Connect with us

Nasional

Noor Supit : Jadikan SOKSI Kekuatan Utama Kemenangan Golkar

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Telah terpilih Ahmadi Noor Supit secara musyawarah mufakat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) dalam Munas XI di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Noor Supit mengungkapkan bersama Keluarga Besar SOKSI akan terus menjaga Doktrin Karya Kekaryaan dan jati diri Karyawanisme sebagai landasan perjuangan organisasi yang didirikan oleh Suhardiman ini

“SOKSI juga akan berkomitmen terus memantapkan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat sampai daerah untuk menyongsong kemenangan Partai Golkar di Pemilu tahun 2024,” tambahnya.

Noor Supit mengatakan, Kemenangan Partai Golkar di Pileg dan Pilpres 2024 menjadi komitmen SOKSI ke depan. Untuk itu, kami akan terus meyakinkan rakyat bahwa Golkar adalah pilihan terbaik untuk mensejahterakan rakyat.

“Kemenangan Golkar adalah menjadi kebutuhan rakyat karena hingga saat sekarang pun rakyat belum memperoleh hak untuk sejahtera,” pungkas Noor Supit kepada pers usai pidato kemenangannya di Hotel Sultan, Sabtu (25/7/2020)

Secara tegas SOKSI, kata Supit juga meminta kesediaan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk dicalonkan sebagai Calon Presiden RI masa bakti 2024-2029.

Politisi senior Partai Golkar yang telah beberapa periode mengabdikan dirinya sebagai legislator ini merupakan kader murni SOKSI yang merintis karir politiknya dari bawah.

Mulai bukan siapa-siapa, kini Noor Supit berhasil membuktikan achievementnya mendapat kepercayaan memimpin organisasi yang memiliki sejarah panjang melawan komunisme di republik ini.

Supit pun bertekad membawa SOKSI, sebagai organisasi yang besar dan kuat dalam memunculkan gagasan dan pemikiran yang kritis juga solutif bagi perjalanan sejarah perpolitikan bangsa.

Ketua Umum SOKSI ini akan mengajak seluruh elemen Golkar untuk bersama-sama mewujudkan harapan seluruh kader menjadikan Partai Golkar sebagai Pemenang Pertama dalam konstentasi Pemilu yad.

Noor Supit tegaskan, SOKSI harus bisa menyiapkan dan memberikan kader pilihan terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. Untuk itu SOKSI harus kembali melakukan kaderisasi kepemimpinan.

“SOKSI tidak kenal kader lompat sana lompat sini, kita sebagai organisasi selalu kenal siapa yang memimpin dan calon-calon Pemimpin SOKSI masa depan,” tegasnya.

Supit menegaskan di bawah komandonya SOKSI juga tetap konsisten dalam menjaga tegak dan utuhnya Pancasila berdasarkan pada sejarah pendirian Ormas SOKSI sejak 20 Mei 1960.

“Posisi SOKSI sebagai benteng Pancasila, akan terus menangkal komunisme dan paham, ajaran atau aliran lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia, Pancasila dan UUD 1946 adalah harga mati bagi NKRI,” ucap Supit.

Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar (1992-2019) ini juga bertekad menjadikan SOKSI sebagai Ormas yang besar dan kuat.

“Ormas yang menonjolkan pemikiran-pemikiran kritis solutif, dengan melakukan rebranding total dan konsolidasi secara menyeluruh dari pusat sampai ke daerah agar kiprah nyata SOKSI terus mewarnai perjalanan negeri ini,” ujar Supit.

Selain itu, kata Supit, dalam penanganan pandemi Covid-19, SOKSI juga mendorong pemerintah agar lebih serius dan komprehensif dalam mengantisipasi krisis ekonomi sebagai dampak terbesar, selain tentunya aspek kesehatan dan sosial budaya yang tidak bisa diabaikan.

“Agar pandemi ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan nasionalisme, menumbuhkan semangat dan tantangan baru dalam meningkatkan kreativitas, inovasi dan soliditas anak bangsa dengan tetap menjaga jati diri dan nilai-nilai luhur Pancasila,” tuturnya.

Salah satu Kino Golkar ini telah merampungkan agenda penting organisasi yakni Rapimnas III dan Munas XI SOKSI Tahun 2020 yang dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Airlangga juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang baru saja ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Turut hadir pula Ketua MPR RI yang sekaligus Wakil Ketua Umum SOKSI, Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Dewan Pembina SOKSI, Aburizal Bakrie. Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tandjung.

