Connect with us

Tokoh / Publik Figur

Mengenal Sosok Tokoh Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa

Published

on

Agun Gunandjar Sudarsa (AGS), akrab disapa Kang Agun dilahirkan di Bandung 13 November 1958. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang Bapak dari tentara yang menerapkan disiplin dan tanggung jawab.

Sementara Ibunya dari aktifis keagamaan yang menerapkan cinta kasih dan ketaqwaan sehingga membentuk karakter kerja dan karakter diri Kang Agun yaitu “Tiada Hari Tanpa Aktifitas” dan “Hidup Adalah Ibadah”.

Meskipun lahir di Bandung, tapi masa kecil hingga dewasa dihabiskan di Jakarta. Mulai dari SD, SMP, hingga tamat STM dijalaninya di Ibukota.

Kemudian ia melanjutkan ke STTN (Sekolah Tinggi Teknik Nasional) Jakarta jurusan tehnik sipil (1977), namun karena harus berbagi biaya pendidikan dengan adik-adiknya, Kang Agun banting setir ke sekolah kedinasan yaitu AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) Departemen Kehakiman Jakarta (1982).

Tamat dari AKIP, Kang Agun ditugaskan menjadi Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang (1982), berlanjut sebagai staf pengajar AKIP dan PUSDIKLAT di Departemen Kehakiman (1985-1996).

Pada saat bersamaan sambil bekerja, ia menyelesaikan pendidikan S1 di STIA LAN Jakarta (1991) dilanjutkan sekolah Pasca Sarjana Kriminologi UI (2004-2006). Sedangkan saat ini Kang Agun merupakan kandidat Doktor Terapan dari Politeknik STIA LAN Jakarta.

Sejak kuliah, ia tak bisa menyembunyikan bakat berorganisasi, diantaranya sebagai Ketua Umum Komisariat HMI AKIP (1979), Ketua Umum SENAT Mahasiswa AKIP (1981), Ketua Umum SENAT Mahasiswa LAN (1989).

Ia juga aktif di organisasi kemasyarakatan dan partai politik, diantaranya sebagai Ketua Cabang FKPPI Jakarta Selatan (1982), Sekretaris BAPEKADA GOLKAR Jakarta Selatan (1982), Ketua PP AMPG (2003), Ketua PP Jawa I DPP Partai GOLKAR (2016), Ketua Departemen Hukum dan HAM Depinas SOKSI (2014).

Karir politiknya dimulai tahun 1997, Partai Golkar menempatkannya sebagai caleg pada Pemilu 1997 melalui jalur A (ABRI) sampai akhirnya terpilih sebagai Anggota DPR/MPR RI sejak itu hingga saat ini tidak terputus karena selalu kembali terpilih dari Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 dengan asal daerah pemilihan yang sama yaitu Jawa Barat 10 yang terdiri dari Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran dan Kota Banjar.

Selama itu kiprah Kang Agun di MPR RI yang signifikan diantaranya sebagai Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (1999), Anggota Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI (2004), Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR-RI (2009), Ketua Fraksi Partai GOLKAR MPR RI 2012-2014 dan 2018-2019.

I. KETERANGAN DIRI

1. Nama Lengkap : Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.

2. Tempat, Tgl. Lahir : Bandung, 13 November 1958

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Agama : Islam

5. Status Perkawinan : Nikah

6. Jabatan / Pekerjaan : Anggota DPR / MPR RI A-299

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Rawakemiri Jakarta, Lulus Tahun 1970

2. SMP Negeri 66 Jakarta, Lulus Tahun 1973

3. STM Negeri 1 Boedi Oetomo Jakarta, Lulus Tahun 1976

4. Mahasiswa Teknik Sipil STTN, 1977 – 1979

5. AKIP Dept. Kehakiman di Jakarta, Lulus Tahun 1982

6. STIA LAN Jakarta, Lulus Tahun 1991

7. Mahasiswa Pasca Sarjana Adm. Negara UI, Tahun 1994 – 1996.

8. Pasca Sarjana Kriminologi UI, Lulus Tahun 2006.

9. Kandidat Doktor Terapan STIA LAN Jakarta 2020

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kls. I Tangerang, Tahun 1982 – 1984

2. Staf Pengajar AKIP, PUSDIKLAT Pegawai Departemen Kehakiman, Tahun 1985 – 1996

3. Anggota Komisi I DPR RI, Tahun 1997 – 1999

4. Anggota Komisi II DPR RI, Tahun 1999 – 2004

5. Anggota BAMUS DPR RI dari FPG, Tahun 2001 – 2002

6. Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, Tahun 1999-2004

7. Anggota Grup Kerjasama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Iran (Badan Kerjasama Parlemen / BKSP Indonesia – Iran), tahun 2000 – 2004

8. Anggota Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

9. Anggota Tim Juri Cerdas-Cermat UUD Negara RI Tahun 1945 (MPR).

10. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Tahun 2004-2009

11. Anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI 2004 – 2009

12. Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Tahun 1997 – sekarang

13. Anggota Komisi III DPR RI, Tahun 2004 – 2009

14. Anggota Forum Konstitusi, Tahun 2005 – sekarang

15. Anggota Badan Legislatif DPR-RI, Tahun 2004-2009

16. Anggota Komisi II DPR RI Tahun 2009 – 2012

17. Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun 2009 – 2012

18. Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR-RI, (4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara) 2009 – 2014

19. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR-RI, Tahun 2009 – Sekarang

20. Ketua Komisi II DPR-RI, 2012 – 2014

21. Anggota DPR/MPR RI 2014-2019

22. Anggota DPR/MPR RI 2019-2024

IV. RIWAYAT JABATAN PADA KEGIATAN PENTING DI MPR / DPR RI

1. Tim Kerja Amandemen/Perubahan I s/d IV UUD 1945 pada PAH I BP MPR, tahun 1999 – 2002.

2. Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 15 November 1999 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Napol/Tapol

3. Anggota Pansus penyusunan Konsep Program Pembangunan Nasional 2001 – 2005 pada Bamus DPR RI tahun 2000.

4. Anggota Pansus Kasus Trisakti dan Kasus Semanggi I/II tahun 2000.

5. Anggota Pansus RUU Bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Juru Bacara FPG pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 4 Desember 2000 untuk Pengambilan Keputusan Atas RUU Disain Industri, RUU Tata Letak Sirkuit Terpadu dan RUU Rahasia Dagang.

6. Anggota Pansus RUU Grasi dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI, tanggal 31 Mei 2001 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU tentang GRASI.

7. Juru Bicara Pemandangan Umum FPG dalam Rapat Pleno BP MPR RI tahun 2001 untuk Penyusunan Bahan-Bahan Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001.

8. Anggota Pansus RUU Kepolisian Republik Indonesia, tahun 2001.

9. Anggota Pansus RUU Profesi Advokat, tahun 2002.

10. Juru Bicara FPG dalam Pemandangan Umum Sidang Paripurna MPR RI, tanggal 28 Januari 2002 terhadap Perubahan keempat UUD 1945.

11. Anggota Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Juru Bicara FPG dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Maret 2002 untuk Pengambilan Keputusan RUU TPPU.

12. Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 12 November 2002 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Pembentukan 14 Kabupaten di Provinsi Papua dan Pembentukan Kota Banjar di Jawa Barat.

13. Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 6 Agustus 2003 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Mahkamah Konstitusi.

14. Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2003 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

15. Anggota Pansus RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tahun 2003.

16. Anggota Pansus RUU Jabatan Notaris dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna tanggal 12 Juli 2004 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Jabatan Notaris.

17. Anggota Pansus RUU Kejaksaan dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna tanggal 15 Juli 2004 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Kejaksaan.

18. Wakil Ketua Pansus RUU Perubahan atas UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, tahun 2004.

19. Ketua Pansus RUU Dewan Pertimbangan Presiden

20. Ketua Pansus RUU Kementerian Negara, tahun 2006.

21. Anggota Tim Kuasa Hukum DPR-RI, Tahun 2008-2009

22. Ketua Pansus 4 RUU Bidang Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Tata Usaha Negara), Tahun 2009

23. Anggota Panitia Angket DPR-RI ttg Pengusutan Kasus Bank Century Tahun 2009

24. Anggota Tim Pengkajian RUU Bidang Politik FPG DPR-RI, Tahun 2009-sekarang

25. Anggota Panja/Timus/Timsin RUU Tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi II DPR-RI

26. Wakil Ketua Timwas Penanggulangan Bencana Alam Prov. Jawa Barat, Tahun 2009- 2012

27. Anggota Pansus / Panja RUU ttg Perubahan UU No.10 Tahun 1008 ttg Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Tahun 2011

28. Anggota Panja Pembentukan Daerah Otonomi Daerah (DOB)

29. Anggota Panja RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

30. Anggota Panja RUU Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

31. Anggota Panja RUU Tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem)

32. Anggota Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

33. Ketua Pansus Hak Angket KPK (2018)

V. RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua Umum Komisariat HMI Teknik Sipil, Tahun 1978 – 1979

2. Ketua Umum Komisariat HMI AKIP, Tahun 1979 – 1980

3. Ketua Umum SENAT Mahasiswa AKIP, Tahun 1981 – 1982

4. Ketua Umum SENAT Mahasiswa LAN, Tahun 1989 – 1990

5. SEKJEN Persatuan Mahasiswa Administrasi Indonesia, Tahun 1989 – 1991

6. Ketua Cabang FKPPI Jakarta Selatan, Tahun 1982 – 1984

7. Sekretaris BAPEKADA GOLKAR Jakarta Selatan, 1982 – 1987

8. Sekretaris Daerah IX FKPPI DKI JAYA, Tahun 1984 – 1986

9. Wakil SEKJEN FKPPI Pusat, Tahun 1993 – 1997

10. Ketua PP GM FKPPI, Tahun 1997 – 2003

11. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PP GM FKPPI, Tahun 2003 – 2006

12. Sekretaris Umum PP IKA AKIP, Tahun 1991 – 1994

13. Penasehat PP IKA AKIP, Tahun 1994 – sekarang

14. Sekretaris Umum PP IKA STIA LAN, Tahun 1993 – sekarang

15. Ketua PP AMPG, Tahun 2003 – 2005

16. POKJA DPP Partai GOLKAR, Tahun 2002 – sekarang

17. Orientasi Fungsionaris DPP Partai GOLKAR Sebagai PESERTA di Aula DPP Partai GOLKAR, Slipi. Juli 2007

18. Wakil Sekjen Pengurus Pusat FKPPI Masa Bhakti 2008-2013

19. Ketua Umum ILUNI S2 Kriminologi Universitas Indonesia 2007- sekarang

20. Dewan Pengurus Yayasan Bina Insan Cita, 2009 – sekarang

21. Departemen Hukum & HAM DPP Partai GOLKAR 2009-2014

22. Ketua PP Jawa I DPP Partai GOLKAR 2016-2018

23. Ketua Departemen Hukum dan HAM Depinas SOKSI

24. Ketua Bidang Organisasi & Kaderisasi DEPINAS SOKSI 2020-2025

Agun Gunandjar Sudarsa (AGS), Mei 2020

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Polri Hanya Melayani Yang Sudah Vaksin, Betulkah?

Published

on

By

Oleh: Jamhari alias Amhar, Penggiat Medsos

Banyak beredar dari mulut kemulut hingga media sosial dan bahkan ada juga pemberitaan dari media-media nasional yang menyatakan layanan POLRI hanya untuk yang sudah divaksin Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, izinkan saya menyampaikan testimoni alias kesan nyata pengalaman usai melakukan giat yang berkaitan dengan pelayanan POLRI

Pada Hari Selasa, 31 Agustus 2021, Saya mengunjungi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Daan Mogot Jakarta Barat untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sesampai di lokasi saya melakukan proses pembuatan SIM secara prosedur dengan mengantri dari mulai cek kesehatan hingga menerima SIM, semua alur saya lewati tampa ada persyaratan harus sudah divaksin, dan tidak ada pertanyaan sudah divaksin atau belum. Alhamdulillah lancar, saya menerima SIM di hari itu juga.

Namun, beredar di beberapa Calo bahwa kalau mau urus SIM baik pembuatan maupun perpanjang itu harus sudah divaksin. Itu terdengar langsung oleh saya saat tanya-tanya mencari info tentang pembuatan SIM melalui calo yang beredar diluaran Kantor SATPAS Daan Mogot.

