Connect with us

Pemuda

Di Puncak! FWJ Rayakan HUT Secara Meriah

Published

on

 6 total views,  3 views today

JanoerKoening, Jakarta – Forum Wartawan Jakarta (FWJ) yang dideklarasikan pada tanggal 28 Juli 2019 di gedung Juang 45 Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, genap berusia satu tahun.

Meski masih dibilang belia, namun pengurus FWJ berusaha menjadikan organisasi ini menjadi kebanggaan para pendiri dan anggotanya, dengan selalu menjalin kebersamaan sebagai sesama insan Pers di Jakarta.

Diusia satu tahunnya, Pengurus FWJ mengundang seluruh anggota, Penasehat dan Pembina berkumpul di Villa D’Mara, milik salah seorang Pembina, untuk bersama-sama merayakan HUT pertamanya dengan penuh kekeluargaan.

Rombongan wartawan tersebut start dari gedung Dewan Pers secara beriring-iringan menggunakan kendaraan roda 4 menuju kawasan puncak, pada hari Senin sore dan tiba malam hari ( 27/7/2020).

Setibanya di Puncak sekitar pukul 20.00 WIB, rombongan para Jurnalis ini langsung santap makam bersama dan dilanjutkan dengan dialog dan refleksi satu tahun lahirnya FWJ dengan moderator Sekjen FWJ, Ichsan.

Dalam sambutannya Ketua Umum FWJ Mustofa Hadi Karya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota, Pembina, Penasehat, yang telah memberikan dukungan dalam memimpin FWJ dengan suka dan dukanya, sejak FWJ dideklarasikan sampai hari ini.

“Saya secara khusus juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pembina FWJ yang baru H. Candra, yang pada hari ini telah memfasilitasi rekan- rekan wartawan yang tergabung dalam FWJ dengan menyiapkan penginapan dan konsumsi yang sangat lengkap buat teman- teman,” ujar Opan, panggilan akrab Ketum FWJ.

Opan berharap seluruh anggota FWJ agar solid dan profesional dalam menjalankan kerja-kerja Jurnalistik. Sehingga masyarakat akan menghargai apa yang telah kita kerjakan.

“Kedepannya kami selaku pengurus akan membuat program yang bermanfaat untuk kesejahteraan anggota FWJ,” tutur Opan.

Penasehat FWJ Lemens Kodongan, dalam sambutannya menyatakan, Pers adalah pilar ke empat demokrasi, diluar eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Hal ini sesuai amanat UU No 40 Tahun 1999, yang tertulis didalam Bab II Asas, Fungsi, Hak Kewajiban dan Peranan Pers, pasal 3 berbunyi ; Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial,” sebutnya.

Lemens berharap kedepannya wartawan anggota FWJ bisa menjalankan tugas Jurnalistiknya dengan memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dan mematuhi Undang-Undang Pers sebagai pegangan dan dasar hukum seorang Jurnalis dalam bekerja.

Lemens menambahkan, hendaknya Pers itu menjadi lembaga watch dog (pengawas) atas jalannya demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Kewajiban Pers yang pertama adalah pada kebenaran.

“Pers juga harus loyal kepada warga sebagai konstituen pembaca, bukan sebagai corong pemerintah. Harap Ketua Koperasi Wartawan Reformasi ini,” ujarnya.

Pembina FWJ H. Candra dalam sambutannya mengatakan, awalnya saya hanya mau menjadi anggota FWJ, saya melihat wartawan yang bergabung di dalam FWJ berjuang demi masyarakat. Makanya saya mau bergabung dengan FWJ.

“Karena pertimbangan usia saya diminta menjadi Penasehat. Saya berjanji akan berjuang untuk kesejahteraan anggota sebagai bagian dari amal saya,” tambahnya.

Peringatan HUT FWJ diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya, pertukaran kado, menyanyi bersama, diskusi dan tanya jawab tentang berbagai masalah internal organisasi, dan refleksi kegiatan WFJ selama setahun.

Seluruh kegiatan berakhir pada pukul 16.00 wib dan rombongan kembali ke Jakarta secara beriringan.

Continue Reading

Pemuda

Brutal! Aparat Serbu Markas PII & GPII Dengan Gas Air Mata Hingga Pemukulan

Published

on

By

 221 total views,  2 views today

JanoerKoening, Jakarta – Penyerangan Sekretariat Pelajar Islam Indonesia (PII) oleh pihak Kepolisian tidak seharusnya dilakukan, terlebih dengan cara refresif.

Dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kepolisian harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai Peraturan Kapolri Nomor 8/2009 tentang Pedoman Implementasi Hak Asasi Manusia.

