Connect with us

KONSULTASI HUKUM

INTERVENSI TANAH WARGA LANTAMAL III SALAH ALAMAT

Published

on

Ditulis 19 September 2020, oleh Andi Darwin R. Ranreng, SH., Penulis adalah Warga kelapa gading barat RW 04

JanoerKoening, Jakarta – Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Presiden Jokowi tidak mengena dan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat di RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Sementara program PTSL, yang dibicarakan pada saat orasi Presiden Jokowi pada janji politik dengan menerbitkan 1 juta sertifikat merupakan suatu terobosan yang amat sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya

Akan tetapi program PTSL tersebut tidak bisa dirasakan, oleh masyarakat yang ada di Jakarta khususnya pada warga Kelapa Gading Barat di RW 04 yang mana masyarakat tersebut dalam hal ini telah menguasai fisik tanah garapan yang waktunya sudah cukup memungkinkan untuk bisa ditingkatkan tanah garapan tersebut menjadi sertifikat.

Warga kelapa gading barat khusus nya RW 04 tidak pernah di dukung dengan adanya program PTSL oleh pamong kelurahan, sementara pamong kelurahan yang seharusnya membela kepentingan masyarakat malah berpihak ke pihak lantamal III.

Ironis dan miris apa karna kantor kelurahan tersebut ada di wilayah lantamal III karna numpang keberadaan nya, sehingga apa yang di lakukan pihak lantamal III selaku pengelolah kekuasaan menjadikan pamong yang bertugas di kelurahan kelapa gading barat tersebut harus tunduk dengan aturan pihak lantamal III, jadi ada pemerintahan diatas perintah.

Apa mungkin juga? takut di gusur, sehingga yang di rasakan oleh warga RW 04 telah terjadi diskriminasi dan tutup mata.

Sesuai dengan acuan undang-undang Agraria nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok Agraria dan juga berdasarkan PP Nomor 2 nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 5/1960 Jo PP Nomor 2/1960

2. Keppres RI Nomor 39/100 1979 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/1979 disitu menyebutkan, yakni;
1. Melampirkan atas hak tanah yang dimohon
2. Melampirkan bukti perolehan tanah yang dimohon
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadis dan diketahui oleh lurah
4. Surat keterangan tidak sengketa yang diketahui oleh lurah
5. Melampirkan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan
6. Fotokopi KTP pemohon
7. Bidang tanah dimohon tidak dalam perkara di pengadilan hal-hal tersebut adalah hal secara yuridis yang harus ditempuh di dalam memperoleh sertifikat bila hal tersebut tidak bisa terakumulasi maka tentunya untuk merujuk pembuatan sertifikat itu juga tidak akan bisa terjadi mengingat masyarakat di Kelapa Gading tersebut secara legalitas sudah bisa Mangakomodir melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut .

Tentunya hal tersebut bisa dilakukan secara teknis di lapangan dengan melakukan kegitan teknis dilapangan, mengukur tanah-tanah yang akan mau dijadikan sertifikat. Akan tetapi dalam perjalanannya tersebut tidaklah berjalan dengan apa yang diinginkan. Karna tidak di dukung oleh pamong setempat.

Kami atas nama warga berinisiatif bahu-membahu untuk bisa di upayakan nya program PTSL bisa di rasakan untuk masyarakat kami khusus nya RW 04 kelapa gading barat, karna nya secara pasti kegiatan teknis tersebut bisa berjalan, masyarakat Kelapa Gading barat khusus di RW 04 setelah didata dan telah dibentuk Float-float gambar yang secara sistematis itu tertuang dalam gambar Ukur gambar tata ruang

Gambar-gambar itu menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak terdapat suatu hak yang melekat di atasnya sehubungan dengan itu setelah pengukuran tersebut maka institusi alat negara yang bernama Lantamal 3 mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan kepunyaan kekuasaan nya. Dalam hal di bawah pengelolahan pihak Lantamal III dengan merujuk pada shp nomor 10 yang entah tahun pembuatannya tidak pernah disebutkan.

Kalau memang benar Shp no 10 tersebut yang di miliki Lantamal III, kapan bembuatan nya? Serta batas-batasnya, itu tidak pernah di paparkan di didalam perrtemuan-pertemuan yang di adakan di kelurahan maupun kecamatan.

BPN seharusnya menyetop kalau memang tanah yang kita tempati selama ini milik Lantamal III. Tapi kenyataannya Taem PTSL tetap melakukan pengukuran dengan alat yang canggih & akurat dan di nyatakan lokasi kita tidak termasuk wilayah Lantamal III, dan di kuatkan oleh peta bangunan.