Kemudian siangnya di hari yang sama (31/8), jam 13.15 saya mengunjungi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Daan Mogot dengan keperluan untuk memblokir Pajak Progresif Kendaraan yang tidak saya gunakan

Betul! Saya saksikan sendiri dan ikutan ngantri untuk lebih tau, bahwa ternyata Info yang beredar luas benar adanya bahwa masyarakat yang ingin mengurus SIM apapun kepentingannya harus sudah di vaksin. Hal ini terjadi di Samsat Daan Mogot Jakarta Barat dan saya pun terpaksa mundur.

Lalu, Hari Senen, 13 September 2021, saya mengunjungi Kantor Samsat Jakarta Pusat di Gunung Sahari. Sesampai lokasi saya langsung tanya-tanya kepetugas dan langsung mendapat arahan dengan jelas alurnya tampa ditanya sudah vaksin atau belum.

Saya langsung ke loket target, disitu saya prin daftar kendaraan bermotor atas nama saya yang mau di blokir berikut diberi Formulir. Kemudian saya isi daftar kendaraan bermotor yang saya blokir, tandatangan diatas materai 10.000, lampirkan Foto Kopi KTP dan KK selesai. Alhamdulillah.., semua alur saya lalui tampa surat atau sertifikat divaksin.

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Sebagai Wakil Rakyat, Anda Mungkin Sudah menghilangkan Moral Obligation

Published

on

By

Untuk Para Wakil Rakyat yang Terhormat.

Oleh: M.Yuntri, 4 September 2021. Penulis adalah Pengamat Hukum & Politik.

Tugas pengawasan yang harus dilakukan terhadap jalannya pemerintahan malahan Anda melakukan sebaliknya dengan memuji-muji pekerjaan eksekutif tanpa cacat, padahal rakyat Indonesia sudah menjerit-jerit merasakan ketidak adilan atas berbagai kebijakan pemerintah.

Bahkan secara ‘sarkasme’ tuan-tuan pun berusaha menyerahkan hak budgeting nya kepada presiden seperti pada UU Nomor 2 tahun 2020, dimana presiden bisa menentukan sendiri besarnya budgeting (vide pasal 27) untuk penanganan covid-19 via Keppres, yang di pasal 29 dinyatakan bahwa untuk pertanggungjawabannya tidak bisa dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana. Dan tuan-tuan sebagai wakil rakyat pun serentak mengaminkannya.😇

Dalam tugas ‘legislasi’ pun tuan-tuan menginisiasi terjadinya perubahan UU KPK sebagaimana pengakuan Presiden Jokowi di depan publik, yang serasa semakin melemah dalam pemberantasan korupsi dibanding era sebelumnya.

Sebenarnya Tuan-tuan wakil rakyat yang terhormat terpilih dari hasil demokrasi pileg 2019 ini memang sebagai wakil rakyat kah atau wakil dari partai politik yang harus tunduk & dikomandoi oleh ketua partai ??!

“Tiga tugas utama tuan-tuan” di bidang pengawasan, budgeting dan legislasi terasa sudah tergadaikan demi suatu ambisi yang kamipun sebagai rakyat tidak tahu maksud & tujuan nya.

Bahkan di sisi lain, saat ini pun berusaha saling berkolaborasi dengan eksekutif mencoba untuk mengkhianati keinginan & suara rakyat dengan cara mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden selama 3 tahun lagi

Sehingga Jabatan Presiden berakhir menjadi tahun 2027 dengan berbagai alasan yang dicari-cari dan terkesan berusaha melabrak konstitusi sebagai komitmen berbangsa dan bernegara.

Halmana sekaligus mempertontonkan sikap pengecut tuan-tuan untuk berkompetisi pada pileg 2024 mendatang karena khawatir tidak terpilih kembali dan masa jabatan legislatif pun ikut menyesuaikan dengan masa jabatan presiden sampai tahun 2027 pula.

Sadar dan taubatan Nasuha lah tuan-tuan yang terhormat, sebelum rakyat muntah dan menyampaikan sumpah serapahnya serta menonton kelakuan tuan-tuan yang hipokrit dengan demokrasi Pancasila yang kita banggakan bersama selama ini.