Semestinya jika aparat kepolisian berpedoman terhadap peraturan tersebut, maka tindakan-tindakan refresif seperti yang terjadi di Sekretariat Pelajar Islam Indonesia (PII), Menteng Raya 58 Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2020 tidak terjadi sebagaimana kronologis sebagai berikut:

1. Sekitar pukul 20.00 WIB, 13 Oktober 2020. Sekelompok Aparat kepolisian masuk ke kompleks Menteng Raya 58, yang merupakan Sekretariat PB PII dan PW PII Jakarta, dengan dalih menyisir dan swiping masa aksi Tolak UU Ciptaker (Omnibus Law) yang terlibat Demo

2. Tiba-tiba aparat Kepolisian menembakan gas Air Mata ke arah Sekretariat PB PII dan PW PII Jakarta.

3. Beberapa pengurus PW PII Jakarta dan PB PII langsung masuk ke Sekretariat PW PII Jakarta untuk mengamankan diri.

4. Tiba-tiba pintu didobrak dan terjadi pemukulan, penganiayaan dan pengrusakan sekretariat PII Jakarta.

5. Para pengurus PW PII Jakarta dan Pengurus PB PII yang TIDAK terlibat aksi, dan sementara berada di sekretariat, tiba-tiba mendapat serangan, pemukulan, diskriminasi serta diangkut ke Polda Metro Jaya Jakarta.

6. Sejumlah pengurus yang salah tangkap dan mendapat diskriminasi tersebut terlihat luka di bagian kepala.

Berikut nama-nama kader dan pengurus yang ditangkap :

1. Ania Hawari Fasya (Ketua Umum PW PII Jakarta)

2. Moch Syafiq Lamenele (Ketua Umum PD PII jakut)

3. Mindadul Han (Bendum PD PII Jakut)

4. Khaerul Hadad (Kastaff Teritorial Koorwil Brigade PII Jakarta)

5. Lulu Bahijah Sungkar (KastaffAdlog Koorwil Brigade PII Jakarta)

6. Zaenal Abidin (Kader PII Jakut)

7. Mahmud Saadi (Kabid PPO PW PII Jakarta)

8. Agung Hidayat (Staff KU PW PII Jakarta)

9. Asep Saefurrahman (PB PII)

10. Zulherman (PB PII)

Atas kejadian penyerangan, penganiayaan dan diskriminasi tersebut, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Menyatakan Sikap :

1. Mengecam keras aksi penyerangan, penganiayaan dan diskriminasi terhadap Pengurus PII yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 di Sekretariat PII Menteng Raya No.58 Jakarta Pusat.

2. Mendesak Kapolda Metro Jaya segera membebaskan Pengurus PII yang ditangkap dalam peristiwa penyerangan aparat kepolisian yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 di Sekretariat PII Jl. Menteng Raya No.58 Jakarta Pusat.

3. Mendesak Kepada Kapolda Metro Jaya memberikan sanksi tegas kepada oknum aparat kepolisian yang telah melakukan aksi penyerangan, penganiayaan dan diskriminasi terhadap Pengurus PII

4. Mendesak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan atas terjadinya insiden tersebut di atas.

Demikian pernyataan sikap Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII), atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terimakasih.

Husin Tasrik Makruf Nst
Ketua Umum

Aris Darussalam
Sekertaris Jenderal

Continue Reading

Pemuda

FPB Menginginkan Sekda DKI Jakarta Putra Betawi

Published

on

By

 225 total views,  2 views today

JanoerKoening, Jakarta – Forum Pemuda Betawi (FPB) merupakan organisasi pemuda dari putra Betawi yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab terhadap proses pembangunan Kota Jakarta Raya.

Mengingat pentingnya pembangunan Jakarta, Forum Pemuda Betawi menggelar Diskusi melalui Zoom Meeting dengan tema “Membedah Calon Sekda DKI Jakarta”. Acara berlangsung di Hotel Lynt, Cideng, Kakarta Pusat pada Rabu, 30 September 2020.

Webinar ini menghadirkan tokoh-tokoh yang kompeten dan memahami peta kota Jakarta, yakni: Bestari Barus (P. Nasdem), Esti Arimi (Fraksi Gerindra), H. Beceng (Fraksi Golkar), H. Panji Virgianto (Fraksi PDIP), Syahroni (Fraksi PAN).

Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi, Rachmat HS dalam sambutannya mengatakan, acara ini adalah seri ke-2 yang membicarakan penggantian Sekda. Keberadaan Sekda sangat penting bagi masyarakat Jakarta.

“Melalui acara ini, Kami membantu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mempunyai figur yang tepat yang di inginkan oleh masyarakat khususnya Warga Betawi,” ujarnya.

