Connect with us

Nasional

Doni Monardo: Protokol Kesehatan Menjadi Hal yang Mutlak dalam Pelaksanaan Ajang Olahraga

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang mutlak harus dilakukan dalam pelaksanaan kompetisi maupun ajang olahraga di tengah pandemi COVID-19.

“Protokol kesehatan adalah hal yang mutlak yang harus kita perhatikan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan ketentuan protokol kesehatan,” tegas Doni di sela penandatanganan nota kesepahaman Penyelenggaraan Olahraga Aman COVID-19 yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Apa yang ditegaskan Doni tersebut adalah sebagaimana sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan(KMK) HK.01.07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada 19 Juni 2020.

“Protokol kesehatan dapat dijadikan acuan untuk mencegah klaster baru selama beraktivitas di tempat dan fasilitas umum termasuk kegiatan olahraga

Sesuai dengan KMK itu, Doni meminta agar setiap penyelenggara ajang olahraga wajib berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kesehatan dan Dinas/Lembaga lainnya di daerah, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi.

*Pertandingan Basket dan Sepakbola Tanpa Penonton*

Mengacu pada aturan protokol kesehatan, Doni juga menjelaskan bahwa implementasi daripada pertandingan dua cabang olahraga, yakni sepakbola dan basket tidak boleh ada penonton.

Oleh sebab itu, Doni meminta hal tersebut menjadi perhatian bersama antara penyelenggara, atlet maupun para penonton dan suporter.

“Perlu dipastikan untuk seluruh kompetisi sepakbola dan bola basket akan dilaksanakan tanpa penonton. Mohon ini menjadi atensi bagi para penyelenggara untuk betul-betul mentaati konsensus yang telah dilakukan,” jelas Doni.

Selain itu, Doni juga meminta agar seluruh personel dan pemain harus melalui pemeriksaan kesehatan swab tes/tes PCR dan dilakukan secara berkala, untuk memastikan penyelenggaraan berjalan dengan aman.

Dalam hal ini, kesehatan dari para penyelenggara maupun pemain atau atlet tetap menjadi prioritas yang utama.

“Pertandingan olahraga sangat penting, tetapi kesehatan seluruhnya baik itu pemain maupun penyelenggaranya juga harus menjadi prioritas kita,” jelas Doni.

Kemudian Doni juga meminta agar penyelenggara dapat memastikan para personel dan pemain atau atlet adalah benar-benar sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

Sebagaimana yang diketahui bahwa penyakit komorbid berpotensi membuat penderitanya semakin parah apabila terjangkit COVID-19 hingga berujung kematian. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, sebanyak 92 persen kasus kematian COVID-19 dipicu karena adanya faktor komorbiditas dari para penderitanya.

“Ini penting dipedomani dan ditaati, karena 85-92 persen angka kematian yang terjadi di Indonesia adalah saudara kita yang memiliki komorbid,” jelas Doni.

Dia menekankan apabila salah satu atlet atau personel penyelenggara ajang olahraga memiliki komorbid, maka diharapkan tidak mengikuti penyelenggaraan.

*Memperhatikan Zonasi Wilayah*

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga meminta agar penyelenggaraan kompetisi olahraga dapat memperhatikan zonasi COVID-19 pada tiap-tiap daerah.

“Manakala ada perkembangan tentang zonasi daerah, tentu kita harus memperhitungkan aspek-aspek keamanan yang lebih diperlukan,” jelas Doni.

“Artinya kalau suatu daerah zonasinya meningkat ancaman COVID-19-nya, maka harus ada langkah-langkah untuk evaluasi untuk bisa dilakukan relokasi tempat pertandingan,” pungkas Doni.

Penandatanganan nota kesepahaman Penyelenggaraan Olahraga Aman COVID-19 dilakukan antara BNPB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), berisi komitmen tentang penanggulangan bencana pada bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Selanjutnya ada tiga nota kesepahaman lain yang juga disepakati, yakni antara BNPB dengan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), BNPB dengan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) dan perjanjian kerja sama antara Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB dengan PT Bola Basket Indonesia. (red/Ahr)

Continue Reading

Nasional

Doni: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Published

on

By

JanoerKoening – Pandemi COVID-19 di Tanah Air belum berakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total kasus positif di Indonesia per 4 Mei 2021 adalah sebanyak 1.686.373 orang.

