Connect with us

Tokoh / Publik Figur

MembumikanTrilogiPribumi ANTARA TRILOGI PRIBUMI, ABSENTEE OF LORD DAN TANAH GARAPAN

Published

on

Oleh : M Arief Pranoto
Editor: Ariadi Adi Msi

DR MD La Ode, M.Si menemukan Teori Trilogi Pribumi (2016 – 2017) melalui penelitian dalam peta kekuatan politik etnisitas di Asia Timur: Studi Kasus Jepang, Korsel dan Cina Komunis.

Trilogi Pribumi yaitu paham tentang pribumi pendiri negara; pribumi pemilik negara; dan pribumi penguasa negara. Hal ini telah berlaku semenjak ribuan tahun lalu.

Sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) negara tertua di dunia sebagai bukti, antara lain ialah Mesir 3.100 SM; Cina 2.070 SM; India 1.500 SM; Ethiopia 980 SM; Yunani 800 SM; Jepang 660 SM; dan Iran 550 SM.

Tetapi ironisnya, kata La Ode, Indonesia baru memasuki 21 Mei 1998 langsung menghapus istilah pribumi dan non-pribumi serta mencoret kata ASLI dalam pasal 6 ayat (1) UUD 1945 diganti dengan “warga negara” demi memenuhi aspirasi politik kaum imigran agar setara dengan pribumi, khususnya ECI dengan segala macam kelicikan dan argumentasi berdasar logical fallacy.

Akibatnya, kini NKRI secara konstitusi berstatus negara koloni atau colony of nations. Sekali lagi, itu semata untuk kepentingan politik imigran ECI di Indonesia.

Semua negara di dunia mengharamkan dipimpin bangsa lain pasca kemerdekaannya kecuali Indonesia, jelas DR MD La Ode, M.Si dalam diskusi internal di WAG Nusantara Raya/NR (19/07/2020).

Ketika ada tanggapan, bahwa bangsa Indonesia kini seperti Absentee of Lord, tuan tanah yang tidak berpijak di tanahnya sendiri. Tanah Air, misalnya, kini hampir menjadi Tanah Garapan karena yang tersisa hanya “air”-nya, sedang “tanah”-nya entah punya siapa, dikavling-kavling oleh golongan mana.

Membaca tanggapan dimaksud, La Ode melanjutkan paparannya dalam diskusi di WAG Nusantara Raya. Ya. Ini pe-er mendesak bagi pribumi. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 harus segera dikembalikan ke posisi semula yaitu pribumi penguasa absolut atas eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Jika ECI tidak terima, tidak usyah pedulikan. Toh ECI pengkhianat, perampok, manipulator, koruptor, penjahat perbankan, penjahat ekonomi nasional, mafia peradilan dst. Cukup satu kalimat pendek untuk ECI: “Silahkan cari negara lain sekarang juga dan bawa semua harta milikmu”.

Tindak-lanjut yang ditunggu dari semua pribumi nusantara. Janganlah menganggap diri inverioritas bahwa pribumi adalah wisatawan/nomaden di atas NKRI khususnya pasca kolonial Belanda dan Jepang. Tetapi jauh sangat superioritas bahwa pribumi penguasa absolut atas NKRI. Ini berlaku untuk semua negara di dunia kecual 4 (empat) negara yaitu Amerika Serikat, Canada, Australia dan New Zealand.

Sikap psikologi politik ini belum disadari pribumi nusantara. Dan faktor inilah yang menjadikan national morale neglected, pungkas La Ode.

Dr Zul menimpali, semua terjadi karena mental bangsa kita yang belum merdeka, masih bermental budak. Kudeta konstitusi terhadap UUD 45 adalah contoh nyata. Ketika asing membawa dolar, maka langsung menunduk-nunduk sambil melaksanakan perintah “sang ndoro”. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa lain, kenapa tak ada yang melakukan penelitian tentang karakter bangsa kita, biar bisa instropeksi dan sekaligus memperbaiki diri.

