Connect with us

Uncategorized

GerCin Akan Pusatkan Peringati HUT Sumpah Pemuda Ke- 92, Di Raja Ampat

Published

on

 10,228 total views,  3,088 views today

JanoerKoening, Jakarta – HUT Sumpah Pemuda yang ke 92 Tahun 28 Oktober 2020 secara nasional dari Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN GerCin) akan pusatkan di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Panitia pelaksana secara nasional telah dibentuk yang di ketuai oleh Andi S. Komber untuk mejalankan amanat organisasi mensukseskan kegiatan berskala nasional,” ujar Hendrik Yance Udam (HYU), Ketua Umum DPN Gercin, Saat konferensi Pers bersama pengurus di Kantor GerCin, Percetakan Negara Jakarta Pusat, selasa 29 September 2020.

HYU menjelasakan, bahwa HUT sumpah pemuda yang ke 92 tahun ini adalah momentum yang sangat penting untuk kita sesama Anak Bangsa dari Sabang sampai Merauke untuk bisa merayakannya dan memaknainya

“Ini sebagai momentum kebangkitan pemuda Indonesia di era millineal ini untuk menjaga serta merawat keutuhan NKRI dari perpecahan,” pungkas HYU.

Di tempat yang sama ketua panitia nasional perayahan HUT sumpah pemuda yang ke 92, Andi S. Komber menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DPN GerCin dan Sekjend, serta Pengurus Pusat yang sudah memberi kepercayaannya.

“Sebagai ketua panitia nasional kegiatan perayaaan HUT sumpah pemuda pada 28 Oktober 2020 mendatang di Raja Ampat, Saya akan melaksanakan sesuai arahan ketum Bung HYU,” kata Komber.

Setelah panitia nasional terbentuk maka Komber dan tim akan ke manokwari provinsi papua barat untuk membentuk panitia local dan melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah di provinsi papua barat serta DPD GerCin guna mensukseskan kegiatan tersebut.

Mengambil tema “Dengan momentum HUT sumpah Pemuda yang ke 92 Tahun ini, kita rajut kembali persatuan dan kesatuan antara sesama anak bangsa dan sub temanya adalah cinta kasih menyatukan perbedaan dan merahputihan tanah papua,” sebut Komber.

Dalam kegiatan tersebut kami akan melibatkan semua komponen pemuda dan elemen-elemen ormas yang ada di provinsi papua dan papua barat untuk mensukseskan kegiatan tersebut.

“Dan juga pada momentum tersebut kami akan pakai untuk pelantikan secara serentak ketua-ketua DPC GerCin Kabupaten/ Kota Se- Papua Barat,” Tandas Komber.

Waisai, Kabupaten Raja Ampat merupakan Icon Parawisata Dunia. Dengan terselengaranya peringatan HUT Sumpah pemuda ke- 92, pada 28 Oktober 2020, maka secara tersirat akan memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa situasi papua dalam keadaan kondusif dan merupakan bagian integral dari NKRI.

Sekretretaris Jenderal DPN GerCin, Hr. Teddy Surya dalam paparannya mengatakan, Kegiatan berskala nasional yang di buat di provinsi Papua Barat dalam perayaan HUT sumpah pemuda 28 Oktober 2020, kiranya dapat menjadi sebuah instrument sosial, politik dan ekonomi yang dapat dipakai untuk mempererat tali persaudarahan kita sesama anak bangsa dari sabang sabang sampai merauke.

“Kegiatan tersebut adalah merupakan program tahunan dari GerCin. Setelah Papua Barat, mungkin tahun depan kami akan buat juga di provinsi Maluku dan seterusnya sehingga begilir di laksanakan di 34 Provinsi di Indonesia,” ungkap Teddy.

Hal Senada di katakan oleh Wakil Ketum DPN GerCin yang membindangi Pulau Sumatera, Dra R. Sumida Nasution, SE., megatakan, kegiatan HUT Sumpah pemuda ke-92, pada 28 Oktober 2020 yang di buat di provinsi papua harus bisa kita bersama-sama mensukseskannya.

“Apalagi saat ini isu-isu Papua sangat sensitif dan menjadi konsumsi publik dunia internasional dan di bahas di Sidang Umum PBB melalui Negara Vanuatu,” Ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Sumida, dengan kegiatan yang akan di lakukan di papua dapat secara langsung dapat menepis isu-isu miring tentang Papua di luar negri yang lagi hangat di bicarakan.

“Pemeritah pusat dan Daerah di provinsi Papua dan Papua Barat kiranya dapat memberikan dukungan sebesar-besarnya tentang kegiatan tersebut,” Harap Sumida, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

 10,230 total views,  3,086 views today

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

 10,228 total views,  3,086 views today

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

 28 total views,  7 views today

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending