Connect with us

Tokoh / Publik Figur

Ustad Abdul Somad Ingatkan Dosa Besar Pembalakan dan Pembakaran Hutan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Ustad Abdul Somad (UAS) mengingatkan bahwa perilaku pembalakan hutan secara liar dan masif merupakan perbuatan dzalim yang dibenci Allah SWT. Mengutip ajaran Nabi Muhammad SAW, UAS mengatakan siapapun yang merusak pohon dan alam seisinya untuk kepentingan pribadi memperkaya diri sendiri akan mendapatkan hukuman neraka.

“Siapapun yang memotong sebatang pohon kayu, (maka akan-red) disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Satu batang pohon kayu. Bagaimana kalau dia memotong ratusan hektar hutan? Bagaimana dosa dia? Bagaimana pahala-pahala ibadahnya itu diambil oleh orang-orang yang dianiaya?,” kata UAS saat bersilaturahmi ke Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (26/8).

Selain itu, perilaku pembukaan hutan dan lahan yang dilakukan dengan cara dibakar juga merupakan perbuatan dosa, sebab hal itu dapat memberikan dampak buruk yang besar bagi masyarakat luas bahkan hingga negara lain. Selain menimbulkan banyak korban, nama baik sebuah negara juga menjadi tercoreng.

“Jaga dirimu dari api neraka. Jangan sampai kau buat dzalim, aniaya. Bukan satu orang bukan satu keluarga yang kena, satu provinsi. Kalau dia bakar hutan bahkan asapnya sampai ke luar negeri. Nama bangsa kita rusak,” jelas UAS.

Di sisi lain, UAS juga mengajak masyarakat untuk selalu meningkatkan kesadaran bahwa seharusnya manusia memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap keberlangsungan hidup, kelestarian lingkungan serta alam semesta yang menjadi bagian dari ciptaanNya.

Sebagai manusia yang ditakdirkan lahir besar di Indonesia, sudah seharusnya masyarakat Indonesia dapat menggunakan akal pikiran untuk memahami bahwa selain keindahan dan kekayaan alam, wilayah Nusantara juga memiliki ragam peristiwa alam yang terus berulang dan berpotensi menjadi bencana.

Sehingga dalam hal ini, UAS berharap agar manusia dapat mengurangi risiko bencana dengan cara mencinta, merawat dan menjaga alam semesta seisinya.

“Betapa ilmu pengetahuan menjawab bahwa tsunami ini sesungguhnya sudah terjadi berkali-kali, bukan sekali. Maka ilmu pengetahuan menyadarkan kita, membantu kita, menolong kita dengan akal manusia pemberian Allah SWT bagaimana ke depan kita lebih cerdas,” kata UAS.

“Sehingga kalau pun dia terjadi, maka korban bisa lebih minim. Dan kemudian kita bisa lebih cinta sayang kepada alam,” pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Polri Hanya Melayani Yang Sudah Vaksin, Betulkah?

Published

on

By

Oleh: Jamhari alias Amhar, Penggiat Medsos

Banyak beredar dari mulut kemulut hingga media sosial dan bahkan ada juga pemberitaan dari media-media nasional yang menyatakan layanan POLRI hanya untuk yang sudah divaksin Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, izinkan saya menyampaikan testimoni alias kesan nyata pengalaman usai melakukan giat yang berkaitan dengan pelayanan POLRI

Pada Hari Selasa, 31 Agustus 2021, Saya mengunjungi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Daan Mogot Jakarta Barat untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sesampai di lokasi saya melakukan proses pembuatan SIM secara prosedur dengan mengantri dari mulai cek kesehatan hingga menerima SIM, semua alur saya lewati tampa ada persyaratan harus sudah divaksin, dan tidak ada pertanyaan sudah divaksin atau belum. Alhamdulillah lancar, saya menerima SIM di hari itu juga.

Namun, beredar di beberapa Calo bahwa kalau mau urus SIM baik pembuatan maupun perpanjang itu harus sudah divaksin. Itu terdengar langsung oleh saya saat tanya-tanya mencari info tentang pembuatan SIM melalui calo yang beredar diluaran Kantor SATPAS Daan Mogot.

