Connect with us

Nasional

PANCASILA; INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME

Published

on

Gambar Ilustrasi

JanoerKoening, Jakarta – Dalam rangka silaturahmi nasional II, Ikatan Alumni Program Doktor Hukum (IKA-PDH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengadakan Webinar dengan Tema “Pancasila, Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme.

Kegiatan webinar ini berlangsung
pada Selasa, 6 Oktober 2020, di Hotel Gran Melia, Jakarta, bertujuan memberikan pemahaman kepada publik bahwa kesaktian Pancasila harus tetap dijaga

Karena sekalipun komunisme diandaikan sudah mati, maka Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme yang mengemuka akhir-akhir ini merupakan suatu ancaman yang sama berbahayanya dengan komunisme, dan tetap menjadi ancaman yang nyata bagi eksistensi Pancasila yang menjamin tetap tegaknya NKRI tercinta.

Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.M.Hum (Dekan FH Universitas Diponegoro) dalam sambutannya menyatakan, bahwa kegiatan ini merupakan sarana membangun kesadaran dan ingatan akan pentingnya Pancasila serta ancaman terhadap degradasi Pancasila dalam bentuk aksi-aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme.

“Upaya ini patut disambut baik dan menjadi gerakan bersama, dalam upaya membangun situasi nasional yang damai dan memulihkan masyarakat yang berpotensi terpecah belah akibat kehilangan pegangan penting yaitu Pancasila,” tambahnya.

Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum (Deputi Bidang Pengkajian & Materi BPIP) dalam paparannya mengingatkan, bahwa Pancasila bukanlah pepesan kosong yang dipaksakan menjadi dasar negara.

“Pancasila merupakan rumusan landasan filosofis yang disiapkan untuk mencapai satu tujuan negara Indonesia yang adil dan makmur,” ucapnya

Adji menyebut, Pancasila lahir dari kesadaran kebangsaan untuk mencari titik temu Bersama, termasuk kesadaran tentang perlawanan terhadap penjajahan secara Bersama-sama.

“Suatu bangsa memerlukan landasan ideologi bersama yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila. Pancasil juga mengandung sinergi manusia-alam semesta dalam rumusannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Irjen Pol (Purn.) Drs. Ansyaad Mbai (Kepala BNPT Periode 2010-2014) mengangkat tema tentang ancaman radikalisme dan terorisme global.

Menurutnya, radikalisme-terorisme menjadi suatu ancaman politik/ideologi karena motif kekerasan dan serangan yang dilakukan berlatarbelakang tujuan politik dan ideologi tertentu.

“Terorisme tidak identic dengan agama tertentu, seperti Islam, tetapi memang dalam konteks Indonesia menggunakan klaim ajaran Islam untuk menjustifikasi aksi-aksi terror mereka,” jelasnya

Ansyaad mengatakan, Terorisme tumbuh pesat dalam negara demokrasi karena demokrasi ‘menjadi ruang bagi gerak’ mereka yang bersembunyi dibalik kebebasan dalam system demokrasi.

“Untuk dapat mengatasi ancaman ini diperlukan pemahaman tentang tujuan jangka panjang dan jangka pendek mereka, lalu kemudian dirumuskan strategi untuk menghadapinya,” ungkapnya.

Terorisme tidak berhenti dengan adanya operasi militer, bahkan cenderung menunggu adanya operasi tersebut karena itulah tujuan mereka untuk memprovokasi negara, sehingga kebanggaan mereka naik dengan menghadapi militer.

Ansyaad Mbai mengingatkan untuk menangkal penyebaran radikalisme, hendaknya para politisi berhati-hati dalam menggunakan isu-isu agama yang sensitif, agar tidak menjadi isu yang ditunggangi kelompok-kelompok ini.

Selanjutnya, Dr. H. TB Hasanuddin, S.E., M.M. (Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP) memberikan paparan yang baik dan komprehensif tentang Pancasila, Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme.

