinar dengan Tema “Pancasila, Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme.

Kegiatan webinar ini berlangsung
pada Selasa, 6 Oktober 2020, di Hotel Gran Melia, Jakarta, bertujuan memberikan pemahaman kepada publik bahwa kesaktian Pancasila harus tetap dijaga

Karena sekalipun komunisme diandaikan sudah mati, maka Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme yang mengemuka akhir-akhir ini merupakan suatu ancaman yang sama berbahayanya dengan komunisme, dan tetap menjadi ancaman yang nyata bagi eksistensi Pancasila yang menjamin tetap tegaknya NKRI tercinta.

Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.M.Hum (Dekan FH Universitas Diponegoro) dalam sambutannya menyatakan, bahwa kegiatan ini merupakan sarana membangun kesadaran dan ingatan akan pentingnya Pancasila serta ancaman terhadap degradasi Pancasila dalam bentuk aksi-aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme.

“Upaya ini patut disambut baik dan menjadi gerakan bersama, dalam upaya membangun situasi nasional yang damai dan memulihkan masyarakat yang berpotensi terpecah belah akibat kehilangan pegangan penting yaitu Pancasila,” tambahnya.

Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum (Deputi Bidang Pengkajian & Materi BPIP) dalam paparannya mengingatkan, bahwa Pancasila bukanlah pepesan kosong yang dipaksakan menjadi dasar negara.

“Pancasila merupakan rumusan landasan filosofis yang disiapkan untuk mencapai satu tujuan negara Indonesia yang adil dan makmur,” ucapnya

Adji menyebut, Pancasila lahir dari kesadaran kebangsaan untuk mencari titik temu Bersama, termasuk kesadaran tentang perlawanan terhadap penjajahan secara Bersama-sama.

“Suatu bangsa memerlukan landasan ideologi bersama yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila. Pancasil juga mengandung sinergi manusia-alam semesta dalam rumusannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Irjen Pol (Purn.) Drs. Ansyaad Mbai (Kepala BNPT Periode 2010-2014) mengangkat tema tentang ancaman radikalisme dan terorisme global.

Menurutnya, radikalisme-terorisme menjadi suatu ancaman politik/ideologi karena motif kekerasan dan serangan yang dilakukan berlatarbelakang tujuan politik dan ideologi tertentu.

“Terorisme tidak identic dengan agama tertentu, seperti Islam, tetapi memang dalam konteks Indonesia menggunakan klaim ajaran Islam untuk menjustifikasi aksi-aksi terror mereka,” jelasnya

Ansyaad mengatakan, Terorisme tumbuh pesat dalam negara demokrasi karena demokrasi ‘menjadi ruang bagi gerak’ mereka yang bersembunyi dibalik kebebasan dalam system demokrasi.

“Untuk dapat mengatasi ancaman ini diperlukan pemahaman tentang tujuan jangka panjang dan jangka pendek mereka, lalu kemudian dirumuskan strategi untuk menghadapinya,” ungkapnya.

Terorisme tidak berhenti dengan adanya operasi militer, bahkan cenderung menunggu adanya operasi tersebut karena itulah tujuan mereka untuk memprovokasi negara, sehingga kebanggaan mereka naik dengan menghadapi militer.

Ansyaad Mbai mengingatkan untuk menangkal penyebaran radikalisme, hendaknya para politisi berhati-hati dalam menggunakan isu-isu agama yang sensitif, agar tidak menjadi isu yang ditunggangi kelompok-kelompok ini.

Selanjutnya, Dr. H. TB Hasanuddin, S.E., M.M. (Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP) memberikan paparan yang baik dan komprehensif tentang Pancasila, Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme.

Dalam memaparkan Pancasila, TB Hasanudin memberikan perspektif bahwa Pancasila adalah HAM, karena seluruh elemen konsep dan norma HAM terkandung di dalamnya.

“Dalam menjelaskan radikalisme, dibahas ciri-ciri radikalisme, masalah-masalah radikalisme, ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme dan potensi tinggi keterpaparan di masyarakat, bahkan di lingkungan TNI,” tandasnya.

Dalam membahas intoleransi beliau menguraikan akar masalah intoleransi. Salah satu isu yang diangkat adalah Perda-perda Syariah yang justru seringkali menciptakan masalah intoleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas.

TB Hasanudin juga memaparkan pembahasan tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme agar tidak bertentangan dengan Undang-undang TNI dalam hal perlunya persetujuan dan kendali otoritas politik sipil.

Ken Setiawan (Mantan NII, Ketua NII Center) menjelaskan kritik kerasnya terhadap situasi radikalisme yang berkembang di masyarakat, yang melibatkan figure-figur yang selama ini ditokohkan di masyarakat tetapi justru menjadi penyebar radikalisme melalui jalur ceramah dan distribusi informasi yang mengandung distorsi, hoax dan ujaran kebencian.

