Connect with us

Hukum

Tanpa Ijin Pemilik Tanah, Kontraktor Serobot Lahan Warga Nias

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pembangunan memang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan mobilitas ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Namun bila dalam pembangunan itu terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku seperti pembebasan lahan tanpa ijin dari pihak sah dan milik lahan atau tanah maka hal itu sudah bertentangan dengan hukum, etika dan moral di tengah masyarakat.

Hal ini juga dialami oleh keluarga Edizaro Lase di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Sumut dimana lahan mereka dimasuki, dipergunakan, diubah bentuk dan fungsi oleh pihak kontraktor.

Jelas ini namanya penyerobotan lahan tampa seizin pemilik, “ungkap” Edizaro Lase selaku pemilik lahan, pada media dijakarta, Sabtu (25/7/2020).

Di ketahui Saat ini, pihak kontraktor sedang membangun jembatan Sungai Lo’o Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara yang berada di lahan atau tanah keluarga Edizaro Lase.

Menurut Edi Lase selaku pemilik lahan, pembangunan tersebut tanpa dipenuhi syarat dan ketentuan pembebasan lahan atau tanah seperti ijin tertulis dan pembentukan tim pembebasan lahan.

“Bahwa pihak kontraktor memasuki lahan atau tanah milik sah keluarga Edizaro Lase tanpa ijin,” terangnya.

Lebih lanjut, Edizaro Lase menyampaikan bahwa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat setuju dan mendukung pembangunan Jembatan Sungai Lo’o untuk kepentingan masyarakat.

“Tetapi hak-hak masyarakat tidak boleh dilalaikan, diabaikan dan dikebiri oleh pihak kontraktor secara sepihak tanpa ada musyawarah mufakat dalam hal pembebasan lahan atau tanah,” tegas Edi Lase.

Sebab negara telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dalam hal ganti rugi atau ganti untung, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Edi Lase juga katakan kepada pihak awak media bahwasanya pihak kontrakor menyampaikan akan melakukan ganti rugi sebagai mana mestinya prosedur pembebasan lahan atau tanah

“Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Pelaksana proyek Jembatan Sungai Lo’o,” ungkap Edizaro Lase. (Red)

Continue Reading

Hukum

Sepucuk Surat Untuk Penundaan Pemeriksaan Elza Syarief

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kepada Kasatreskrim Mapolres Jakarta Selatan Senin (12/10/2020) pagi diserahkan sepucuk surat untuk penundaan pemeriksaan Elza Syarief oleh Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS).

Ormas ini selaku Kuasa Hukum dari Ketua Dewan Pertimbangan GAAS ini yang menjadi terlapor kasus pidana atas laporan yang dilakukan Nikita Mirzani sekira pertengahan September 2019 lalu.

POLRES Jakarta Selatan yang terletak di
Jl. Wijaya II No.42, RT.2/RW.1, Pulo, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12160 terlihat sepi sejak Senin pagi saat didatangi oleh 12 orang para advokat dan para aktivis yang tengah membela Elza Syarief.

“Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) selaku Kuasa Hukum dari ibu DR. Elza Syarief SH dengan SURAT KUASA tertanggal 28/9/2020 meminta dengan hormat :

Pertama, memeriksa saksi fakta dan mendengar keterangan Ahli dari pihak kami (lampiran). Kedua, menunda pemeriksaan penyidikan karena saat ini tidak sehat dimana surat dokter sudah ditunjukkan Jumat (2/10). Ketiga, meminta kepolisian untuk menghubungi Dewan Etik PERADI memeriksa Elza Syarief.” Tegas Sekjen GAAS Suta Widhya SH.

Salah seorang kuasa hukum, R. Iwan Gunawan SH mengatakan bahwa polisi cukup akomodatif dalam merespon kedatangan ketiga kalinya pihaknya.

“Kita tunggu saja panggilan polisi untuk meminta keterangan saksi fakta yang telah disiapkan oleh Tim Kuasa Hukum untuk Elza Syarief,” sela Deasy Anna Victorina SH.

Adapun para kuasa hukum yang datang antara lain Anthony Lesnussa, R. Iwan Gunawan SH, Lusi Darmawati SH, Suta Widhya SH, Rudy Silfa SH, Rahman Joko Purnomo SH, Deasy Anna Victorina SH dan beberapa aktivis seperti Wibenk, Arides Arisandi, Ade Sub’han. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

TEGAKKAN KEADILAN, Aklindo Siapkan Langkah Gugat UU No.2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi dan Turunannya !

