Connect with us

Hukum

Penasehat Hukum Protes Majelis Hakim Yang Memotong Kesempatan Berunding Dengan Terdakwa

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pengacara Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH tidak dapat menahan rasa kecewa saat menangani perkara Pidana 483/Pid. Sus/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu lantaran terdakwa Yudi Syamhudi Suyuti “seakan diarahkan” langsung menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun, pada Rabu (16/9) dari semula tuntutan JPU yang menuntut 1 tahun 6 bulan.

Seharusnya, Majelis Hakim sesaat usai mengetok palu tanda Vonis dibacakan, mengarahkan kepada terdakwa agar menanyakan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukum (PH) setelah mendengar Vonis dari Majelis Hakim.

Tapi sayangnya, entah mengapa persidangan terakhir Rabu sore ini terdakwa langsung menerima tanpa meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk meminta pendapat dari Penasehat Hukum. Mungkin terdakwa merasa bersyukur karena Vonis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

“Innalillahi wa inna ilaihi roziun, hari ini telah wafat keadilan atas nama Yudi Syamhudi Suyuti yang telah menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun,” kata Lawyer Tonin Tachta Singarimbun SH di luar ruang sidang pengadilan.

Wajarlah rasa kesal dari sikap Tonin usai sidang. Ini merupakan lanjutan kekesalannya karena Majelis hakim seolah tidak menghargai keberadaan Penasehat Hukum di dalam ruang sidang dimana ia dan rekan penasihat hukum lainnya seakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang tampak ingin segera menyelesaikan persidangan kasus Yudi dan lanjut ke Persidangan kasus lainnya yang menunggu di layar monitor.

“Menurut kami sebaiknya Yudi tidak langsung menerima putusan 1 tahun. Ia harusnya konsultasi dulu dengan Penasehat Hukum. Toh andai Yudi menerima sekarang atau dengan berpikir-pikir selama 7 hari pun kondisinya sama. Kami sebagai Pihak Penasehat Hukum terdakwa lebih suka andai terdakwa ajukan banding. Dengan begitu terdakwa linier tidak menerima semua dakwaan JPU alias menyatakan tidak bersalah,” kata anggota PH lainnya Suta Widhya SH. (Mulyono)

Continue Reading

Hukum

Dugaan Korupsi, UIN Watch melaporkan Rektor UIN Jakarta ke Polda Metro Jaya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Rektor UIN Jakarta Prof Amany Lubis dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan korupsi dan pemalsuan keterangan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terkait pembangunan asrama mahasiswa di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah.

UIN Watch mendapatkan laporan dan data, bahwa ada dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan keterangan serta dugaan korupsi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kooordinator UIN Watch Sultan Rivandi mengungkapkan, dugaan ini diketahui dari kecurigaan BPKH saat ada proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta dengan menggunakan Logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas nama Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa

“Tetapi menggunakan 2 Stempel organisasi berbeda yang tidak berada dibawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanpa stempel logo resmi UIN Syarif Hidayatullah di tengahnya,” ujar Sultan dalam kererangannya, kamis (19/11/2020).

Lebih lanjut Sultan katakan, setelah ditelusuri dan diklarifikasi, pembangunan tersebut memang bukan untuk Asrama Mahasiswa UIN, karena tidak ada dalam Rencana dan Strategi UIN Jakarta.

Kemudian, UIN Watch juga telah melakukan klarifikasi ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan kelembagaan.

“Kedua Wakil Rektor tersebut sama sekali tidak mengetahui proposal, proses pembangunan dan penggunaan Asrama Mahasiswa tersebut,” ungkapnya.

Sultan sebut, UIN Watch juga mendapat informasi bahwa proses pengajuan proposal telah diajukan ke berbagai lembaga lainnya sebelumnya, dan uang-uang tersebut telah cair dan dipergunakan untuk pembangunan gedung.

Yang tidak kalah penting kata Sultan adalah tentang penggunaan rekening lain selain rekening Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

“Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum semua uang masuk harus masuk ke Rekening BLU,” imbuhnya.

Sultan mengurai, Jika kita lihat Rekening BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah RPL 133 BLU UIN Jakarta Untuk DK dengan Nomor Rekening 0727560831 di Bank BNI Cabang 251 Fatmawati.

“Namun di dalam surat permohonan bantuan dana kemaslahatan yang diajukan ke Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji, Panitia mencantumkan di antaranya bahwa dana dapat ditransfer melalui “Rekening IDR 7132358812 – Giro Wadih Institusi Bank Syariah Mandiri Kc Ciputat a.n Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” paparnya.

Jadi menurut Sultan, Penggunaan Rekening Panitia ini mengindikasikan adanya niat melakukan penyimpangan, karena berbeda dengan Rekening resmi BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Uang yang masuk bukan masuk ke rekaning BLU UIN Jakarta, melainkan dibelokkan ke Rekening Panitia.

Dia tambahkan, Terkait dengan Pengajuan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Ini sangat berbahaya kalau umat jadi tidak percaya dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Uang jamaah haji dipergunakan untuk nyumbang kelompok-kelompok yang seperti ini.