Ken juga menjelaskan bagaimana pengalamannya menjadi bagian dari NII dan bagaimana akhirnya ia memili keluar dari NII karena menyadari bahwa banyak hal yang secara prinsipiil bertentangan dengan keyakinan keagamaan yang ia pelajari.

Ken mengingatkan bahwa kelompok-kelompok radikal harus dapat ditindak dan pemerintah perlu merancang system yang efektif, sebab mereka aktif 24 jam dan memiliki metode yang baik, sementara upaya pemerintah masih jauh dibandingkan dengan tingkat keaktifan mereka.

Terakhir Ustad Haris yang merupakan mantan anggota NII dan tokoh dari organisasi-organisasi radikal seperti Jamaah Anshorussyariah memaparkan pengalaman pribadinya menjadi bagian dari gerakan ini selama kurang lebih 27 tahun, sampai akhirnya menyadari kekeliruannya jalannya paska penangkapan oleh Densus 88 pada tahun 2010.

Saat ini Ustad Haris mendirikan Yayasan Hubbul Wathon, yang merupakan organisasi yang merangkul para napiter yang insyaf dan mau berjuang untuk melakukan Pendidikan public agar tidak terpapar gerakan radikalisme.

Ia juga menulis buku berjudul Hijrah Dari Radikal Kepada Moderat, yang didedikasikan sebagai karya untuk mengingatkan public agar waspada tentang bahaya radikalisme dan terorisme dengan memahami gerakan-gerakan mereka. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Mendarat Darurat, Pesawat yang Ditumpangi Kepala BNPB Aman

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pesawat yang ditumpangi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. mendarat dengan mulus di Bandar Udara (Bandara) Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada siang tadi, Minggu (29/8/2021).

Mendarat darurat, Pilot memutuskan untuk mendaratkan pesawat yang seharusnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sesaat setelah mendarat dengan selamat, Kepala BNPB yang didampingi Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri DR. Safrizal ZA, M.Si. segera meninggalkan pesawat untuk menuju ruang VIP.

Pada saat meninggalkan pesawat, tampak kru teknisi melakukan pengecekan mesin turbin sebelah kiri pesawat dengan kode ID 6897 tersebut.

Selama di udara penumpang tidak merasakan adanya kerusakan dan pesawat mendarat selamat. Setelah menunggu beberapa jam sekitar pukul 16.00 WIB, Kepala BNPB, rombongan dan penumpang lain menggunakan pesawat yang berbeda take off menuju Jakarta.

Ganip dan jajaran menggunakan pesawat setelah melakukan kunjungan kerja penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh. Kepala BNPB bertolak ke Aceh pada Sabtu lalu (28/9) setelah melepas mobil masker dan rapat koordinasi Forkopimda Aceh dan kabupaten/kota untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pada hari ini Kepala BNPB menyempatkan untuk meninjau Posko PPKM dan fasilitas isolasi terpusat di Kota Banda Aceh. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Kenaikan Covid-19 di Aceh Perlu Sinergi Berbagai Elemen untuk Menanggulangi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tingginya kenaikan kasus Covid-19 di Provinsi Aceh pada tujuh hari terakhir perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Sinergi berbagai elemen sangat dibutuhkan untuk pengendalian pandemi di wilayah ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri DR. Safrizal ZA, M.Si., saat melakukan rapat koordinasi yang melibatkan Kepala BNPB dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, kabupaten dan kota di wilayah Aceh.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam pengendalian Covid-19. Sinergi berbagai elemen menjadi kekuatan dalam mengakhiri pandemi. Langkah tersebut perlu melibatkan kepala daerah, forkopimda, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, para camat, lurah maupun pemimpin di tingkat RW dan RT.

Safrizal mencontohkan dengan pelibatan organisasi masyarakat atau LSM, kampus maupun pesantren dalam pembagian masker. Ia mempraktekkan hal tersebut di Jawa Timur sehingga tumbuh kekompakan.

“Saya lihat dari semua daerah yang berhasil mengendalikan Covid-19 dengan empat indikator tadi karena sinergi dan konsistensi,” ujar Safrizal pada rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu (28/8/2021).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. dalam penanganan pandemi Covid-19. Jenderal bintang tiga yang sekaligus menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19

Ganip selalu mendorong adanya keterlibatan pentaheliks berbasis komunitas, yang terdiri dari pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha dan media massa.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/8), Ia mengatakan, dunia usaha dapat berperan dalam mendukung dan menggalang sumber daya untuk percepatan penanganan Covid-19.

“Masyarakat, baik dalam lingkup individu atau keluarga sangat berperan dalam penguatan perubahan perilaku,” tambahnya.