Secara yuridis kita Lebih baik dari wilayah lain yang mengajukan PTSL itu di sampaikan oleh taem yuridis PTSL yg telah di tunjuk oleh BPN.

Mengingat history keberadaan tanah di lingkungan RW 04 Kelurahan Kelapa Gading Barat pada tahun 1987 pada kepemimpinan gubernur Wiyogo Atmodarminto telah terjadi proyek normalisasi Kali Sunter dan karena proyek tersebut banyak rumah-rumah masyarakat warga khususnya RW 04 di Kelapa Gading Barat terkena gusur

Dan karena hal tersebut Gubernur DKI Jakarta serta merta memberikan kompensasi ganti kerugian mana-mana lahan rumah yang terbongkar diberikan ganti tak terkecuali juga pohon-pohon yang ditanami oleh warga itu pun tak luput dari penggantian

Hal ini, bertanda bahwa Masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat RW 04 secara de facto dan dejure, diakui keberadaannya dan legalstandingnya.

Khusus di wilayah 04 Kelapa Gading barat juga bukanlah penduduk liar dengan bukti-bukti yang yang kami ungkapkan bahwa Masyarakat khususnya RW 04 Kelapa Gading adalah masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan klaim tanah yang dikuasai oleh Lantamal III adalah tidak mendasar dan Salah alamat kalau lahan tersebut diklaim milik pihak Lantamal III.

Dan pada saat itu pun mereka pihak Lantamal III telah mematok dan menentukan lokasi batas-batas wilayah kekuasaan teritorialnya di mana itu patok tersebut ditandai dengan dibuatnya gapura yang besar dan mewah di muka Komplek TNI Angkatan Laut.

Itulah batas teritorialnya alangkah ironisnya bilamana batas-batas yang telah diakui dan diamini oleh beberapa institusi baik itu Lantamal III sendiri pihak terkait dalam hal ini provinsi DKI Jakarta Utara dan sekarang.

Lantamal III dengan surat hak pengelola nya Nomor 10 yang tahunnya tidak diketahui, dan sekarang pun mengintimidasi warga dengan mengeluarkan surat agar membongkar bangunannya tersebut dan mengklaim bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan liar di atas kepemilikan tanah Lantamal III

Sungguh ironis bahwa kami bukanlah penduduk liar kalaupun ada bangunan liar itu sudah otomatis yang mendiami tersebut adalah penduduk liar. Bagaimana hal ini bisa di konotasikan dengan kata-kata liar sementara dasar rujukan surat yang di keluarkan nya pun dengan dasar undang-undang no 1 tahun 2004 sudah tidak berlaku surut artinya surat tersebut di buat tergesa-gesa

Sementara UU tersebut sudah berubah dan perlu dicatat bahwa kami warga Kelurahan Kelapa Gading barat khususnya di RW 04 tidak serta merta tunduk atas aturan-aturan yang telah di pampangkan di muka jalan dengan menancapkan plang papan pengumuman yang bukan pada tempatnya.

Karna kami bukanlah warga dari Lantamal III, kami adalah warga sipil. Tentunya taat akan peraturan sipil
Jadi apapun bentuk dari penekanan pemaksaan pembongkaran bangunan kami tersebut adalah pelanggaran atas hak seseoarang dan itu adalah perbuatan melawan hukum yang tidak di benarkan dalam suatu tindakan pemaksaan kehendak.

Karnanya pimpinan lantamal III harus mengkoreksi kembali hasrat tatanan nilai yang akan dilakukan dan dibuat. Tentunya tidak semata-mata dengan mata tertutup. Semua itu ada konsekuensinya.

Pretasi boleh di cari tetapi janganlah mengorbankan dan memaksakan apa yang seharusnya di kondisikan untuk di jalankan dengan merekayasa suatu hal yang menjadikan permasalahan diatas masalah

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Kuasa Hukum: RUPS LB PT. IBP yang Direncanakan 18 Agustus 2021 Di Medan Illegal

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Yuntri & Partners Lawfirm, Kuasa Hukum Jaiman Supnur Direktur PT. Indomas Bara Prima (PT. IBP) berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 2021 dengan ini memberitahukan kepada seluruh masyarakat

Bahwa, “berdasarkan Akta No.48 tanggal 16 Maret 2018 Notaris Bonar Sihombing, SH., klein kami Jaiman Supnur adalah Direktur PT. Indomas Bara Prima dan sekaligus pemilik 90% saham perseroan, yang bergerak di bidang pertambangan yang punya IUP operasi produksi khusus,” ungkap Yuntri kepada media, Kamis (12/8/2021)

Lebih lanjut, Team Kuasa Hukum Jaiman Supnur, Muhammad Yuntri, SH.,MH., mengatakan, bahwa adanya Surat Undangan RUPS LB PT. Indomas Bara Prima tertanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani Sdr. Dingin Pakpahan, SH dan Hadian Maulana masing-masing mengaku sebagai Dirut dan Direktur PT. IBP, adalah illegal.

