Connect with us

Tokoh / Publik Figur

Mengenal Sosok Tokoh Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa

Published

on

Agun Gunandjar Sudarsa (AGS), akrab disapa Kang Agun dilahirkan di Bandung 13 November 1958. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang Bapak dari tentara yang menerapkan disiplin dan tanggung jawab.

Sementara Ibunya dari aktifis keagamaan yang menerapkan cinta kasih dan ketaqwaan sehingga membentuk karakter kerja dan karakter diri Kang Agun yaitu “Tiada Hari Tanpa Aktifitas” dan “Hidup Adalah Ibadah”.

Meskipun lahir di Bandung, tapi masa kecil hingga dewasa dihabiskan di Jakarta. Mulai dari SD, SMP, hingga tamat STM dijalaninya di Ibukota.

Kemudian ia melanjutkan ke STTN (Sekolah Tinggi Teknik Nasional) Jakarta jurusan tehnik sipil (1977), namun karena harus berbagi biaya pendidikan dengan adik-adiknya, Kang Agun banting setir ke sekolah kedinasan yaitu AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) Departemen Kehakiman Jakarta (1982).

Tamat dari AKIP, Kang Agun ditugaskan menjadi Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang (1982), berlanjut sebagai staf pengajar AKIP dan PUSDIKLAT di Departemen Kehakiman (1985-1996).

Pada saat bersamaan sambil bekerja, ia menyelesaikan pendidikan S1 di STIA LAN Jakarta (1991) dilanjutkan sekolah Pasca Sarjana Kriminologi UI (2004-2006). Sedangkan saat ini Kang Agun merupakan kandidat Doktor Terapan dari Politeknik STIA LAN Jakarta.

Sejak kuliah, ia tak bisa menyembunyikan bakat berorganisasi, diantaranya sebagai Ketua Umum Komisariat HMI AKIP (1979), Ketua Umum SENAT Mahasiswa AKIP (1981), Ketua Umum SENAT Mahasiswa LAN (1989).

Ia juga aktif di organisasi kemasyarakatan dan partai politik, diantaranya sebagai Ketua Cabang FKPPI Jakarta Selatan (1982), Sekretaris BAPEKADA GOLKAR Jakarta Selatan (1982), Ketua PP AMPG (2003), Ketua PP Jawa I DPP Partai GOLKAR (2016), Ketua Departemen Hukum dan HAM Depinas SOKSI (2014).

Karir politiknya dimulai tahun 1997, Partai Golkar menempatkannya sebagai caleg pada Pemilu 1997 melalui jalur A (ABRI) sampai akhirnya terpilih sebagai Anggota DPR/MPR RI sejak itu hingga saat ini tidak terputus karena selalu kembali terpilih dari Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 dengan asal daerah pemilihan yang sama yaitu Jawa Barat 10 yang terdiri dari Kab. Kuningan, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran dan Kota Banjar.

Selama itu kiprah Kang Agun di MPR RI yang signifikan diantaranya sebagai Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (1999), Anggota Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI (2004), Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR-RI (2009), Ketua Fraksi Partai GOLKAR MPR RI 2012-2014 dan 2018-2019.

I. KETERANGAN DIRI

1. Nama Lengkap : Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.

2. Tempat, Tgl. Lahir : Bandung, 13 November 1958

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Agama : Islam

5. Status Perkawinan : Nikah

6. Jabatan / Pekerjaan : Anggota DPR / MPR RI A-299

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Rawakemiri Jakarta, Lulus Tahun 1970

2. SMP Negeri 66 Jakarta, Lulus Tahun 1973

3. STM Negeri 1 Boedi Oetomo Jakarta, Lulus Tahun 1976

4. Mahasiswa Teknik Sipil STTN, 1977 – 1979

5. AKIP Dept. Kehakiman di Jakarta, Lulus Tahun 1982

6. STIA LAN Jakarta, Lulus Tahun 1991

7. Mahasiswa Pasca Sarjana Adm. Negara UI, Tahun 1994 – 1996.

8. Pasca Sarjana Kriminologi UI, Lulus Tahun 2006.

9. Kandidat Doktor Terapan STIA LAN Jakarta 2020

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kls. I Tangerang, Tahun 1982 – 1984