Dalam memaparkan Pancasila, TB Hasanudin memberikan perspektif bahwa Pancasila adalah HAM, karena seluruh elemen konsep dan norma HAM terkandung di dalamnya.

“Dalam menjelaskan radikalisme, dibahas ciri-ciri radikalisme, masalah-masalah radikalisme, ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme dan potensi tinggi keterpaparan di masyarakat, bahkan di lingkungan TNI,” tandasnya.

Dalam membahas intoleransi beliau menguraikan akar masalah intoleransi. Salah satu isu yang diangkat adalah Perda-perda Syariah yang justru seringkali menciptakan masalah intoleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas.

TB Hasanudin juga memaparkan pembahasan tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme agar tidak bertentangan dengan Undang-undang TNI dalam hal perlunya persetujuan dan kendali otoritas politik sipil.

Ken Setiawan (Mantan NII, Ketua NII Center) menjelaskan kritik kerasnya terhadap situasi radikalisme yang berkembang di masyarakat, yang melibatkan figure-figur yang selama ini ditokohkan di masyarakat tetapi justru menjadi penyebar radikalisme melalui jalur ceramah dan distribusi informasi yang mengandung distorsi, hoax dan ujaran kebencian.

Ken juga menjelaskan bagaimana pengalamannya menjadi bagian dari NII dan bagaimana akhirnya ia memili keluar dari NII karena menyadari bahwa banyak hal yang secara prinsipiil bertentangan dengan keyakinan keagamaan yang ia pelajari.

Ken mengingatkan bahwa kelompok-kelompok radikal harus dapat ditindak dan pemerintah perlu merancang system yang efektif, sebab mereka aktif 24 jam dan memiliki metode yang baik, sementara upaya pemerintah masih jauh dibandingkan dengan tingkat keaktifan mereka.

Terakhir Ustad Haris yang merupakan mantan anggota NII dan tokoh dari organisasi-organisasi radikal seperti Jamaah Anshorussyariah memaparkan pengalaman pribadinya menjadi bagian dari gerakan ini selama kurang lebih 27 tahun, sampai akhirnya menyadari kekeliruannya jalannya paska penangkapan oleh Densus 88 pada tahun 2010.

Saat ini Ustad Haris mendirikan Yayasan Hubbul Wathon, yang merupakan organisasi yang merangkul para napiter yang insyaf dan mau berjuang untuk melakukan Pendidikan public agar tidak terpapar gerakan radikalisme.

Ia juga menulis buku berjudul Hijrah Dari Radikal Kepada Moderat, yang didedikasikan sebagai karya untuk mengingatkan public agar waspada tentang bahaya radikalisme dan terorisme dengan memahami gerakan-gerakan mereka. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gempabumi Sulbar, BNPB Hadir Bawa Bantuan Sebesar 4 Miliar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat (Sulbar) M6,2, sebesar 4 miliar Rupiah pada hari ini, Sabtu (16/1/2021).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di lapangan dari Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.

Adapun bantuan tersebut diserahkan sebesar 2 miliar rupiah untuk Provinsi Sulbar dan masing masing 1 milyar rupiah untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Selain itu, BNPB juga telah mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Kepala BNPB Letjen Doni Monardo bersama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sebelumnya meninjau lokasi terdampak gempabumi di Kecamatan Malunda dan Ulumanda, Kabupaten Majene pada hari yang sama.

Dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana atas gempabumi yang menewaskan sebanyak 46 jiwa tersebut.

Untuk itu, Doni meminta agar penetapan status darurat tersebut dapat dioptimalkan dalam tahap waktu satu hingga dua pekan ke depan.

“Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana. Durasi ini bisa berlangsung lebih lama tergantung dari kondisi lapangan. Tahap pertama, satu-dua minggu ini kita harapkan status darurat bisa optimalkan. Seluruh komponen kekuatan yang ada bisa diberdayakan,” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Sengketa DS 592, Indonesia Terus Perjuangkan Kebijakan Nasional di Tingkat Multilateral

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan Pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat multilateral.

