Connect with us

Nasional

Noor Supit : Jadikan SOKSI Kekuatan Utama Kemenangan Golkar

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Telah terpilih Ahmadi Noor Supit secara musyawarah mufakat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) dalam Munas XI di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Noor Supit mengungkapkan bersama Keluarga Besar SOKSI akan terus menjaga Doktrin Karya Kekaryaan dan jati diri Karyawanisme sebagai landasan perjuangan organisasi yang didirikan oleh Suhardiman ini

“SOKSI juga akan berkomitmen terus memantapkan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat sampai daerah untuk menyongsong kemenangan Partai Golkar di Pemilu tahun 2024,” tambahnya.

Noor Supit mengatakan, Kemenangan Partai Golkar di Pileg dan Pilpres 2024 menjadi komitmen SOKSI ke depan. Untuk itu, kami akan terus meyakinkan rakyat bahwa Golkar adalah pilihan terbaik untuk mensejahterakan rakyat.

“Kemenangan Golkar adalah menjadi kebutuhan rakyat karena hingga saat sekarang pun rakyat belum memperoleh hak untuk sejahtera,” pungkas Noor Supit kepada pers usai pidato kemenangannya di Hotel Sultan, Sabtu (25/7/2020)

Secara tegas SOKSI, kata Supit juga meminta kesediaan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk dicalonkan sebagai Calon Presiden RI masa bakti 2024-2029.

Politisi senior Partai Golkar yang telah beberapa periode mengabdikan dirinya sebagai legislator ini merupakan kader murni SOKSI yang merintis karir politiknya dari bawah.

Mulai bukan siapa-siapa, kini Noor Supit berhasil membuktikan achievementnya mendapat kepercayaan memimpin organisasi yang memiliki sejarah panjang melawan komunisme di republik ini.

Supit pun bertekad membawa SOKSI, sebagai organisasi yang besar dan kuat dalam memunculkan gagasan dan pemikiran yang kritis juga solutif bagi perjalanan sejarah perpolitikan bangsa.

Ketua Umum SOKSI ini akan mengajak seluruh elemen Golkar untuk bersama-sama mewujudkan harapan seluruh kader menjadikan Partai Golkar sebagai Pemenang Pertama dalam konstentasi Pemilu yad.

Noor Supit tegaskan, SOKSI harus bisa menyiapkan dan memberikan kader pilihan terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. Untuk itu SOKSI harus kembali melakukan kaderisasi kepemimpinan.

“SOKSI tidak kenal kader lompat sana lompat sini, kita sebagai organisasi selalu kenal siapa yang memimpin dan calon-calon Pemimpin SOKSI masa depan,” tegasnya.

Supit menegaskan di bawah komandonya SOKSI juga tetap konsisten dalam menjaga tegak dan utuhnya Pancasila berdasarkan pada sejarah pendirian Ormas SOKSI sejak 20 Mei 1960.

“Posisi SOKSI sebagai benteng Pancasila, akan terus menangkal komunisme dan paham, ajaran atau aliran lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, Pancasila dan UUD 1946 adalah harga mati bagi NKRI,” ucap Supit.

Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar (1992-2019) ini juga bertekad menjadikan SOKSI sebagai Ormas yang besar dan kuat.

“Ormas yang menonjolkan pemikiran-pemikiran kritis solutif, dengan melakukan rebranding total dan konsolidasi secara menyeluruh dari pusat sampai ke daerah agar kiprah nyata SOKSI terus mewarnai perjalanan negeri ini,” ujar Supit.

Selain itu, kata Supit, dalam penanganan pandemi Covid-19, SOKSI juga mendorong pemerintah agar lebih serius dan komprehensif dalam mengantisipasi krisis ekonomi sebagai dampak terbesar, selain tentunya aspek kesehatan dan sosial budaya yang tidak bisa diabaikan.

“Agar pandemi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan nasionalisme, menumbuhkan semangat dan tantangan baru dalam meningkatkan kreativitas, inovasi dan soliditas anak bangsa dengan tetap menjaga jati diri dan nilai-nilai luhur Pancasila,” tuturnya.

Salah satu Kino Golkar ini telah merampungkan agenda penting organisasi yakni Rapimnas III dan Munas XI SOKSI Tahun 2020 yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Airlangga juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang baru saja ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Turut hadir pula Ketua MPR RI yang sekaligus Wakil Ketua Umum SOKSI, Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Dewan Pembina SOKSI, Aburizal Bakrie. Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tandjung.

Hadir juga anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, yang juga Kader SOKSI diantaranya, AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Ketua OC), Mukhamad Misbakhun (Bendahara Munas), Robert Kardinal, Dewi Asmara, Putri Komarudin.

Selain itu hadir juga para Sesepuh atau Senior SOKSI yakni: Oetojo Oesman, Bomer Pasaribu, Thomas Suyatno, Agustin Syarwan Hamid, Iris Indira dll. Tampak pula, Ketum AMPG Ilham Permana beserta jajaran Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Ketua Penyelenggara Munas XI adalah Agun Gunanjar Sudarsa, kader SOKSI yang juga Legislator DPR RI beberapa periode. sedangkan Lawrence Siburian yang sebelumnya pernah menghimpun diri dalam Presidium SOKSI didaulat sebagai Wakil Ketua SC dan Pimpinan Sidang Munas XI SOKSI.

SOKSI didirikan pada 20 Mei 1960 oleh Mayjen (Purn) Prof. Dr. Suhardiman dengan tujuan menjaga utuh dan tegaknya NKRI dari rongrongan Komunisme maupun ajaran atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam Munas XI SOKSI ini juga telah terpilih pula Bobby Soehardiman sebagai Ketua Dewan Pembina, Oetojo Oesman sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Thomas Suyatno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Bomer Pasaribu sebagai Ketua Dewan Pakar SOKSI.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) menghadiri Pembukaan Rapimnas III dan Munas XI SOKSI dengan memberi pengarahan dan motivasi kepada peserta yang dihadiri oleh 30 Dewan Pimpinan Daerah SOKSI dari seluruh Indonesia dan unsur peserta lainnya.

Dalam sambutannya ARB minta SOKSI terus memberikan perhatian berupa peningkatan kualitas bagi karyawan, pekerja dan buruh.

“Saya menyarankan kepada Ketua Umum SOKSI terpilih untuk bisa melaksanakan pendidikan mendalam bagi karyawan Indonesia,” ujarnya.

ARB juga mengajak SOKSI memberikan kontribusi riil bagi bangsa dan negara dalam program-program kerjanya yang diakui banyak memberikan manfaat besar untuk rakyat.

“Munas SOKSI jangan hanya memilih Ketua Umum tapi juga harus menyusun program-program kongkrit sebagai kontribusi SOKSI pada bangsa dan negara,” tutur ARB yang juga pernah menjadi Ketum Partai Golkar ini.

Dina Hidayana, selaku Sekretaris Penyelenggara, mengapresiasi peserta Munas yang telah mewujudkan proses demokrasi sebagaimana pengejawantahan Pancasila dengan sangat tertib.

“Dalam suasana kekeluargaan yang berlangsung selama Munas XI SOKSI Tahun 2020 ini dan optimis bahwa SOKSI bersama anak yang didirikannya, yakni Partai GOLKAR akan tumbuh kuat bersama,” tambahnya.

Dina Hidayana yang juga merupakan Staf Ahli MPR RI ini juga menegaskan, bahwa kepemimpinan yang kuat dengan Soliditas, Kepercayaan, Visi yang sama, Sistem yang tepat dan Kualitas Kader sebagai Kata kuncinya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gempabumi Sulbar, BNPB Hadir Bawa Bantuan Sebesar 4 Miliar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan awal untuk operasional kebutuhan pokok penanganan Gempabumi Sulawesi Barat (Sulbar) M6,2, sebesar 4 miliar Rupiah pada hari ini, Sabtu (16/1/2021).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di lapangan dari Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar.

Adapun bantuan tersebut diserahkan sebesar 2 miliar rupiah untuk Provinsi Sulbar dan masing masing 1 milyar rupiah untuk Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Selain itu, BNPB juga telah mendistribusikan 8 set tenda isolasi, 10 set tenda pengungsi, 2.004 paket makanan tambahan gizi, 2.004 paket makanan siap saji, 1.002 paket lauk pauk, 700 lembar selimut, 5 unit Light Tower, 200 unit Velbed, 500 paket perlengkapan bayi, 500.000 pcs masker kain, 700 pak mie sagu dan 30 unit Genset 5 KVA.

Kepala BNPB Letjen Doni Monardo bersama Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sebelumnya meninjau lokasi terdampak gempabumi di Kecamatan Malunda dan Ulumanda, Kabupaten Majene pada hari yang sama.

Dalam hal ini Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana atas gempabumi yang menewaskan sebanyak 46 jiwa tersebut.

Untuk itu, Doni meminta agar penetapan status darurat tersebut dapat dioptimalkan dalam tahap waktu satu hingga dua pekan ke depan.

“Pemerintah Sulawesi Barat telah menetapkan status darurat bencana. Durasi ini bisa berlangsung lebih lama tergantung dari kondisi lapangan. Tahap pertama, satu-dua minggu ini kita harapkan status darurat bisa optimalkan. Seluruh komponen kekuatan yang ada bisa diberdayakan,” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Sengketa DS 592, Indonesia Terus Perjuangkan Kebijakan Nasional di Tingkat Multilateral

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan Pemerintah Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat multilateral.

Salah satunya yaitu mempertahankan kebijakan Indonesia terkait bahan mentah (DS 592) yang tengah digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Mendag Lutfi juga mengungkapkan, Pemerintah Indonesia menyesalkan langkah Uni Eropa yang meminta pembentukan Panel WTO pada 14 Januari 2021 untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Lutfi menegaskan, bahwa Indonesia siap mempertahankan posisinya di forum penyelesaian sengketa di WTO.

“Pemerintah bersama pihak terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa langkah dan upaya mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing nasional akan senantiasa menjadi agenda prioritas ke depan,” tegas Mendag Lutfi saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, hari ini, Jumat (15/1/2021).

Menyikapi langkah Uni Eropa tersebut, Pemerintah Indonesia berpandangan Uni Eropa telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020 lalu.

Namun demikian, menurut Mendag Lutfi, Indonesia berkeyakinan forum penyelesaian sengketa di WTO merupakan tempat yang tepat untuk menguji (exercising) kebijakan anggotanya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

Dia tambahkan, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa.

“Pemerintah Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO yang akan mulai diproses pada 25 Januari 2021,” lanjut Mendag Lutfi.

Selain itu, ke depannya Indonesia juga tidak keberatan dan siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam menciptakan nilai tambah di sektor besi baja. Indonesia adalah penghasil besi baja kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok.

Pada Januari-November 2020, sektor besi baja merupakan penyumbang ekspor terbesar ke-3 setelah minyak kelapa sawit dan batu bara dengan nilai USD 9,6 miliar.

Ini adalah bagian dari transformasi Indonesia, yang semula merupakan negara penghasil barang mentah dan setengah jadi, kini menjadi penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi.

Pemerintah juga akan berupaya maksimal dalam mengawal proses litigasi untuk menyelesaikan kasus ini dan tetap membuka komunikasi lebih lanjut dengan Uni Eropa.

“Indonesia selalu siap berkonsultasi apabila Uni Eropa menginginkan adanya penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan Indonesia, termasuk dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam mineral,” pungkas Mendag Lutfi. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Monardo Optimis PPKM Mampu Tekan Angka Kasus COVID-19

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo berharap dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan diberlakukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali mulai 11-25 Januari 2021 mendatang dapat menekan angka kasus COVID-19.

Doni mengaku optimis bahwa hal itu dapat terwujud, sebab berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen.

“Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen,” ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah terkait PPKM tersebut sekaligus merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.

“Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita,” ungkap Doni.

Lebih lanjut, cara yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat menurut Doni adalah dengan memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa/kelurahan.

Dalam hal ini, Satgas Penanganan COVID-19 telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait upaya yang segera dan harus di lakukan di seluruh lapisan pemerintah daerah, dengan mengaktifkan kembali posko COVID-19.

Pada implementasinya nanti, posko tersebut akan berfungsi sebagai kontrol masyarakat terhadap kedisiplin warga yang merujuk pada protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Diharapkan dengan posko tersebut, edukasi dan sosialisasi tidak berhenti.

“Untuk kembali mengaktifkan posko di seluruh kabupaten/kota dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ada ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua,” jelas Doni.

“Di posko ini dapat terdiri dari berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri yang berada pada satu sistem, sehingga edukasi dan sosialisasi tidak berhenti,” imbuhnya.

Adapun Doni meminta agar kerja sama baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menekan angka kasus melalui upaya-upaya tersebut dapat terus dijaga.

Dia juga menekankan bahwa berjuang melawan COVID-19 secara serentak menjadi momentum yang baik bagi seluruh masyarakat sekaligus merupakan hak dan kewajiban untuk bela negara melalui profesi dan peranan masing-masing.

“Kerja sama dari berbagai komponen Pusat dan Daerah harus dijaga,” kata Doni.

“Kita sebagai warga negara punya hak dan kewajiban untuk bela negara, inilah momentum terbaik bagi kita, sesuai dengan profesi kita masing-masing,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM guna mengantisipasi adanya lonjakan kasus COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru.

Keputusan yang diambil melalui Rapat Terbatas di Istana Negara pada Rabu (6/1) itu akan mengatur seluruh kebijakan terkait penanganan COVID-19 secara mikro di Pulau Jawa dan Bali

Hal itu didasarkan pada kriteria angka kematian, kasus aktif, ketersediaan Rumah Sakit, kesembuhan dan tingkat disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. (Amhar)

Continue Reading

Trending