Kemudian siangnya di hari yang sama (31/8), jam 13.15 saya mengunjungi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Daan Mogot dengan keperluan untuk memblokir Pajak Progresif Kendaraan yang tidak saya gunakan

Betul! Saya saksikan sendiri dan ikutan ngantri untuk lebih tau, bahwa ternyata Info yang beredar luas benar adanya bahwa masyarakat yang ingin mengurus SIM apapun kepentingannya harus sudah di vaksin. Hal ini terjadi di Samsat Daan Mogot Jakarta Barat dan saya pun terpaksa mundur.

Lalu, Hari Senen, 13 September 2021, saya mengunjungi Kantor Samsat Jakarta Pusat di Gunung Sahari. Sesampai lokasi saya langsung tanya-tanya kepetugas dan langsung mendapat arahan dengan jelas alurnya tampa ditanya sudah vaksin atau belum.

Saya langsung ke loket target, disitu saya prin daftar kendaraan bermotor atas nama saya yang mau di blokir berikut diberi Formulir. Kemudian saya isi daftar kendaraan bermotor yang saya blokir, tandatangan diatas materai 10.000, lampirkan Foto Kopi KTP dan KK selesai. Alhamdulillah.., semua alur saya lalui tampa surat atau sertifikat divaksin.

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Sebagai Wakil Rakyat, Anda Mungkin Sudah menghilangkan Moral Obligation

Published

on

By

Untuk Para Wakil Rakyat yang Terhormat.

Oleh: M.Yuntri, 4 September 2021. Penulis adalah Pengamat Hukum & Politik.

Tugas pengawasan yang harus dilakukan terhadap jalannya pemerintahan malahan Anda melakukan sebaliknya dengan memuji-muji pekerjaan eksekutif tanpa cacat, padahal rakyat Indonesia sudah menjerit-jerit merasakan ketidak adilan atas berbagai kebijakan pemerintah.

Bahkan secara ‘sarkasme’ tuan-tuan pun berusaha menyerahkan hak budgeting nya kepada presiden seperti pada UU Nomor 2 tahun 2020, dimana presiden bisa menentukan sendiri besarnya budgeting (vide pasal 27) untuk penanganan covid-19 via Keppres, yang di pasal 29 dinyatakan bahwa untuk pertanggungjawabannya tidak bisa dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana. Dan tuan-tuan sebagai wakil rakyat pun serentak mengaminkannya.😇

Dalam tugas ‘legislasi’ pun tuan-tuan menginisiasi terjadinya perubahan UU KPK sebagaimana pengakuan Presiden Jokowi di depan publik, yang serasa semakin melemah dalam pemberantasan korupsi dibanding era sebelumnya.

Sebenarnya Tuan-tuan wakil rakyat yang terhormat terpilih dari hasil demokrasi pileg 2019 ini memang sebagai wakil rakyat kah atau wakil dari partai politik yang harus tunduk & dikomandoi oleh ketua partai ??!

“Tiga tugas utama tuan-tuan” di bidang pengawasan, budgeting dan legislasi terasa sudah tergadaikan demi suatu ambisi yang kamipun sebagai rakyat tidak tahu maksud & tujuan nya.

Bahkan di sisi lain, saat ini pun berusaha saling berkolaborasi dengan eksekutif mencoba untuk mengkhianati keinginan & suara rakyat dengan cara mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 tahun lagi

Sehingga Jabatan Presiden berakhir menjadi tahun 2027 dengan berbagai alasan yang dicari-cari dan terkesan berusaha melabrak konstitusi sebagai komitmen berbangsa dan bernegara.

Halmana sekaligus mempertontonkan sikap pengecut tuan-tuan untuk berkompetisi pada pileg 2024 mendatang karena khawatir tidak terpilih kembali dan masa jabatan legislatif pun ikut menyesuaikan dengan masa jabatan presiden sampai tahun 2027 pula.

Sadar dan taubatan Nasuha lah tuan-tuan yang terhormat, sebelum rakyat muntah dan menyampaikan sumpah serapahnya serta menonton kelakuan tuan-tuan yang hipokrit dengan demokrasi Pancasila yang kita banggakan bersama selama ini.

