Connect with us

Uncategorized

Raih Doktor Hukum, Shoichi Oni: “Indonesia Harus Hindari Penyelesaian Sengketa Melalui ISDS”

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dipromotori oleh Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M dan Dr. Maria Soetopo sebagai co-promotor dan tim penguji yakni Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, Prof. Dr. I.B.R Supancana, S.H., M.H., Dr. Susi Susantijo, S.H., Prof. Bintan R. Saragih, S.H., serta Dr. Henry Soelistyo, S.H., LL.M. Shoichi Oni berhasil mempenahankan disertasi dihadapan sidang akademik Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Sabtu (15/08/2020)

Warga Negara Jepang bernama Shoichi Oni, yang juga Ketua Umum Organisasi Muslim Jepang (Japan Muslim Association) itu berhasil mempertahankan disertasi dengan judul “Privatization of Public Law in The Case of International Law Investment Law” (“Privatisasi Hukum Publik Dalam Permasalahan Hukum lnvestasi Internasional.“).

Dalam Disertasinya, Oni mengatakan bahwa selama ini partisipasi Indonesia dalam lnternational Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) lebih banyak dirugikan daripada diuntungkan. Indonesia sebagai Negara tuan rumah (Host Stale) lebih sering harus membayar ganti rugi kepada investor asing yang menggugat pemerintah.

“Sekalipun pemerintah Indonesia dimenangkan, namun biaya untuk membayar pengacara internasional saja sudah memakan jutaan Dolar Amerika Apalagi jika pemerintah Indonesia kalah dalam ICSID,” ujar Oni.

Dalam disertasinya Oni menggagas agar pemerintah memprioritaskan dan memperkuat konsep perjanjian bilateral investasi (Bilateral Investment Treaties-BIT) antar Negara secara bilateral. Di dalam perjanjian Bilateral dapat diatur mengenai penyelesaian sengketanya.

Untuk mengantisipasi investor yang belum memberikan kepercayaan kepada sistem hukum di Indonesia, Oni menawarkan skema agar pemerinah menyiapkan konsep dan tata cara baru dalam rangka penyelesaian perselisihan antar Negara secara Bilateral.

“Cara ini setelah diteliti hasilnya jauh lebih eflsien dan menguntungkan pemerintah Indonesia,” Jelas Shoichi Oni.

Untuk memperkuat Disertasi, Oni katakan ada beberapa poin yang menjadi catatan pentingnya, antara Iain:

Pertama, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di Indonesia harus segera diamandemen, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. ISDS memberikan kerugian khususnya secara fnansial bagi negara tuan rumah (host state). Hal ini disebabkan karena sistem lSDS memungkinkan investor asing untuk menggugat langsung Indonesia selaku negara tuan rumah di ICSID.

Kedua, adanya ketentuan ICSID yang memberikan hak bagi investor asing untuk meminta ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan oleh pejabat, organ pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, hakim pengadilan, anggota parlemen dan kabinet serta individu terkait lainnya dari host state. Tentu saja hal ini sangat memberatkan pemerintah Indonesia, karena SDM pegawai PNS diberbagai daerah sangat berbeda, sehingga dengan mudah bisa digugat.

Ketiga, penyelesaian sengketa yang melibatkan Foreign Direct Investors-FDI (investor asing langsung) tidak hanya berbasis pada investasi komersial tetapi juga investasi di bidang Sumber Daya Alam (SDA).

Keempat, penyelesaian sengketa investasi melalui badan arbitrasi ICSID membutuhkan waktu, biaya dan upaya hukum yang sangat besar. Dimana satu proses pengadilan bisa menelan biaya hingga USD 1.8. Seperti Kasus Mining PLC dan Planet Mining Pty. Ltd. vs Republik Indonesia. Kondisi ini menggambarkan secara jelas bahwa sistem hukum investasi intemasional yang berkembang memberi manfaat besar kepada investor asing dari pada Negara tuan rumah.

