Connect with us

Nasional

Inilah Satu-satunya Perempuan Penerima Beasiswa S3 UNHAN Th 2020

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Luarbiasa! Dina Hidayana, S., M.Sc. Dia adalah politisi Golkar dan satu-satunya Perempuan Penerima Beasiswa S3 Universitas Pertahanan (UNHAN) Th 2020/2021. Total penerima beasiswa S3 itu 24 dan 23 nya semua laki-laki.

Sebagai mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021, Dina diwajibkan mengikuti rangkaian acara kuliah perdana, yang upacara pembukaannya dipimpin langsung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Upacara berlangsung di pagi hari.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Probowo Subianto, bertindak sebagai Inspektur Upacara Pembukaan Pendidikan S1, S2 dan S3 Universitas Pertahanan (Unhan) TA.2020/2021 pada 29 Agustus 2020 di Kampus Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Sebanyak 300 Kadet Mahasiswa S1, 251 mahasiswa S2 dan 24 mahasiswa S3 serta para dosen dengan khidmat mengikuti jalannya upacara secara fisik dan secara online tersebar di sejumlah lokasi lingkungan kampus.

Politisi Golkar, Dina Hidayana, S.P., M.Sc., yang juga Staf Ahli Ketua MPR RI, memutuskan untuk menempuh S3 di Universitas Pertahanan, salah satu kampus negeri terbaik di Indonesia, yang menerapkan pola pengajaran semi militer, bukan saja karena latar belakang personal tumbuh besar di keluarga tentara dari Ayahnya, yang merupakan Alumni AKABRI AD 74.

“Namun secara khusus untuk mendalami dan menemukan instrumen penentu keberhasilan kedaulatan pangan sebagai tulang punggung utama pertahanan nasiona,” ujar Dina yang juga Juru bicara Depinas SOKSI, serta Staf Ahli Fraksi Golkar DPR RI 2009-2014, dalam keterangan tertulisnya Senen (31/8/2020).

Lebih lanjut, Alumni S1 Pertanian UNS, Lulusan tercepat 3,5 tahun berpredikat _Cumlaude_ Dina mengungkapkan, bahwa kejayaan agraris Indonesia harus dikuatkan melalui reformulasi kebijakan pertanian dan pangan dalam arti luas.

“Pandemi Covid 19 adalah momentum tepat untuk mengoptimalkan seluruh kekayaan Indonesia, baik dari aspek sumber daya alam maupun manusia,” ucap Dina yang juga Alumni S2 Magister Resolusi Konflik UGM, lulusan tercepat berpredikat _Cumlaude_.

Dina Hidayana berharap penelitian Disertasi yang rencananya akan diselesaikannya dalam waktu dua tahun ini dapat menggugah masyarakat luas dan pemegang kekuasaan pada khususnya untuk fokus pada potensi utama Indonesia, dalam hal pembangunan pertanian dan pangan nasional

Karena menurut Dina, logistik (pangan) adalah sumber kekuatan utama suatu bangsa, baik dalam keadaan damai maupun perang.

“Dengan seluruh potensi yang kita miliki, maka ketergantungan impor harus kita akhiri, pandemi sebagai peluang untuk Indonesia berada di garis terdepan penentu stabilitas dunia dalam hal ketersediaan pangan,” jelasnya.

Sebagai satu-satunya perempuan penerima beasiswa Mahasiwa Doktoral Cohort 3 Universitas Pertahanan Indonesia, Dina Hidayana menunjukkan kapasitas dan kapabilitas yang prima.

Bukan saja dalam memenangkan Seleksi Beasiswa yang tidak mudah karena harus melewati banyak sekali tahapan test, juga lebih jauh Dina Hidayana telah menunjukkan kemampuan beradaptasi secara baik terhadap dominasi laki-laki yang sebagian besarnya dari kalangan militer.

