Connect with us

Uncategorized

AP-KAMI, Serukan MUI Laksanakan Masiroh Kubro Dan Panglimanya

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – AP-KAMI adalah kepanjangan dari Aliansi Pendukung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Sebagai aliansi dari elemen dan Organisasi Masyarakat yang tergabung dalam lintas Ormas dan LSM, turut merasakan keprihatinan dan kekecewaan mendalam atas situasi dan kondisi bangsa dan negara saat ini.

AP-KAMI menilai adanya kesamaan cara pandang dan cita-cita progresif positif dengan kelompok KAMI, dalam upaya menghadapi persoalan sosiaI, ekonomi dan hukum yang sedang terjadi pada bangsa ini.

Oleh karenanya, upaya kontrol, kritik ataupun pengawasan secara terus menerus dan serius harus dilakukan masyarakat dalam koridor legal dan konstitusional.

Kuatnya sistim tirani dan otoriter Presiden kepada institusi negara baik kepada legislatif, yudikatif maupun lembaga negara Iainnya, berakibat terpasungnya peran dan fungsi organ-organ kenegaraan tersebut.

Seperti halnya dibidang politik dan hukum, masih marak terjadi diskriminasi hukum dan kriminalisasi terutama kepada pihak oposisi yang kritis kepada rezim, juga maraknya penghinaan atas agama islam.

“Sementara itu terjadi kondisi sebaliknya, dan kontroversi jika kasus hukum menimpa pihak yang dekat dengan rezim,” ungkap Advokat Djudju Purwantoro, juru bicara AP-KAMI, Jum’at (14/8/).

Lebih lanjut Djudju katakan, bahwa para pihak tersebut tampak kebal hukum dan sangat sulit tersentuh atau diproses hukum (due process of law).

Selain itu, indikasi atas bangkitnya ideologi Komunis, juga tampak adanya pembiaran dan lemahnya Penegakkan hukum oleh aparat hukum.

“Padahal Tap MPRS XXV/1966, masih berlaku dan secara tegas melarang timbulnya atau eksistensi paham komunisme, marxisme dan leninisme di Indonesia,” terang Djudju.

Kondisi tersebut terbukti dengan belum dicabutnya RUU HIP yang berbau komunis, kemudian malah bermutasi menjadi RUU BPIP, tambahnya.

Walaupun berdampak adanya unjuk rasa besar-besaran dari rakyat, tapi belum juga tampak niat pihak pemerintah dan legislatif untuk mencabutnya.

Berdasarkan dengan haI-hal tersebut diatas, kami atas nama Presidium AP-KAMI, hari ini Jum’at, 14 Agustus 2020, di Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) mendeklarasikan diri

Bahwa kami yang tergabung dalam AP KAMI, yakni: Kobar, Pejabat, Jasma Indonesia, Rumah, Ramai, Barupas, Aspirasi, Gerbang, Amar’ Granat C, Wajan, BKMMN, Pejuang, Demokrasi, Apkami, Porsap dll. Menyatakan sikap :

1. Bahwa AP-KAMI mendukung dan mengawal secara penuh program, kegiatan dan sikap KAMI dan komponen rakyat lainnya dalam upaya mengkritisi dan mengoreksi kinerja rezim, supaya bersikap dan bertindak secara konstitusional demi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan hukum masyarakat; ‘

2. Bahwa AP-KAMI menolak sistim oligarki yang diterapkan oleh-rezim, dan tetap konsisten meminta kepada Presiden dan DPR untuk dengan tegas mencabut RUU BPIP

3. Bahwa AP-KAMI mendorong dan mengajak seluruh komponen bangsa dan elemen masyarakat untuk bersatu padu dan bangkit melawan bentuk tirani apapun, salah urus negara, pelanggaran hukum dan kedzoliman kepada rakyatnya

4. Bahwa AP-KAMI memohon kepada Majelis/Ulama Indonesia (MUI) dengan penuh hormat, segera menyerukan pelaksanaan masiroh kubro dan panglimanya guna melaksanakan amar ma’ruf dan nahi munkar demi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan penegakkan hukum masyarakat. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Silaturahmi Ke Mantan Direktur Keuangan Bulog, Rumah Tani Bahas Kemitraan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kelompok Pemuda dan Petani Milenial, Rumah Tani bersilaturahmi ke Triyana sebagai Pengusaha di bidang Pertanian yang Juga Mantan Direktur Keuangan Perum Bulog.

Adapun pertemuan tersebut berlangsung hari ini, Jum’at 08 April 2021, bertempat di kantor PT Organik Agro Sejahtera (OASE) di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut membahas Strategi Pertanian Dan Bagaimana Membangun Kemitraan Dengan para Petani agar Petani Bisa Sejahtera nantinya.

Pada pertemuan itu, Egi Hendrawan Founder Rumah Tani mengatakan, Rumah Tani Memperkenalkan diri Kepada Pa Triyana dan menyampaikan Program yang sudah kami lakukan dan yang bisa nanti dikolaborasikan

Hal tersebut, “agar program kami ini dapat memajukan pertanian, peternakan dan perikanan di Indonesia khususnya dalam hal permodalan dan penyerapan hasil produksi petani,” ungkapnya.

Bersamaan dalam kesempatan itu, Triyana mengungkapkan, Kenapa Para pemuda Lebih memilih Ke kota? Karena salah satu yang menyebabkan kaum milenial lebih tertarik ke kota karena di kota katanya ‘ada duit’ nya. “Sementara menjadi petani dianggap tidak ada duitnya,” imbuhnya.

Menurut Triyana, mind set inilah yang harus diluruskan, sesungguhnya petani Indonesia bisa sejahtera jika petani Indonesia mau menggunakan teknologi tinggi pertanian yang akan meningkatkan produktifitas tinggi hasil budidaya pertanian, misal rata-rata hasil produktifitas pertanian di Indonesia di angka 4-6 Ton

Dia tambahkan, nah, dengan menggunakan sistem yang baik Teknologi digunakan benih yang bagus seperti Pupuk Miroba Google atau Migo yang mampu meningkatkan produktifitas hasil pertanian bisa menjadi 10-14 Ton itu akan menjadikan penghasilan Petani meningkat dan sejahtera disitulah pemuda bisa tertarik di Dunia pertanian,” lanjut Triyana.

“Segera apa yang kami bahas dengan Pa Triyana sebagai Seorang pengusaha yang berpengalaman ini bisa secepatnya kami laksanakan untuk menjalankan kemitraan dengan para petani agar kedepan petani akan berjaya dan sejahtera di Negara Agraria Indonesia,” Egi Hendrawan, menututpnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

42 (Empat Puluh Dua) Pejabat Fungsional MA, Telah Di Lantik!

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H, melantik empat puluh dua (42) Pejabat Fungsional pada Kamis, 1 April 2021 di lantai 2 gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Dalam sumpahnya, empat puluh dua Pejabat Fungsional yang dilantik berjanji akan bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Mereka (42 Pejabat Fungsional) juga berjanji akan menjaga integritas dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Berikut adalah empat puluh dua Pejabat Fungsional yang dilantik:

1. Eva Irene Franciska, S. Psi,. SH., MH, Sebagai Analis Kepegawaian

2. Sri Pamungkas, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

3. Teguh Prasetyo, S.E, Sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

4. Puri Yuningsih, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Muda

5. Rezkia Vinessa, S.T. sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

6. Abu Nur Rochmat, SH, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

7. Dea Riany Restu Pritami, S.H., sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

8. Fhatmi Haddia Putri, S.Kom, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

9. Irma Susanti, A.Md., S. AP, sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama

10. Napisah sebagai Analis Kepegawaian Mahir

11. Nurbaeti, A.Md., sebagai Analis Kepegawaian Mahir

12. Acep Sugandi, sebagai Analis Kepegawaian Mahir

13. Tri Wahyuningsih, sebagai Analis Kepegawaian Terampil

14. Danang Agus Setiawan, A.Md, sebagai Analis Kepegawaian Terampil

15. Helly Sari Puspa Dewi, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

16. Madia Santana, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

17. Ignasia Sekar Astari Putri, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

18. Ika Zulianancy, S.E.,M.H, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

19. Hilma Bahari Setya Pradja, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

20. Raden Roro Harningsih Arifin, SH, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

21. Nisa Tunjung Hapsari, S.I.Kom, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

22. Siti Nurhaidah, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

23. Dendi Runedi, S.E., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

24. Rustimah, A.Md., S.M., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

25. Reza Dwi Ardianto, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

26. Syafar, A. Md. Kom., S. AP, sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

27. Mulia Rahman, S.H., sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

28. Ahmad Khomaeni, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

29. Gandit Wahyudi Satrio, S.H.,M.H. sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

30. Ati Apriyani, S.SI.,M.MSI, sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

31. Ratna Yunita, ST sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

32. Vika Pratiwi, S.E. sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

33. Probo Widyaningrum, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

34. Aris Nurul Wahyu Hidayah, A.Md., sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir

35. Novia Husein, S.H., sebagai Pranata Keuangan APBN Penyelia

36. Ahmad Supriyadi sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil

37. Herru Semono, S.Kom, sebagai Pranata Komputer Ahli Muda

38. Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom, sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama

39. Zainal Arifin, S.H. M.H., sebagai Pustakawan Ahli Madya

40. Yutiah Hartati, S.H., M.M., sebagai Pustakawan Ahli Madya

41. Ivonne Sari Indah, S.Si. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama

42. Sri Yeni Hapsari, S.Psi., sebagai Assesor SDM Aparatur Ahli Muda

Acara yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini, dihadiri oleh para pejabat Eselon II pada Mahkama Agung dan undangan lainnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Rakornas Aspeksindo, Rokhmin: Dorong Percepatan Pembangunan PPKT

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021 di Jakarta, 1 hingga 3 April 2021.

Melansir monitor.co.id, Ketua Umum Aspeksindo, Abdul Gafur Masud dalam sambutannya ungkapkan mendorong sektor kelautan dan perikanan menjadi perhatian pemerintah pusat sebagaimana sektor pertanian.

Dia tambahkan, salah satunya mendorong penyelesaian tumpang tindih beberapa peraturan atau kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat seperti batas wilayah pesisir yang kewenangannya saat ini diberikan kepada Pemerintah Provinsi.

“Kebijakan daerah dan pusat terkadang terbentur dengan undang-undang batas wilayah. Padahal obornya harus menyala dari desa-desa,” kata Abdul Gafur yang juga Bupati Penajam Paser Utara itu pada Pembukaan Rakornas, Kamis (1/4/2021).

Bersamaan, Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri mengingatkan soal pentingnya paradigma baru pembangunan wilayah yaitu melalui pendekatan ekonomi dan kesejahteraan dalam membangun wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar (PPKT).

Menurutnya, sebagian besar daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota) di wilayah perbatasan NKRI kurang maju dan kurang sejahtera dibandingkan dengan daerah di wilayah perbatasan negara-negara tetangga.

“Contohnya: Belawan-Asahan versus Johor (Malaysia), Batam versus Singapura, Kalbar versus Serawak, Nunukan versus Tawau, Natuna versus Thailand Selatan, dan Sangihe-Talaud versus Davao (Pilipina),” sebut Rokhmin Dahuri.

Lebih lanjut Ketua Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri yang juga Guru Besar IPB tersebut mengungkapkan bahwa Program pembangunan HANKAM (infrastruktur, sarana, SDM, dan anggaran) di wilayah perbatasan NKRI pun jauh lebih rendah ketimbang di negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, dan Australia).

“Akibatnya rongrongan terhadap kedaulatan NKRI dan kerugian sosial-ekonomi pun cukup signifikan dan membesar,” ungkap penasehat menteri kelautan dan perikanan itu.

Prof Rokhmin juga menjelaskan, bahwa pendekatan pengembangan PPKT menggunakan paradigma baru yaitu pendekatan ekonomi dan hankam meliputi pembangunan infrastruktur & konektivitas, pembangunan ekonomi wilayah, pembangunan hankam, dan pembangunan sumber daya manusia.

Kata Prof Rokhmin yang juga Duta Besar Kehormata Jeju Island Korea Selatan itu, sesuai dengan RTRW dan DDL (Daya Dukung Lingkungan) nya, PPK Terdepan yang tidak berpenduduk (69 pulau) dan Wilayah Perbatasan lainnya sebaiknya dikembangkan

“Untuk Kawasan Industri Manufaktur Yang Ramah Lingkungan dan Sosial (seperti Taiwan dan Hainan), Integrated Marine Tourism Industry (seperti Maldives dan Hawaii), atau pertambangan dan energi ramah lingkungan, dengan pola KEK dan a big push-integrated development,” imbuhnya.

Sedangkan sesuai dengan RTRW dan DDL nya, PPK Terdepan yang berpenduduk (42 pulau) sebaiknya dikembangkan untuk Industri Perikanan Terpadu berbasis perikanan tangkap dan perikanan budidaya, industri bioteknologi, dan pariwisata.

Menutupnya, Prof Rokhmin menegaskan, bahwa Investor harus yang credible, bonafide, dan baik dari daerah, nasional, maupun internasional. Para investor berkewajiban membangun infrastruktur setempat terkait dengan industrinya.

“Infrastruktur dasar, konektivitas, dan mengusahakan agar produk dari segenap industri diatas masuk ke dalam Jaringan Rantai Pasok dan Nilai Global adalah tanggung jawab pemerintah,” pungkas Prof Rokhmin Dahuri. (Amhar)

Continue Reading

Trending