Mengantisipasi kenaikan angka positif tersebut, Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No.13 Tahun 2021

Surat edaran tersebut tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

“Keputusan Pemerintah terkait pelarangan mudik ini sangat tepat dan sangat strategis,” kata Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo saat menghadiri Forum Merdeka Barat 9 “Jaga Keluarga, Tidak Mudik” pada Rabu (5/5/2021).

Berkaca dari tahun sebelumnya, Doni mengungkapkan bahwa data menunjukkan angka positif harian naik pada setiap momen hari raya besar di Indonesia.

“Contohnya pada Hari Raya Idul Fitri tahun lalu yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2020, angka kasus positif naik sebanyak 949 orang. Dua minggu pasca lebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di tanah air,” urai Doni

Dia tambahkan, hal yang sama juga terjadi pasca libur panjang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Doni menekankan, keputusan pelarangan mudik ini harus diikuti oleh seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah, dunia usaha, dan yang paling utama adalah masyarakat.

Kepala BNPB juga berpesan kepada pejabat pemerintah di pusat maupun di daerah untuk terus mensosialisasikan pelarangan kegiatan mudik kepada masyarakat. Peraturan pelarangan mudik ini demi menekan angka kenaikan kasus positif COVID-19.

“Kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Lebih baik dianggap cerewet daripada korban COVID-19 berderet-deret,” pesan Doni.

Doni juga menyebutkan masih ada 7 persen masyarakat Indonesia yang nekat mudik. Kerjasama pemerintah pusat dengan semua pihak di daerah khususnya masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka tersebut.

“7 persen dari jumlah penduduk kita itu sangat besar angkanya. Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin,” ungkap Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 itu.

Penerapan protokol kesehatan juga tidak boleh putus untuk terus diingatkan kepada semua pihak. Protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan untuk terhindar dari ancaman COVID-19.

“Tetap waspada, waspada, dan waspada. Jangan lelah untuk patuhi protokol kesehatan. Jangan mudik. Mari bersabar dan menahan diri.” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Monardo Resmikan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dr. Zainoel Abidin

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo meresmikan Pengembangan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menjadi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Banda Aceh, Selasa (20/4/2021).

Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan membaca basmallah dan memotong pita oleh Ketua Satgas bersama Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan perwakilan Kementerian PUPR di depan gedung Instalasi Pinere.

Usai memotong pita, peresmian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Bismillahirrohmanirrohim dengan ini Rumah Sakit Rujukan dr. Zainoel Abidin diresmikan,” ucap Doni Monardo dan Gubernur Nova Iriansyah dalam releasenya (20/4)

Dalam sambutan peresmian, Doni memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan Adhi Karya atas prestasi pengerjaan pengembangan rumah sakit rujukan yang hanya dilakukan dalam waktu lima minggu saja.

Menurut Doni, hal itu merupakan prestasi yang sangat baik sekali sekaligus merupakan bentuk respon cepat dari Pemerintah dalam upaya mengendalikan pandemi di Tanah Air.

“Ini prestasi yang sangat baik sekali,” kata Doni.

Lebih lanjut, Doni berharap agar nantinya rumah sakit rujukan tersebut tidak terisi banyak pasien terkonfirmasi COVID-19.

Artinya kata Doni, penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu harus dapat dikendalikan dengan upaya pencegahan 3M dan menjalankan 3T serta dengan menyukseskan program vaksinasi bersama Pemerintah.

“Jangan sampai digunakan. Andai digunakan maka pasien tidak terlalu banyak,” kata Doni.

“Pencegahan adalah solusi yang terbaik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nova Iriansyah memberikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB yang telah membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam penanganan COVID-19 melalui pengembangan rumah sakit lapangan tersebut.