Salah satunya yaitu mempertahankan kebijakan Indonesia terkait bahan mentah (DS 592) yang tengah digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mendag Lutfi juga mengungkapkan, Pemerintah Indonesia menyesalkan langkah Uni Eropa yang meminta pembentukan Panel WTO pada 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Lutfi menegaskan, bahwa Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO.

“Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan,” tegas Mendag Lutfi saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, hari ini, Jumat (15/1/2021).

Menyikapi langkah Uni Eropa tersebut, Pemerintah Indonesia berpandangan Uni Eropa telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020 lalu.

Namun demikian, menurut Mendag Lutfi, Indonesia berkeyakinan forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat yang tepat untuk menguji (exercising) kebijakan anggotanya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

Dia tambahkan, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa.

“Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO yang akan mulai diproses pada 25 Januari 2021,” lanjut Mendag Lutfi.

Selain itu, ke depannya Indonesia juga tidak keberatan dan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam menciptakan nilai tambah di sektor besi baja. Indonesia adalah penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok.

Pada Januari-November 2020, sektor besi baja merupakan penyumbang ekspor terbesar ke-3 setelah minyak kelapa sawit dan batu bara dengan nilai USD 9,6 miliar.

Ini adalah bagian dari transformasi Indonesia, yang semula merupakan negara penghasil barang mentah dan setengah jadi, kini menjadi penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi.

Pemerintah juga akan berupaya maksimal dalam mengawal proses litigasi untuk menyelesaikan kasus ini dan tetap membuka komunikasi lebih lanjut dengan Uni Eropa.

“Indonesia selalu siap berkonsultasi apabila Uni Eropa menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam mineral,” pungkas Mendag Lutfi. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Monardo Optimis PPKM Mampu Tekan Angka Kasus COVID-19

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo berharap dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diberlakukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021 mendatang dapat menekan angka kasus COVID-19.

Doni mengaku optimis bahwa hal itu dapat terwujud, sebab berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen.

“Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen,” ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah terkait PPKM tersebut sekaligus merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.

“Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita,” ungkap Doni.

Lebih lanjut, cara yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat menurut Doni adalah dengan memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa/kelurahan.

Dalam hal ini, Satgas Penanganan COVID-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait upaya yang segera dan harus di lakukan di seluruh lapisan pemerintah daerah, dengan mengaktifkan kembali posko COVID-19.

Pada implementasinya nanti, posko tersebut akan berfungsi sebagai kontrol masyarakat terhadap kedisiplin warga yang merujuk pada protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Diharapkan dengan posko tersebut, edukasi dan sosialisasi tidak berhenti.

“Untuk kembali mengaktifkan posko di seluruh kabupaten/kota dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ada ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua,” jelas Doni.

“Di posko ini dapat terdiri dari berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri yang berada pada satu sistem, sehingga edukasi dan sosialisasi tidak berhenti,” imbuhnya.

Adapun Doni meminta agar kerja sama baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menekan angka kasus melalui upaya-upaya tersebut dapat terus dijaga.

Dia juga menekankan bahwa berjuang melawan COVID-19 secara serentak menjadi momentum yang baik bagi seluruh masyarakat sekaligus merupakan hak dan kewajiban untuk bela negara melalui profesi dan peranan masing-masing.

“Kerja sama dari berbagai komponen Pusat dan Daerah harus dijaga,” kata Doni.

“Kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban untuk bela negara, inilah momentum terbaik bagi kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru.

Keputusan yang diambil melalui Rapat Terbatas di Istana Negara pada Rabu (6/1) itu akan mengatur seluruh kebijakan terkait penanganan COVID-19 secara mikro di Pulau Jawa dan Bali

Hal itu didasarkan pada kriteria angka kematian, kasus aktif, ketersediaan Rumah Sakit, kesembuhan dan tingkat disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. (Amhar)

Continue Reading

Trending