Persoalannya apakah Indonesia sebaiknya keluar dari ICSID atau tetap berada di ICSID dengan catatan tidak menyelesaikan sengketa melalui lSDS. Karena penyelesesaian sengketa melalui ISDS inilah yang dianggap sangat merugikan Indonesia. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Kemendagri Tegur Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Melalui Surat Direktur Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kemendagri Nomor :590/3329/BAK sehubungan dengan surat laporan pengaduan Edizaro Lase terkait permohonan penyelesaian solusi penyerobotan lahan oleh CV. Rinjani Sentosa yang ditujukan kepada Dirjen Bina Adwil

Terungkap, bahwa saudara Edizaro Lase meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nias Utara atas pembangunan proyek rekonstruksi penahan longsor pada saluran air yang mengakibatkan kerusakan lahan milik Yosefo Lase yang berlokasi di Desa Ononazara Rt 003/Rw 003 Dusun III (tiga), Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Terkait laporan tersebut, pada tanggal 5 November 2020 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan rapat koordinasi terhadap permasalahan tersebut dan telah mendapatkan klarifikasi dari Pemerintah Kab. Nias Utara bahwa proyek tersebut merupakan proyek perbaikan yang dulu pernah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa telah memberikan uang kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan atas proyek tersebut kepada keluarga pemilik lahan. Antara pihak Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan pihak keluarga pemilik lahan telah melakukan perdamaian melalui tim kuasanya pada tanggal 18 September 2020.

Melalui surat Dirjen Bina Adminstarasi Kewilayahan menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan masyarakat pemilik lahan dalam proyek tersebut.

Terkait itu, Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Dr. Safrizal ZA, M. Si dengan tegas menegur dan meminta Bupati Nias Utara M Ingati Nazarar agar dalam setiap pelaksanaan pembangunan di daerah agar senantiasa memperhatikan kondisi lingkungan sosial masyarakat

“Untuk itu sosialisasi atas rencana pembangunan sangat penting sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya.

Atas permasalahan yang disamapaikan saudara Edizaro Lase dapat dilakukan dengan tuntas dengan membangun komunikasi yang baik, harap Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan, di Jakarta 28/11/2020.

Sementara itu, Edizaro Lase membantah klarifikasi Pemerintah Kabupaten Nias Utara tersebut bahwasanya tidak menggunakan lahan dan tanah masyarakat

Edizaro Menegaskan, sudah sangat jelas dan terang benderang lahan dan tanah masyarakati tidak hanya mengalami kerusakan melainkan digunakan untuk membangun bahu jalan yang baru, karena posisi bahu jalan sebelumnya cekung.

“Kemudian perihal uang ganti kerusakan sampai hari ini belum diterima oleh keluarga kami yang mengalami kerusakan tanah dan lahan,” jelasnya.

Hal uang kerugian akibat kerusakan lahan ini pun telah dikonfirmasi melalui Kepala BPBD Nias Utara Herman Zebua menyampaikan bahwa telah disampaikan kepada pihak kuasa hukum, tetapi pihak kuasa hukum membantah bahwa telah menerima uang dari Kepala BPBD Nias Utara, tegas Edi Lase.

Adapun dalam hal ini, Edizaro Lase memberikan apresiasi atas respon baik dan positif atas pelayanan pengaduan masyarakat di Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan. (red)

Continue Reading

Uncategorized

Launching Deklarator : Partai UKM Hadir untuk Meningkatkan  Kesejahteraan Bersama

Published

on

By

Jakarta – Partai UKM (Usaha Kecil Menengah) resmi menggelar Launching 50 Nama-nama Deklarator dan Pendiri, pada Selasa (10/11/2020) yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Lauching partai berbasis pengusaha UKM ini dilakukan di Lumire Hotel & Convention, Senen, Jakarta Pusat.

Pada saat Pembacaan Manifesto Politik atau Platform Partai UKM dipimpin, oleh Ketua Umum Partai UKM Bustan Pinrang dan didampingi Sekretaris Jenderal Partai UKM Syafrudin Budiman SIP.

“Hari ini tepat 10 Nopember 2020 di Hari Pahlawan menjadi simbol dan semangat bagi kita generasi muda penerus bangsa. Maka kita jadikan momen Hari Pahlawan untuk melaunching nama-nama deklarator dan logo resmi dari Partai UKM. Dimana bendera dengan corak padi dan kapas, dengan latar belakang warna biru yang melambangkan Usaha dari Rakyat Kecil Menenggah seperti petani, nelayan dan semua pejuang ekonomi umat,” kata Sekretaris Jenderal Partai UKM Syafrudin Budiman, SIP saat Launching secara virtual/online.