Dina Hidayana percaya bahwa keterlibatan perempuan di ranah militer dapat menginfiltrasi cara-cara penyelesaian konflik yang cenderung mengedepankan nirkekerasan.

“Zaman sudah jauh berubah, perang fisik sudah hampir punah bertransformasi menjadi bentuk lain yang lebih sulit dikenali,” ujarnya.

Karenanya, peran dan keterlibatan perempuan di semua lini dan fungsi mutlak diperlukan untuk mendapatkan perspektif dari ragam gender untuk mencapai Indonesia sebagaimana tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4, Dina menambahkan.

Universitas Pertahanan Indonesia mewajibkan seluruh mahasiswa S1, S2 dan S3 mengikuti Bela Negara sebagai bagian dari penguatan nasionalisme, dalam hal konsepsi dasar, termasuk penempaan fisik.

Sesuai moto Unhan: Identitas, Nasionalime dan Integritas diharapkan lulusan Mahasiswa Unhan di semua tingkatan dapat mendarmabaktikan keilmuannya pada masyarakat, bangsa dan generasi penerus sehingga tidak ada ilmu yang sia-sia. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Lolos Fit and Proper Tes, 7 Hakim Agung Dilantik Ketua MA

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., telah melantik dan mengambil sumpah 7 (tujuh) orang hakim agung pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14, Jakarta.

Tujuh nama Hakim Agung ini merupakan pilihan dari sebelas orang yang diajukan oleh Komisi Yudisial ke Komisi III DPR RI. Ketujuhnya merupakan calon hakim agung yang telah lulus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI pada Senin, 20 September 2021.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Hakim Agung.

Berikut Tujuh Hakim Agung Baru yang telah dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

  1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
  2. Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan.
  3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
  4. Suharto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung
  5. Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
  6. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan
  7. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Agung Kamar Militer. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.

Adapun acara pelantikan telah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri oleh jumlah undangan yang terbatas. Acara juga bisa disaksikan secara langsung melalui kanal youtube Mahkamah Agung. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum selaku Guru Besar dan Ketua LPPM Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa Webinar yang berlangsung hari ini, Senen 11 Oktober 2021 adalah kerjasama dengan LPPM UPI dengan BAPPENAS

Adapun tema dalam webinar ini yang disepakati tentang PAUD Holistik Integratif untuk SDM Unggul dan Berdaya saing (Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak).

Tema PAUD menjadi penting karena melibatkan literasi dasar bagi sekurang kurangnya 72% anak usia 7 hingga 17 tahun berdasarkan Data BPS dan data Kemendikbud Ristek yang diantaranya 27% anak usia balita yang artinya banyak anak bangsa yang menjadi lingkup diskusi webinar tersebut.

Pada webinar kali ini, bahwa kita masih memiliki Pekerjaan Rumah 1,75% keaksaraan nasional dengan tantanga APK 8,2 tahun, dan kita mengetahui bahwa kemenko PMK sebagai koordinator bidang Pendidikan dan sosial lainnya akan mampu mereduksi persoalan dari mulai PAUD sampai Pendidikan menengah.

“Kerjsama ini dilakukan karena Universitas yang selalu berada di garda depan dari PAUD Hingga Sarjana, UPI ada jenjang studi PAUD dari S1 sampai S3 begitu juga untuk Pendidikan dasar dan menengah,” ujar Prof. Dadang Sunendar.

Dikatakan Dadang, bahwa Di LPPM ada satu kajian Pengembangan Wanita, Gender dan Perlindungan Anak yang bersinergi langsung dengan Kementerian PNN / BAPPENAS dan KPPPA, hal tersebut lah yang mendasari terlaksananya Webinar PAUD HI.

Sementara itu, Dr. Ir. Subandi Sardjoko, MSc. Menyampaikan keynote pada Webinar bertema “PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing” yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah (Bappenas) dan Perguruan Tinggi (Lembaga Pengabdian dan Penelitain Masyarakat-UPI).