Pak Taufiecrahman Ruki pun menyambung diskusi, “Yang enak itu ya menyalahkan pihak lain,” beliau membuka paparan. Etnik keturunan Cina sudah menghegemoni bangsa negara kita, tetapi saya tetap tidak dapat menerima kalau ketidaksukaan pribumi kepada mereka karena mereka etnis Cina, karena yang nonpribumi etnik lain pun merusak bangsa dan negara ini, juga banyak dari kaum pribumi. Jadi, dasar ketidaksukaan kita (kebencian juga boleh) kepada seseorang atau sekelompok orang itu adalah karena sifat serakah, penguasaan/hegemoni dan perbuatan mengeksploitasi bangsa dan negara kita, bukan etnisnya. Bukan karena ia nonpribumi.

Belajar dari Mahatma Gandi (swadeshi ), sambung Pak Widjojo Soejono, harus dimulai dari makanan, minuman dan pakaian. Pribumi hanya pakai produk pribumi. Disesuaikan dengan kenyataan di negeri kita. Kenapa tidak mulai dari air minum kemasan dengan merk BUMIPUTRA, pungkas Pak Widjoyo.

Akhirnya sampailah pada simpulan diskusi ini. Simpulan bukan ringkasan melain gagasan atau semacam kristalisasi ide yang dipetik dari sebuah diskusi. Antara lain ialah:

Pertama, Trilogi Pribumi adalah keniscayaan di dunia kecuali 4 (empat) negara yakni AS, Australia, New Zealand dan Canada. Mereka adalah bangsa imigran;

Kedua, ada kecenderungan muncul parasitisme pada kaum imigran ketika mereka merasa powerful yaitu berupaya/manuver guna menghilangkan nomenklatur ASLI serta hak-hak pribumi di sebuah negara dalam rangka melicinkan jalan penguasaannya terhadap pribumi;

Ketiga, bagi negara yang jejak pribumi dan nomenklatur ASLI telah dihapus serta terhapus dari konstitusi, secara de jure sebenarnya telah berstatus bangsa jajahan (colony of nations);

Keempat, kelanjutan pada poin ketiga di atas, maka bangsa tersebut menjadi Absentee of Lord, tuan tanah yg tdak berpijak di tanahnya sendiri. Tanah Air pun bergeser menjadi Tanah Garapan;

Kelima, janganlah ketidaksukaan terhadap suatu kelompok/kaum ditujukan kepada etnisnya semata, tetapi seyogianya ketidaksukaan dimaksud karena faktor sifat yang serakah, misalnya, atau kaum koruptor, pengkhianat, mafia peradilan, penjahat ekonomi dan perbankan, dst;

Keenam, mutlak harus dibangkitkan semangat dan jiwa superioritas pribumi sebagaimana Teori Trilogi Pribumi;

Ketujuh, menjalankan politik berdikari dimulai dari rakyat mutlak harus mengkonsumsi produk-produk sendiri baik makanan, minuman, pakaian dst hingga gas dan energi (geoekonomi).

 

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Stop! Manusia Membinatangkan Manusia

Published

on

By

Stop! Manusia Membinatangkan Manusia

Oleh : Jamhari, Penggiat Medsos. Ditulis, 15 Mei 2022

Tujuh (7) tahun sudah kita Indonesia hidup saling serang berperang dengan Polarisasi Manusia membinatangkan Manusia, dan hingga kini masih terus berlangsung dan belum tau kapan akan berhenti Polarisasi Manusia Membinatangkan Manusia? Itulah Indonesia saat ini, memprihatinkan!

Teringat kita bersama masa pilpres 2014 yang mengusung Pasangan Prabowo – Hatta melawan Pasangan Jokowi – JK. Pilpres yang brutal tersebut dimanfaatkan oleh Oligarki (asing, aseng dan asong) utk NKRI chaos dan terpecah belah hingga dibuatlah grand design dengan menghasilkan istilah Kampret dan Kecebong

Kampret adalah panggilan bagi siapa aja yang mendukung Prabowo atau beroposisi, sedangkan Kecebong adalah panggilan bagi siapa saja yang mendukung Jokowi. Oligarki mendesign Polarisasi ini dengan menjadikan Buzzer2Rp dan buzzer fanatik sebagai garda terdepan menyuarakan dan menggaungkan Istilah Kampret dan Kecebong menjadi terkenal

Tidak puas dengan hadirnya istilah Kampret dan Kecebong, Oligarki gemblengan asing, aseng dan Asong terus bergerilya mengembangkan Narasinya untuk terus agar Manusia Indonesia membinatangkan Manusia dengan membentuk istilah baru yakni Kadrun! (sebutan untuk siapa aja yang beragama Islam, khususnya Umat Islam yang berseberangan dengan Pemerintah)

Sepak terjang Oligarki menggaungkan istilah Kadrun di framming dan diviralkan oleh Buzzer2Rp di berbagai media sosial (medsos) dan dunia nyata. Di medsos buzzer2 Non Muslim, juga buzzer2 yang terpapar Idiologi komunis dan islamophobia juga gencar melancarkan sebutan2 kadrun utk menyerang umat islam khususnya umat islam yg berseberangan dengan pemerintah

Kini muncul dan mulai ramai istilah Bipang (sebutan untuk non muslim). Umat islam menyerang balik dengan istilah Bipang untuk menyebut non muslim yang memanggil umat islam ‘Kadrun?’. Istilah ‘Bipang’ itu tiba2 muncul di framming dan diviralkan medsos, diduga ini juga bagian grand design Oligarki yg ingin Indonesia terus berkecamuk dengan perang2an membenturkan Agama untuk terus Manusia membinatangkan Manusia

Terakhir dari tulisan saya ini, Saya mengajak Saudara2ku Se-Indonesia Raya. Mari bersama kita kompak, serentak mulai detik ini hentikan dan jauhi sebutan2 Binatang untuk membinatangkan Manusia. Terkait kepemimpinan, kita soroti kinerjanya tampa sebut Binatang. Pro dan Kontra itu bagian dari fenomena yang realitas dan mari kita bangun perbedaan dengan kondusif. Sekali lagi, stop! Manusia membinatangkan Manusia.

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Dina Hidayana, Apresiasi Pemerintah Menempatkan Pangan Sebagai Isu Bersama

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dalam kesempatan sebagai pembicara di acara diskusi TVRI Jawa Timur bertemakan Etika Pengelolaan Hutan, yang berlangsung Selasa, 29 Maret 2022, Dina Hidayana, Staf Ahli MPR RI, menyampaikan apresiasi atas langkah agresif dan antisipasif Pemerintah dalam menyiapkan logistik pangan

“Saya apresiasi penyiapan logistik pangan, baik untuk kepentingan militer maupun non militer, termasuk beberapa diantaranya dengan memanfaatkan sebagian kawasan hutan,” ungkap Dina Hidayana dalam keterangan tertulisnya, Kamis 31 Maret 2022.

Politisi muda Golkar yang akrab dipanggil Dina ini berpendapat, tidak ada yang tabu dilakukan sepanjang untuk kepentingan masyarakat luas dalam rangka akselerasi pencapaian visi negara, yakni berdaulat, bersatu, adil, makmur dan sejahtera.

“Keluarnya Permenhan No 7 Tahun 2019, tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertahanan Negara, telah mengawali dilakukannya Program Food Estate yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah RI untuk memacu produktivitas pangan sekaligus menjadi cadangan pangan strategis untuk kepentingan militer,” ujarnya.

Dina Hidayana, yang saat ini sedang menempuh jenjang S3 di Universitas Pertahanan RI ini melihat fenomena tersebut sebagai wujud kongkrit Pemerintah dalam merespon ancaman Food and Agriculture Organization (FAO) terkait ancaman kelangkaan pangan yang sudah di depan mata.

Dina tambahkan, sejak 2008, FAO telah menunjukkan hasil penelitian yang menyebutkan kebutuhan pangan dunia di tahun 2030 adalah sebesar 40% dan akan bertambah dua kali lipat di tahun 2050 atau dapat pula diartikan bahwa dibutuhkan produksi pangan sebesar 42% di tahun 2030 dan menjadi 70% di tahun 2050.

“Diketahui pandemi telah mendirupsi atau memperlebar celah defisit kebutuhan pangan dan mengancam serius negara-negara yang selama ini bergantung pada impor pangan, termasuk Indonesia,” tutur Dina.

