Connect with us

Nasional

Tokoh Papua Minta Usut Tuntas Penembakan Pdt Yeremia Zanambani, S. Th

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Situasi politik di papua memanas saat mencuatnya pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid Dua dan Penembakan Pdt. Yeremia Zanambani, S. Th di kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua.

Penembahkan tersebut masih misterius, sebab dari pihak Tentara Pembebasan Papua Barat (TPN PB) atau Kelompok Sipil Bersenjata (KKB) menuduh pihak TNI yang melakukan penembakan dan dari pihak TNI/Polri menuduh dari pihak TPN PB/KKB lah yang melakukan penembakan.

Desakan untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara trasparan datang dari berbagai kalangan mulai dari tokoh masyarakat di papua, Tokoh adat, Anggota DPRD Papua, Anggota DPR RI, Organisasi Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) serta ormas-ormas kepemudaan yang bernafaskan Kekristenan di Indonesia .

Selain hal tersebut, desakan juga datang dari Hendrik Yance Udam (HYU), salah satu Tokoh Nasional asal papua dengan tegas meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus penembakan Pdt. Yeremia Zanambani, S.Th secara transparan serta di publikasikan ke Publik.

“Sehingga kita tau siapa actor intelektual yang melakukan aksi tersebut yang mengakibatkan kematian terhadap Pdt. Yeremia Zanambani S.Th di kabupaten intan jaya Provinsi Papua baru-baru ini,” ungkap HYU dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/9/2020) di Jakarta.

HYU Pria bercirikas brewok berkopia merah Putra Papua ini mengatakan, bahwa kedua belah pihak yang saling menuding tentang siapa oknum pelaku penembakan tersebut harus bisa berkata dengan trasparan ke hadapan publik dan melakukan permohonan maaf agar bisa di proses secara hukum yang berlaku di NKRI.

“Apakah dari pihak TPN PB/KKB atau dari Pihak TNI/Polri, sehingga persoalan tersebut tidak melebar karena dapat menganggu eksistensi NKRI di tanah papua,” tambahnya.

Pengakuan jujur siapa oknum pelaku penembahkan almarum Pdt. Yeremia Zanambani S.Th kehadapan publik sangat di perlukan sehingga dapat meredam konflik kepentingan yang ada di papua yang lagi memanas

HYU juga mengungkapkan, bahwa Isu Papua sudah sangat mengkristal bukan lagi menjadi konsumsi politik masyarakat local saja, dan nasional namun sudah menjadi konsumsi publik masyarakat internasional, oleh sebab itu pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola Papua dengan baik.

Kasus penembakan Pdt. Yeremia Zanambani S.Th juga sudah di bahas di Dewan Gereja se- Dunia, oleh sebab itu HYU minta kepada Presiden Jokowi untuk segera membentuk tim pencari fakta independen untuk turun secara langsung ke masyarakat guna mencari tau siapa oknum pelaku penembahkan Pdt. Yeremia Zanambani S.Th.

HYU juga sangat menyayangkan akan aksi-aksi kekerasan yang terjadi di papua yang menewasakan warga sipil dan Anggota TNI/POLRI yang di lakukan oleh TPN PB/KKB dan sebaliknya Anggota TNI/Polri yang di duga juga menewaskan masyarakat sipil yang ada di papua.

Menurutnya, kekerasan demi kekerasan yang terjadi di papua tidak dapat menyelesaikan persoalan papua yang berkeadilan, justru sebaliknya akan mengakibatkan persoalan baru yang lebih besar lagi.

Putra asli Papua ini juga berharap pada Presiden Jokowi untuk membuka ruang berdialog kepada kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan di papua dalam hal ini TPN PB/KKB bersama dengan Pemerintah

“Hal ini penting dan mendesak untuk mencari solusi strategis dalam menciptakan kedamain di Papua serta menyelesaikan persoalan-persoalan dasar yang ada,” Tutup Hendrik Yance Udam. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Webinar SDI “Pengamanan Infrastruktur Informasi Vital Satu Data Indonesia.”

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia pada 3 Agustus 2022 dengan mengangkat tema Pengamanan Infrastruktur Informasi Vital Satu Data Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 24 Mei 2022, tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, pemerintah mengatur pengelolaan insiden siber yang dalam penanganannya dilaksanakan oleh Tim Tanggap Insiden Siber yang terdiri dari tim tanggap insiden siber nasional yang dibentuk oleh BSSN, tim tanggap insiden siber sektoral oleh Kementerian/Lembaga, dan tim tanggap insiden siber organisasi oleh penyelenggara infrastruktur informasi vital.