Hadir juga anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, yang juga Kader SOKSI diantaranya, AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Ketua OC), Mukhamad Misbakhun (Bendahara Munas), Robert Kardinal, Dewi Asmara, Putri Komarudin.

Selain itu hadir juga para Sesepuh atau Senior SOKSI yakni: Oetojo Oesman, Bomer Pasaribu, Thomas Suyatno, Agustin Syarwan Hamid, Iris Indira dll. Tampak pula, Ketum AMPG Ilham Permana beserta jajaran Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Ketua Penyelenggara Munas XI adalah Agun Gunanjar Sudarsa, kader SOKSI yang juga Legislator DPR RI beberapa periode. sedangkan Lawrence Siburian yang sebelumnya pernah menghimpun diri dalam Presidium SOKSI didaulat sebagai Wakil Ketua SC dan Pimpinan Sidang Munas XI SOKSI.

SOKSI didirikan pada 20 Mei 1960 oleh Mayjen (Purn) Prof. Dr. Suhardiman dengan tujuan menjaga utuh dan tegaknya NKRI dari rongrongan Komunisme maupun ajaran atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam Munas XI SOKSI ini juga telah terpilih pula Bobby Soehardiman sebagai Ketua Dewan Pembina, Oetojo Oesman sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Thomas Suyatno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Bomer Pasaribu sebagai Ketua Dewan Pakar SOKSI.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) menghadiri Pembukaan Rapimnas III dan Munas XI SOKSI dengan memberi pengarahan dan motivasi kepada peserta yang dihadiri oleh 30 Dewan Pimpinan Daerah SOKSI dari seluruh Indonesia dan unsur peserta lainnya.

Dalam sambutannya ARB minta SOKSI terus memberikan perhatian berupa peningkatan kualitas bagi karyawan, pekerja dan buruh.

“Saya menyarankan kepada Ketua Umum SOKSI terpilih untuk bisa melaksanakan pendidikan mendalam bagi karyawan Indonesia,” ujarnya.

ARB juga mengajak SOKSI memberikan kontribusi riil bagi bangsa dan negara dalam program-program kerjanya yang diakui banyak memberikan manfaat besar untuk rakyat.

“Munas SOKSI jangan hanya memilih Ketua Umum tapi juga harus menyusun program-program kongkrit sebagai kontribusi SOKSI pada bangsa dan negara,” tutur ARB yang juga pernah menjadi Ketum Partai Golkar ini.

Dina Hidayana, selaku Sekretaris Penyelenggara, mengapresiasi peserta Munas yang telah mewujudkan proses demokrasi sebagaimana pengejawantahan Pancasila dengan sangat tertib.

“Dalam suasana kekeluargaan yang berlangsung selama Munas XI SOKSI Tahun 2020 ini dan optimis bahwa SOKSI bersama anak yang didirikannya, yakni Partai GOLKAR akan tumbuh kuat bersama,” tambahnya.

Dina Hidayana yang juga merupakan Staf Ahli MPR RI ini juga menegaskan, bahwa kepemimpinan yang kuat dengan Soliditas, Kepercayaan, Visi yang sama, Sistem yang tepat dan Kualitas Kader sebagai Kata kuncinya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

TNI Perlu Fokus Pada Pencegahan Bersama BNPT

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Webinar menimbang keterlibatan TNI dalam penindakan Terorisme digelar atas kerjasama Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Analisa Demokrasi Institute (ADI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syahkuala, Banda Aceh, Rabu 21 Oktober 2020.

Di Indonesia, penanganan terorisme masuk dalam kategori tindak pidana, yang ditangani oleh sistem penegakan hukum pidana terintegrasi (integrated criminal justice system), sehingga TNI tidak mungkin masuk dalam ranah ini.

“Saya setuju TNI perlu dilibatkan dalam pencegahan bersama BNPT, sehingga tidak menjadi masalah hukum dan profesionalitas TNI.” ujar Dr. M. Gaussyah, SH., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, Banda Aceh, dalam Webinar tersebut.

Gaussyah menyebutkan bahwa doktrin pertahanan dan keamanan berbeda, sehingga tidak perlu memaksakan TNI untuk masuk dalam ranah penegakan hukum.

“Jika Rancangan Peraturan Presiden ingin TNI dilibatkan dalam ranah pencegahan dengan bekerjasama dengan BNPT, maka tidak akan ada pertentangan,” jelasnya.

Dalam hal terjadi pelibatan TNI, Gaussyah mengingatkan agar tidak tumpang tindih dengan instansi lain, tidak terjadi dualisme komando dan dilakukan pengawasan.

