Connect with us

POLITIK

KPJ Mendorong DPR Menelurkan Kebijakan agar Pilkada DKI Digelar 2020

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Menyambut Pilkada serentak 2020, Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) dan Kawal Pemilu Kita (KPK) menggelar diskusi publik bertema “Pilkada DKI Jakarta sebagai Episentrum Perpolitikan Indonesia”.

Diskusi yang berlangsung Di Aula Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta menghadirkan Nara sumber, yakni; Nurdin (KPU DKI Jakarta), Burhanuddin (bawaslu DKI Jakarta), Alwan Ola Riantoby (Kornas JPPR) dan
Moderator Dondi Rivaldi

Ketua Umum KPJ, Amos Hutauruk dalam sambutannya menyebut, KPJ dan KPK, senada dengan koalisis masyarakat sipil yang lain, mendorong pemerintah lewat DPR agar menelurkan kebijakan yang relevan dengan mendikotomikan gelaran pilkada serentak

“Yakni pemisahan antara Pilpres, Pilkada, dan Pileg. KPJ dan KPK juga mendorong agar Pilkada DKI digelar pada 2022,” ungkap Amos Sabtu, 12 September 2020.

Selanjutnya Amos menjelaskan, bahwa UU no 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 1 2015 tentang Pilkada, pasal 201 dijadwalkan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung November 2024

“Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa kepala daerah hasil 2017 menjabat sampai 2022, lalu diteruskan dengan pengangkatan pejabat PLT sampai 2024 dimana akan dilangsungkan pemilu serentak legislatif, pilpres, dan pilkada,” urai Ketum Koalisi Peduli Jakarta.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah, keserentakan pemilu yang menimbulkan padatnya jadwal dalam pencoblosan, penghitungan dan pengawasan suara di hari H pada tataran akar rumput, yakni penyelenggara level KPPS dan PTPS.

Berkaca pada pemilu serentak pileg-pilpres 2019, yang rentan memakan korban jiwa di kalangan lembaga adhock. Belum lagi, fenomena pandemi yang juga belum diketahui kapan akan berakhir, dengan demikian eskalasi jumlah korban menjadi keniscayaan.

Selain konteks kesehatan yang dikhawatirkan, pengangkatan pejabat PLT juga bukan perkara mudah, dimana idealnya eselon 1 yang menjabat.

Dengan demikian, menurut Amos Hutauruk untuk mencari PLT eselon 1 dari sejumlah 101 daerah hasil pemilu 2017 menjadi sukar ditengah konstelasi politik yang makin dinamis.

“Dimana Kemendagri sebagai lembaga yang otoritatif menunjuk PLT, harus bebas dari “insinuasi politik” untuk menempatkan para pejabat PLT,” pungkas Ketuan Umum KPJ. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Berkarya Versi Muhdi Pecah! Ini Kata Front Sayap Berkarya HMP

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Perpecahan di kubu Partai Berkarya versi Muhdi Pr menuai tanggapan dari Front Nasional Berkarya, forum sayap partai berkarya versi Hutomo Mandala Putra (HMP) atau Tommy Soeharto

Memayu hayuning bawana, ambrasta dur hangkara yang artinya Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak, mungkin itu yang kita lihat dimana-mana dan itulah yang dilakukan oleh Pak Jendral (Purn) Samsul Djalal

Demikian di ungkapkan oleh Tri Joko Susilo. SH, Ketua Front Nasional Berkarya, Sabtu 6 Februari 2021 di kantor DPP Perisai Berkarya Gedung Solomo Ulujami Jakarta selatan. Tri Joko Susilo yang juga saat ini sebagai ketua umum Ormas Perisai Berkarya.

Upaya Jendral (Purn) Syamsul Djalal menurut Tri Joko Susilo harus diikuti dengan pendudukan sekretariat Kantor DPP Beringin Karya (Berkarya) sebagai hal yang meneguhkan posisinya menegakkan konstitusi organisasi kepartaian.

“Pak Jendral (Purn) Samsul Djalal ikut serta dalam proses pendirian partai berkarya diawal, mungkin dia mulai sadar siapa itu Badar, kami dari Front Nasional Berkarya mengapresiasi rencana Samsul yang bakal menggelar Munas dan sedianya untuk kemudian melakukan ishlah dengan kubu Pak Tommy,” ujar Tri Joko Susilo.

Dia tambahkan, Front Nasional Berkarya menilai ini saat yang tepat momentum ke arah ishlah, Partai Berkarya harus kembali luruskan shaft menyiapkan segala hal menuju verifikasi pemilu yang semakin ketat.

Ketua Umum Front Nasional Berkarya (FNB) menyebut Jendral (Purn) Samsul Djalal adalah figur yang kebapakan jujur dan sudah usia tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang beliau lakukan

“Beliau tokoh baik yang berani memperjuangkan kebenaran sosok yang santun dalam bersahabat sehingga upayanya pasti mendapat dukungan sangat kuat dari arus bawah Front Nasional Berkarya,” imbuhnya.

Tri Joko pun menyampaikan, bahwa Kami hormat kepada beliau, sudah waktunya kita bersiap mengatasi berbagai konflik yang tak perlu ini sehingga energi kita bisa kembali fokus pada persiapan lolosnya pemilu 2024 dan juga sebentar lagi adalah bulan Ramadhan

“Mari kita jadikan Bulan Ramadhan ini sebagai bulan ishlah Partai Berkarya dan kemenangan persatuan partai,” ujar Tri Joko Susilo

Tri Joko Susilo menambahkan sosok kebapakan, jujur dan bicara lepas dari hati ke hati bisa membuat Partai Berkarya bersatu kembali

“Saya menyukai sosok Beliau, selamat memperjuangkan sekretariat partai dan meneguhkan posisi menuju munas yang dapat mendekatkan pada ishlah dengan kubu Pak Tommy, ini saatnya segera menuju win-win solution” ujar Tri Joko Susilo

Senada dukungan yang sama disampaikan Sekjend Front Nasional Berkarya Mujahidin siap ikut serta memfasilitasi temu kader dua kubu Partai Berkarya menuju Ishlah pasca Munas yang digelar Jendral (Purn) Syamsul Djalal

Menurut Mujahidin Berita Munas yang berpotensi ishlah ini menuai dukungan dan harapan dari kader-kader Front Nasional Berkarya Di berbagai Daerah, “tutup” nya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Apa Komentar Wanita Emas Terkait Kudeta AHY? Ini Ungkapnya..

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Dewan Pembina Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Max Sopacua disebut-sebut sebagai salah satu orang yang hendak mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisinya.

Ketum Partai Emas Hasnaeni (Wanita Emas) angkat bicara mengenai tudingan tersebut.

Menurutnya, dirinya belum mengetahui secara mendalam mengenai tuduhan terhadap mantan Waketum Partai Demokrat itu.

“Saya tidak tahu-menahu tentang masalah kudeta AHY,” kata Hasnaeni dalam keterangan rilisnya, Selasa (2/2/2021).

Ia mengaku baru mengetahui sekilas terkait perkara itu dari media massa.

“Dan saya pun baru baca beritanya di media. Jadi saya belum mengetahui terlalu dalam,” ujarnya.

Hasnaeni menegaskan bahwa pihaknya tak ingin ikut campur terhadap persoalan itu, karena hal itu merupakan permasalahan pribadi Max dengan bekas partainya.

“Itu adalah urusan pribadi Pak Max Sopacua. Saya tidak akan mencampuri hal itu lebih dalam,” ungkap ‘Wanita Emas’ – sapaan populer Hasnaeni.

Sementara Max sendiri mengaku tak terima dituduh hendak mengkudeta posisi putra mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Sebab, dirinya tidak merasa melakukan hal tersebut.

“Itu persoalan itu cara menyelesaikan. Bagi saya cara menyelesaikan. Jangan saling tuduh. Saya tersinggung dituduh sama Pak Syarief Hasan, bahwa saya berada bersama kelompok Moeldoko. Padahal saya nggak ngerti apa-apa. Saya kemarin nggak tahu ada apa-apa, dan lain-lain. Saya lagi di lapangan,” tandas Max.

“Tiba-tiba ada yang telepon saya, tolong baca ini. Saya pikir masalahnya kan, kalau sudah berani jadi pemimpin, berani pula menyelesaikan masalah secara jantan. Jangan melibatkan orang lain,” imbuhnya.

