Connect with us

Nasional

Inilah Satu-satunya Perempuan Penerima Beasiswa S3 UNHAN Th 2020

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Luarbiasa! Dina Hidayana, S., M.Sc. Dia adalah politisi Golkar dan satu-satunya Perempuan Penerima Beasiswa S3 Universitas Pertahanan (UNHAN) Th 2020/2021. Total penerima beasiswa S3 itu 24 dan 23 nya semua laki-laki.

Sebagai mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021, Dina diwajibkan mengikuti rangkaian acara kuliah perdana, yang upacara pembukaannya dipimpin langsung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Upacara berlangsung di pagi hari.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Probowo Subianto, bertindak sebagai Inspektur Upacara Pembukaan Pendidikan S1, S2 dan S3 Universitas Pertahanan (Unhan) TA.2020/2021 pada 29 Agustus 2020 di Kampus Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Sebanyak 300 Kadet Mahasiswa S1, 251 mahasiswa S2 dan 24 mahasiswa S3 serta para dosen dengan khidmat mengikuti jalannya upacara secara fisik dan secara online tersebar di sejumlah lokasi lingkungan kampus.

Politisi Golkar, Dina Hidayana, S.P., M.Sc., yang juga Staf Ahli Ketua MPR RI, memutuskan untuk menempuh S3 di Universitas Pertahanan, salah satu kampus negeri terbaik di Indonesia, yang menerapkan pola pengajaran semi militer, bukan saja karena latar belakang personal tumbuh besar di keluarga tentara dari Ayahnya, yang merupakan Alumni AKABRI AD 74.

“Namun secara khusus untuk mendalami dan menemukan instrumen penentu keberhasilan kedaulatan pangan sebagai tulang punggung utama pertahanan nasiona,” ujar Dina yang juga Juru bicara Depinas SOKSI, serta Staf Ahli Fraksi Golkar DPR RI 2009-2014, dalam keterangan tertulisnya Senen (31/8/2020).

Lebih lanjut, Alumni S1 Pertanian UNS, Lulusan tercepat 3,5 tahun berpredikat _Cumlaude_ Dina mengungkapkan, bahwa kejayaan agraris Indonesia harus dikuatkan melalui reformulasi kebijakan pertanian dan pangan dalam arti luas.

“Pandemi Covid 19 adalah momentum tepat untuk mengoptimalkan seluruh kekayaan Indonesia, baik dari aspek sumber daya alam maupun manusia,” ucap Dina yang juga Alumni S2 Magister Resolusi Konflik UGM, lulusan tercepat berpredikat _Cumlaude_.

Dina Hidayana berharap penelitian Disertasi yang rencananya akan diselesaikannya dalam waktu dua tahun ini dapat menggugah masyarakat luas dan pemegang kekuasaan pada khususnya untuk fokus pada potensi utama Indonesia, dalam hal pembangunan pertanian dan pangan nasional

Karena menurut Dina, logistik (pangan) adalah sumber kekuatan utama suatu bangsa, baik dalam keadaan damai maupun perang.

“Dengan seluruh potensi yang kita miliki, maka ketergantungan impor harus kita akhiri, pandemi sebagai peluang untuk Indonesia berada di garis terdepan penentu stabilitas dunia dalam hal ketersediaan pangan,” jelasnya.

Sebagai satu-satunya perempuan penerima beasiswa Mahasiwa Doktoral Cohort 3 Universitas Pertahanan Indonesia, Dina Hidayana menunjukkan kapasitas dan kapabilitas yang prima.

Bukan saja dalam memenangkan Seleksi Beasiswa yang tidak mudah karena harus melewati banyak sekali tahapan test, juga lebih jauh Dina Hidayana telah menunjukkan kemampuan beradaptasi secara baik terhadap dominasi laki-laki yang sebagian besarnya dari kalangan militer.

Dina Hidayana percaya bahwa keterlibatan perempuan di ranah militer dapat menginfiltrasi cara-cara penyelesaian konflik yang cenderung mengedepankan nirkekerasan.

“Zaman sudah jauh berubah, perang fisik sudah hampir punah bertransformasi menjadi bentuk lain yang lebih sulit dikenali,” ujarnya.

Karenanya, peran dan keterlibatan perempuan di semua lini dan fungsi mutlak diperlukan untuk mendapatkan perspektif dari ragam gender untuk mencapai Indonesia sebagaimana tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4, Dina menambahkan.

Universitas Pertahanan Indonesia mewajibkan seluruh mahasiswa S1, S2 dan S3 mengikuti Bela Negara sebagai bagian dari penguatan nasionalisme, dalam hal konsepsi dasar, termasuk penempaan fisik.

Sesuai moto Unhan: Identitas, Nasionalime dan Integritas diharapkan lulusan Mahasiswa Unhan di semua tingkatan dapat mendarmabaktikan keilmuannya pada masyarakat, bangsa dan generasi penerus sehingga tidak ada ilmu yang sia-sia. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Indonesia Ajak ASEAN Jalin Kerja sama Penanggulangan Pandemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam penanggulangan pandemi di kawasan regional. Hal tesebut disampaikan oleh Kepala BNPB sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat ASEAN yang digelar secara virtual.

Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN sedang menghadapi tantangan yang sama, yakni pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, bencana lain tentu juga dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.

Oleh karena itu, Doni mengatakan, komitmen yang kuat dan kerja sama sebagai satu kesatuan ASEAN diperlukan untuk mencapai tujuan dan visi bersama sebagai pemimpin global dalam penanggulangan bencana.

“Saya ingin mengajak para Menteri dan Pejabat seluruh negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk mulai melihat kemungkinan potensi kerja sama kita ke depan dalam menghadapi pandemi,” ujar Doni pada 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan 9th Meeting of the Conference of the Parties to AADMER, Jumat (27/11/2020).

Kerja sama ini dicontohkan Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, seluruh elemen masyarakat, swasta termasuk akademisi dan media massa.

Ia berharap pendekatan ini dapat menjadi upaya bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN, yakni meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana bersama unsur pemerintah.

Doni juga berharap AHA Centre atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management dapat turut terlibat dalam upaya koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan pandemic di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan, Indonesia terus mendukung penuh upaya bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di kawasan ASEAN, termasuk keterlibatan dan dukungan dari mitra ASEAN.

“Tetapi yang terpenting adalah kesatuan dan kebersamaan kita karena saya yakin dalam melakukan penanggulangan bencana, sebagai sebuah negara, prestasi sejati hanya akan tercapai jika kita maju bersama dan tidak meninggalkan siapa pun,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan ajakan untuk para menteri dan pejabat dari negara-negara ASEAN untuk berpartisipasi pada 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan digelar di Bali, pada Mei 2022 mendatang.

Sementara itu, Doni menyampaikan pembelajaran penanganan pandemi di Tanah Air. “Kerja sama dan koordinasi yang komprehensif ini telah membawa Indonesia dapat mengurangi jumlah korban jiwa,” ujarnya.

Pada minggu ketiga November 2020, Indonesia telah melakukan testing hingga mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen dari standar WHO. Situasi yang luar biasa tesebut menjadi tantangan besar kepada Indonesia, “pungkas” Doni Munardo.

Pertemuan dengan negara-negara ASEAN sebagai rangkaian dari kegiatan tahunan terkait dengan penanggulangan bencana, yaitu 37th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), 13th Meeting of the Governing Board of the AHA Centre

Kemudian perpemuan ini juga sebagai giat 14th Meeting of the Joint Task Force to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Bodies on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (JTF on HADR), 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) dan 9th Meeing of the Conference of the Parties to AADMER.

Rangkaian yang semuanya digelar secara virtual berlangsung pada 25 – 27 November 2020. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gatot Nurmantyo: Syahganda cs Tolak Penangguhan Penahanan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menceritakan bahwa Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat menolak upaya penangguhan penahanan.

Dalam sambutannya, Gatot Nurmantyo (Ganur) mengungkapkan, Penolakan itu menunjukkan bahwa ketiganya adalah pejuang sejati.

“Saya secara pribadi siap menjadi penjamin, namun upaya penangguhan penahanan ditolak sama Syahganda, Anton, dan Jumhur. Ketiganya kompak menolak.

Ini yang membuat kami salut,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara peluncuran dan bedah buku ‘Pemikiran Sang Revolusioner Dr Syahganda Nainggolan’ di Sekretariat KAMI pada Jum’at (27/11/2020) di Menteng, Jakarta.

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, alasan penolakan itu karena ada syarat yang tidak bisa diterima Syahganda, Anton dan Jumhur.

“Ada tiga syarat penangguhan penahanan, yakni pertama tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ketiga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama,” urainya.

Syarat ketiga itu yang mereka tolak, ungkap Gatot. Bagi mereka apa yang dilakukan mereka, yang dituduhkan melanggar UU, adalah dalam rangka kebenaran. Syahganda cs merasa lebih baik dipenjara ketimbang dilarang menyuarakan kebenaran.

Peluncuran buku ini juga menandakan bahwa idealisme dan pemikiran Syahganda tidak akan luntur meski dipenjara.

“Masih di penjara, tapi buku diluncurkan. Ini salah satu bukti bahwa perjuangan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditekan semakin menjadi tegar dan kuat” ujar Gatot.

Pada peluncuran dan bedah buku ini, Gatot mengucapkan selamat kepada Syahganda atas peluncuran buku tersebut. Perjuangan belum selesai, ini baru dimulai.

“Saya sampaikan perjuangan yang dimulai dengan niat karena Allah SWT, tidak akan bisa dihentikan oleh manusia,” tegasnya.

Buku pemikiran Sang Revolusioner ini juga menjadi bukti bahwa Syahganda adalah sosok aktivis yang pemikir, atau inetelektual aktivis.

Hal senada juga disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutan secara virtual via aplikasi zoom. “Syahganda adalah intelektual sejati. Intelektualisme bukan sekadar intelektual, tapi juga dilaksanakan dalam aksi nyata,” ungkap Din. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Komnas HAM: Tarik Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme dari DPR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden untuk menarik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM.

Permintaan ini dituliskan dalam rekomendasi Surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Seminar Online Kerjasama Academic TV dengan FISIP Universitas Lampung (UNILA) dengan Tema “Mendudukkan Peran TNI Dalam Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme” pada 24 November 2020.

Beka Ulung mengungkapkan, Komnas HAM menilai Rancangan Perpres ini bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan.

Sehingga pelibatan TNI adalah bersifat ad hoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. Secara prinsip menurut Beka Rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan menurut Surat Komnas HAM kata Beka, karena Rancangan Perpres ini bercirikan pendekatan War Model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi ‘perang’ tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM.

“Komnas HAM juga menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan Perpres dalam tata kelola penanganan terorisme, dimana di dalam UU No 5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah Lembaga selain TNI,” pungkas Beka Ulung.

Dalam Webinar tersebut, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H, Pakar Hukum Pidana UNILA dalam paparannya menyatakan bahwa dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kelopisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam Rancangan Perpres sudah dilakukan Lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara,” ujarnya.

Karenanya Ahmad menegaskan bahwa jika pelibatan TNI diperlukan, maka itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

Ahmad mengingatkan bahwa TNI bukan aparat penagak hukum, sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku dan korban berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A, Pakar Politik UNILA menyampaikan hasil pengamatannya bahwa dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasil penanganan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Karenanya menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme,” ujar Robi

Disisi lain, Robi juga menyoroti sumber anggaran TNI dalam Rancangan Perpres dari APBN, APBD dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, Pakar Politik Pemerintahan UNILA dalam kritiknya terhadap Rancangan Perpres menyatakan perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena Perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan Lembaga lain

Hal ini agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM. “Jangan sampai Perpres ini menjadi Boomerang di kemudian hari,” Ujar Himawan Indrajat. (Amhar)

Continue Reading

Trending