Connect with us

Daerah

GPMI Dukung Keputusan Anies, 14 September Jakarta PSBB Total

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pemerhati Kota Jakarta Syarief Hidayatulloh mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik tuas rem darurat. Sudah sepatutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah ini.

“Saya mendukung total keputusan Gubernur Anies kembali ke PSBB awal yang super ketat. Kondisinya sudah mengkgawatirkan,” kata Syarief Hidayatulloh dalam keterangannya Rabu (9/9/2020) malam.

Syareif yang juga Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Jakarta Raya ini menyebut, tingkat keterisian tempat tidur isolasi dan ICU harian di Jakarta semakin meningkat.

Hal itu Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, hingga 06 September, presentase keterpakaian tempat tidur dan isolasi harian di 67 Rumah Sakit (RS) rujukan mencapai 77 persen. Diketahui, jumlah tempat tidur diisolasi di 67 RS rujukan adalah 4.456.

Sedangkan tingkat keterisian ICU harian di 67 RS rujukan meningkat menjadi 83 persen. Diketahui, jumlah tempat tidur ICU di 67 RS rujukan tercatat 483.

Ditambah, stok makam khusus jenazah dengan protap Covid-19 juga menipis. Stok lahan makam di dua Tempat Pemakaman Umum (TPU) khusus Corona, yakni di TPU Pondok Ranggon dan TPU Tegal Alur, kini mulai menipis. Tinggal 1.100 makam.

Diperkirakan, satu hingga dua bulan ke depan, blok makam khusus Covid-19 akan penuh. Apalagi jika tingkat penularan dan kematian perhari kian tinggi seperti saat ini.

“Selain itu, tenaga kesehatan juga kewalahan. Bahkan, sampai-sampai Pemprov DKI Jakarta merekrut tenaga kesehatan tambahan 1.000 lebih. Karenanya pergerakan warga memang harus dibatasi,” tandasnya.

14 September Mulai PSBB Ketat

Diketahui, dalam konferensi persnya Rabu (9/9) malam, sebagai langkah kebijakan rem darurat atau Emergency Brake Policy, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Gubernur Anies menyatakan, situasi wabah di Jakarta saat ini berada dalam kondisi darurat. Pemprov DKI Jakarta memutuskan menarik rem darurat dan kembali ke PSBB ketat. Mulai 14 September, pergerakan warga akan dibatasi.

“Warga akan kembali berkegiatan dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Mulai Senin 14 September, seluruh kegiatan perkantoran akan dilakukan dari rumah dan akan ada 11 bidang esensial yang diperbolehkan beroperasi,” kata Gubernur Anies.

Kata Gubernur Anies, ada 11 bidang non esensial yang izinnya dikeluarkan akan dievaluasi kembali. Seluruh tempat hiburan akan kembali ditutup. Kerumunan dan kegiatan yang mengumpulkan dilarang.

“Tempat ibadah yang boleh dibuka hanya di level kampung atau komplek dan hanya boleh digunakan oleh warga setempat. Khusus tempat ibadah di zona merah dan wilayah dengan kasus tinggi tidak diperbolehkan buka,” tambah Anies.

Prediksi RS dan ICU Kolaps

Ditambahkannya, selama 6 bulan terakhir kasus Covid-19 di Jakarta didominasi 50 persen kasus OTG dan 35 persen adalah kasus gejala ringan-sedang.

“Selain itu, saat ini ambang batas kapasitas rumah sakit untuk ruang isolasi dan ICU sudah melampaui angka batas aman dan diperkirakan akan mencapai kapasitas maksimal di 17 September 2020 dan setelah itu akan fasilitas kesehatan DKI Jakarta akan kolaps,” ujar Anies memprediksi.

Meskipun kapasitas ruang isolasi khusus Covid-19 ditingkatkan sebanyak 20 persen menjadi 4.807 tempat tidur, maka seluruh tempat tidur itu akan penuh di sekitar tanggal 6 Oktober 2020.

Gubernur Anies juga menyampaikan kapasitas maksimal ruang ICU khusus Covid-19 di DKI Jakarta saat ini sebanyak 528 tempat tidur. Jumlah yang besar tersebut saat ini telah terisi 83 persen dan akan penuh pada tanggal 15 September dengan tingkat penularan wabah seperti sekarang.

Pemprov DKI Jakarta sedang berusaha menaikkan kapasitas ICU dilakukan hingga mencapai 636 tempat tidur. Namun tanpa usaha pembatasan lebih ketat, maka ICU khusus Covid-19 Jakarta sesudah dinaikkan kapasitasnya pun bisa penuh pada tanggal 25 September.