Max pun angkat bicara mengenai Partai Demokrat yang mengirim surat ke Presiden Jokowi, guna menanyakan persoalan kudeta itu. Jokowi, kata Max, tak ada hubungannya dengan sengkarut ini.

“Kenapa harus telepon, atau kirim surat ke Jokowi segala macam mengenai masalah ini? Apa urusannya Jokowi dengan Demokrat? Apa Demokrat adalah koalisi Jokowi? Bukan kan. Sehingga orang-orang menulis, pengamat seolah-olah ini cara mendekatkan diri ke koalisi kekuasaan,” tuturnya.

“Ini kan cara yang sebenarnya tidak elegan. Anda, you masih inget dulu waktu AHY mempunyai tagline ‘Muda Adalah Kekuatan’. Masih ingat? Nah, sekarang tunjukkan. Mana kekuatan muda itu untuk menyelesaikan masalah? Jangan baru diusik sedikit langsung lebay dan menuduh orang kiri kanan,” lanjut dia.

Max juga bicara mengenai tuduh-tuduhan kepada dirinya. Max menegaskan bahwa dirinya sudah cukup berjiwa besar kala AHY tak lagi memberikan posisi di kepengurusan baru.

“Menuduh saya lah segala macam, Marzuki Alie, dan lain sebagainya. Apa itu? Nggak elegan. Saya ketika tidak dipergunakan lagi oleh AHY, dalam kepengurusan AHY karena saya dalam anggota Majelis Tinggi, saya mundur. Saya mundur karena saya nggak suka sama cara-cara itu, gitu,” tegasnya.

Partai Demokrat sebelumnya mengungkapkan nama-nama yang hendak mengkudeta kepemimpinan AHY. Nama-nama tersebut terdiri dari kader aktif hingga eks kader.

“Jhoni Alen Marbun, Marzukie Alie, Nazaruddin, Darmizal,” kata elite Partai Demokrat Rachland Nashidik. (Zohiri)

Continue Reading

POLITIK

Ketum PKB: Pemilu 2024 PKB Akan Tembus 3 Besar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) III DPW PKB DKI Jakarta yang digelar secara virtual, di Hotel Kartika Candra pada Sabtu, 9 Januari 2021.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, bahwa PKB Insya Allah akan dapat menembus minimal tiga besar pada pemilu 2024.

Untuk itu, Muhaimin meminta kader PKB untuk bekerja keras guna mencapai target tersebut. Sebab, menurutnya, kerja keras seluruh kader PKB menjadi pelecut semangat meraih kemenangan pada masa depan.

Pada kesempatan yang sama, Muhaimin mengapreasiasi kerja keras seluruh kader PKB selama ini, baik dalam gelaran Pemilihan Umum maupun dalam mengelola partai.

“Selamat kepada pengurus yang berhasil mempertahankan suara, memenangkan Pilkada, mengelola partai dengan nilai yang bagus,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, saat ditemui media, Ketua Panitia Muswil III DPW PKB DKI Jakarta, Ahmad Muslim menyebut, dari pemilu ke pemilu yang banyak punya ruang untuk memilih adalah kaum muda

“Maka pada Muswil yang ke -3 ini, Kami mengkonsep bahwa bangkit, solid, menang, ijo rame-rame, asyiknya gaya millenial. Dengan konsep ini PKB kedepan bisa menyasar kaum muda untuk sadar berpolitik,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan suatu bangsa, suatu negara disaat kaum mudanya sadar tentang politik di era saat ini, dimana informasi hoax beredar dan kalau kaum mudanya tidak pandai berpolitik nanti bisa terjerumus pada isu-isu yang tidak benar

Terkait Covid-19 saat ditanya media, Muslim katakan sampai saat ini kita masih pada masa pandemi Covid-19, sehingga kita lebih memfokuskan pada acara secara virtual sementara pertemuan fisik dalam jumlah yang banyak kita hindari.

Adapun Bansos berupa sembako yang diberikan pada masyarakat terdampak Covid-19, PKB saat ini mengusulkan pada Pemprove DKI untuk memberikan dengan menggantikan dengan uang tunai. Karna kita tidak tau kapan berhentinya pandemi ini.

“Mudah-mudahan dengan adanya uang tunai itu, masyarakat lebih bisa memanfaatkan bantuan Pemprove dengan memilah dan memilih sendiri kebutuhan pokok yang mau di beli,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending