Connect with us

Nasional

Firli Bahuri : Banyak Modus Usaha Jahat Mengais Rezeki Haram Catut Nama KPK

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini, tidak sedikit laporan dan informasi yang diterima KPK terkait kajahatan pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencatut nama KPK disejumlah daerah seperti di Bengkulu (Bulan Januari), Bireuen Aceh (Bulan Juli) dan terbaru terjadi di Ciamis Jawa Barat (Bulan Agustus).

Modus operandi yang mereka lakukan yaitu menakut-nakuti akan membongkar dan menangkap aparatur pemerintah didaerah yang diduga ‘bermain’ dalam proyek pembangunan di wilayahnya, atau pihak swasta yang mendapatkan dana hibah dari penyelenggara negara. Ujar ketua KPK Firli Bahuri, kamis 17/09/20 di Jakarta.

Firli juga menuturkan bahwa banyak aparatur pemerintah yang berintegritas, memiliki serta menjaga nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi, berani melawan ‘KPK palsu’ dan melaporkan mereka ke petugas kepolisian, sehingga seluruh pelaku dapat ditangkap.

Akan tetapi, tidak sedikit pula aparatur pemerintah di daerah yang mau menjadi ‘sapi perah’ petugas KPK gadungan, sehingga wajar jika banyak pihak mempertanyakan integritas mereka sebagai pemimpin maupun perpanjangan tangan negara didaerah, terangnya.

Memang benar istilah Bang Napi kata Ketua KPK Firli Bahuri “kejahatan bukan hanya karena ada niat pelaku tetapi juga karena ada kesempatan” dimana pelaku kriminal yang mencatut nama KPK, kini melirik perhelatan pilkada serentak 2020 dan pandemi Covid 19 sebagai ladang baru yang potensial untuk menjalankan ‘usaha jahatnya’.

Untuk itu Ketua KPK mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku KPK atau bekerja sama dengan KPK dengan modus membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat pencalonan bagi calon kepala daerah untuk mengikuti pilkada serentak 2020, dengan meminta imbalan sejumlah uang.

Padahal, sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang mengatur penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id dan gratis alias tidak dipungut biaya apapun, Jelasnya.

KPK mendapatkan informasi ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kerja KPK di Banten dan Jawa Barat, menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN calon kepala daerah, sekaligus mendapatkan tanda terimanya

Bahkan, KPK gadungan atau pihak yang mengaku bekerjasama dengan KPK tersebut, sesumbar dapat membantu calon kepala daerah untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN.

Sekali lagi kami informasikan, tidak ada biaya apapun untuk mengisi LHKPN dan tidak ada peluang sekecil apapun untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN.

Firli juga mengemukakan bahwa sebenarnya mengisi LHKPN tidak sulit, jika yang mengisi jujur pada dirinya sendiri, apa adanya, mengetahui asal muasal seluruh harta yang dimilikinya, dan dapat mempertanggung jawabkan harta tersebut didunia maupun di akhirat nanti.

Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi silahkan hubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center KPK dinomor 198, atau ke email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id dan bisa juga pada situs https://elhkpn.kpk.go.id

Tindak pidana pemerasan yang mengatas namakan atau menjual nama KPK, juga dapat terjadi pada penanganan pandemi COVID-19, khususnya didaerah.

Untuk itu sebagai langkah antisipasi, KPK melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan Korupsi secara intensif melakukan pendampingan dan monitor terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuturnya.

Mudah-mudahan langkah ini dapat membatalkan niat serta aksi KPK gadungan, dan yang paling penting dapat menjadi imun anti korupsi bagi aparatur pemerintah didaerah, agar tidak tergoda bisikan jahat untuk berperilaku koruptif, mengingat anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang mereka kelola sangat besar sekali.

KPK juga mengindentifikasi sedikitnya 4 titik rawan penyelewengan anggaran penanganan COVID-19, yaitu terkait refocusing serta realokasi anggaran COVID-19 baik dari APBN maupun APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan filantropi dan sumbangan pihak ketiga, hingga penyelenggaraan bantuan sosial.

Dan sebelumnya sebagai langkah antisipasi, KPK telah menerbitkan surat/surat edaran terkait hal tersebut sebagai panduan dan rambu-rambu bagi pelaksana.

Adapun, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), juga turut mengawasi 4 titik rawan dalam penanganan Covid-19, yang sudah dipetakan oleh KPK.

