Connect with us

POLITIK

SOKSI Adalah Wadah Pembentukan Kader-Kader Bangsa

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI) periode 2020-2025 telah terpilih melalui Rapimnas III dan Munas XI SOKSI di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Agenda tersebut adalah untuk mengembalikan jatidiri SOKSI sebagai wadah pembentukan kader-kader bangsa, calon-calon pemimpin di Negara Indonesia.

Karena sejak dari berdirinya SOKSI oleh Suhardiman telah digagas pemikiran bahwa bangsa ini hanya akan mungkin mencapai tujuan jika dipimpin oleh kader-kader politik berwawasan kebangsaan.

Kader yang memang memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif, yang memiliki kemampuan antisipatif terhadap berbagai tantangan-tantangan yang ada.

Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan DEPINAS SOKSI menyebut, bahwa Suhardiman sejak dari dulu beliau bisa membaca arah pergeseran, pergerakan dan perubahan sebuah masyarakat, perkembangan sebuah bangsa dan Negara ke depan.

Karena pendidikan politik kader bangsa yang ditorehkan oleh Suhardiman itu bukan melahirkan seorang kader yang hanya membentuk fisik yang sehat tapi juga tentang wawasan, pemikiran, kemampuan analisis terhadap sejumlah problematik kehidupan berbangsa dan bernegara

“Dan tentu juga tantangannya ke depan sehingga membentuk kader yang antisipatif yang di orientasikan untuk menjaga dan membentengi kehidupan Pancasila kita,” terang Agun.

Dalam sejarah, Agun mengungkapkan, bahwa SOKSI dibentuk dengan latar belakang kondisi stabilitas sosial politik yang terjadi pada awal tahun 1960-an

“Dimana saat itu dominasi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menginginkan beberapa ideologi yaitu Nasionalis, Agama dan Komunis masuk ke berbagai lapisan struktur bernegara,” jelasnya.

Hal ini bukan hanya membuat huru hara, namun juga sangat mengancam kedaulatan dan kesatuan yang sesuai landasan Pancasila, tambahnya.

Maka lahirlah SOKSI pada tanggal 20 Mei 1960 yang mampu mewadahi dan menghimpun organisasi kemasyarakatan dibawah kepemimpinan Suhardiman

Dan sejak kemunculannya itu, SOKSI mengalami perkembangan dari segi sejumlah anggota di berbagai wilayah Indonesia.

Kemudian SOKSI membentuk strategi pengkaderan melalui program P2KB (Pendidikan Politik Kader Bangsa) dan komposisi organisasi yang terstruktur.

Sehingga SOKSI sebagai salah satu cikal bakal kelahiran Sekber Golkar yang berperan memberikan dukungan politik terhadap Sekber Golkar

Serta memiliki hubungan yang sangat bersejarah dan di fungsionalisasikan dalam bentuk simbiosis mutualisme sehingga posisi SOKSI di dalam Sekber Golkar menjadi sangat signifikan keberadaannya.

Sejarah mencatat bahwa kebesaran Sekber Golkar sampai terbentuk 7 Kino yang diikuti Hasta Karya, Golkar bisa memberikan kemenangan buat kita bersama.

“SOKSI pun sebagai organisasi pendiri Partai Golkar sudah barang tentu akan memenangkan kembali kejayaan Partai Golkar ini di tahun 2024, buat menyemangati dan langkah optimis menuju kemenangan Partai,” ucap Agun meyakinkan.

Dengan menempatkan dan memposisikan kembali SOKSI sebagai salah satu Organisasi pendiri Partai Golkar yang berusaha meraih ulang kejayaan partai

“Maka sudah menjadi keharusan bagi kader-kader SOKSI untuk terus memberikan karya ataupun sumbangsih kepada Partai Golkar mengingat Golkar sebagai alat perjuangan sekaligus tujuan bernegara,” ujar Agun.

Dia tambahkan, tentunya kita menguatkan barisan kader-kader SOKSI buat kejayaan Golkar, karena ini merupakan alat perjuangan sekaligus tujuan kita bernegara. Ini penting untuk kita pahami.

“Khususnya bagi kader yang berhimpun di Depidar dan lembaga sayap organisasi di internal SOKSI untuk turut juga membantu kemenangan bagi partai di 2024 nanti, baik di Legislatif ataupun Pemilihan Presiden,” pungkas Agun menegaskan.

Sementara itu, Politikus senior Partai Golkar, Ir. H. Ahmadi Noor Supit yang terpilih sebagai Ketua Umum DEPINAS SOKSI, dalam pidato politiknya menyoroti kaderisasi hampir semua partai politik di Indonesia yang menurutnya tidak berjalan dengan benar.

Supit mengatakan, di mana-mana parpol tidak lagi melakukan kaderisasi yang benar, sehingga pencalonan pemimpin dari partai bukan kader, tapi siapa yang bisa bayar.

“Begitu lama seorang kader mengabdi di suatu organisasi masyarakat dan partai politik, tapi ketika ada rekrutmen yang berkesempatan adalah yang bisa membayar,” ungkap Supit panggilan akrabnya.

“Proses kaderisasi di militer saja dimulai dari berpangkat letnan, kapten, kolonel sampai jenderal, begitu juga birokrasi sipil, kaderisasi kepimpinan bangsa ini harusnya berjenjang,” lanjutnya.

