Connect with us

Pemuda

Silaturahmi ke PBNU, GerCin Belajar Sejarah dan Kebangsaan ke LDNU

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Hendrik Yance Udam (HYU) Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Cinta Indonesia (DPN GerCin) silaturrahim ke Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LDNU PBNU).

HYU sapaan akrabnya disambut KH. Ahmad Shodiq, Wakil Ketua LDNU PBNU di lantai 6 Gedung PBNU Jl. Raya Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Kamis malam (06/08/2020).

Ditemani RB. Syafrudin Budiman, SIP Ketua Umum Barisan Pembaharuan, HYU meminta KH. Ahmad Shodiq untuk mengisi sambutan doa pada peringatan 17 Agustus 1945 di acara Gercin. Rencananya syukuran kemerdekaan itu akan dilaksanakan 17 Agustus 2020.

HYU mengungkapkan, bahwa kehadirannya ke LDNU PBNU bersama Gus Din (red-RB. Syafrudin Budiman SIP) untuk melakukan silaturrahim dan meminta Kyai Ahmada Shodiq memberikan dakwah atau ceramah kebangsaan.

“Bagaimanapun NU memiliki andil kuat membangun dan menjaga Indonesia sampai saat ini,” kata HYU, Jumat (07/08/2020).

Menurutnya, Gercin sebagai ormas yang bergerak dalam bidang kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia perlu belajar banyak dari tokoh-tokoh NU. Sebab, komitmen kebangsaan NU pada bangsa Indonesia sudah jelas dan malah sebelum Indonesia berdiri.

“Puji syukur dengan adanya pertemuan silaturrahim ini kami banyak berdiskusi tentang sejarah, budaya dan perkembangan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Momentum hari kemerdekaan 17 Agustus 2020 menjadi wujud Gercin untuk penguatan komitmen kebangsaan,” terang HYU.

Rencananya pada Senin, 17 Agustus 2020 DPN Gercin akan menggelar Rapat Pleno di Hotel Balaiurang Matraman, Jakarta dan mengangkat beberapa nama menjadi penasehat.

Diantaranya, KH Ahmad Shodiq sebagai penasehat bidang keagamaan, RB. Syafrudin Budiman, SIP / Gus Din sebagai penasehat bidang media dan komunikasi politik dan Asdiana, SE, MM., sebagai penasehat bidang Koperasi dan UKM.

Sementara itu KH. Ahmad Shodiq Wakil Ketua LDNU PBNU menyambut baik kedatangan HYU Ketua Umum DPN Gercin. Katanya, langkah ormas Gercin sudah sangat tepat memilih bidang cinta kepada NKRI dan Pancasila, sebab saat ini banyak rongrongan ideologi lain sedang menggangu Indonesia.

“Banyak sekali anak muda muslim dan bahkan pegawai yang terpapar gerakan radikalisme kanan maupun kiri,” kata KH. Shodiq, yang dikenal sebagai Pakar Sejarah Islam Nusantara.

Menurutnya Gercin teruslah bergerak dan jika butuh bantuan NU, pihaknya siap membantu. Baik bantun moral dan jaringan untuk saling menguatkan komitmen kebangsaan yang mulai terancam.

“Gercin silahkan bikin kegiatan-kegiatan di daerah-daerah tentang ke Indonesia-an dan bela negara. Insya Allah lewat jaringan NU di bawah akan kita bantu dalam setiap kegiatan,” kata KH Shodiq.

Dalam silaturrahim ini juga hadir Asdina, SE, MM., dari Muslimat NU/PNS di Kementerian Koperasi dan UKM. Asdina juga berpesan agar DPN Gercin bisa terlibat pada kegiatan Koperasi dan UKM.

“Sebagai rasa cinta tanah air, kita harus juga membantu masyarakat secara ekonomi. Lewat koperasi dan UKM ormas Gercin bisa berbuat banyak pada masyarakat dan bangsa. Kami siap memfasilitasi jika ingin terlibat di kegiatan ekonomi Koperasi dan UKM,” pesannya. (red)

Continue Reading

Pemuda

Bantu Pemerintah, LMND Bersama Polri Gelar Vaksinasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Liga Mahasiswa Nasional untuk demokrasi (LMND) bekerjasama dengan Polri menggelar vaksinasi dalam upaya percepatan penanganan pandemic Covid-19 dan pembentukan herd immunity.

Kegiatan vaksinasi ini berlangsung sejak jam 08.00 – 12.00 WIB dilaksanakan di daerah Kinasih Resort, Kec. Tapos daerah Depok Jawa Barat (27/9/2021)

Kegiatan vaksin ini merupakan bagian dari kerja-kerja real organisasi dalam upaya membantu rakyat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam membantu kerja pemerintah agar bisa secepatnya keluar dari pandemi covid-19, “tegas” Muh. Asrul selaku ketua umum LMND.

Lebih lanjut Asrul menegaskan, kegiatan vaksinasi ini bagian dari kerja real organisasi dan tak terpisahkan dalam membantu kerja pemerintah agar secepatnya keluar dari pandemic Covid-19.

Asrul menambahkan semua kekuatan bangsa ini harus bersatu padu dalam upaya penyelamatan nasib rakyat dan pemulihan ekonomi nasional. Sinergitas dan kolaborasi oleh seluruh anak bangsa harus terus dikuatkan seerat mungkin agar bisa cepat terbebas dari pandemic Covid-19.

“Semua kekuatan bangsa harus Bersatu padu dalam upaya penyelamatan nasib rakyat dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sinergitas dan kolaborasi oleh seluruh anak bangsa harus terus dikuatkan agar cepat terbebas dari pandemi covid-19,” pungkas Asrul.