“Ingat, menaikkan tempat tidur bukan sekadar menyediakan tempat tidurnya, tapi memastikan ada dokter dan perawatnya, ada alat pengamannya, ada alat-alatnya, dan ada obatnya. Dengan usaha peningkatan kapasitas jangka pendek, tapi tidak disertai dengan pembatasan ketat, maka kita hanya mengulur waktu kurang dari sebulan saja sebelum rumah sakit kembali penuh,” tegasnya.

Anies menyebut, pandemi ini akan berakhir dengan harapan realistis melalui penemuan vaksin yang aman dan efektif serta terdistribusi secara merata.

Akan tetapi, vaksin tersebut tidak akan hadir dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Vaksin baru akan hadir tahun depan sedangkan kondisi darurat sudah hadir di DKI Jakarta.

Maka, sampai datangnya vaksin nanti, kita harus bersiap melawan wabah dengan menjalankan pembatasan sosial secara serius dan berdisiplin tinggi. Seluruh jajaran Pemprov DKI berkomitmen untuk bekerja keras dan bersiaga penuh selama masa pembatasan ini untuk meringankan beban masyarakat.

“Kita akan kalahkan wabah ini bersama-sama. Cobaan wabah ini memang besar. Ini mungkin adalah cobaan terbesar dalam usia hidup generasi kita. Namun, cobaan besar ini bisa berkurang rasa beratnya bila kita saling mendukung,” pungkas Anies. (red)

Continue Reading

Daerah

Demokrasi yang Ideal di Indonesia Adalah Demokrasi Pancasila

Published

on

By

JanoerKoening, Yogyakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa demokrasi yang ideal di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Sesuai yang diinginkan oleh ‘Founding Fathers’ atau para pendiri bangsa.

Pernyataan itu disampaikan LaNyalla menjawab pertanyaan dari perwakilan BEM Universitas Gadjah Mada, Farhan, dalam Ngopi Bareng dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

“Tapi saat ini model demokrasi tersebut belum dilaksanakan. Oleh sebab itu, DPD RI menilai pentingnya Amandemen konstitusi ke-5 dilakukan dengan suasana kebatinan untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Hal ini dilakukan karena DPD RI menilai semangat amandemen konstitusi yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002 sudah cukup banyak melenceng dari harapan para pendiri bangsa,” kata LaNyalla saat bersamaan diskusi Daring(Webinar) berlangsung, se Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Oase Cafe, Minggu (06/06/2021)

Menurutnya, Pancasila seharusnya dijadikan nafas dalam semangat perbaikan bangsa.

“Jadi kalau ada yang tanya, sebenarnya apa DNA sistem pemerintahan Indonesia? Parlementer atau Presidensiil? Jawabnya adalah Pancasila. Yang merupakan sintesa atas dialektika teori-teori yang diterapkan negara-negara di barat. Saya katakan di sini Demokrasi Pancasila itu bukan teori yang tidak bisa diwujudkan,” sebut LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, Pancasila merupakan sumber segala hukum dan seharusnya dijadikan pedoman. Termasuk untuk memilih para pemimpin bangsa.

Dari tatanan sila-sila Pancasila, yakni membangun manusia Indonesia yang Berakhlak, Beradab dan Bersatu diharapkan akan memunculkan para Hikmat Kebijaksaan, yang mewakili suara rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan penting terhadap bangsa dan negara melalui musyawarah mufakat.

“Termasuk memilih siapa yang diberi ‘mandat’ untuk memimpin pemerintahan. Sehingga diharapkan Keadilan Sosial terwujud. Itulah Demokrasi Pancasila. Itulah Presidensiil yang diinginkan para pendiri bangsa,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla mengajak mahasiswa bersama dengan DPD untuk berjihad secara konstitusi. Karena DPD butuh dukungan mahasiswa dan kalangan akademisi terkait keinginan melaksanakan Demokrasi Pancasila tersebut.

“Karena DPD punya tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat. Harus memperjuangkannya dengan baik dan kami terbuka untuk bersinergi dengan mahasiswa,” kata LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI ini menegaskan, perjuangan memang harus melalui jalan yang berliku. Tidak ada perjuangan yang mulus.

“Yang penting adalah perjuangan kita itu benar dan on the track. Itu yang harus dipegang teguh. Kita tugasnya sebagai manusia adalah ikhtiar. Hasilnya diserahkan ke Tuhan,” katanya.

LaNyalla juga memberikan tips bagi generasi muda maupun mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Yaitu harus pelan-pelan.”Jangan langsung frontal dalam hadapi kekuasaan atau menyampaikan sesuatu hal. Kalau yang frontal biasanya akan ditangkap. Harus sein kiri belok kanan,” ujar.