Sebagai Ketua Umum terpilih, Ahmadi Noor Supit menekankan bahwa SOKSI tidak boleh lagi membiarkan seorang pemimpin lahir dari proses tidak benar.

SOKSI harus bisa memberikan kader pilihan terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa ini, untuk itu SOKSI harus kembali melakukan kaderisasi kepemimpinan.

“SOKSI tidak kenal kader lompat sana lompat sini, kita sebagai organisasi selalu kenal siapa yang memimpin SOKSI,” ucapnya penuh semangat.

Supit mengajak seluruh jajaran SOKSI dari tingkat DEPINAS hingga Ranting bersiap di masa depan untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan agar tidak mengecewakan bangsa Indonesia.

“Mari kita semua bertekad dari Depinas hingga Ranting, bersiap ke depan direkrut jadi pemimpin di tiap tingkatan, kita tidak boleh kecewakan bangsa ini, tidak boleh jadi pemimpin karbitan,” pungkasnya.

Continue Reading

POLITIK

Kontroversial Di Indonesia, Tapi Di Luar Negeri Putusan MA Soal Pilpres Berdampak Rawan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Istana atau penguasa jangan terlalu santai menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019.

MA mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) PKPU No. 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Gugatan diajukan oleh putri Bung Karno yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, dan beberapa pengugat lain.

Dalam putusan yang diunggah pada 3 Juli 2020, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan denan UU 7/2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi mengatakan, putusan MA ini boleh jadi di dalam negeri hanya kontrovesrial dan tidak ngaruh. Tapi melihat kronologi prosesnya, putusan MA ini bakal berdampak di luar negeri.

Di dunia internasional, arbitrase, ujar Adhie Massardi, mereka sangat menjunjung tinggi legal formal, sehingga perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian rawan terhambat dan terganggu dengan kasus ini.

“Segala perizian akan batal demi hukum. Pemerintahan RI yang akan datang bisa gugat dan batalkan kontrak-kontrak utang yang ditanda tangani presiden tidak sah,” ujar eks Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini.

Memang, lanjut Adhie Massardi, putusan MA itu secara de facto masih debatebel, sah atau tidak. Tapi secara de jure, ini tidak sah. Legalitasnnya dianggap diragukan.

“Di kita ini dianggap biasa, tapi di luar negeri yang menomorsatukan legal formal, ini akan rawan. Apalagai yang menggugat putri praklamator Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, yang juga dihormati di dunia internasional,” sebutnya. (Amhar)

Melansir: rmol.id

Continue Reading

POLITIK

Kunjungi DPR, Ormas LMPP Tolak RUU HIP

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menyikapi kegaduhan Politik yang terjadi pada Republik Indonesia tentang Rancangan Undang Undang Himpunan Ideologi Pancasila (RUU HIP), maka dengan tegas! Ormas Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Pusat menolak keras RUU HIP.

Dikarenakan rancangan tersebut tidak sesuai dengan apa yang Diharapkan Republik Indonesia tercinta ini, LMMP menganggab bahwa Pancasila Harga Mati tidak boleh dirubah lagi.

Diketahui LMPP adalah aktivis yang mempunyai Legalitas dan bukan ormas kaleng-kaleng yang bertujuan untuk membangun bangsa dalam persatuan.

Ketua umum LMPP Yusad Regar mengatakan, bahwa Ormas kami sudah sesuai dengan AD/ART, Kita adalah sebagai Control Social, yang bertujuan untuk mempersatukan anak bangsa dengan tidak membedakan suku, golongan serta agama, semboyan kita adalah Satu Nusa Satu Bangsa.

“LMPP ini Aktivis yang mempunyai Legalitas Hukum yang jelas ujar Ketua umum LMPP Yusad Regar kepada awak media di gedung DPR MPR Jakarta pada hari Senin (6/7/2020).

Dia tambahkan, adanya RUU HIP, LMPP pusat Menolak dengan tegas terkait adanya Rancangan Perubahan Pancasila tersebut.

“Kami menolak keras dengan adanya RUU HIP yang sedang dibincangkan negara, Karna Pancasila Tidak boleh dirubah dalam bentuk apapun, Pancasila Harga Mati,” tegas! Ketua Umum LMPP.

Ia berharap kepada seluruh elemen LMPP yang berada di Lampung, untuk menjaga nama baik LMPP dalam melaksanakan tugas.

“Untuk seluruh Elemen, saya berharap agar dapat menjaga nama baik LMPP dalam menjalankan tugas untuk membantu membangun Negara ini,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Menyikapi Maklumat MUI, GWK Tolak RUU HIP

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gerakan Waspada Komunis (GWK) mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majlis Ulama Indonesia (MUI), Menolak Rancangan Undang-undang haluan idiologi pancasila (RUU HIP)

“Kami mendukung Maklumat DPP MUI Pusat, dengan sungguh-sungguh agar Pemerintah segera membatalkan RUU HIP dan mengeluarkan dari Prolegnas,” Tegas! Heru Purwanto, SH Ketua GKW, di Jakarta, Jum’at (26/6/2020)

Lebih lanjut di katakan Heru, GWK juga meminta agar di usut secara tuntas, serta diumumkan secara terbuka pihak yang bertindak sebagai konseptor RUU HIP di DPR RI.

“Dan Kami meminta di bentuk Team pencari fakta yang kredibel, adil dan transparan untuk mengusutnya,” pungkas Ketua Umum Gerakan Waspada Komunis, Heru Purwanto SH. (Amhar)

Continue Reading

Trending