Connect with us

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

Jaga Persatuan, Anies: Forum RT-RW Jakarta Harus Solid dan Tidak Terpecah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, memberikan sambutan pada musyawarah besar (mubes) pertama dan ultah kelima Forum RT-RW Jakarta di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu, 13 Juni 2021.

Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan menyapa dengan hangat para pengurus dan para pendiri Forum RT-RW Jakarta. Gelaran acara silaturahmi ini disertai dengan tumpengan

Terdapat tiga arahan yang diberikan oleh pak Anies pada peserta kegiatan ini. Pertama, Forum RT-RW perlu bekerja bersama dalam lawan pandemi. Target jangka pendek adalah vaksinasi kepada 7,5 juta warga Jakarta.

Poin kedua adalah menjaga soliditas, persatuan dan keutuhan forum ketua RT-RW. Gub Anies mengatakan bahwa RT-RW di DKI Jakarta harus solid, kompak dan tidak terpecah. Dalam forum RT RW Persatuan dan Keutuhan adalah harga mati yang harus dipertahankan.

Harapan nya agar dalam Mubes Pertama ini, dapat menyerap aspirasi yang berkembang di dalam acara Mubes maupun yang datang dari aspirasi anggota dan para pendiri Forum RT-RW. Kearifan dan kematangan semua panitia dan pengurus diperlukan dalam menjaga pesen Gub Anies diatas.

Poin terakhir adalah Forum RT-RW harus berkolaborasi dalam membangun kota Jakarta. Jakarta perlu tidak hanya satu, tapi ratusan superhero. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

AHY Ungkapkan Duka Cita Atas Meninggalnya Istri Yasonna

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Istri dari Bapak Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Elisye W Ketaren.

Rasa duka cita tersebut disampaikan Ketum Partai Demokrat, AHY secara langsung kepada Yasonna Laoly ketika melayat ke Rumah Duka Santoso RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (11/06/2021).

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam secara langsung kepada Menkumham Bapak Yasonna Laoly di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto atas kepergian Ibu Elisye Widya Ketaren,” ujar Ketum Partai Demokrat AHY.

Tidak lupa pada kesempatan itu juga Ketum AHY mendoakan mendiang Ibu Elisye Widya Ketaren dan Menkumham beserta keluarga yang ditinggalkan.

“Semoga Ibu Elisye Widya Ketaren diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan Pak Yasonna Laoly beserta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” doa Ketum AHY.

Turut mendampingi Ketum AHY ketika melayat adalah Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Rifky, Bendum Renville Antonio, Kepala BPOKK Herman Khaeron, dan Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Rakernas II, Deprindo: Developer Sukses, Jujur Bermartabat.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Rapat Kerja Nasional II Developer Properti Indonesia (Deprindo) berlangsung di Hotel Oria Jakarta. Rakernas bertema ‘Pemantapan Organisasi dalam rangka mendukung Anggota menjadi developer yang tangguh’ digelar hari jum’at – Sabtu (11-12 Juni 2021).

Ketua Umum DEPRINDO, Suhandi HS mengatakan bahwa Deprindo merupakan asosiasi pengembang perumahan yang diakui oleh Pemerintah melalui Kementrian PUPR.

Dijelaskan Suhandi, Deprindo merupakan Asosiasi Pengembang Perumahan yang lebih melayani segala kebutuhan anggotanya. Disini Kami bangun Sinergy antar anggota dan ada juga Deprindo Academy.

“Ini merupakan bagian dari layanan Deprindo untuk mempermudah anggotanya mengelola proyek serta mengantarkannya menjadi Pengembang Perumahan yang Sukses, Jujur dan Bermartabat,” ujarnya.

Adanya Deprindo ini, kami telah dan akan terus melahirkan enterpreneur-entrepreneur yang tangguh dan berdaya saing di bidang properti. “Serta membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha antar anggota,” pungkas Suhandi HS.

Daniel haposan marbun, Ketua panitia pelaksana acara rakernas developer properti indonesia mengungkapkan, Rakernas II DEPRINDO hari ini di hadiri lebih dari 87 peserta yakni 15 DPW dan 11 DPD dan sisanya pengurus dan anggota dari Seluruh Indonesia.

Ditanya terkait kontribusi pada Pemerintah dan masyarakat, Daniel latakan”Kita pastikan bahwa DEPRINDO bisa berkontribusi baik, khususnya dalam ranah industri properti di tanah air, yakni menyediakan perumahan-perumahan baik yang bersudsidi maupun yang kelas elit,” ujarnya.

Sementara itu, Ario Krestianto perwakilan DPW Jawa Barat kepada media mengatakan, Deprindo Walayah Jawa Barat kami harapkan mempunyai partisipasi khususnya membangun perumahan bersubsidi, dan tentu termasuk perumahan kelas menengah.

Oleh karna itu untuk pengembangan, Deprindo sebagai asosiasi atau kumpulan dari developer maupun calon developer di Jawa Barat harus bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan lahan

“Mengingat, segmen harga subsidi itu kan tergantung harga tanah. Sedangkan harga subsidi itu sudah ditentukan pemerintah dengan harga maksimal 250 juta per unit rumah,” jelasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending