Connect with us

Uncategorized

REZIM BUZZER, REZIM KEBLINGER

Published

on

Oleh : Edy Mulyadi

Temuan ICW menyebut pemerintah dalam rentang 2014-2020 mengalokasikan dana hingga Rp1,1 triliun untuk promo medsos. Dari jumlah itu, Polri yang terbanyak mencapai Rp937 miliar.

Temuan ICW juga menyebut ada anggaran Rp90,45 miliar untuk membayar para influencer. Bukan mustahil juga ada alokasi untuk para BuzzeRp yang terbukti telah memecah belah anak bangsa.

Temuan ICW ini sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah telah menggunakan cara-cara tidak terhormat dan menghalalkan segala cara. Tugas utama BuzzeRp adalah memuja-muji majikan yang membayar dan menghancurkan karakter orang atau pihak2 yang dianggap berseberangan dengan kepentingan sang majikan.

Dalam melakukan tugasnya, mereka menyerang personal pihak yang dianggap kritis terhadap kekuasaan. Mereka tidak segan-segan menggunakan diksi norak, kotor, dan menjijikkan. Narasi mereka jauh dari substansi kritik yang disuarakan “lawan” penguasa.

Perilaku rezim yang seperti ini menjadi bukti penguasa tidak peduli dengan beban dan kesulitan rakyat. Ketika sebagian besar rakyat pontang-panting berjuang memenuhi kebutuhan dasar hidup yang harganya makin tak terjangkau, penguasa seenaknya menggelontorkan dana amat besar untuk influencer dan BuzzeRp.

Ada pengakuan dari seorang artis yang dibayar Rp5 juta hingga Rp10juta utk tiap unggahannya dengan tagar #Indonesiabutuhkerja. Ternyata ini bagian dari kampanye RUU Omnibuslaw yang biadab tersebut.

Itu pula yang tampaknya terjadi pada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ada ancaman dan intimidasi di awal-awal pembentukan KAMI terhadap para deklarator dan rakyat di daerah yang hendak hadir deklarasi. Selain itu jagad medsos dijejali postingan dan meme yang menyudutkan serta memfitnah KAMI.

Tentu saja, sebagai rakyat saya tidak rela uang pajak saya digunakan untuk membiayai rezim Humas, rezim buzzer. Ada pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat secara ilegal. Bukan hanya di dunia, tapi hingga akhirat.

Hati-hati!

Jakarta, 21 Agustus 2020

Edy Mulyadi, Ketua Umum Front Anti Komunis Indonesia/FAKI dan Deklarator KAMI

Continue Reading

Uncategorized

Silaturahmi Ke Mantan Direktur Keuangan Bulog, Rumah Tani Bahas Kemitraan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kelompok Pemuda dan Petani Milenial, Rumah Tani bersilaturahmi ke Triyana sebagai Pengusaha di bidang Pertanian yang Juga Mantan Direktur Keuangan Perum Bulog.

Adapun pertemuan tersebut berlangsung hari ini, Jum’at 08 April 2021, bertempat di kantor PT Organik Agro Sejahtera (OASE) di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut membahas Strategi Pertanian Dan Bagaimana Membangun Kemitraan Dengan para Petani agar Petani Bisa Sejahtera nantinya.

Pada pertemuan itu, Egi Hendrawan Founder Rumah Tani mengatakan, Rumah Tani Memperkenalkan diri Kepada Pa Triyana dan menyampaikan Program yang sudah kami lakukan dan yang bisa nanti dikolaborasikan

Hal tersebut, “agar program kami ini dapat memajukan pertanian, peternakan dan perikanan di Indonesia khususnya dalam hal permodalan dan penyerapan hasil produksi petani,” ungkapnya.

Bersamaan dalam kesempatan itu, Triyana mengungkapkan, Kenapa Para pemuda Lebih memilih Ke kota? Karena salah satu yang menyebabkan kaum milenial lebih tertarik ke kota karena di kota katanya ‘ada duit’ nya. “Sementara menjadi petani dianggap tidak ada duitnya,” imbuhnya.

Menurut Triyana, mind set inilah yang harus diluruskan, sesungguhnya petani Indonesia bisa sejahtera jika petani Indonesia mau menggunakan teknologi tinggi pertanian yang akan meningkatkan produktifitas tinggi hasil budidaya pertanian, misal rata-rata hasil produktifitas pertanian di Indonesia di angka 4-6 Ton

Dia tambahkan, nah, dengan menggunakan sistem yang baik Teknologi digunakan benih yang bagus seperti Pupuk Miroba Google atau Migo yang mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian bisa menjadi 10-14 Ton itu akan menjadikan penghasilan Petani meningkat dan sejahtera disitulah pemuda bisa tertarik di Dunia pertanian,” lanjut Triyana.

“Segera apa yang kami bahas dengan Pa Triyana sebagai Seorang pengusaha yang berpengalaman ini bisa secepatnya kami laksanakan untuk menjalankan kemitraan dengan para petani agar kedepan petani akan berjaya dan sejahtera di Negara Agraria Indonesia,” Egi Hendrawan, menututpnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

42 (Empat Puluh Dua) Pejabat Fungsional MA, Telah Di Lantik!

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H, melantik empat puluh dua (42) Pejabat Fungsional pada Kamis, 1 April 2021 di lantai 2 gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Dalam sumpahnya, empat puluh dua Pejabat Fungsional yang dilantik berjanji akan bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Mereka (42 Pejabat Fungsional) juga berjanji akan menjaga integritas dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Berikut adalah empat puluh dua Pejabat Fungsional yang dilantik:

1. Eva Irene Franciska, S. Psi,. SH., MH, Sebagai Analis Kepegawaian

2. Sri Pamungkas, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

3. Teguh Prasetyo, S.E, Sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

4. Puri Yuningsih, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

5. Rezkia Vinessa, S.T. sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

6. Abu Nur Rochmat, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

7. Dea Riany Restu Pritami, S.H., sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

8. Fhatmi Haddia Putri, S.Kom, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

9. Irma Susanti, A.Md., S. AP, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

10. Napisah sebagai Analis Kepegawaian Mahir

11. Nurbaeti, A.Md., sebagai Analis Kepegawaian Mahir

12. Acep Sugandi, sebagai Analis Kepegawaian Mahir

13. Tri Wahyuningsih, sebagai Analis Kepegawaian Terampil

14. Danang Agus Setiawan, A.Md, sebagai Analis Kepegawaian Terampil

15. Helly Sari Puspa Dewi, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

16. Madia Santana, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

17. Ignasia Sekar Astari Putri, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

18. Ika Zulianancy, S.E.,M.H, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

19. Hilma Bahari Setya Pradja, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

20. Raden Roro Harningsih Arifin, SH, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

21. Nisa Tunjung Hapsari, S.I.Kom, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

22. Siti Nurhaidah, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

23. Dendi Runedi, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

24. Rustimah, A.Md., S.M., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

25. Reza Dwi Ardianto, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

26. Syafar, A. Md. Kom., S. AP, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

27. Mulia Rahman, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

28. Ahmad Khomaeni, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

29. Gandit Wahyudi Satrio, S.H.,M.H. sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

30. Ati Apriyani, S.SI.,M.MSI, sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

31. Ratna Yunita, ST sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

32. Vika Pratiwi, S.E. sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

33. Probo Widyaningrum, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

34. Aris Nurul Wahyu Hidayah, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

35. Novia Husein, S.H., sebagai Pranata Keuangan APBN Penyelia

36. Ahmad Supriyadi sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil

37. Herru Semono, S.Kom, sebagai Pranata Komputer Ahli Muda

38. Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama

39. Zainal Arifin, S.H. M.H., sebagai Pustakawan Ahli Madya

40. Yutiah Hartati, S.H., M.M., sebagai Pustakawan Ahli Madya

41. Ivonne Sari Indah, S.Si. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama

42. Sri Yeni Hapsari, S.Psi., sebagai Assesor SDM Aparatur Ahli Muda

Acara yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini, dihadiri oleh para pejabat Eselon II pada Mahkama Agung dan undangan lainnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Rakornas Aspeksindo, Rokhmin: Dorong Percepatan Pembangunan PPKT

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021 di Jakarta, 1 hingga 3 April 2021.

Melansir monitor.co.id, Ketua Umum Aspeksindo, Abdul Gafur Masud dalam sambutannya ungkapkan mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi perhatian pemerintah pusat sebagaimana sektor pertanian.

Dia tambahkan, salah satunya mendorong penyelesaian tumpang tindih beberapa peraturan atau kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat seperti batas wilayah pesisir yang kewenangannya saat ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

“Kebijakan daerah dan pusat terkadang terbentur dengan undang-undang batas wilayah. Padahal obornya harus menyala dari desa-desa,” kata Abdul Gafur yang juga Bupati Penajam Paser Utara itu pada Pembukaan Rakornas, Kamis (1/4/2021).

Bersamaan, Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri mengingatkan soal pentingnya paradigma baru pembangunan wilayah yaitu melalui pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dalam membangun wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar (PPKT).

Menurutnya, sebagian besar daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota) di wilayah perbatasan NKRI kurang maju dan kurang sejahtera dibandingkan dengan daerah di wilayah perbatasan negara-negara tetangga.

“Contohnya: Belawan-Asahan versus Johor (Malaysia), Batam versus Singapura, Kalbar versus Serawak, Nunukan versus Tawau, Natuna versus Thailand Selatan, dan Sangihe-Talaud versus Davao (Pilipina),” sebut Rokhmin Dahuri.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri yang juga Guru Besar IPB tersebut mengungkapkan bahwa Program pembangunan HANKAM (infrastruktur, sarana, SDM, dan anggaran) di wilayah perbatasan NKRI pun jauh lebih rendah ketimbang di negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, dan Australia).

“Akibatnya rongrongan terhadap kedaulatan NKRI dan kerugian sosial-ekonomi pun cukup signifikan dan membesar,” ungkap penasehat menteri kelautan dan perikanan itu.

Prof Rokhmin juga menjelaskan, bahwa pendekatan pengembangan PPKT menggunakan paradigma baru yaitu pendekatan ekonomi dan hankam meliputi pembangunan infrastruktur & konektivitas, pembangunan ekonomi wilayah, pembangunan hankam, dan pembangunan sumber daya manusia.

Kata Prof Rokhmin yang juga Duta Besar Kehormata Jeju Island Korea Selatan itu, sesuai dengan RTRW dan DDL (Daya Dukung Lingkungan) nya, PPK Terdepan yang tidak berpenduduk (69 pulau) dan Wilayah Perbatasan lainnya sebaiknya dikembangkan

“Untuk Kawasan Industri Manufaktur Yang Ramah Lingkungan dan Sosial (seperti Taiwan dan Hainan), Integrated Marine Tourism Industry (seperti Maldives dan Hawaii), atau pertambangan dan energi ramah lingkungan, dengan pola KEK dan a big push-integrated development,” imbuhnya.

Sedangkan sesuai dengan RTRW dan DDL nya, PPK Terdepan yang berpenduduk (42 pulau) sebaiknya dikembangkan untuk Industri Perikanan Terpadu berbasis perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri bioteknologi, dan pariwisata.

Menutupnya, Prof Rokhmin menegaskan, bahwa Investor harus yang credible, bonafide, dan baik dari daerah, nasional, maupun internasional. Para investor berkewajiban membangun infrastruktur setempat terkait dengan industrinya.

“Infrastruktur dasar, konektivitas, dan mengusahakan agar produk dari segenap industri diatas masuk ke dalam Jaringan Rantai Pasok dan Nilai Global adalah tanggung jawab pemerintah,” pungkas Prof Rokhmin Dahuri. (Amhar)

Continue Reading

Trending