Dalam kesempatan ini Ketua KPK juga menginformasikan kepada khalayak, bahwasanya KPK tidak memiliki kantor cabang di wilayah manapun.

KPK juga tidak pernah memiliki hubungan kerjasama dengan LSM yang namanya mirip dengan KPK, sehingga saya dapat pastikan bahwasanya mereka yang mencatut nama KPK adalah pelaku atau komplotan kejahatan. Tegas ketua KPK !!!

Ketua KPK Firli Bahuri juga mengimbau kepada pemerintah daerah, BUMD, pihak swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu waspada, berhati-hati dengan pihak-pihak yang menawarkan bantuan apalagi mengancam dengan mengaku sebagai KPK.

Segera laporkan pada kepolisian setempat dan jangan lupa untuk di informasikan kepada KPK, jika kedatangan tamu yang tidak diundang tersebut. Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Nasional

Mendarat Darurat, Pesawat yang Ditumpangi Kepala BNPB Aman

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pesawat yang ditumpangi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. mendarat dengan mulus di Bandar Udara (Bandara) Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada siang tadi, Minggu (29/8/2021).

Mendarat darurat, Pilot memutuskan untuk mendaratkan pesawat yang seharusnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sesaat setelah mendarat dengan selamat, Kepala BNPB yang didampingi Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri DR. Safrizal ZA, M.Si. segera meninggalkan pesawat untuk menuju ruang VIP.

Pada saat meninggalkan pesawat, tampak kru teknisi melakukan pengecekan mesin turbin sebelah kiri pesawat dengan kode ID 6897 tersebut.

Selama di udara penumpang tidak merasakan adanya kerusakan dan pesawat mendarat selamat. Setelah menunggu beberapa jam sekitar pukul 16.00 WIB, Kepala BNPB, rombongan dan penumpang lain menggunakan pesawat yang berbeda take off menuju Jakarta.

Ganip dan jajaran menggunakan pesawat setelah melakukan kunjungan kerja penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh. Kepala BNPB bertolak ke Aceh pada Sabtu lalu (28/9) setelah melepas mobil masker dan rapat koordinasi Forkopimda Aceh dan kabupaten/kota untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pada hari ini Kepala BNPB menyempatkan untuk meninjau Posko PPKM dan fasilitas isolasi terpusat di Kota Banda Aceh. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Kenaikan Covid-19 di Aceh Perlu Sinergi Berbagai Elemen untuk Menanggulangi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tingginya kenaikan kasus Covid-19 di Provinsi Aceh pada tujuh hari terakhir perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Sinergi berbagai elemen sangat dibutuhkan untuk pengendalian pandemi di wilayah ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri DR. Safrizal ZA, M.Si., saat melakukan rapat koordinasi yang melibatkan Kepala BNPB dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, kabupaten dan kota di wilayah Aceh.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam pengendalian Covid-19. Sinergi berbagai elemen menjadi kekuatan dalam mengakhiri pandemi. Langkah tersebut perlu melibatkan kepala daerah, forkopimda, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat, para camat, lurah maupun pemimpin di tingkat RW dan RT.

Safrizal mencontohkan dengan pelibatan organisasi masyarakat atau LSM, kampus maupun pesantren dalam pembagian masker. Ia mempraktekkan hal tersebut di Jawa Timur sehingga tumbuh kekompakan.

“Saya lihat dari semua daerah yang berhasil mengendalikan Covid-19 dengan empat indikator tadi karena sinergi dan konsistensi,” ujar Safrizal pada rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu (28/8/2021).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. dalam penanganan pandemi Covid-19. Jenderal bintang tiga yang sekaligus menjabat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19

Ganip selalu mendorong adanya keterlibatan pentaheliks berbasis komunitas, yang terdiri dari pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha dan media massa.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/8), Ia mengatakan, dunia usaha dapat berperan dalam mendukung dan menggalang sumber daya untuk percepatan penanganan Covid-19.

“Masyarakat, baik dalam lingkup individu atau keluarga sangat berperan dalam penguatan perubahan perilaku,” tambahnya.

Dari sisi media massa, heliks ini dapat berperan dalam mengedukasi, melakukan sosialisasi, menyebarkan informasi dan menangkal berita palsu atau hoaks yang beredar terkait Covid-19. Sedangkan dari akademisi, mereka dengan latar belakang keilmuan mampu berkontribusi dalam memberikan rekomendasi alternatif solusi sehingga penanganan dapat berjalan lebih efektif.