2. Staf Pengajar AKIP, PUSDIKLAT Pegawai Departemen Kehakiman, Tahun 1985 – 1996

3. Anggota Komisi I DPR RI, Tahun 1997 – 1999

4. Anggota Komisi II DPR RI, Tahun 1999 – 2004

5. Anggota BAMUS DPR RI dari FPG, Tahun 2001 – 2002

6. Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, Tahun 1999-2004

7. Anggota Grup Kerjasama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Iran (Badan Kerjasama Parlemen / BKSP Indonesia – Iran), tahun 2000 – 2004

8. Anggota Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

9. Anggota Tim Juri Cerdas-Cermat UUD Negara RI Tahun 1945 (MPR).

10. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Tahun 2004-2009

11. Anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI 2004 – 2009

12. Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Tahun 1997 – sekarang

13. Anggota Komisi III DPR RI, Tahun 2004 – 2009

14. Anggota Forum Konstitusi, Tahun 2005 – sekarang

15. Anggota Badan Legislatif DPR-RI, Tahun 2004-2009

16. Anggota Komisi II DPR RI Tahun 2009 – 2012

17. Anggota Badan Anggaran DPR-RI, Tahun 2009 – 2012

18. Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR-RI, (4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara) 2009 – 2014

19. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR-RI, Tahun 2009 – Sekarang

20. Ketua Komisi II DPR-RI, 2012 – 2014

21. Anggota DPR/MPR RI 2014-2019

22. Anggota DPR/MPR RI 2019-2024

IV. RIWAYAT JABATAN PADA KEGIATAN PENTING DI MPR / DPR RI

1. Tim Kerja Amandemen/Perubahan I s/d IV UUD 1945 pada PAH I BP MPR, tahun 1999 – 2002.

2. Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 15 November 1999 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada Napol/Tapol

3. Anggota Pansus penyusunan Konsep Program Pembangunan Nasional 2001 – 2005 pada Bamus DPR RI tahun 2000.

4. Anggota Pansus Kasus Trisakti dan Kasus Semanggi I/II tahun 2000.

5. Anggota Pansus RUU Bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Juru Bacara FPG pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 4 Desember 2000 untuk Pengambilan Keputusan Atas RUU Disain Industri, RUU Tata Letak Sirkuit Terpadu dan RUU Rahasia Dagang.

6. Anggota Pansus RUU Grasi dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI, tanggal 31 Mei 2001 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU tentang GRASI.

7. Juru Bicara Pemandangan Umum FPG dalam Rapat Pleno BP MPR RI tahun 2001 untuk Penyusunan Bahan-Bahan Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001.

8. Anggota Pansus RUU Kepolisian Republik Indonesia, tahun 2001.

9. Anggota Pansus RUU Profesi Advokat, tahun 2002.

10. Juru Bicara FPG dalam Pemandangan Umum Sidang Paripurna MPR RI, tanggal 28 Januari 2002 terhadap Perubahan keempat UUD 1945.

11. Anggota Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Juru Bicara FPG dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Maret 2002 untuk Pengambilan Keputusan RUU TPPU.

12. Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 12 November 2002 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Pembentukan 14 Kabupaten di Provinsi Papua dan Pembentukan Kota Banjar di Jawa Barat.

13. Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 6 Agustus 2003 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Mahkamah Konstitusi.

14. Anggota Pansus dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2003 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

15. Anggota Pansus RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tahun 2003.

16. Anggota Pansus RUU Jabatan Notaris dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna tanggal 12 Juli 2004 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Jabatan Notaris.

17. Anggota Pansus RUU Kejaksaan dan Juru Bicara FPG dalam Sidang Paripurna tanggal 15 Juli 2004 untuk Pengambilan Keputusan atas RUU Kejaksaan.

18. Wakil Ketua Pansus RUU Perubahan atas UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, tahun 2004.

19. Ketua Pansus RUU Dewan Pertimbangan Presiden

20. Ketua Pansus RUU Kementerian Negara, tahun 2006.

21. Anggota Tim Kuasa Hukum DPR-RI, Tahun 2008-2009

22. Ketua Pansus 4 RUU Bidang Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Tata Usaha Negara), Tahun 2009

23. Anggota Panitia Angket DPR-RI ttg Pengusutan Kasus Bank Century Tahun 2009

24. Anggota Tim Pengkajian RUU Bidang Politik FPG DPR-RI, Tahun 2009-sekarang

25. Anggota Panja/Timus/Timsin RUU Tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi II DPR-RI

26. Wakil Ketua Timwas Penanggulangan Bencana Alam Prov. Jawa Barat, Tahun 2009- 2012

27. Anggota Pansus / Panja RUU ttg Perubahan UU No.10 Tahun 1008 ttg Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Tahun 2011

28. Anggota Panja Pembentukan Daerah Otonomi Daerah (DOB)

29. Anggota Panja RUU Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

30. Anggota Panja RUU Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

31. Anggota Panja RUU Tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem)

32. Anggota Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

33. Ketua Pansus Hak Angket KPK (2018)

V. RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua Umum Komisariat HMI Teknik Sipil, Tahun 1978 – 1979

2. Ketua Umum Komisariat HMI AKIP, Tahun 1979 – 1980

3. Ketua Umum SENAT Mahasiswa AKIP, Tahun 1981 – 1982

4. Ketua Umum SENAT Mahasiswa LAN, Tahun 1989 – 1990

5. SEKJEN Persatuan Mahasiswa Administrasi Indonesia, Tahun 1989 – 1991

6. Ketua Cabang FKPPI Jakarta Selatan, Tahun 1982 – 1984

7. Sekretaris BAPEKADA GOLKAR Jakarta Selatan, 1982 – 1987

8. Sekretaris Daerah IX FKPPI DKI JAYA, Tahun 1984 – 1986

9. Wakil SEKJEN FKPPI Pusat, Tahun 1993 – 1997

10. Ketua PP GM FKPPI, Tahun 1997 – 2003

11. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PP GM FKPPI, Tahun 2003 – 2006

12. Sekretaris Umum PP IKA AKIP, Tahun 1991 – 1994

13. Penasehat PP IKA AKIP, Tahun 1994 – sekarang

14. Sekretaris Umum PP IKA STIA LAN, Tahun 1993 – sekarang

15. Ketua PP AMPG, Tahun 2003 – 2005

16. POKJA DPP Partai GOLKAR, Tahun 2002 – sekarang

17. Orientasi Fungsionaris DPP Partai GOLKAR Sebagai PESERTA di Aula DPP Partai GOLKAR, Slipi. Juli 2007

18. Wakil Sekjen Pengurus Pusat FKPPI Masa Bhakti 2008-2013

19. Ketua Umum ILUNI S2 Kriminologi Universitas Indonesia 2007- sekarang

20. Dewan Pengurus Yayasan Bina Insan Cita, 2009 – sekarang

21. Departemen Hukum & HAM DPP Partai GOLKAR 2009-2014

22. Ketua PP Jawa I DPP Partai GOLKAR 2016-2018

23. Ketua Departemen Hukum dan HAM Depinas SOKSI

24. Ketua Bidang Organisasi & Kaderisasi DEPINAS SOKSI 2020-2025

Agun Gunandjar Sudarsa (AGS), Mei 2020

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Kivlan Zen : Personal Memoranda Dari Fitnah Ke Fitnah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Senen, 5 Oktober 2020, bertempat di Gedung Is Plaza lantai 3, Matraman, Jakarta Pusat telah digelar Launching & Bedah Buku bertema ‘Dari Fitnah Ke Fitnah’ yang dihadiri tamu undangan sekitar lima puluhan orang dari berbagai organisasi

Buku ini menggabarkan tentang perjalanan hidup Mayjen (Purn) Kivlan Zen, dari masa kecil hingga dikriminalisasikan dengan tuduhan berencana membunuh Wiranto, Gorries Mere dan Budi Gunawan.