“Di dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan pembangunan manusia sebagai salah satu agenda penting dan dan strategis dalam pembangunan nasional. Diyakini sepenuhnya, modal manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan,” papar Subandi.

Dia tambahkan, “untuk itu, pemerintah fokus pada upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing,” jelasnya.

Pembangunan Manusia dilaksanakan berlandaskan pada Tiga Pilar pembangunan, yaitu: Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter, Pembangunan Manusia mencakup banyak dimensi merujuk suatu intervensi kebijakan, yang diarahkan antara lain untuk:

  1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas; dan
  3. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Pembangunan Manusia tidak hanya menjadi Komitmen Nasional, namun juga merupakan Komitmen Dunia melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (Amhar)
Continue Reading

Nasional

EKSAMINASI PUTUSAN PERKARA HRS DKK

Published

on

By


Pada kesempatan ini disampaikan hasil kajian ekasaminasi perkara Habib Rizieq Syihab dkk (Putusan PN. Jakarta Timur Nomor: 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim), yang pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Bahwa pada awalnya telah terjadi rekayasa sistematis melalui pengelompokan (klasterisasi) perkara (in casu Prokes Petamburan, Megamendung dan RS UMMI) tanpa menggunakan ketentuan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Seandainya ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP diterapkan, maka dapat dipastikan tidak akan pernah ada klasterisasi perkara yang didalamnya terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  2. Bahwa Judex Factie bahwa telah menyalahi asas legalitas dengan melakukan analogi terhadap makna “keonaran”. Tidak dapat dibenarkan penentuan adanya hubungan antara sikap batin (mens rea) dengan perbuatan (actus reus) dan timbulnya akibat ditentukan secara menyimpang dan tidak ada keterpautan hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  3. Bahwa delik penyertaan (deelneming) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tergolong kejahatan terhadap Kemanan Negara. Dengan demikian mempersyaratkan harus adanya permufakatan jahat (dolus premeditatus) dan oleh karena itu kesengajaan yang terjadi bukan bercorak ‘dengan kemungkinan’, melainkan bercorak ‘dengan maksud’ (als oogmerk).
  4. Bahwa terdapat keterhubungan yang siqnifikan antara pemenuhan unsur “dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” dengan tindakan plagiarisme dalam pertimbangan hukum putusan aquo. Doktrin opzet metwaarschijnlijkheidsbewustzijn/dolus eventualis yang menjadi dalil Judex Factie dalam pemenuhan unsur “kesengajaan dengan kemungkinan” tidak sesuai dengan maksud penggunaannya.
  5. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan pembuktian hubungan sebab akibat (kausalitas) guna menentukan secara objektif sebab terjadinya akibat. Mengacu pada doktrin kausalitas, maka sebab yang relevan dan paling dominan terjadinya kegaduhan di media sosial termasuk aksi demonstrasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Judex Factie justru oleh media-media sosial yang sebelumnya menebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian kepada Pemohon Kasasi (in casu Habib Rizieq Syihab). Diduga kuat media-media tersebut memang sengaja dibentuk guna kepentingan rekayasa pemenuhan dalil terjadinya kegaduhan di media sosial.
  6. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah dihapuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2019. Berdasarkan interpretasi futuristik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana seharusnya tidak lagi dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara Habib Rizieq Syihab dkk tidaklah murni perkara hukum, namun mengandung kepentingan politis. Dengan demikian pemenuhan unsur delik cenderung sangat dipaksakan.

Kami memberikan dukungan penuh kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung untuk memutus dengan keberanian dan kejujuran agar terwujud kepastian hukum yang adil. Demikian Siaran Pers ini disampaikan.
 
Jakarta, Senin 11 Oktober 2021.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
(Direktur HRS Center selaku Ketua Tim Eksaminasi)

Dr. H. Ahmad Yani, S.H., M.H.
(Dewan Penyantun HRS Center)

Continue Reading

Trending