Rudy S Prawiradinata, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa agenda Indonesia Emas 2045 berupaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Tentunya lanjut Rudy, data akan memegang peranan krusial, yaitu data yang berkualitas, dapat dibagi-pakaikan, akurat dan dapat menghasilkan penyusunan kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu Satu Data Indonesia memiliki peran sebagai fondasi pembangunan, di mana data digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan penyediaan keamanan yang mumpuni untuk menghindari ancaman siber, sehingga dalam proses penerjemahan kebijakan menjadi layanan publik, terhindar dari gangguan dan dapat dioperasikan optimal untuk merasakan manfaat yang sebesar-besarnya,” ungkap Rudy S.

Pada tanggal 6 Juli 2022, telah dilaksanakan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia yang menyepakati tujuh poin, salah satunya adalah peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK nasional untuk bagi pakai data.

Dalam implementasinya, peningkatan tersebut harus ditopang oleh keamanan yang kuat, sehingga disepakati untuk menyusun pedoman bagi Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) dalam meminimalkan ancaman siber dan mencegah kerugian yang ditimbulkan. Dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, instansi pemerintah perlu meyiapkan langkah komprehensif dari antisipasi hingga mitigasi.

Saat ini Kemenkominfo sedang membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang diharapkan dapat digunakan untuk mengatur akses data di portal Satu Data Indonesia dan akses pemanfaatan aplikasi-aplikasi pemerintah. Dengan memiliki national access gateway, perlindungan data dan akses antar instansi pemerintah dapat lebih mudah dikelola dan meningkatkan kepercayaan antar produsen dan konsumen data.

Eko Yon Handri, Koordinator Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Pertahanan, dan Penegakan Hukum BSSN, menjelaskan bahwa saat ini batasan ruang siber hampir tidak ada halang rintang yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa negara lain seperti Belarusia, India, Swedia dan Cina, sudah memiliki kebijakan untuk menjaga kedaulatan siber dengan membatasi data yang masuk dan keluar dari negara masing-masing.

“Jadi sudah satu kewajiban, keharusan, bahwa negara Indonesia harus melindungi kedaulatan data di dunia sibernya,” imbuh Eko Yon Handri, menjelasnya.

Eva Noor, Founder PT. Xynexis International & PT. NOOSC Global, menambahkan bahwa BSSN sendiri sudah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hal ini sejak tahun 2018. Terlebih sejak pandemi, transformasi digital sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, sehingga ketergantungan industri atau organisasi terhadap Information and Communication Technology (ICT) menjadi semakin tinggi, begitu pula ketergantungan antar sektor IIV menjadi sangat erat dan kompleks. Semakin kompleksnya ketergantungan, akan membuka celah ancaman siber baru setiap harinya.

“Seperti kita semua sadari, ada ledakan data. Bahwa kita memproduksi data, mengolah data, mempertukarkan data secara jauh lebih masif. Sebenarnya kalau kita mau bicara soal perlindungan data, senjata kita paling kuat ya kriptografi,” jelas Martianus Frederic Ezerman, Ph.D Senior Research Fellow, Nanyang Technological University, Singapore selaku Ketua Tim Perumus SKKNI Kriptografi BSSN.

Menurutnya, untuk memperkuat bidang kriptografi, pemerintah harus berupaya memperkuat sumber daya manusia seperti di bidang matematika, komputasi maupun engineering.

Sedangkan menurut Eva Noor, pemenuhan kebutuhan SDM keamanan siber ini harus menjadi kerja sama antara industri, komunitas dan pemerintah.

Wahyu Andrianto selaku Manager Bidang Perencanaan, Analisis, dan Pemanfaatan Data, Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan, bahwa sudah tersedianya perangkat regulasi untuk keamanan siber harus disambut positif.

“Tinggal kita pakai, kita koordinasikan dan dicanangkan di dalam kelembagaan dan tata kelola yang benar.” Jelas Andri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Bawaslu Apresiasi Penggunaan SIPOL KPU Verifikasi Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap tahapan tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 menunjukkan bahwa, terdapat kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Selain itu, “Bawaslu juga mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan, baik dalam akses terhadap SIPOL, maupun akses dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendaftaran dan verin berkas parpol calon peserta Pemilu 2024,” ungkap Rahmat Bagja dalam jumpa pers nya di Hotel Borobudur, Senen (15/8/2022) di Jakarta.