Kivlan Zen Lahir di Lansa, 24 Desember 1945 yang meniti karir di Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Kepala Staf Kostrad (KASKOSTRAD) pada tahun 1998

Pada tahun 1995-1996 Kivlan Zen berhasil mendamaikan pemerintah Philipina dibawah kepemimpinan Fidel Ramos dengan pemberontak MNLF juga beberapa kali berperan utama dalam pembebasan WNI yang di Sandera oleh Kelompok Abbu Sayaf.

Dalam buku tersebut juga diterangkan bahwa Kivlan Zen adalah anak ke 3 dari 12 bersaudara, yang Iahir dari pasangan Muhammad Zein dan Husna Nur, dimana nama “Kivlan” adalah nama warisan dari sepupunya yang berganti nama menjadi “lsnan” dikarenakan sakit-sakitan, dan Zen diambil dari nama belakang ayahnya.

Di akhir cerita dalam buku ini diterangkan tentang masa pensiun Kivlan Zen yang tetap aktif dalam menegakan Pancasila dan UUD 1945 juga tugas-tugas kemanusiaan, tahun 2012 Kivlan Zen sibuk dalam kegiatan melawan kebangkitan PKI yang terang-terangan menunjukkan eksistensinya.

“Aku bersama KH. Hasyim Muzadi (alm) mantan Ketua Umum PBNU, lrjen Pol (Purn) Anton Tabah dari MUI, Slamet Effendi Yusuf mantan Ketua Umum GP. Anshor, As’ad Ali mantan Waka BIN tiada henti mengamati pergerakan PKI yang sudah mulai tampil terang-terangan,” ujar Kivlan Zen.

Ditambahkan, termasuk turut bersama kami para pimpinan Pondok Pesantren seluruh Indonesia, Gerakan Bela Negara, Pll, HMI, dan Ormas lainnya yang peduli terhadap kekhawatiran bangkitnya komunisme di Indonesia, “pungkas”Kivlan Zen.

Sayangnya,beberapa tuduhan kepada Kivlan Zen pun digunakan, mulai dari tuduhan melakukan Makar hingga tuduhan perencanaan pembunuhan terhadap beberapa pejabat negara, yang hingga saat ini masih berlangsung dan sumir. (Amhar)

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Surat Terbuka Untuk Anies Rasyid Baswedan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kami Pengurus Rukun Warga 06 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat. Beralamat Sekretariat : Jl. Kebon Sirih Timur Dalam No.109 Jakarta Pusat mengirim surat terbuka.

Surat terbuka ini, merespon rencana Gubernur DKI Jakarta yang akan menerapkan PSBB total. Berikut isi suratnya:

Nomor : 08-RW-06/IX/2020
Perihal : Surat Terbuka Untuk Gubernur DKI

Kepada Yth,
Gubernur DKI Jakarta
Bapak ANIES BASWEDAN
di tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan rencana penerapan PSBB Total yang akan ditetapkan pada tanggal 14 September 2020 dan memperhatikan hasil pemberlakuan PSBB sebelumnya, maka pada kesempatan ini saya selaku Organ Masyarakat di Tingkat RW ingin menyampaikan tanggapan dan saran sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami Pengurus RW dan warga sangat mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, namun kami TIDAK MENDUKUNG jika PSBB Total diberlakukan kembali karena hal ini sangat berdampak buruk terhadap kegiatan perekonomian warga;