Dari sisi media massa, heliks ini dapat berperan dalam mengedukasi, melakukan sosialisasi, menyebarkan informasi dan menangkal berita palsu atau hoaks yang beredar terkait Covid-19. Sedangkan dari akademisi, mereka dengan latar belakang keilmuan mampu berkontribusi dalam memberikan rekomendasi alternatif solusi sehingga penanganan dapat berjalan lebih efektif.

Kolaborasi dan sinergi berbagai heliks ini merupakan salah satu strategi yang sudah dilakukan Satgas dalam pengendalian pandemi Covid-19. Strategi lain yang saat ini terus diterapkan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional antara lain pembatasan mobilitas, interkoneksi pusat-daerah, perubahan perilaku dan penguatan prokes.

Sementara itu, melihat kondisi positivity rate dalam 7 hari terakhir menunjukkan kenaikan angka 41,9 atau tertinggi nomor satu se-Indonesia. Sedangkan dilihat dari angka kematian, kondisi di Aceh per 10.000 penduduk per minggu menunjukkan angka 2,5 atau nomor 15 se-Indonesia.

Hal tersebut menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dengan dukungan Satgas Nasional dengan bantuan masker dan mesin PCR. Bantuan masker ini diharapkan dapat membantu dalam edukasi dan sosialisasi di tengah masyarakat, khususnya perubahan perilaku dalam prokes. Sedangkan mesin PCR diharapkan dapat menambah kapasitas testing sehingga upaya pelacakan lebih lanjut dapat segera dilakukan.

Saat berkunjung ke Aceh, Kepala BNPB memberikan bantuan 1,5 juta masker dan 2 mesin PCR. Dua mesin PCR ini akan diperbantukan untuk testing di Kabupaten Aceh Besar dan tim medis yang dikelola oleh Kodam Iskandar Muda. Selain pemberian bantuan, Kepala BNPB dan Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri memberikan arahan kepada Forkopimda provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Aceh. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Banjir Tanah Bumbu Berangsur Surut

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Banjir yang dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu berangsur surut. Pantauan BPBD setempat menyebutkan banjir yang menggenangi beberapa desa pagi tadi, Sabtu (14/8), berangsur surut jelang petang hari, sekitar pukul 18.00 WIB.

BPBD juga menginformasikan bahwa kondisi cuaca di wilayah terdampak banjir tampak cerah berawan. Sedangkan perkembangan data terkini pada sore ini, banjir telah melanda delapan desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Delapan desa terdampak antara lain berada di Kecamatan Satui, yaitu Desa Sinar Bulan, Sungai Danau, Jombang, Satui Timur dan Sejahtera Mulia.

Dua desa di Kecamatan Sungai Loban, yaitu Desa Sebamban Baru dan Sebamban Lama, serta satu desa lain di Kecamatan Angsana, yaitu Desa Angsana.

BPBD Tanah Bumbu mencatat sebanyak 40 KK atau 157 warga mengungsi di dua titik yang masing-masing berada di Desa Sinar Bulan dan Desa Angsana. Total keluarga terdampak di tiga kecamatan berjumlah 702 KK, sedangkan lahan warga terendam mencapai 183 hektar.

Banjir di wilayah ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi pada pagi tadi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan ketinggian muka air antara 3 hingga 1,5 meter. Saat banjir terjadi, BPBD mengirimkan tim reaksi cepat (TRC) untuk mengevakuasi warga ke tempat yang aman, serta pendataan di lokasi terdampak. Di samping itu, BPBD juga mendistribusikan bantuan makanan kepada warga.

Penanganan banjir di tiga kecamatan telah dilakukan di bawah koordinasi pos komando kabupaten yang lokasinya berada di Kecamatan Satui.

Berdasarkan analisis inaRISK, ketiga kecamatan terdampak memiliki potensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Sedangkan total wilayah kecamatan, sebanyak 10 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi tersebut. Tujuh kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Hulu, Kuranji, Batu Licin, Karang Bintang, Simpang Empat dan Mantewe.

Sebelumnya BNPB memberitakan banjir merendam lima desa di Kecamatan Satui pada Sabtu pagi (14/8), pukul 07.00 WIB. Kaji cepat awal menyebutkan lima desa yang terendam dengan tinggi muka air sekitar 30 – 50 cm yaitu Desa Sinar Bulang, Sungai Danau, Jombang, Satui Timur dan Sejahtera Mulia.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan siaga terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat di beberapa wilayah di Indonesia. Pantauan peringatan dini cuaca, sejumlah wilayah berpotensi hujan lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang, seperti wilayah Aceh, Sumatera Barat, Kepulaun Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Papua. (Amhar)

Continue Reading

Trending