Selanjutnya, tanda gambar bintang sebagai simbol demokrasi dan dasar warna biru sebagai simbol kedamaian, cinta kasih, cinta perjuangan dan sebagai cita-cita perjuangan kita. Syafrudin juga menambahkan bahwa sesuai tagline dan komitmen para Pendiri Partai UKM, adalah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama.

“Setelah didirikan oleh 50 orang, Partai UKM secepatnya akan menghadap ke notaris untuk mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Hari ini saya mengatakan bahwa Partai UKM lahir sebagai Partai yang ingin mensejahterakan umat dan masyarakat, ingin menuju masyarakat yang sejahtera yang dalam agama Islam disebut sebagai Masyarakat Madani,” jelas Syafrudin.

Gus Din sapaan dari Syafrudin Budiman ini menyatakan, dasar partai adalah Pancasila, dan asas Partai UKM adalah Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya
Partai UKM berlandaskan Ekonomi Kerakyatan, Partai UKM adalah partai nasionalis yang ingin memperjuangkan para Pengusaha Kecil dan Masyarakat Bawah.

“Karena kita menghargai nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai keagamaan ada di sila Pancasila. Azas Partai kita adalah Pancasila dan UUD 1945 terutama pada Pasal 33 baik ayat 1, 2, 3 dan 4 yang mengatur ekonomi rakyat dan bangsa, yang mengatur kehidupan alam, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang diperuntukkan untuk kepentingan semua rakyat,” terang Syafrudin.

Sedangkan Ketua Umum Partai UKM Haji Bustan Pinrang menyebutkan, Partai UKM hadir dengan satu tujuan yakni Pengusaha UKM bisa bangkit menjadi Pengusaha Raksasa di Indonesia.

“Jadi Partai kita ini didirikan hari ini, tepat tanggal 10 Nopember 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan diumumkan nama-nama Pendiri Partai. Bahwa Partai UKM memiliki tujuan yaitu berjuang untuk kepentingan Pengusaha Kecil dan Menengah yang ada di Indonesia. Kita ingin membangun dan menata Pengusaha UKM mulai dari pelosok desa hingga kota,” kata Haji Bustan.

Haji Bustan juga meminta dukungan dari para Pejabat Negara untuk sudi bekerjasama membantu Partai UKM baik dalam bentuk dukungan moril dan fasilitas.

“Termasuk kepada Partai Politik yang ada jadikan kami sebagai mitra dan sahabat, bukan sebagai kompetitor. Terutama di masa pandemi Covid-19, kita harus  bersama-sama meningkatkan perekonomian rakyat dan bangsa lewat UKM,” tukasnya. (red)

Continue Reading

Uncategorized

Pengacara Kondang Krisna Murti, Ungkapkan Rasa Bahagia atas Kehadiran Cucu Pertamanya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Di tengah kesibukannya menangani kasus Djoko Chandra dan kasus-kasus lainya, Pengacara kondang Krisna murti ungkapkan rasa berbahagia atas kehadiran Cucu Pertamanya.

Dengan rasa bahagia, Pengacara Kondang Krisna Murti menyambut Kelahiran Cucu Pertamanya. Krisna yang resmi menjadi Kakek ungkapkan rasa syukur sambil menggendongnya.

“Hari ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku, dimana Cucuku yang Ganteng telah lahir pada 3 Novembe 2020,” ungkap Krisna Murti, sambil menggendong Cucu Pertamanya pada Rabu (4/11/2020) di Jakarta.

Lebih lanjut Krisna mengatakan, bahwa Bayi laki-laki pasangan Rafly Pagar Bumi dan Indah amelia, rencananya akan di beri nama “Shaquilano Atharrazka Maleek, yang artinya hadiah dari Tuhan berupa Anak yang Tampan.”

Krisna berharap, Cucunya Shaquilano besar akan menjadi Anak yang pandai, pintar dan menjadi Anak yang Sholeh serta berbakti kepada ke dua orang Tuanya

Dan Insya Allah, kelak Cucuku ini juga bisa menjadi Pemimpin yang besar di Negeri ini, serta menjadi Sosok yang bermanfaat bagi Agama, Nusa, Bangsa dan Negara,” pungkas Krisna Murti. (Amhar)

Continue Reading

Trending