Connect with us

KONSULTASI HUKUM

INTERVENSI TANAH WARGA LANTAMAL III SALAH ALAMAT

Published

on

Ditulis 19 September 2020, oleh Andi Darwin R. Ranreng, SH., Penulis adalah Warga kelapa gading barat RW 04

JanoerKoening, Jakarta – Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Presiden Jokowi tidak mengena dan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat di RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Sementara program PTSL, yang dibicarakan pada saat orasi Presiden Jokowi pada janji politik dengan menerbitkan 1 juta sertifikat merupakan suatu terobosan yang amat sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya

Akan tetapi program PTSL tersebut tidak bisa dirasakan, oleh masyarakat yang ada di Jakarta khususnya pada warga Kelapa Gading Barat di RW 04 yang mana masyarakat tersebut dalam hal ini telah menguasai fisik tanah garapan yang waktunya sudah cukup memungkinkan untuk bisa ditingkatkan tanah garapan tersebut menjadi sertifikat.

Warga kelapa gading barat khusus nya RW 04 tidak pernah di dukung dengan adanya program PTSL oleh pamong kelurahan, sementara pamong kelurahan yang seharusnya membela kepentingan masyarakat malah berpihak ke pihak lantamal III.

Ironis dan miris apa karna kantor kelurahan tersebut ada di wilayah lantamal III karna numpang keberadaan nya, sehingga apa yang di lakukan pihak lantamal III selaku pengelolah kekuasaan menjadikan pamong yang bertugas di kelurahan kelapa gading barat tersebut harus tunduk dengan aturan pihak lantamal III, jadi ada pemerintahan diatas perintah.

Apa mungkin juga? takut di gusur, sehingga yang di rasakan oleh warga RW 04 telah terjadi diskriminasi dan tutup mata.

Sesuai dengan acuan undang-undang Agraria nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok Agraria dan juga berdasarkan PP Nomor 2 nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 5/1960 Jo PP Nomor 2/1960

2. Keppres RI Nomor 39/100 1979 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/1979 disitu menyebutkan, yakni;
1. Melampirkan atas hak tanah yang dimohon
2. Melampirkan bukti perolehan tanah yang dimohon
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadis dan diketahui oleh lurah
4. Surat keterangan tidak sengketa yang diketahui oleh lurah
5. Melampirkan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan
6. Fotokopi KTP pemohon
7. Bidang tanah dimohon tidak dalam perkara di pengadilan hal-hal tersebut adalah hal secara yuridis yang harus ditempuh di dalam memperoleh sertifikat bila hal tersebut tidak bisa terakumulasi maka tentunya untuk merujuk pembuatan sertifikat itu juga tidak akan bisa terjadi mengingat masyarakat di Kelapa Gading tersebut secara legalitas sudah bisa Mangakomodir melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut .

Tentunya hal tersebut bisa dilakukan secara teknis di lapangan dengan melakukan kegitan teknis dilapangan, mengukur tanah-tanah yang akan mau dijadikan sertifikat. Akan tetapi dalam perjalanannya tersebut tidaklah berjalan dengan apa yang diinginkan. Karna tidak di dukung oleh pamong setempat.

Kami atas nama warga berinisiatif bahu-membahu untuk bisa di upayakan nya program PTSL bisa di rasakan untuk masyarakat kami khusus nya RW 04 kelapa gading barat, karna nya secara pasti kegiatan teknis tersebut bisa berjalan, masyarakat Kelapa Gading barat khusus di RW 04 setelah didata dan telah dibentuk Float-float gambar yang secara sistematis itu tertuang dalam gambar Ukur gambar tata ruang

Gambar-gambar itu menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak terdapat suatu hak yang melekat di atasnya sehubungan dengan itu setelah pengukuran tersebut maka institusi alat negara yang bernama Lantamal 3 mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan kepunyaan kekuasaan nya. Dalam hal di bawah pengelolahan pihak Lantamal III dengan merujuk pada shp nomor 10 yang entah tahun pembuatannya tidak pernah disebutkan.

Kalau memang benar Shp no 10 tersebut yang di miliki Lantamal III, kapan bembuatan nya? Serta batas-batasnya, itu tidak pernah di paparkan di didalam perrtemuan-pertemuan yang di adakan di kelurahan maupun kecamatan.

BPN seharusnya menyetop kalau memang tanah yang kita tempati selama ini milik Lantamal III. Tapi kenyataannya Taem PTSL tetap melakukan pengukuran dengan alat yang canggih & akurat dan di nyatakan lokasi kita tidak termasuk wilayah Lantamal III, dan di kuatkan oleh peta bangunan.

Secara yuridis kita Lebih baik dari wilayah lain yang mengajukan PTSL itu di sampaikan oleh taem yuridis PTSL yg telah di tunjuk oleh BPN.

Mengingat history keberadaan tanah di lingkungan RW 04 Kelurahan Kelapa Gading Barat pada tahun 1987 pada kepemimpinan gubernur Wiyogo Atmodarminto telah terjadi proyek normalisasi Kali Sunter dan karena proyek tersebut banyak rumah-rumah masyarakat warga khususnya RW 04 di Kelapa Gading Barat terkena gusur

Dan karena hal tersebut Gubernur DKI Jakarta serta merta memberikan kompensasi ganti kerugian mana-mana lahan rumah yang terbongkar diberikan ganti tak terkecuali juga pohon-pohon yang ditanami oleh warga itu pun tak luput dari penggantian

Hal ini, bertanda bahwa Masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat RW 04 secara de facto dan dejure, diakui keberadaannya dan legalstandingnya.

Khusus di wilayah 04 Kelapa Gading barat juga bukanlah penduduk liar dengan bukti-bukti yang yang kami ungkapkan bahwa Masyarakat khususnya RW 04 Kelapa Gading adalah masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan klaim tanah yang dikuasai oleh Lantamal III adalah tidak mendasar dan Salah alamat kalau lahan tersebut diklaim milik pihak Lantamal III.

Dan pada saat itu pun mereka pihak Lantamal III telah mematok dan menentukan lokasi batas-batas wilayah kekuasaan teritorialnya di mana itu patok tersebut ditandai dengan dibuatnya gapura yang besar dan mewah di muka Komplek TNI Angkatan Laut.

Itulah batas teritorialnya alangkah ironisnya bilamana batas-batas yang telah diakui dan diamini oleh beberapa institusi baik itu Lantamal III sendiri pihak terkait dalam hal ini provinsi DKI Jakarta Utara dan sekarang.

Lantamal III dengan surat hak pengelola nya Nomor 10 yang tahunnya tidak diketahui, dan sekarang pun mengintimidasi warga dengan mengeluarkan surat agar membongkar bangunannya tersebut dan mengklaim bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan liar di atas kepemilikan tanah Lantamal III

Sungguh ironis bahwa kami bukanlah penduduk liar kalaupun ada bangunan liar itu sudah otomatis yang mendiami tersebut adalah penduduk liar. Bagaimana hal ini bisa di konotasikan dengan kata-kata liar sementara dasar rujukan surat yang di keluarkan nya pun dengan dasar undang-undang no 1 tahun 2004 sudah tidak berlaku surut artinya surat tersebut di buat tergesa-gesa

Sementara UU tersebut sudah berubah dan perlu dicatat bahwa kami warga Kelurahan Kelapa Gading barat khususnya di RW 04 tidak serta merta tunduk atas aturan-aturan yang telah di pampangkan di muka jalan dengan menancapkan plang papan pengumuman yang bukan pada tempatnya.

Karna kami bukanlah warga dari Lantamal III, kami adalah warga sipil. Tentunya taat akan peraturan sipil
Jadi apapun bentuk dari penekanan pemaksaan pembongkaran bangunan kami tersebut adalah pelanggaran atas hak seseoarang dan itu adalah perbuatan melawan hukum yang tidak di benarkan dalam suatu tindakan pemaksaan kehendak.

Karnanya pimpinan lantamal III harus mengkoreksi kembali hasrat tatanan nilai yang akan dilakukan dan dibuat. Tentunya tidak semata-mata dengan mata tertutup. Semua itu ada konsekuensinya.

Pretasi boleh di cari tetapi janganlah mengorbankan dan memaksakan apa yang seharusnya di kondisikan untuk di jalankan dengan merekayasa suatu hal yang menjadikan permasalahan diatas masalah

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

PA 212 Minta MUI Keluarkan Fatwa Penistaan Agama oleh Yaqut

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Perwakilan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Perwakilan dari PA 212 yang hadir dalam audiensi tersebut, yakni Plt Wakil Ketua Umum PA 212 Novel Bamukmin, Juru Bicara PA 212 Awit Mashuri dan dua anggota PA 212.

Juru Bicara PA 212 Awit Mashuri saat wawancara dengan wartawan mengatakan, kedatangannya terkait dugaan penistaan agama dari pernyataan video Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara Azan dengan gonggongan anjing.

“Alhamdulilah kami dari PA 212 ditemui oleh petinggi MUI pusat yaitu berkenaan dengan ucapan dari Menag tentang penyamaan yang kami lihat dari video itu, ada penyamaan antara suara azan dan gonggongan anjing. Ini kami lihat ada unsur dugaan penistaan agama,” ujarnya.

Lebih lanjut Awit menuturkan, dalam audiensi tersebut pihaknya meminta MUI mengeluarkan fatwa adanya unsur penistaan agama yang dilakukan Yaqut.

“Maka kami datang ke MUI, kami minta agar dikeluarkan fatwa bahwa pernyataan Menag itu ada unsur penistaan agama. Ini kepada Menag agar dikeluarkan fatwa apa yg diucapkan Menag ada unsur penistaan agama,” ucapnya.

PA 212, kata Awit, juga menuntut agar Yaqut dicopot dari jabatan dan diproses hukum.

“Jadi tuntutan kami agar Menag dicopot dari jabatannya. Semaksimalnya agar diproses hukum,” ungkap Awit.

Menurut Awit, pernyataan Yaqut sudah membuat gaduh. Sehingga, kata Awit, MUI harus mengeluarkan fatwa adanya unsur penistaan agama yang dilakukan Yaqut. (Ahr)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Jaksa Agung: Penguatan Pengawasan Mengakselerasi Perubahan Menumbuhkan Kepercayaan Publik

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyampaikan penguatan pengawasan dalam mengakselerasi perubahan dan perbaikan turut menumbuhkan kepercayaan publik (public trust), dan meminta seluruh jajaran untuk memahami hal tersebut

Oleh karenanya Jaksa Agung RI meminta jajaran Bidang Pengawasan untuk Optimalisasi Pengawasan Kepada jajaran Pengawasan agar terlebih dahulu melakukan pencegahan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner.

“Lakukan pembinaan apabila masih dapat diperbaiki perilakunya, namun jangan segan untuk menghukum mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera,” tegas Burhanudin.

Jaksa Agung minta untuk turut melakukan pengawasan ketat terhadap tenaga honorer yang ada di lingkungan satuan kerja, agar tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan institusi.

Kecepatan Penanganan Laporan Pengaduan
Jaksa Agung meminta untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk, dan jangan dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi tunggakan, begitu juga terhadap penjatuhan hukuman disiplin.

Hal demikian disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada seluruh jajaran Kejaksaan pada saat kunjungan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 7 Januari 2022. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Datangi Bareskrim, Rinaldi Laporkan Penipuan Investasi Bodong Melalui Aplikasi Online

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Korban penipuan investasi bodong melalui aplikasi online kembali terjadi, kali ini menimpa seorang lelaki bernama Rinaldi Agung bersama 1000 orang korban lainnya. Didampingi kuasa hukumnya, Rinaldi telah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri pada 20 Desember 2021 lalu.

“Saya (Rinaldi) sebagai pemegang kuasa dari para korban sebanyak 510 orang bersama kuasa hukum melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri,” ujar Rinaldi, Selasa (4/1/2022) di Bareskrim Polri.

Dijelaskan Rinaldi, awalnya ia dikenalkan oleh temannya terhadap investasi ini dan diajak untuk berinvestasi dengan mendownload aplikasi tersebut dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam aplikasi tersebut. Namun sejak awal Desember aplikasi tersebut sudah tidak bisa diakses kembali.

“Kita dijanjikan keuntungan perharinya 2,25 persen profitnya Diperkirakan total kerugian ratusan milyar. Saya yakin polisi dapat menyelesaikan kasus ini,” ungkap Rinaldi.

Sementara itu, Rifqi Zulham SH, Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa maksud kedatangan kali ini untuk memberikan surat klarifikasi permohonan perkembangan Perkara ke Bareskrim Polri.

“Kita minta kesungguhan dan komitmen Polri dalam menangani perkara ini sampai tuntas, karena jika tidak ditindak lanjuti sampai tuntas fenomena investasi yang menjamur di seluruh pelosok Indonesia dan merugikan masyarakat ini..sangat berbahaya sekali hal ini akan menjadi preseden buruk kedepannya..hal ini akan menjadi motivasi bagi pelaku investasi lainnya untuk melakukan aksi nya secara merajalela ,” pungkas Rifqi. (Red)

Continue Reading

Trending