Kolaborasi dan sinergi berbagai heliks ini merupakan salah satu strategi yang sudah dilakukan Satgas dalam pengendalian pandemi Covid-19. Strategi lain yang saat ini terus diterapkan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional antara lain pembatasan mobilitas, interkoneksi pusat-daerah, perubahan perilaku dan penguatan prokes.

Sementara itu, melihat kondisi positivity rate dalam 7 hari terakhir menunjukkan kenaikan angka 41,9 atau tertinggi nomor satu se-Indonesia. Sedangkan dilihat dari angka kematian, kondisi di Aceh per 10.000 penduduk per minggu menunjukkan angka 2,5 atau nomor 15 se-Indonesia.

Hal tersebut menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dengan dukungan Satgas Nasional dengan bantuan masker dan mesin PCR. Bantuan masker ini diharapkan dapat membantu dalam edukasi dan sosialisasi di tengah masyarakat, khususnya perubahan perilaku dalam prokes. Sedangkan mesin PCR diharapkan dapat menambah kapasitas testing sehingga upaya pelacakan lebih lanjut dapat segera dilakukan.

Saat berkunjung ke Aceh, Kepala BNPB memberikan bantuan 1,5 juta masker dan 2 mesin PCR. Dua mesin PCR ini akan diperbantukan untuk testing di Kabupaten Aceh Besar dan tim medis yang dikelola oleh Kodam Iskandar Muda. Selain pemberian bantuan, Kepala BNPB dan Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri memberikan arahan kepada Forkopimda provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Aceh. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Banjir Tanah Bumbu Berangsur Surut

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Banjir yang dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu berangsur surut. Pantauan BPBD setempat menyebutkan banjir yang menggenangi beberapa desa pagi tadi, Sabtu (14/8), berangsur surut jelang petang hari, sekitar pukul 18.00 WIB.

BPBD juga menginformasikan bahwa kondisi cuaca di wilayah terdampak banjir tampak cerah berawan. Sedangkan perkembangan data terkini pada sore ini, banjir telah melanda delapan desa yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Delapan desa terdampak antara lain berada di Kecamatan Satui, yaitu Desa Sinar Bulan, Sungai Danau, Jombang, Satui Timur dan Sejahtera Mulia.

Dua desa di Kecamatan Sungai Loban, yaitu Desa Sebamban Baru dan Sebamban Lama, serta satu desa lain di Kecamatan Angsana, yaitu Desa Angsana.

BPBD Tanah Bumbu mencatat sebanyak 40 KK atau 157 warga mengungsi di dua titik yang masing-masing berada di Desa Sinar Bulan dan Desa Angsana. Total keluarga terdampak di tiga kecamatan berjumlah 702 KK, sedangkan lahan warga terendam mencapai 183 hektar.

Banjir di wilayah ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi pada pagi tadi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan ketinggian muka air antara 3 hingga 1,5 meter. Saat banjir terjadi, BPBD mengirimkan tim reaksi cepat (TRC) untuk mengevakuasi warga ke tempat yang aman, serta pendataan di lokasi terdampak. Di samping itu, BPBD juga mendistribusikan bantuan makanan kepada warga.

Penanganan banjir di tiga kecamatan telah dilakukan di bawah koordinasi pos komando kabupaten yang lokasinya berada di Kecamatan Satui.

Berdasarkan analisis inaRISK, ketiga kecamatan terdampak memiliki potensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Sedangkan total wilayah kecamatan, sebanyak 10 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi tersebut. Tujuh kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kusan Hilir, Kusan Hulu, Kuranji, Batu Licin, Karang Bintang, Simpang Empat dan Mantewe.

Sebelumnya BNPB memberitakan banjir merendam lima desa di Kecamatan Satui pada Sabtu pagi (14/8), pukul 07.00 WIB. Kaji cepat awal menyebutkan lima desa yang terendam dengan tinggi muka air sekitar 30 – 50 cm yaitu Desa Sinar Bulang, Sungai Danau, Jombang, Satui Timur dan Sejahtera Mulia.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan siaga terhadap potensi hujan dengan intensitas lebat di beberapa wilayah di Indonesia. Pantauan peringatan dini cuaca, sejumlah wilayah berpotensi hujan lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang, seperti wilayah Aceh, Sumatera Barat, Kepulaun Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Papua. (Amhar)

Continue Reading

Trending