Meski demikian, LaNyalla siap membantu memperjuangkan empat aktivis mahasiswa yang ditahan polisi agar bisa dikeluarkan. “Kita tidak janji akan hal ini. Tapi tolong tulis nama empat mahasiswa itu. Serahkan ke saya, nanti kita perjuangkan,” ucapnya.

Menurut LaNyalla kebebasan berpendapat harus tetap dibuka. Ruang diskusi tidak boleh dibungkam dan demonstran tidak boleh ditangkapi.

“Kita akan kawal kebebasan berpendapat ini yang sebenarnya aturan atau Undang-undangnya secara tekstual bagus namun secara konstektualnya terkadang belum dilaksanakan,” ujarnya.

Masalah kebebasan berpendapat tersebut disampaikan LaNyalla untuk menanggapi keluhan Presiden BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yunanto, mengenai kebebasan berpendapat yang saat ini dibungkam. Bahkan ada penahanan terhadap aktivis mahasiswa saat berdemonstrasi tolak omnibus law cipta kerja di Semarang.

Yunanto juga menyampaikan keinginannya agar DPD membantu mengeluarkan para aktivis mahasiswa yang ditahan karena berjuang mengadvokasi rakyat.

“Ada empat mahasiswa dari Semarang yang ditahan saat demo penolakan Omnibus law cipta kerja di Semarang. Kami berharap teman-teman tersebut dikeluarkan,” pinta Yunanto.

Continue Reading

Daerah

Nias Barat Di Guncang Gempabumi M 7.2

Published

on

By

JanoerKoening, Kakarta – Gempabumi dengan parameter magnitudo 7.2 dirasakan kuat oleh masyarakat di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Jumat (14/5/2021) pukul 13.33 WIB.

Kepala Sub Bidang Direktorat (Kasubdit) Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nias Barat, Hiramo melaporkan, guncangan gempabumi tersebut sempat membuat masyarakat panik dan keluar rumah.

“Masyarakat panik dan keluar rumah,” ujar Hiramo melalui keterangan tertulis.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Nias Barat saat ini sedang melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan instansi dan pihak terkait.

Sementara itu, berdasarkan hasil rekaman seismogram Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempabumi tersebut berada pada 0.10 LU dan 96.53 BT di laut pada kedalaman 19 kilometer (km).

Adapun apabila ditarik garis lurus, maka jarak pusat gempa tersebut berada pada 141 km Barat Daya Nias Barat, 151 km Barat Daya Nias Selatan, 172 km Barat Daya Nias, 455 km Barat Daya Medan dan 1.339 km Barat Laut Jakarta.

Lebih lanjut, menurut BMKG gempabumi tersebut tidak berpotensi tsunami. (Amhar)

Continue Reading

Daerah

Ke Kupang, AHY Langsung Silaturahmi dengan Gubernur NTT

Published

on

By

JanoerKoening, Kupang – Usai berkunjung ke Kota Palu, di hari keempat rangkaian Safari Ramadhan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meneruskan perjalanannya ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (27/4/2021) siang.

Di Bandara Internasional El Tari, Ketum AHY langsung dijemput oleh Wali Kota Kupang sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat NTT Jefri Riwu Kore (Jerico), Wakil Ketua Umum dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman

Turut menjemput juga Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anita Jacoba, dan perwakilan terbatas DPC. Ketum AHY disematkan selendang cantik khas NTT.

Agenda Ketum AHY di NTT, selain akan mengunjungi dan memberikan bantuan kepada korban bencana, juga akan melaksanakan konsolidasi internal bersama para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat di NTT.

Setibanya di Kupang, Ketum AHY langsung menuju Kantor Gubernur NTT untuk silaturahmi dengan Gubernur Viktor Laiskodat. Sesampainya di sana, AHY diselempangkan kain khas Sumba NTT oleh Viktor.

“Dalam pertemuan tadi, kami banyak bercerita tentang proses pemulihan pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di NTT,” ujar Ketum AHY.

“Saya pun bercerita pada Pak Viktor bahwa secara pribadi melalui AHY Foundation saya dan teman-teman sudah ikut membantu mendistribusikan bantuan ke Pulau Adonara, Desa Lamanele, Flores Timur beberapa saat yang lalu,” tambahnya.

Ketum AHY kemudian menjelaskan, bahwa salah satu maksud kedatangannya bersama teman-teman Partai Demokrat ke NTT adalah untuk membantu saudara-saudara masyarakat NTT yang terdampak dari bencana.

“Mudah-mudahan ikhtiar bersama ini bisa bermanfaat dan membantu upaya pemulihan pasca bencana di NTT,” harap Ketum AHY menutupnya.

Turut mendampingi Ketum AHY di kantor Gubernur diantaranya Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman dan Anita Jacoba Gah. (Amhar)

Continue Reading

Trending