Bahkan berbarengan dengan itu tuan-tuan yang terhormat ikut pula mengusulkan dalam Rancangan KUHP agar penghinaan terhadap anggota legislatif juga harus dihukum seperti pernah diberlakukan sebelumnya pada diri presiden yang sudah dicabut oleh MK-RI

Karena hal tersebut ciri-ciri negara kerajaan dan tidak demokratis. Mestinya sifat-sifat feodal seperti itu harus dihilangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demokrasi Pancasila.

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Ada Kesan Seteru 2 Jenderal (Purn) Di Kabinet Jokowi

Published

on

By

Oleh : M.Yuntri, 1 Agt 2021. Penulis adalah Pengamat politik & hukum

Yang selama ini banyak netizen yang mengibaratkan merasa tidak begitu nyaman pendengaran di telinga nya tentang bunyi tim musik orkestra yang dipimpin presiden Jokowi. Setiap menteri kadang terkesan tidak saling mendukung dengan visi presiden sendiri.

Bahkan ada kabar burung, selesai rapat kabinet yang dipimpin langsung Presiden Jokowi para anggota kabinet bingung siapa yang berhak menjadi juru bicara secara resmi atas masalah yang telah dibahas tadi untuk menyampaikan pesan-pesan Presiden dari hasil rapat kabinet tersebut.

Sehingga masing-masing Menteri punya versinya sendiri-sendiri yang kadang-kadang ada yang terasa kurang Logic di mata rakyat dan menjadi bahan lelucon di tengah masyarakat.

Jenderal yang satu Luhut Binsar Panjaitan (LBP) seolah begitu lengketnya dengan China, semua TKA China begitu bebas masuk Indonesia tanpa karantina saat kedatangan di bandara dengan alasan investasi China jangan dihambat kalau tidak mereka bisa hengkang dari Indonesia

Sedangkan disaat yang sama perlakuan untuk WNI begitu berbedanya dan banyak kesulitan di bandara, sehingga banyak netizen yang bertanya, beliau ini Dubes China untuk Indonesia atau pejabat tinggi Indonesia? Tapi hampir selalu tampil mewakili pemerintah untuk hal-hal yang penting & urgen di depan TV.

Jendral yang lain nya Prabowo Subianto (PS) seolah menerapkan “politik bebas aktif” Indonesia di kancah Internasional tidak memihak kepada Barat ataupun Timur.

Dengan adanya “Latihan perang-perangan” yang sedang berlangsung persiapannya saat ini di Palembang dan 3 pulau lainnya, dan adanya berbagai agenda lainnya sebagaimana yang disampaikan John Bidden presiden USA “seolah Indonesia terancam”.

Kondisi tersebut jelas sangat memecah konsentrasi keakraban Indonesia-China yang selama ini dirintis kabinet Jokowi.

Konon Kabarnya Amerika telah mendeteksi banyak rahasia busuk tentang bom nuklir yang ditanam China di Jakarta Utara, terancamnya eksistensi pangkalan militer China yang ada di pulau Natuna, rencana China menggunakan vaksin untuk menekan pemerintahan Indonesia dll.

Siapakah yang keluar jadi pemenangnya? LPB kah atau PS kah ?

Sementara presiden Jokowi sendiri masih sibuk sidak ke apotek dan menyerahkan bansos malam-malam langsung ke masyarakat yang sama sekali belum/tidak bersikap harus memihak kepada salah satu jenderal purn tersebut.

Toh kedua-duanya adalah para pembantu beliau sendiri. Kapabilitas dan kepemimpinan beliau sangat diuji untuk bersikap & bertindak cepat. Rakyat maupun masyarakat sedang menunggu apa yang bakal terjadi dengan Indonesia.

Jenderal yang satu adalah mantan pesaing di Pilpres tahun 2019, dan jenderal yang satu lagi adalah konco dekat sejak awal Pilpres 2014 lalu.

Terus dari kejadian di atas rakyat yang cerdas harus memilih opsi yang mana?

Cukup tutup mulut dan menonton saja atau memihak kepada salah satu jenderal purn yang sedang menjalankan tugasnya tersebut?

Atau punya agenda lain yang masih disembunyikan? Walahualam bissawab. Mari kita tunggu jawabannya.

Continue Reading

Trending