2. Bahwa dampak dari penerapan PSBB masa lalu banyak warga/pekerja yang mengalami PHK demikian juga dengan kegiatan usaha perekonomian warga banyak yang tutup dan kondisi ini berdampak pada beban hidup warga menjadi semakin sulit dan tingkat STRES warga menjadi tinggi dan kondisi inilah yang membuat IMUNITAS tubuh warga menjadi menurun dan warga mudah terserang VIRUS CORONA;

Atas pertimbangan dua poin di atas maka kami menyarankan:

1. Agar rencana penerapan PSBB Total tersebut dibatalkan dan digantikan dengan PSBDT(Penerapan Sosial Berskala Disiplin Tinggi) dengan memaksimalkan aparat melakukan TINDAKAN HUKUM kepada siapapun yang tidak melakukan 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak Aman dan Mencuci Tangan);

2. Mengingat keputusan pemberlakuan PSBB sangat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi maka sebaiknya Bapak selaku Gubernur yang notabene perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan semua pemangku kepentingan;

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 11 September 2020
Hormat kami,

TOMY TAMPATTY, SH
KETUA RW.06 Kel Kebon Sirih Kec-Menteng Jakarta Pusat

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Bagaimana Jika PSBB Total, Anies Baswedan Tidak Dipatuhi Publik?

Published

on

By

Di Tulis Oleh Denny JA, Jum’at 11 September 2020

Bagaimana jika seruan PSBB Total di DKI Jakarta, yang dimulai tanggal 14 September 2020 tidak dipatuhi publik? Karena desakan ekonomi, publik tetap bekerja mencari nafkah. Hidup semakin sulit.

Katakanlah kebijakan PSBB total itu akan dikawal ketat. Yang tak mematuhi akan dihukum. Bagaimana jika publik melawan. Desakan ekonomi membuat mereka tak gentar?

Bagaimana jika dihukum, ini justru akan memulai tahap baru kemarahan publik? Krisis kesehatan, melalui krisis ekonomi, mudah memicu krisis politik?

Bagaimana jika kebijakan PSBB total berujung pada kerusahan di Jakarta? Lalu meluas ke banyak bagian Indonesia?

Apalagi para menteri Jokowi mengkritik kebijakan Anies tersebut. Mulai dari komando tertinggi ekonomi dan penanganan covid-19 pusat: Airlangga Hartarto secara gamblang menyatkan keberatannya.

Tak hanya Menko ekonomi, juga Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Wakil Menteri Luar Negri secara terbuka menyampaikan kritik.

Suasana psikologis publik masa kini, 7 bulan setelah pandemik, berbeda dengan masa awal. Berbagai riset, dalam dan luar negeri, menyatakan lebih banyak yang takut dengan kondisi ekonomi ketimbang covid-19:

PSBB total pasti kembali membuat ekonomi semakin terpuruk. Ekonomi yang mulai menggeliat bangkit, yang dengan susah payah dibangun, bisa ambruk lagi.

Tapi bagaimana dengan corona virus yang terus menular? Bukankah ini juga berbahaya?

Di sinilah peran leadership. Yaitu bagaimana mencari keseimbangan isu kesehatan versus isu kesulitan ekonomi.

PSBB total itu satu pilihan. Tapi PSBB sektoral, yang lebih selektif, juga pilihan lain.

Siapapun yang di posisi gubernur Anies Baswedan akan kesulitan memilih.

Siapapun yang di posisi presiden RI juga akan kesulitan merespon pilihan gubernur.

Akankah Presiden melalui prosedurnya membatalkan PSBB Total DKI yang dimulai 14 September 2020?

Tujuh bulan setelah pandemik, Corona Virus tak hanya menjadi masalah kesehatan. Ia juga sudah menjadi masalah ekonomi. Juga masalah pertarungan politik.

Continue Reading

Trending