Sosiolog Dr. Otto Syamsuddin Ishak yang juga merupakan Ketua Pusat Riset Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala dalam paparannya mendukung peran TNI dalam aspek pencegahan.

“TNI tidak perlu berada di garis depan, tetapi memberikan dukungan untuk upaya preventif, yang tidak akan berbenturan dengan masalah hukum di masyarakat dan HAM,” ungkap Otto.

Namun Otto juga melihat kemungkinan peran TNI ketika terjadi pengingkatan eskalasi ancaman dari ancaman keamanan menjadi ancaman pertahanan

Menurutnya, karena isu terorisme merupakan isu yang berkelanjutan dan bisa meningkat atau menurut dari ancaman keamanan menjadi ancaman pertahanan dan sebaliknya.

“Yang penting jelas siapa yang menentukan status tersebut dan siapa yang berwenang menangani, bukan ditentukan oleh instansi TNI sendiri,” pungkas Otto.

Berbeda dengan kedua pembicara di atas, Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie menyatakan bahwa TNI sepatutnya hanyak dilibatkan untuk penindakan sebagai pilihan terakhir (last resort)

Dan juga ketika ancaman atau aksi yang dihadapi melampaui kapasitas aparat kepolisian (beyond police capacity).

“Pilihan ini mengingat pada ranah pencegahan banyak pihak lain yang relevan yang berada di pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ikhsan mengatakan, saat ini Rancangan Perpres masih memiliki sejumlah masalah, antara lain substansi yang bertentangan dengan Undang-undang, adanya fungsi penangkalan yang tidak diatur dalam UU No 5/1018

Dan juga tidak jelasnya pengaturan tentang keputusan dan kebijakan politik negara dalam pengerahan TNI, pengaturan tentang eskalasi ancaman dan adanya sumber anggaran di luar APBN.

Ikhsan juga menyoroti beragam pandangan negatif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden. “Perhatian masyarakat tidak bisa disimplifikasi menjadi isu sikap atau sentimen anti pelibatan TNI dan isu ego sektoral instansi lain.

“Masyarakat mengkritisi rancangan ini karena ada potensi pertentangan dengan Undang-undang dan kepentingan untuk menjaga reformasi TNI,” tutup Ikhsan. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Sinergi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan untuk Tumbuhkan Jiwa Wirausaha Muda Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan pemuda menjadi fokus Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI). Hari ini Selasa (20/10) pagi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersama Menpora RI Zainudin Amali, Menko PMK Muhadjir Effendy secara virtual membuka kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta.

Pada pembukaan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menuturkan, generasi muda menjadi salah satu unsur utama penggerak kewirausahaan karena Indonesia memiliki porsi penduduk usia muda yang besar. “BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat tidak kurang dari 64 juta jiwa penduduk dengan rentang usia 16-30 tahun. Angka tersebut merupakan bagian penting dari penduduk usia produktif 15-65 tahun yang jumlahnya mencapai 185,22 juta,” papar Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengharapkan agar rapat ini dapat merumuskan langkah konkret sebagai upaya membangun jiwa kewirausahaan bagi para pemuda, khususnya membantu pemulihan ekonomi. “Sehingga ke depan, dapat lahir wirausaha-wirausaha muda yang memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan resiko, mempunyai daya kreasi dan inovasi yang tinggi, memiliki pemikiran jangka panjang, memiliki semangat dan kemauan untuk bekerja keras serta memiliki kempemimpinan kuat yang akhirnya bisa membuka lapangan kerja baru,” kata Wapres.

“Untuk itu, saya berharap rapat koordinasi ini dapat juga membahas berbagai program pemerintah dalam rangka menangani dampak pademi Covid-19, utamanya yang terkait dengan program pemulihan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan dunia usaha,” ujar Wapres.

Setelah mendengarkan arahan Wapres, Menpora RI menyampaikan bahwa acara ini merupakan implementasi UU 40 Tahun 2009, Perpres No. 18 Tahun 2020, PP No. 41 tahun 2011 dan Perpres No. 66 tahun 2017. Tujuan digelarnya rakor ini untuk mendorong optimasilasi koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda. Selain itu untuk membangun komitmen peranan pemuda dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Jadi memang titik tekan kita adalah program kewirausahaan pemuda dan pembangunan ekonomi nasional melalui komitmen para pemuda. Dengan mewujudkan pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda, maka akan dapat membuka lapangan kerja baru. Tindak lanjut koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan ini juga menjadi tujuan pada peogram tahun 2020-2024,” tambahnya.