Bahkan berbarengan dengan itu tuan-tuan yang terhormat ikut pula mengusulkan dalam Rancangan KUHP agar penghinaan terhadap anggota legislatif juga harus dihukum seperti pernah diberlakukan sebelumnya pada diri presiden yang sudah dicabut oleh MK-RI

Karena hal tersebut ciri-ciri negara kerajaan dan tidak demokratis. Mestinya sifat-sifat feodal seperti itu harus dihilangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demokrasi Pancasila.

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Ada Kesan Seteru 2 Jenderal (Purn) Di Kabinet Jokowi

Published

on

By

Oleh : M.Yuntri, 1 Agt 2021. Penulis adalah Pengamat politik & hukum

Yang selama ini banyak netizen yang mengibaratkan merasa tidak begitu nyaman pendengaran di telinga nya tentang bunyi tim musik orkestra yang dipimpin presiden Jokowi. Setiap menteri kadang terkesan tidak saling mendukung dengan visi presiden sendiri.

Bahkan ada kabar burung, selesai rapat kabinet yang dipimpin langsung Presiden Jokowi para anggota kabinet bingung siapa yang berhak menjadi juru bicara secara resmi atas masalah yang telah dibahas tadi untuk menyampaikan pesan-pesan Presiden dari hasil rapat kabinet tersebut.

Sehingga masing-masing Menteri punya versinya sendiri-sendiri yang kadang-kadang ada yang terasa kurang Logic di mata rakyat dan menjadi bahan lelucon di tengah masyarakat.

Jenderal yang satu Luhut Binsar Panjaitan (LBP) seolah begitu lengketnya dengan China, semua TKA China begitu bebas masuk Indonesia tanpa karantina saat kedatangan di bandara dengan alasan investasi China jangan dihambat kalau tidak mereka bisa hengkang dari Indonesia

Sedangkan disaat yang sama perlakuan untuk WNI begitu berbedanya dan banyak kesulitan di bandara, sehingga banyak netizen yang bertanya, beliau ini Dubes China untuk Indonesia atau pejabat tinggi Indonesia? Tapi hampir selalu tampil mewakili pemerintah untuk hal-hal yang penting & urgen di depan TV.

Jendral yang lain nya Prabowo Subianto (PS) seolah menerapkan “politik bebas aktif” Indonesia di kancah Internasional tidak memihak kepada Barat ataupun Timur.

Dengan adanya “Latihan perang-perangan” yang sedang berlangsung persiapannya saat ini di Palembang dan 3 pulau lainnya, dan adanya berbagai agenda lainnya sebagaimana yang disampaikan John Bidden presiden USA “seolah Indonesia terancam”.

Kondisi tersebut jelas sangat memecah konsentrasi keakraban Indonesia-China yang selama ini dirintis kabinet Jokowi.

Konon Kabarnya Amerika telah mendeteksi banyak rahasia busuk tentang bom nuklir yang ditanam China di Jakarta Utara, terancamnya eksistensi pangkalan militer China yang ada di pulau Natuna, rencana China menggunakan vaksin untuk menekan pemerintahan Indonesia dll.

Siapakah yang keluar jadi pemenangnya? LPB kah atau PS kah ?

Sementara presiden Jokowi sendiri masih sibuk sidak ke apotek dan menyerahkan bansos malam-malam langsung ke masyarakat yang sama sekali belum/tidak bersikap harus memihak kepada salah satu jenderal purn tersebut.

Toh kedua-duanya adalah para pembantu beliau sendiri. Kapabilitas dan kepemimpinan beliau sangat diuji untuk bersikap & bertindak cepat. Rakyat maupun masyarakat sedang menunggu apa yang bakal terjadi dengan Indonesia.

Jenderal yang satu adalah mantan pesaing di Pilpres tahun 2019, dan jenderal yang satu lagi adalah konco dekat sejak awal Pilpres 2014 lalu.

Terus dari kejadian di atas rakyat yang cerdas harus memilih opsi yang mana?

Cukup tutup mulut dan menonton saja atau memihak kepada salah satu jenderal purn yang sedang menjalankan tugasnya tersebut?

Atau punya agenda lain yang masih disembunyikan? Walahualam bissawab. Mari kita tunggu jawabannya.

Continue Reading

Trending