Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Postingan Sudutkan Dr Reza Di Twitter Berlanjut Somasi

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Kuasa Hukum PT Glafidsya Medika RMA Group@Skincare menggelar Jumpa Media pada Senin, 28 September 2020, di Gedung PT Glafidsya Medika, Jln Adhyaksa Raya Blok W No 4, RT 4, RW 4 Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Jumpa Media dimaksud dalam dalam hal ini, Somasi Terkait Pencemaran Nama Baik yagg diduga dilakukan sdr Syahar Banu@Pemilik akun Twitter Syahbanu terhadap klien Kami ibu dr. Reza Gladys@Owner PT. Glafidsya Medika RMA Group@Skincare.

DR. H. Razman Arif Nasution, SH, S.Ag, MA, (Ph.D), Lawyer & Founder RAN LAW FIRM yang menjadi kuasa hukum dr. Reza Gladys & dr. Attaubah Mufid mengatakan, Saya akan memberikan somasi baik lisan maupun tertulis.

“Sekarang kami berikan somasi lisan lewat media massa agar Syahar Banu mengklarifikasi pernyataannya dan tidak lagi memposting foto-foto yang menyudutkan Dokter Reza Gladys,” ujarnya.

Razman juga menegaskan bahwa melalui ini media, kami menyampaikan 3×24 jam untuk dijawab sama Syahar Banu, dan bila tidak ditanggapi, maka akan kita bawa ke jalur hukum, “tegas” nya. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Kuasa Hukum: RUPS LB PT. IBP yang Direncanakan 18 Agustus 2021 Di Medan Illegal

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Yuntri & Partners Lawfirm, Kuasa Hukum Jaiman Supnur Direktur PT. Indomas Bara Prima (PT. IBP) berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 2021 dengan ini memberitahukan kepada seluruh masyarakat

Bahwa, “berdasarkan Akta No.48 tanggal 16 Maret 2018 Notaris Bonar Sihombing, SH., klein kami Jaiman Supnur adalah Direktur PT. Indomas Bara Prima dan sekaligus pemilik 90% saham perseroan, yang bergerak di bidang pertambangan yang punya IUP operasi produksi khusus,” ungkap Yuntri kepada media, Kamis (12/8/2021)

Lebih lanjut, Team Kuasa Hukum Jaiman Supnur, Muhammad Yuntri, SH.,MH., mengatakan, bahwa adanya Surat Undangan RUPS LB PT. Indomas Bara Prima tertanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani Sdr. Dingin Pakpahan, SH dan Hadian Maulana masing-masing mengaku sebagai Dirut dan Direktur PT. IBP, adalah illegal.

Yuntri menambahkan, diketahui, RUPS tersebut pelaksanaannya akan mereka rencanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di Medan Barat, Kota Medan, SUMUT pada pukul 10.00 WIB yang ditujukan kepada para pemegang saham.

“Adapun pemegang saham tersebut adalah;
Sdr. DR. Hinca IP Panjaitan XIII, SH., MH., ACCS pemegang 10% saham, Sdr. Hengky pemegang 55% saham, Sdr. DR. Iwan Dakota pemegang 10% saham dan Sdr. Jaiman Supnur pemegang 20% saham adalah tidak benar alias illegal,” tegas Yuntri.

Yuntri mengatakan bahwa, tindakan mereka tersebut didasarkan kepada akta No. 83 tanggal 26 Maret 2020 Notaris Mauliddin Shati, SH, di kota Medan yang telah melakukan perubahan dengan cara rekayasa notaril akte secara illegal tanpa sepengetahuan klien kami.

Dan mereka kata Yuntri, telah mengelabui Kemenkumham R.I untuk mendapatkan pengesahannya dengan cara mengajukan data palsu perseroan dan tanpa dilengkapi dengan izin Menteri ESDM dalam melakukan perubahan susunan pengurus dan perubahan kepemilikan saham sebagaimana diatur pada pasal 23 dan pasal 26 Permen ESDM No. 42 tahun 2017

“Mereka juga melanggar pasal Pasal 76 (1) jo. Pasal 83 (2) UU PT No. 40 tahun 2007 khususnya tentang Pelaksanaan RUPS perseroan harus di wilayah hukum domisili Perseroan (Kab. Bogor) tetapi mereka lakukan di kota Medan yang harus didahului undangan RUPS 14 hari sebelumnya,” jelasnya.

Yuntri menyebut, atas serangkaian tindakan rekayasa notaril akte, pemalsuan data yang dikirimkan ke Kemenkumham R.I untuk mendapatkan pengesahan akta serta kepemilikan saham perseroan secara melawan hukum, klien kami mereserve nya dengan berbagai pasal pidana; pasal 480, pasal 263 KUHP, dll.

“Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari tindakan para oknum tersebut atas hasil RUPS illegal yang akan mereka produk nantinya,” pungkas Yuntri, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Rio Capella: Ex Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Dapat Kesempatan Berkarya Kembali

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Patrice Rio Capella mengkiritik balik pernyataan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi yang menjabat sebagai Komisaris BUMN.

Rio Capella yang dikenal sebagai politisi ini menyampaikan bahwa dirinya prihatin dengan pernyataan ICW tersebut dan menganggap pernyataan tersebut tidak memiliki etika.

Rio menjelaskan bahwa sebetulnya pengangkatan ex warga binaan permasyarakatan kasus korupsi menjadi Komisaris BUMN maupun ex warga binaan permasyarakatan kasus korupsi yang menjabat lagi sebagai pejabat publik tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan manapun.

“Justru pernyataan ICW yang cenderung tendensius itu yang menodai Hak Asasi Manusia dan tidak beretika,” ujar Rio Capella dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/8/2021).

Menurut Rio, hal-hal yang sebenarnya harus dipahami oleh seluruh masyarakat adalah bahwa Hukum itu konteksnya bukan untuk balas dendam dan “membunuh” hak dasar dari seseorang.

“Para mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi ini sudah menjalani hukuman yang mengakibatkan kemerdekaannya sebagai individu telah dicabut termasuk hak politiknya,” ungkapnya.

Rio Capella lebih memilih untuk menggunakan bahasa warga binaan permasyarakatan bagi seseorang yang pernah menjalani pembinaan di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS)

Sebab kata Rio, hal tersebut diatur dalam UU Tentang Permasyarakatan dalam Pasal 1 angka 5, selain itu dalam menjalani masa hukuman para waga binaan permasyarakatan ini telah dibina di dalam Lembaga Permasyarakatan dengan harapan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat

“Diterima kembali oleh masyarakat dan berkarya lagi untuk Bangsa ini, maka setelah selesai menjalani masa hukuman, hak-hak dasar dari mantan terpidana korupsi ini harus dikembalikan lagi sepenuhnya termasuk hak untuk mendapat kesempatan dan perlakuan yang adil dalam bekerja dan berkarya kembali,” imbuhnya.

Lebih lanjut Rio menjelaskan, hak-hak tersebut dilindungi oleh Konstitusi yaitu dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28D, dimana dalam pasal tersebut diatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama dalam hukum, pekerjaan maupun pemerintahan.

“Oleh sebab itu tidak boleh ada satupun orang yang berupaya untuk “membunuh” hak-hak tersebut,” tegasnya.

Salah satu contohnya kata Rio, adalah ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan peraturan melarang mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019, pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan KPU tersebut karena dinilai telah bertentangan dengan UU HAM.

Pernyataan yang dilontarkan oleh ICW terhadap peristiwa ini menurut saya merupakan suatu upaya “pembunuhan” karakter seseorang maupun “pembunuhan” terhadap Hak Asasi Manusia seseorang.

“ICW itu tidak berhak menilai kredibilitas dan integritas seseorang, apalagi orang tersebut belum menjalankan tugasnya sebagai komisaris BUMN, terlebih mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi tidak dilarang untuk menjadi Komisaris BUMN/tidak melanggar syarat-syarat untuk menjadi Komisaris BUMN,” terangnya.

Rio ungkapkan, pernyataan ICW sama saja dengan menganggap bahwa mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi sudah tidak memiliki hak sama sekali.

“Sejujurnya dalam isu ini kita harus melihat dan belajar dari Malaysia, dimana seorang Anwar Ibrahim Mantan Perdana Menteri Malaysia yang pernah dihukum akibat terjerat kasus korupsi dan pelecehan seksual pada tahun 1999 masih mampu untuk berkarya dan mengabdi bagi Malaysia melalui Partai barunya yaitu Partai Keadilan Rakyat (PKR),” ungkapnya.

Rio tambahkan, Ia (Anwar Ibrahim) kembali dipercaya dan dipilih rakyat malaysia untuk menjadi anggota parlemen pada tahun 2018.

Pada waktu itu Anwar Ibrahim bersama partainya tergabung dalam Koalisi Oposisi Pakatan Harapan mengalahkan Koalisi Barisan Nasional yang mayoritas didominasi oleh Partai UNMO. Partai terbesar di Malaysia yang notabene sudah berkuasa selama 60 Tahun.

Untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mengedepankan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan berharap hak-hak itu dihormati dan dilindungi

Mungkin saja saat ini anda belum terjerat kasus hukum tetapi suatu saat anda terjerat kasus hukum anda akan merasakan sendiri bagaimana bila hak-hak anda tidak dihormati karena dianggap melakukan kesalahan yang belum tentu anda buat.

“Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, tetapi visi misi kedepannya. Bisa jadi karena masa lalunya seseorang menjadi pribadi yang unggul diantara yang lain,” harap Rio Capella menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Klaim Sepihak Tanah Warga, Forum Warga 04 Melawan Lantamal III

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Forum Warga 04 yang terdiri dari 9 RT menggelar pertemuan di Kantor RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat, pada Sabtu malam, 19 September 2020. Pertemuan tersebut terkait rencana penggusuran paksa oleh Lantamas III.

Lantamal III dengan surat hak pengelola (SHP) nya Nomor 10 yang tahunnya tidak diketahui, talah mengintimidasi warga dengan mengeluarkan surat agar membongkar bangunannya tersebut dan mengklaim bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan liar di atas kepemilikan tanah Lantamal III

Menyikapi hal tersebut, Ketua RW 04 Usman mengatakan, bahwa apa yang diklaim oleh Lantamal III sangat tidak benar dan itu klaim sepihak, karna secara Fisik Warga RW 04 sudah mengusai lahanya lebih dari 50 tahun.

Usman juga katakan, bagwa secara Yuridis, lahan yang Kami tempati sudah ditetapkan oleh BPN melalui program PTSL sampai keluar Nomor Indentitas Bidang (NIB).

“Itu artinya bahwa, wilayah kami rumah-rumah atau tanah-tanah yang kami tempati sudah mendapatkan NIB itu adalah tidak masuk dalam lahan TNI AL atau Lantamal III,” tandas Usman

Selanjutnya Usman mengungkapkan, adanya klaim sepihak oleh Lantamal III tersebut, kami telah terkoordinasi dengan pengurus seluruh RT diwilayah RW 04 serta forum rukun warga, bahwa kami akan melawan semampu kami dan semaksimal mungkin

Kami tegaskan, bahwa lahan yang yang di klaim sepihak oleh Lantamal III sudah kami kuasai secara yuridis maupun secara fisik. Karna tidak ada bukti secuil pun yang menyatakan lahan kami di RW 04 yang terdiri dari 9 RT tidak termasuk dari lahan Kantamal III

“Dan kami punya banyak bukti dari adanya patokan-patokan lahan, bahwa wilayah kami tidak termasuk dalam surat hak pengelolaan (SHP) nomor 10 yang disebut oleh Lantamal III,” pungkas Usman, Ketua RW 04.

Sementara itu, Lastiono Cahyo Wibowo, ketua Forum Warga 04 yang menyoroti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengungkapkan, bahwa program PTSL tidak memperhatikan untuk mengakomodir warga RW 04, hal ini terbukti banyaknya ganjalan-ganjalan yang kami lalui, dimana dalam memperjuangkan PTSL kami tidak mendapat dukungan sama sekali dari lurah.

“Dalam memperjuangkan PTSL kami sudah menyurati ketua BPN, Ketua DPRD dan pihak Lurah namun hingga kini belum ada balasan. Malah dari pihak Lurah kami sudah beraudiensi, tapi Lurah meresphonnya dengan memerintahkan kami untuk mengajukan gugatan,” urai Lastiono.

Dia katakan, program PTSL yang seharusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, hingga kini belum menyentuh kami di RW 04, dimana kami telah menguasai fisik tanah garapan yang waktunya sudah cukup memungkinkan untuk bisa ditingkatkan tanah garapan tersebut menjadi sertifikat.

“Warga kelapa gading barat khusus nya RW 04 tidak pernah di dukung dengan adanya program PTSL oleh pamong kelurahan, sementara pamong kelurahan yang seharusnya membela kepentingan masyarakat malah berpihak ke pihak lantamal III,” ujar Lastiono.

Oleh karna itu, kami atas nama warga berinisiatif bahu-membahu untuk bisa di upayakan nya program PTSL bisa di rasakan untuk masyarakat kami khusus nya RW 04 Kelurahan kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, “tutup” Ketua Forum Warga 04. (Amhar)

Continue Reading

Trending