Yuntri menambahkan, diketahui, RUPS tersebut pelaksanaannya akan mereka rencanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di Medan Barat, Kota Medan, SUMUT pada pukul 10.00 WIB yang ditujukan kepada para pemegang saham.

“Adapun pemegang saham tersebut adalah;
Sdr. DR. Hinca IP Panjaitan XIII, SH., MH., ACCS pemegang 10% saham, Sdr. Hengky pemegang 55% saham, Sdr. DR. Iwan Dakota pemegang 10% saham dan Sdr. Jaiman Supnur pemegang 20% saham adalah tidak benar alias illegal,” tegas Yuntri.

Yuntri mengatakan bahwa, tindakan mereka tersebut didasarkan kepada akta No. 83 tanggal 26 Maret 2020 Notaris Mauliddin Shati, SH, di kota Medan yang telah melakukan perubahan dengan cara rekayasa notaril akte secara illegal tanpa sepengetahuan klien kami.

Dan mereka kata Yuntri, telah mengelabui Kemenkumham R.I untuk mendapatkan pengesahannya dengan cara mengajukan data palsu perseroan dan tanpa dilengkapi dengan izin Menteri ESDM dalam melakukan perubahan susunan pengurus dan perubahan kepemilikan saham sebagaimana diatur pada pasal 23 dan pasal 26 Permen ESDM No. 42 tahun 2017

“Mereka juga melanggar pasal Pasal 76 (1) jo. Pasal 83 (2) UU PT No. 40 tahun 2007 khususnya tentang Pelaksanaan RUPS perseroan harus di wilayah hukum domisili Perseroan (Kab. Bogor) tetapi mereka lakukan di kota Medan yang harus didahului undangan RUPS 14 hari sebelumnya,” jelasnya.

Yuntri menyebut, atas serangkaian tindakan rekayasa notaril akte, pemalsuan data yang dikirimkan ke Kemenkumham R.I untuk mendapatkan pengesahan akta serta kepemilikan saham perseroan secara melawan hukum, klien kami mereserve nya dengan berbagai pasal pidana; pasal 480, pasal 263 KUHP, dll.

“Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari tindakan para oknum tersebut atas hasil RUPS illegal yang akan mereka produk nantinya,” pungkas Yuntri, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Rio Capella: Ex Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Dapat Kesempatan Berkarya Kembali

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Patrice Rio Capella mengkiritik balik pernyataan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi yang menjabat sebagai Komisaris BUMN.

Rio Capella yang dikenal sebagai politisi ini menyampaikan bahwa dirinya prihatin dengan pernyataan ICW tersebut dan menganggap pernyataan tersebut tidak memiliki etika.

Rio menjelaskan bahwa sebetulnya pengangkatan ex warga binaan permasyarakatan kasus korupsi menjadi Komisaris BUMN maupun ex warga binaan permasyarakatan kasus korupsi yang menjabat lagi sebagai pejabat publik tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan manapun.

“Justru pernyataan ICW yang cenderung tendensius itu yang menodai Hak Asasi Manusia dan tidak beretika,” ujar Rio Capella dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/8/2021).

Menurut Rio, hal-hal yang sebenarnya harus dipahami oleh seluruh masyarakat adalah bahwa Hukum itu konteksnya bukan untuk balas dendam dan “membunuh” hak dasar dari seseorang.

“Para mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi ini sudah menjalani hukuman yang mengakibatkan kemerdekaannya sebagai individu telah dicabut termasuk hak politiknya,” ungkapnya.

Rio Capella lebih memilih untuk menggunakan bahasa warga binaan permasyarakatan bagi seseorang yang pernah menjalani pembinaan di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS)

Sebab kata Rio, hal tersebut diatur dalam UU Tentang Permasyarakatan dalam Pasal 1 angka 5, selain itu dalam menjalani masa hukuman para waga binaan permasyarakatan ini telah dibina di dalam Lembaga Permasyarakatan dengan harapan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat

“Diterima kembali oleh masyarakat dan berkarya lagi untuk Bangsa ini, maka setelah selesai menjalani masa hukuman, hak-hak dasar dari mantan terpidana korupsi ini harus dikembalikan lagi sepenuhnya termasuk hak untuk mendapat kesempatan dan perlakuan yang adil dalam bekerja dan berkarya kembali,” imbuhnya.