Menurutnya, sejak ditetapkan Perpres No. 66 Tahun 2017, Kemenpora RI sebagai leading sektor koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan telah melaksanakan langkah-langkah implementasi diantaranya berbagai kegiatan rapat koordinasi dan kolaborasi selama 3 tahun terakhir ini yang melibatkan kementerian lembaga yang memiliki kegiatan kepemudaan.

“Sejauh ini kementerian lembaga sudah berpartisipasi dalam proses pengembangan koordinasi dengan tingkat keaktifan berbeda-beda. Namun demikian kita akui bahwa masih diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan partisipasi keterlibatan kementerian lembaga dalam memgimplmentasikan Perpres No. 66 Tahun 2017,” ucapnya.

Sementara Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan sebagaimana UU Kepemudaan No 40/2009, bahwa saat ini dan hingga tahun 2030 jumlah penduduk usia 16-30 tahun yang dikategorikan pemuda akan menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia. “Sesuai data saat ini sekitar 64,59 juta adalah usia muda, atau 1 dari 4 orang Indonesia adalah pemuda, ini perlu disikapi dan dikelola dengan baik,” kata Menko PMK.

Menyikapi hal tersebut ada yang penting dipikirkan adalah tentang lapangan kerja, sehingga apa yang sekarang diupayakan dalam UU Cipta Kerja menjadi sesuatu kebutuhan. “UU Cipta Kerja adalah untuk terbentuknya lapangan kerja dan kesempatan kerja. Hal ini tidak bisa ditangani secara biasa, harapannya pasca pandemi akan cepat bergerak dan bangkit,” imbuhnya.

Acara Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan selama dua hari (20 dan 21 Oktober 2021) ini menghadirkan beberapa narasumber seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, MenPPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menkop UKM Teten Masduki, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto, dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni’am Sholeh. (red/ahr)

Continue Reading

Nasional

Peran Penangkalan dalam RPerpres Pelibatan TNI dalam Menangani Aksi Terorisme Rancu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Marapi Advisory & Consulting Bekerjasama dengan Fisip UPN Veteran Jakarta, selasa 20 Oktober 2020, menggelar Webinar “Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme, Peluang dan Tantangan,” Acara ini dalam rangka Memperingati HUT TNI.

Akademisi dan Peneliti Marapi Advisory & Consulting Bidang Keamanan dan Pertahanan Beni Sukadis menyatakan bahwa fungsi penangkalan oleh TNI dalam Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme rancu dan bermasalah karena tidak dikenal dalam UU No 5/2018.

Menurutnya, meskipun TNI merujuk pada UU No 34/2004 tentang TNI, fungsi penangkalan tidak bisa dilakukam dalam keadaan damai dan berupa operasi mandiri untuk mengatasi aksi terorisme

“Karena peran TNI bersifat terbatas dan berdasarkan perintah otoritas sipil,” ungkap Beni dalam Webinar pelibatan TNI dalam kontra terorisme, peluang dan tantangan yang digelar hari ini (20/10).

Lebih lanjut, Beni menegaskan bahwa UU TNI pun menyatakan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan operasi militer selain perang yang dilaksanakan atas perintah Presiden dalam situasi tertentu.

“Bukan dalam keadaan dimana aparat penegak hukum masih dapat menjalankan tugasnya,” pungkas Beni Sukadis.

Dalam kesempatan yang sama, Prof Dr Eddy OS Hiariej, pakar Hukum Universitas Gajah Mada yang juga menjadi pembicara menyatakan tidak perlu ada kekhawatiran dengan Perpres ini sebab memang dibutuhkan keterlibatan TNI.

“Selama dilakukan atas Perintah Presiden, dan hanya bisa dilakukan setelah berkoordinasi dengan Polri dan BNPT, maka pelibatan TNI dibolehkan,” ujarnya.

Eddy mencontohkan kasus-kasus pembajakan kapal laut dan pesawat udara yang memang harus diatasi oleh TNI atas perintah Presiden.

Adi Rio Arianto, pengajar Hubungan Internasional pada UPN Veteran Jakarta dalam materinya menjelaskan bahwa dalam sistem politik Indonesia yang demokratis, maka upaya penanganan terorisme dapat dibicarakan di ruang publik

“Hal ini tentu untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar ketentuan hukum yang dibuat menjadi lebih baik,” tutup Adi Riyanto. (Amhar)

Continue Reading

Trending