Selain itu, UIN Watch juga menyoroti banyaknya dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum lain yang dilakukan Rektor UIN Jakarta, dan UIN Watch sedang menelusuri hal-hal tersebut.

“Kami menduga ada pelanggaran yang dilakukan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Penanggung Jawab Pembangunan dan Ketua Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019,” ungkap Sultan

Terkait pelanggaran itu, Sultan sebut yang berhasil di telusuri UIN Wacth yakni : Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 263 (1) KUHP Tentang Pemalsuan Surat. Kemudian Pasal 3 UU Tipikor ( UU No. 31/1999) Kegiatan menguntungkan diri sendiri dalam suatu korporasi yang dapat merugikan negara.

“Selain itu ada juga Pasal 12 Huruf e, UU Tipikor (UU No. 20/2001) Pegawai Negeri atau penyelanggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya,” tambahnya.

Disisi lain Sultan nyatakan, berdasarkan data yang kami miliki, dugaan perbuatan Panitia Pembangunan yang didasarkan pada Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 475 Tahun 2019 tentang Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.

“Diketahui, keputusan tersebut ditetapkan/ditandatangani Rektor UIN Jakarta pada 13 Mei 2019. Surat dan lampirannya berkop resmi dan stempel resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” tuturnya.

Jadi, Laporan ini kami lakukan untuk menjaga marwah kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari praktek penyalahgunaan kekuasaan, semoga dengan adanya laporan ini menjadikan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersih dari praktek-praktek kecurangan yang menggoroti kampus dari dalam.

Laporan yang kami sampaikan juga kami sertakan dengan sejumlah dokumen sebagai bukti di Polda Metro Jaya melalui pejabat sentra Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat, Bagian Perencanaan dan Administrasi (BAGRENMIN) telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan UIN Watch. Laporan diterima hari Kamis (19/11) Pukul 19.50 WIB.

Selanjutnya, kami mendesak pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk segera dan serius melakukan penyelidikan, penyidikan serta mengusut tuntas serta membawa ke proses penuntutan serta persidangan dugaan tindak pidana ini.

“Dan Kami Juga berharap, lembaga lembaga lain seperti Kejaksaan, KPK, dan Ombudsman bisa melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum tersebut,” tutup Sultan Rivandi. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Sidang Prapid Ketua KAMI Medan, Saksi dan Ahli Termohon Berbelit-belit

Published

on

By

JanoerKoening, Medan – Lanjutan sidang Praperadilan (Prapid) pemohon Siti Asiah Simbolon yang ditangani kuasa hukum dari Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) berlangsung di Ruang Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli yakni Dr. Abdul Chair Ramadhan, SH MH, Senin (09/11/2020).

Dalam kesaksiannya, Abdul Chair mengatakan, bahwa dalam penetapan tersangka wajib didahului oleh dua alat bukti, jika tidak maka semua surat-surat yang dikeluarkan menjadi cacat dan wajib dibatalkan.

Saat ditanya oleh Mahmud Irsyad Lubis, Kuasa Pemohon tentang pasal 45 A Ayat 2 dan160 KUHP bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan hasutan. Ahli Hukum Pidana dari Kampus IBLAM Jakarta itu menjawab bahwa hasutan itu harus menimbulkan akibat, maka sifatnya delik materil.

“Contoh dalam kasus pembakaran rumah, pasti ada orang yang melakukan pengahsutan terlebih dahulu. Artinya tidak mungkin ada tindak pidana pembakaran rumah kalau tidak ada penghasutnya. Begitu pula dalam hal ujaran kebencian, wajib ada minimal dua alat bukti, jelas ahli,” ungkap Abdul Chair.

Selesai memeriksa keterangan Ahli dari Pihak pemohon, Hakim tunggal Syafril P. Batubara menyatakan skor sidang untuk istirahat dan makan siang. Selanjutnya sidang dengan agenda pemerikasaan Saksi dan Ahli dari pihak Termohon di mulai kembali pada pukul 14.00 wib.

Selanjutnya setelah skor sidang dicabut, Termohon menghadirkan 3 orang saksi yaitu Aspil Saputra, Hamdan Rifay Ginting dan Rio Hary Nugraha Simatupang.

Sementara untuk Ahli menghadirkan dua orang ahli yaitu Fadly Syahputra, Ahli dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi USU dan T. Kasarullah Adha, ahli bahasa Fakultas Ilmu Bahasa USU.

Terpisah, Eka Putra Zakran akrab disapa Epza menjelaskan bahwa giat KAUM hari ini adalah mengikuti sidang dari pagi sampai sore.

“Pagi tadi kami hadirkan Ahli Pidana dari Kampus Pascasarjana IBLAM Jakarta. Beliau memang ahli, jadi tidak diragukan lagi keahliannya karena ahli kita tadi koordinator tim hukum MUI Pusat, pernah jadi ahli pada kasus Ahok, Ahki pada kasus Buni Yani dan Jondru Ginting”.

Ahli kita tadi dilengkapi dengan surat tugas dan curikulum vitae, beda jauhlah dengan ahli dari pihak Termohon, masih S2 dan tidak ada membawa surat tugas apalagi curikulum vitae.

Pokoknya secara kualifikasi, puaslah atas keterangan yang disampaikan oleh ahli pidana dari jakarta tadi, keterangannya terang benderang dan menguasai secara total tentang ilmu pidana.

Justru yang kita sayangkan tadi keterangan saksi Termohon, mutar-mutar dan berbelit-belit. Bahkan saat menjawab, saksi Termohon malah balik memberi pertanyaan kepada Kuasa Hukum Pemohon, anehkan namanya itu kan, padahal tingal jawab tau atau tidak, ujar Epza.

Begitu pula dengan dua ahli yang dihadirkan oleh Termohon, sepertinya tidak memahami secara mendalam tentang keilmuannya. Masak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuasa pemohon, ahli sering menjawab lupa dan terbata-bata. Jadi tampak dangkal pemahaman keilmuannya.

Intinya begini saya simpulkan ya, baik saksi ataupun ahli yang dihadirkan oleh Termohon, semua diminta keterangan dihadapan penyidik setelah suami Pemohon Siti Asiah Simbolon, Khairi Amri ditangkap pada pukul 16.00wib.

“Nah, dari sini jelas ecara formal semua surat yang dikeluarkan, baik Spirindik, SpHan, SpKap dan surat lainnya adalah cacat formil dan wajib dibatalkan dan Kairi Amri sudah selayaknya lah dibebaskan,” tutup Epza. (red)

Continue Reading

Hukum

Praperadilan, KAUM Minta Ketua Kami Medan Dibebaskan

Published

on

By

JanoerKoening, Medan – Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) selaku Kuasa Hukum Praperadilan (Prapid) atas nama Siti Asiah Simbolon istri Khairi Amri, meminta Ketua KAMI Medan agar segera dibebaskan

Hal itu disampaikan oleh Tim Pengacara KAUM dalam pembacaan permohonan sidang Prapid pada Selasa, 03/11/2020, di Medan, Sumatera Utara.

Sidang Prapid Ketua KAMI Medan kembali di gelar pukul 11.00 wib di ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan dalam perkara No. 73/Pid.Pra/2020/PN.Mdn dihadiri oleh Pemohon, Pengacara Pemon dan Pengcara Termohon.

Muhammad Irsad Lubis, Ketua KAUM menyatakan bahwa pihaknya telah membacakan permohonan praperadilan an. Siti Asiah Simbolon selaku istri Khairi Amri.

“Bahwa Penangkapan terhadap Khairi Amri adalah cacat hukum. Permohonan kami berisi cacat sprindik, cacat surat penangkapan dan cacat surat penahan terhadap tersangka,” ujarnya.

Irsad menjelaskan, Seseorang yang ditangkap harus terlebih dahulu ditetapkan jadi tersangka, setelah itu baru boleh dilakukan penangkapan dan penahanan, bukan malah ditangkap dulu baru ditetapkan tersangka.

Sementara Husni Thanrim Tanjung, Koordinator Tim Pengacara KAUM menyampaikan, Bripka Aspil Sahputra tidak memiliki kapasitas sebagai pelapor, karena Aspil selain bertindak sebagai pelapor juga bertindak melakukan penangkapan.

“Artinya anehkan kalau dia pelapor dia pulak sekaligus sebagai penangkap, maka jelas disini sifatnya dipaksakan,” timpal Tanjung.

Eka Putra Zakran atau disapa Epza, Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi KAUM menyampaikan bahwa sesuai jadual yang telah disepakati dan dibacakan oleh hakim Syafril Pandiangan Batubara, bahwa Sidang Prapid Ketua KAMI akan digelar selama 7 hari, terhitung sejak dibacakannya permohonan prapid oleh kuasa pemohon.

“Selanjutnya tanggal 4 agenda sidang adalah mendengar Eksepsi dan Jawaban dari Termohon, tanggal 5, Replik, tanggal 6 Duplik dan Keterangan Saksi Fakta dari Pemohon, tanggal 9 Saksi Ahli, tanggal 10, Konklusi dan tanggal 11 putusan,” tambahnya.

Selanjutnya, Epza yang juga mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan itu bahwa dalam permohonan prapid, Pemohon meminta agar Hakim prapid berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

Kedua, menyatakan batal surat perintah penangkapan

Ketiga, menyatakan penetapan tersangka atas Khairi Amri tidak sah dan cacat demi huium

Keempat, menyatakan batal surat perintah penangkapan

Kelima menyatakan tidak sah surat perintah penahanan

Keenam, memerintahkan Termohon untuk memgeluarkan Khairi Amri seketika setelah putusan dibacakan

Ketujuh, menyatakan semua bentuk surat yang telah dikeluarkan termasuk Berita Acara Pemeriksaan oleh Termohon tidak sah, dan

Kedelapan, merehabilitasi nama baik kliem kami sdra Khairi Amri. (Amhar)

Continue Reading

Trending