Dina Hidayana melihat program Food Estate, bukan semata-mata aktivitas produksi. Sekalipun dalam proses dan teknis pelaksanaannya, termasuk pemilihan komoditi dianggap banyak pihak termasuk aktivis lingkungan sebagai tindakan gegabah yang masih menimbulkan kontroversi dan perdebatan

Sebaliknya, menurut Dina Hidayana mendekati isu ini dengan mempersepsikan dalam konteks outward looking.

“Pemerintah dengan Food Estate ini tampaknya ingin menyiratkan dua pesan penting yang menjadi detterent effect bagi dunia internasional, ujar Dina.

Pertama, psy war bahwa Indonesia siap sebagai penyangga utama dunia internasional sebagai lumbung pangan dunia dan Kedua, bahwa Indonesia bersiaga penuh menghadapi segala ancaman dan tantangan yang membahayakan NKRI termasuk dalam menempatkan urusan yang sangat fundamental dan strategis, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan.

Diluar kesiagaan mempersiapkan SDM dan alutsista yang handal, cadangan logistik pangan dipercaya sebagai instrumen strategis dalam memenangkan peperangan apapun, tambah Dina

Hidayana yang saat ini sedang menyelesaikan Disertasinya yang berjudul Optimasi Kebijakan Sektor Pangan dalam Memperkokoh Kebijakan Sektor Pertahanan Negara di Universitas Pertahanan RI.

Dina Hidayana, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi Publik DEPINAS SOKSI ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak lagi mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam melihat carut marut pengelolaan hutan juga degradasi yang sangat masif dalam beberapa dekade terakhir pasca reformasi. Saatnya kita berbenah, introspeksi bersama menjadi sangat penting.

“Sinergitas Quatro helix harus terus dibangun, kolaborasi yang baik antara Pemerintah, Akademisi, Swasta, dan Civil Society menjadi jalan akselerasi pencapaian Indonesia Maju di tahun 2045,” jelas Dina.

Penegasan Dina Hidayana yang sejak 2005 telah aktif menyalurkan ide dan gagasan sebagai aktivis Partai Golkar melalui giat Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan ini.

Editor : Amhar

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Perlunya Persaudaraan Religius Kebangsaan

Published

on

By

Perlunya Persaudaraan Religius Kebangsaan

Oleh : Habib Umar Al Hamid.

Melihat keadaan bangsa dan negara yang sedang tidak baik baik saja, dan semakin tajamnya potensi konflik kepentingan diantara anak bangsa

Bukan itu saja, maraknya adu domba, saling lapor dan melaporkan, saling curiga antar anak bangsa yang sudah begitu membahayakan

Semua itu bisa menggoyahkan persatuan antara anak bangsa. Dan, juga ancaman terhadap keamanan negara kesatuan republik indonesia (NKRI) yang sudah dalam tahapan yang mengkhawatirkan.

Melihat bahwa ummat islam di negeri ini merupakan mayoritas, maka sudah sewajarnya dan sepantasnya kalau peran ummat islam sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk menjaga keutuhan dan persatuan antar anak bangsa. Sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga.

Saya berharap ummat islam di negeri ini bisa bersatu dan bisa berperan aktif untuk menjaga dan merawat bangsa dan negara ini dari segala macam gangguan dan ancamannya

Bukan itu saja, ummat islam Indonesia juga terikat akan ‘ Ukhuwah Wathoniyah’ dan juga terikat akan ‘Ukhuwah Islamiyah’ maka alangkah baiknya jika niatan itu semua di bungkus dalam satu frame aliran yang namanya Ahlus Sunnah Waljama’ah .

Untuk mewujudkan itu semua, maka perlunya dibentuk satu wadah organisasi kemasyarakat yang berpegang teguh pada ‘ Persaudaraan Religiusitas Kebangsaan yang kami yakini Insya Allah akan menjadi solusi yang penuh hikmat kebijaksanaan untuk menjawab multi kritis permasalahan yang terjadi di republik ini.

Untuk mudah di ingat dan di dengar maka wadah ummat islam ini saya berinama : Persaudaraan Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Indonesia yang kami singkat menjadih (PASWAJAH INDONESIA).

Jakarta, 20 Maret 2022
Habib Umar Al Hamid

Continue Reading

Trending