Dalam kesempatan yang sama, Muh. Galuh selaku ketua panitia menyatakan bahwa Kegiatan vaksinasi ini juga mengajak organisasi Karang Taruna setempat untuk berpartisipasi dalam penanganan pandemi dan memperkuat solidaritas dalam membantu rakyat. Semua yang dilakukan untuk membantu rakyat dan bangsa.

“Kegiatan vaksinasi kali ini juga mengajak organisasi Karang Taruna setempat untuk berpartisipasi dalam penanganan pandemi dan memperkuat solidaritas dalam membantu rakyat. Semua yang dilakukan untuk membantu rakyat dan bangsa,” ujarnya.

Galuh menyebut kepesertaan dalam kegiatan vaksinasi ini ada dari lansia, pekerja, pelajar dan mahasiswa.

Menurutnya, Pemerintah sudah cukup berhasil dalam menyediakan akses vaksin yang bisa diakses dengan mudah oleh rakyat di daerah Jabodetabek

“Kami sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Kawan-kawan LMND dan POLRI dalam kegiatan vaksinasi ini, karena dilakukan di daerah kami dan bisa membantu masyarakat yang belum vaksin tutup Trisno selaku ketua umum Karang Taruna setempat,” tutup Galuh. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

PON 2021 Menjadi Momentum Memperkuat NKRI Di Tanah Papua

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021 yang akan di selenggarakan pada 2 hingga 15 Oktober mendatang di tanah Papua disambut positif oleh Milenial Mitra Polisi (MMP).

Dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jum’at 17 September 2021, Ketua Umum DPP MMP, Romadhon Jasn mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya golongan milenial untuk memberikan dukungan sepenuhnya dalam mensukseskan PON 2021.

Menurutnya, masyarakat Milenial saat ini lebih rasional dalam menyikapi setiap fenomena yang terjadi. Sehingga milenial saat akan menjadi pemimpin di masa depan tidak akan mengulang sejarah pemimpin masa lalu yang gagal dalam menjaga perdamaian di daerah Papua.

“Perhelatan PON 2021 di Papua saat ini akan menjadi insiden penting dalam upaya pemerintah dalam meredam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan yang utuh dengan menghilangkan keresahan masyarakat Papua yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP MMP menilai, pemerintah benar-benar bekerja keras dan tanpa henti untuk meredam gerakan OPM sebagai upaya untuk masyarakat Papua mendapatkan perlakuan yang adil.

Romadhon Jasn mengungkapkan, Papua merupakan sebuah wilayah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan Indonesia dan secara historis sudah bersama-bersama berjuang dalam mendirikan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

“Sehingga Papua menjadi bagian penting untuk bersama-sama dalam mengisi kemerdekaan dengan memberikan perhatian dalam membangun daerah papua, dan dalam rangka meredam gerakan OPM yang sampai saat ini masih terus bergeliat,” jelasnya.

Romadhon menambahkan, PON 2021 bisa dijadikan momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) dan juga dalam rangka agar masyarakat bisa melihat kondisi social dan daerah Papua secara lebih cermat, sehingga tidak ada lagi masyarakat di Papua yang merasa diperlakukan tidak adil.

Gerakan OPM yang merupakan sebuah bagian dari fenomena politik tentang politik identitas, radikalisme (suatu kecenderungan untuk melakukan perubahan (transformasi) secara mengakar atau ekstrim) dan gerakan social baru tidak lagi menggeliat, “pungkas” Romadhon Jasn menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI Minta Jokowi Mengundurkan Diri

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir bulan Juli 2021.

Permintaan itu disampaikan oleh Sekjen GPI, menyikapi kibijakan pemerintah yang akan memperpanjang PPKM Darurat melaui keterangan tertulisnya Senen (19/7/2021) sore.

“Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini. Maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gantel dan terhormat,” tegas Khoirul Amin

Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Periode 2005 – 2008 tersebut juga menyampaikan, bahwa menjadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan sosial dan tau penderitaan rakyatnya.

“Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, yang taunya cuma memerintah. Maka itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya,” tandasnya.

Ia melanjutkan, kalau menjadi pemimpin hanya tau memerintah dan mendengar laporan orang disekitarnya. Maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

“Saya merasa bahwa kebijakan PPKM Darurat ini adalah kebijakan yang dipaksakan dan tanpa solusi. Dimana rakyat diminta untuk berdiam diri dirumah, tapi pemerintah tidak membantu kebutuhan hidupnya,” kata Amin.

“Terus rakyat disuruh makan apa, jika berdiam diri dirumah. Ini namanya kebijakan yang asal-asalan. Melawan Virus Corona biar tidak mati, tapi akan mati juga karena kelaparan,” lanjutnya.

Sekjen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 ini juga menyoroti dasar hukum. Dari kebijakan PPKM Darurat, yang dianggap Inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam UUD 1945, Pasal 28A dan 28D ayat (2) tentang HAM sudah sangat jelas. Bahwa Konstitusi kita menjamin hak-hak warga Negara untuk bertahan hidup. Maka melarang orang mencari nafkah sesungguhnya telah melanggar Konstitusi dan HAM,” ucap Amin.

Ia pun menerangkan, apabila Pasal 28A dan 28D ayat (2) tersebut dibatasi, berdasarkan Pasal 28J tentang pembatasan HAM. Maka pembatasan tersebut harus dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan PPKM Darurat ini memakai dasar hukum UU mana? Jika memakai UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka semestinya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Wajib menanggung kebutuhan hidup selama masyarakat selama berlaku karantina,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah melalui
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy. Telah menyatakan, bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Muhajir juga menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo. (Ahr)

Continue Reading

Trending