Lebih lanjut Rachmat HS mengungkapkan, bahwa Kami sudah sharing melalui mekanisme diskusi terbuka dan kita juga sudah sharing melalui mekanisme webinar secara darling

Dia tambahkan, melalui rangkaian acara diskusi dan webinar, kami yakin teman-teman yang kami rekomendasikan yang ada di pemda DKI Jakarta pada tingkat eselon II sangat-sangat punya peluang sebagai putra Daerah.

“Seperti Walikota Jakarta Timur (M. Anwar), Kepala Dinas SDA (H. Juwaini), Kasatpol PP (Arifin), dan Walikota Jakarta Selatan (H. Marullah Matani). Mereka sangat memenuhi syarat untuk dijadikan Sekda,” urainya.

Rachmat HS sangat menegaskan, bahwa sebagai putra daerah, Kami FPB dengan melalui mekanisme yang panjang sangat-sangat menginginkan Sekda DKI Jakarta adalah putra Betawi

“Tentu yang kami inginkan adalah putra daerah yang punya kualifikasi menjadi Sekda dan tentu mengikuti aturan UUD dan atau kepres yang ada berlaku,” Pungkas Ketua Dewan Pembina FPB. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

GAAS Dukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Dengan Protokol Kesehatan

Published

on

By

 227 total views,  2 views today

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum DPP GAAS Rudy Silfa, SH melantik Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat & Aktivis (DPP-GAAS) periode 2020-2025 pada Minggu 27 September 2020, di Mega Anggrek Hotel, Kemanggisan, Jakarta Barat.

Adapun tema yang diambil dalam pelantikan ini adalah, “Peran Serta GAAS Dalam Upaya Penegakan Hukum dan Memperjuangkan Keadilan di Indonesia Ditengah Pandemi Covid-19 Serta Mensukseskan Pilkada 9 Desember 2020”.

Acara Pelantikan Pengurus DPP GAAS, Periode 2020-2025 ini di hadiri oleh Dr. Firman Wijaya, SH, MH, (Ketua Dewan Kehormatan DPP), H. Zainuddin (Ketua Dewan Penasehat), juga hadir Mayjen. TNI (Purn) Dr. H. Syamsu Djalal, SH., MH., (Ketua Dewan Pembina DPP)

Ketua Dewan Kehormatan DPP GAAS, DR. firman Wijaya, SH, MH, mengatakan, kedepan GAAS harus mampu menjadi alat perjuangan untuk berjuang menegakkan keadilan bagi masyarakat.

Ditambahkan, selain itu ia juga berharap kedepannya GAAS membentuk bidang-bidang khusus agar mampu mencetak pemimpin yang terbaik.

“GAAS harus mampu menjadi wadah untuk perjuangan masyarakat, semangat inilah yang menjadikan organisasi ini besar,” jelas Firman.

Ketua Umum DPP-GASS Rudy Silfa, SH., mengatakan, dalam pelantikan pengurus DPP GAAS, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama, seperti supermasi hukum yang tidak tebang pilih terhadap siapapun bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah bagi orang-orang kecil saja, tapi juga harus tajam ke atas sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus Djoko Tjandra,” ujarnya

Selain supremasi hukum, Rudy mengatakan bahwa GAAS juga mendukung agenda pilkada serentak secara nasional pada 9 Desember 2020 nanti, tentu dengan menerapkan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan.

“Seperti dalam kegiatan saat ini, kita sosialisasikan kepada seluruh peserta yang hadir dalam prosesi pelantikan, dengan cara menerapkan protokol kesehatan 3M,” pungkas Rudy Silfa.

Sekretaris Jenderal DPP GAAS, Suta Widhya menyampaikan, bahwa acara yang berlangsung hari ini dihadiri lebih dari 100 orang, mulai dari Majelis Tinggi, Pengurus Harian DPP, DPD dan DPC Sejabotabek dan tamu undangan.

Dia tambahkan, kegiatan ini merupakan momentum yang paling tepat dalam menyatakan dukungan terhadap agenda nasional, baik dari segi penegakkan hukum dan keadilan.

Dalam kesempatan itu, Suta juga menyampaikan pihaknya mengampanyekan protokol kesehatan hingga menyampaikan pesan bahwa agenda nasional untuk penyegaran dan suksesi kepemimpinan di tingkat daerah pada 9 Desember 2020, harus tetap berlangsung demi penegakkan demokrasi.

“GAAS akan beraktivitas dengan kekuatan dan kecepatan maksimal, dalam menyukseskan setiap agenda nasional demi terwujudnya Pembukaan UUD 1945 asli alinea keempat,” pungkas Suta. (Amhar)

Continue Reading

Trending