Selain itu juga kata Rahmat, Bawaslu juga mendapatkan adanya nama jajaran penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai anggota maupun pengurus parpol di dalam SIPOL. Hingga hari ke-14 tahapan pendaftaran parpol dan hari ke-13 tahapan vermin, setidaknya terdapat 275 nama penyelenggara pemilu yang tercatat dalam keanggotaan dan kepengurusan parpol.

Bawaslu mengapresiasi penggunaan SIPOL KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Namun Bawaslu merekomendasikan beberapa hal kepada KPU;

Pertama, agar KPU mengoptimalkan fungsi SIPOL dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi yang masih tersisa.

Kedua, agar KPU memberikan
meningkatkan kerja sama dengan Bawaslu dalam penyelanggaraan pemilu dengan memberikan ruang dan akses sepenuhnya bagi Bawaslu dan seluruh jajaran pengawas untuk menjalankan amanat undang-undang, termasuk akses untuk mengawasi secara melekat tahapan vermin berkas
parpol calon peserta pemilu.

Ketiga, terhadap hasil pengawasan berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol yang dicatut dan dimasukan ke dalam SIPOL, KPU agar segera menindaklanjuti dengan mencoret NIK tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh KPU. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gelar Diskusi, Puskamnas Angkat Tema “Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Indah Pangestu Amaritasari menyebut, Khilafatul Muslimin merupakan pecahan dari Negara Islam Indonesia (NII). Bedanya kelompok ini tidak menggunakan kekerasan dalam menyebarluaskan idelogi. Namun, lebih kepada mengubah pola pikir para pengikutnya.

“Dia bisa berbahaya jika lingkungannya mendukung. Apalagi milai-nilai demokrasi, HAM, gender apabila tidak digunakan dengan baik itu bisa di eksploitir sama kelompok-kelompok yang mengidolakan kekerasan dan mungkin ada di organisasi tersebut,” kata Indah dalam sebuah diskusi ‘Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah Perspektif Keamanan Nasional’ di D’Hotel Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Pengamat terorisme ini menyatakan, pendekatan HAM, gender, dan demokrasi penting dilakukan dalam upaya deradikalisasi. Dalam beberapa peristiwa teror di Indonesia, perempuan belakangan digunakan sebagai alat perlawanan.

“Kalau kita tidak melakukan pendekatan gender dan nilai-nilai demokrasi, maka yang terjadi adalah semakin parah, dia bisa jadi bahaya. Jadi jangan membuat bahaya dengan kondisi kondusif untuk itu,” beber Indah.

Indah juga menjelaskan, pendekatan gender penting dilakukan terhadap perempuan yang mengalami trauma. Dia mencontohkan, korban pemerkosaan perlu diperhatikan lebih agar rasa traumanya terobati, sehingga tetap berada pada pendiriannya.

Karena itu, dalam melakukan deradikalisasi alangkah baik mengedepankan konteks kebutuhan dari individu. Hal ini pun harus melihat pada persfektif gender, dalam melakukan upaya deradikalisasi.

“Pendekatan gendrr ditanya apakah dia punya traumatik. Kalau tidak diurus, tiba-tiba dibantu ekonomi, nggak ngaruh. Karena traumanya tidak terselesaikan,” cetus Indah.

Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Ngatawi Al-Zastrow menuturkan, pendekatan budaya penting dilakukan dalam melawan radikalisme. Dia mengamini, Khilafatul Muslimin merupakan musuh utama bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Khilafatul Muslimin ini berbahaya dan lintas teritori, maka ini menjadi musuh bersama bagi warga bangsa. Karena yang diancam kemanusiaan dan peradaban,” tegas Ngatawi.

Oleh karena itu, Ngatawi menawarkan agar penyelesaian radikalisme dilakukan dengan upaya-upaya budaya yang dapat menyentuh hati masing-masing individu. Sehingga bisa menghidupkan lagi pemikiran individu yang telah diubah cara pandang berpikirnya.

“Maka perlu dirumuskan yang disebut melawan radikalisme dengan pendekatan kebudayaan. Kalau ditangani dengan operasi militer akan dianggap medan jihad dan mereka akan melegitimasi kalau kekuasaan ini togut kalau jalannya operasi militer atau pun penegakan hukum juga sama saja, karena mereka tidak meyakini itu, karena akan mereka lawan,” pungkasnya.

Editor : Amhar

Continue Reading

Trending