Lebih lanjut Rio menjelaskan, hak-hak tersebut dilindungi oleh Konstitusi yaitu dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28D, dimana dalam pasal tersebut diatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama dalam hukum, pekerjaan maupun pemerintahan.

“Oleh sebab itu tidak boleh ada satupun orang yang berupaya untuk “membunuh” hak-hak tersebut,” tegasnya.

Salah satu contohnya kata Rio, adalah ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan peraturan melarang mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019, pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan KPU tersebut karena dinilai telah bertentangan dengan UU HAM.

Pernyataan yang dilontarkan oleh ICW terhadap peristiwa ini menurut saya merupakan suatu upaya “pembunuhan” karakter seseorang maupun “pembunuhan” terhadap Hak Asasi Manusia seseorang.

“ICW itu tidak berhak menilai kredibilitas dan integritas seseorang, apalagi orang tersebut belum menjalankan tugasnya sebagai komisaris BUMN, terlebih mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi tidak dilarang untuk menjadi Komisaris BUMN/tidak melanggar syarat-syarat untuk menjadi Komisaris BUMN,” terangnya.

Rio ungkapkan, pernyataan ICW sama saja dengan menganggap bahwa mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi sudah tidak memiliki hak sama sekali.

“Sejujurnya dalam isu ini kita harus melihat dan belajar dari Malaysia, dimana seorang Anwar Ibrahim Mantan Perdana Menteri Malaysia yang pernah dihukum akibat terjerat kasus korupsi dan pelecehan seksual pada tahun 1999 masih mampu untuk berkarya dan mengabdi bagi Malaysia melalui Partai barunya yaitu Partai Keadilan Rakyat (PKR),” ungkapnya.

Rio tambahkan, Ia (Anwar Ibrahim) kembali dipercaya dan dipilih rakyat malaysia untuk menjadi anggota parlemen pada tahun 2018.

Pada waktu itu Anwar Ibrahim bersama partainya tergabung dalam Koalisi Oposisi Pakatan Harapan mengalahkan Koalisi Barisan Nasional yang mayoritas didominasi oleh Partai UNMO. Partai terbesar di Malaysia yang notabene sudah berkuasa selama 60 Tahun.

Untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mengedepankan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan berharap hak-hak itu dihormati dan dilindungi

Mungkin saja saat ini anda belum terjerat kasus hukum tetapi suatu saat anda terjerat kasus hukum anda akan merasakan sendiri bagaimana bila hak-hak anda tidak dihormati karena dianggap melakukan kesalahan yang belum tentu anda buat.

“Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, tetapi visi misi kedepannya. Bisa jadi karena masa lalunya seseorang menjadi pribadi yang unggul diantara yang lain,” harap Rio Capella menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Postingan Sudutkan Dr Reza Di Twitter Berlanjut Somasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kuasa Hukum PT Glafidsya Medika RMA Group@Skincare menggelar Jumpa Media pada Senin, 28 September 2020, di Gedung PT Glafidsya Medika, Jln Adhyaksa Raya Blok W No 4, RT 4, RW 4 Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Jumpa Media dimaksud dalam dalam hal ini, Somasi Terkait Pencemaran Nama Baik yagg diduga dilakukan sdr Syahar Banu@Pemilik akun Twitter Syahbanu terhadap klien Kami ibu dr. Reza Gladys@Owner PT. Glafidsya Medika RMA Group@Skincare.

DR. H. Razman Arif Nasution, SH, S.Ag, MA, (Ph.D), Lawyer & Founder RAN LAW FIRM yang menjadi kuasa hukum dr. Reza Gladys & dr. Attaubah Mufid mengatakan, Saya akan memberikan somasi baik lisan maupun tertulis.

“Sekarang kami berikan somasi lisan lewat media massa agar Syahar Banu mengklarifikasi pernyataannya dan tidak lagi memposting foto-foto yang menyudutkan Dokter Reza Gladys,” ujarnya.

Razman juga menegaskan bahwa melalui ini media, kami menyampaikan 3×24 jam untuk dijawab sama Syahar Banu, dan bila tidak ditanggapi, maka akan kita bawa ke jalur hukum, “tegas” nya. (Amhar)

Continue Reading

Trending