Published

on

By

 

Janoerkoening, Jakarta -Silang pendapat UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi dan turunannya masih menjadi perdebatan yang cukup tajam di kalangan Masyarakat jasa konstruksi.

Hal tersebut terjadi pasca terbitnya aturan turunan dari UU No 2 tersebut yang klimaknya adalah Permen PUPR 1410 tentang akreditasi, ungkap Ketua Umum Alkindo Andi Amir, kamis 08/10/20 di Jakarta.

Andi juga menuturkan bahwa sebagai warga negara yang juga bagian dari masyarakat jasa konstruksi di indonesia, dirinya akan menggunakan hak konstitusi untuk melakukan gugatan terhadap UU No. 2 Tahun 2017 dan Turunannya.

Hal tersebut dianggap sangat penting dan menjadi tonggak dari tumbuh kembangnya masyarakat jasa konstruksi dalam konstribusinya terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Ini sangat-sangat serius dan menyangkut masa depan ujanya, untuk itu saat ini kami telah menyiapkan langkah untuk segera menggugat UU No. 2 Tahun 2017 sekaligus turunannya.

Harus ada keadilan bagi masayarakat jasa konstruksi ! Untuk itu maka hukum harus ditegakkan, tegas ketua umum aklindo andi amir !

Ketika ditanyakan apakah tidak ada ruang untuk melakukan komunikasi dan dialog dengan kementerian terkait ? Bahwa kami telah bersurat dan sudah mendapat balasan yang didalamnya cukup tegas akan posisi serta arahnya, jelas ketua umum Aklindo

Adapun, situasi pandemi saat ini tidak mengurungkan niat kami untuk maju ( melakukan gugatan -red ) dalam mencari keadilan, ujarnya

Hal ini dikarenakan menyangkut hajat hidup orang banyak di sektor swasta yang seharusnya mendapat perhatian lebih dan pembinaan yang baik dari yang membinanya, bukan seperti ini pungkas Andi Amir. (Mulyono)

Continue Reading

Hukum

Penasehat Hukum Protes Majelis Hakim Yang Memotong Kesempatan Berunding Dengan Terdakwa

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengacara Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH tidak dapat menahan rasa kecewa saat menangani perkara Pidana 483/Pid. Sus/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu lantaran terdakwa Yudi Syamhudi Suyuti “seakan diarahkan” langsung menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun, pada Rabu (16/9) dari semula tuntutan JPU yang menuntut 1 tahun 6 bulan.

Seharusnya, Majelis Hakim sesaat usai mengetok palu tanda Vonis dibacakan, mengarahkan kepada terdakwa agar menanyakan atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukum (PH) setelah mendengar Vonis dari Majelis Hakim.

Tapi sayangnya, entah mengapa persidangan terakhir Rabu sore ini terdakwa langsung menerima tanpa meminta waktu kepada Majelis Hakim untuk meminta pendapat dari Penasehat Hukum. Mungkin terdakwa merasa bersyukur karena Vonis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum?

“Innalillahi wa inna ilaihi roziun, hari ini telah wafat keadilan atas nama Yudi Syamhudi Suyuti yang telah menerima putusan Majelis Hakim yang memvonis 1 tahun,” kata Lawyer Tonin Tachta Singarimbun SH di luar ruang sidang pengadilan.

Wajarlah rasa kesal dari sikap Tonin usai sidang. Ini merupakan lanjutan kekesalannya karena Majelis hakim seolah tidak menghargai keberadaan Penasehat Hukum di dalam ruang sidang dimana ia dan rekan penasihat hukum lainnya seakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang tampak ingin segera menyelesaikan persidangan kasus Yudi dan lanjut ke Persidangan kasus lainnya yang menunggu di layar monitor.

“Menurut kami sebaiknya Yudi tidak langsung menerima putusan 1 tahun. Ia harusnya konsultasi dulu dengan Penasehat Hukum. Toh andai Yudi menerima sekarang atau dengan berpikir-pikir selama 7 hari pun kondisinya sama. Kami sebagai Pihak Penasehat Hukum terdakwa lebih suka andai terdakwa ajukan banding. Dengan begitu terdakwa linier tidak menerima semua dakwaan JPU alias menyatakan tidak bersalah,” kata anggota PH lainnya Suta Widhya SH. (Mulyono)

Continue Reading

Trending