Dia berharap semoga dukungan tersebut ke depannya dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

“Semoga dukungan BNPB yang begitu besar selama ini dapat kita pertahankan,” ungkap Gubernur Nova Iriansyah.

Sebagai informasi, Rumah Sakit Rujukan dr. Zainoel Abidin dibangun di atas lahan seluas 3.826,75 meter persegi menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Adapun total pembangunan pengembangan rumah sakit ini dilakukan total selama 46 hari, terhitung sejak 02 November – 17 Desember 2020.

Rumah sakit rujukan ini memiliki kapasitas 17 tempat tidur untuk pasien isolasi dan 70 tempat tidur untuk pasien observasi.

Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki fasilitas satelit operasional, satelit bersih, koridor, kantong parkir, powerhouse, gardu PLN, gardu medis dan clean water tank (CWT). (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Jadi Pria, Serda Aprilia Santini Ganti Nama Jadi Aprilio Perkasa Manganang

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Serda Aprilia Santini Manganang resmi berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa lantas menjelaskan arti dari nama baru tersebut.

Awalnya, usai operasi korektif organ reproduksi yang dilalui Serda Manganang, Andika meminta mantan atlet Timnas Voli Putri itu untuk menyiapkan nama baru. Sebab pada akhirnya akan ada upaya perubahan status jenis kelamin dan nama melalui persidangan.

“Jadi saya bilang Lanang kamu siapkan nama laki-lakimu. Dia berembuk sama orangtuanya dan memutuskan dan menyerahkan kepada saya dan istri untuk memberi nama dia. Itu juga suatu tanggung jawab bagi saya,” tutur Andika di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (19/3/2021).

Secara nama, lanjut Andika, kata Aprilia diambil dari bulan kelahiran Serda Manganang yakni April. Kemudian ditambahkan sedikit panggilan yang identik dengan perempuan sehingga menjadi Aprilia.

“Manganang itu family name. Karena di Sulawesi Utara kulturnya begitu. Ada nama family atau marga. Jadi itu tidak boleh dihilangkan karena itu adalah marga dari orangtuanya, oleh karena itu April dan Manganang harus dipertahankan,” jelas dia.

Sementara nama Santini dinilai tidak memiliki korelasi dengan kultur atau pun identitas lainnya. Sehingga Andika pun memilihkan namanya untuk disematkan ke Serda Manganang.

“Oleh karena itu saya putuskan memberikan nama saya di nama tengahnya Perkasa tapi juga sekaligus sebagai suatu harapan. Lanang menjadi laki-laki yang perkasa dalam hal berani bertanggung jawab dan punya tanggung jawab yang besar dan bisa menunjukan eksistensi dirinya sebagai laki-laki,” Andika menandaskan.

Serda Aprilia Manganang menjalani persidangan pergantian jenis kelamin dan nama di Pengadilan Negeri (PN) Tondano, Manado, pagi ini, Jumat (19/3/2021). Sidang sendiri dilakukam secara online.

Serda Manganang sendiri berada di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Dia didampingi langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa dan sang istri.

Serda Manganang sendiri tampil dengan penampilan prajurit TNI AD pria. Adapun tim kuasa hukum dan hakim disaksikan lewat layar besar yang disediakan.

Dalam sidang, tim kuasa hukum menyediakan seluruh administrasi yang dibutuhkan untuk pertimbangan majelis hakim. Termasuk para saksi, yang di antaranya orang tua dan dokter.

“Meminta menerima dan mengabulkan pemohon untuk seluruhnya. Menerima izin kepada pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula perempuan menjadi laki-laki,” kata kuasa hukum Serda Manganang di PN Tandano, Manado.

Kuasa hukum juga meminta majelis hakim dapat memerintahkan pihak dukcapil setempat untuk mengganti identitas kependudukan Serda Manganang secara administrasi.

“Mengizinkan kepada pemohon mengganti nama dari nama semula Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang,” kata kuasa hukum. (Amhar)

Dilansir dari Liputan6.com

Continue Reading

Trending