Connect with us

Tokoh / Publik Figur

Jakarta Beijing “Reinkarnasi 1965”

Published

on

Penulis: Dr. Fuad Bawazier

Nampaknya pola yang serupa 1965 kini sedang terjadi atau dimainkan. Kini tentu tidak mudah menunjuk hidung siapa aktornya. Sebab dulu masih ada PKI dan organisasi-organisasi onderbouwnya tapi kini semua tanpa bentuk sehingga biasa disebut OTB (organisasi tanpa bentuk).

Aktor pemainnya tidak selalu nampak. Yang dimainkan bisa jadi tidak sadar dan lebih celaka lagi kelompok yang bodoh yang hanya ikut ikutan bermain. Kini provokasi demi provokasi terus dilancarkan dengan berbagai cara bahkan menggunakan buzzer berbayar dan medsos.

Setelah provokasi dahsyat Rancangan Undang Undang Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP), disinyalir provokasi-provokasi lain akan terus saling menyusul sampai benar benar situasi politik panas dan meletus. Istilah tahun 1965, ibu pertiwi hamil tua.

Kini tiba tiba kita melihat baleho-baleho besar Presiden Soekarno Pemimpin Besar Revolusi (PBR) di jalan protokol. Baleho PBR ini bisa memancing baleho baleho lain seperti:

1. Presiden Soeharto adalah Bapak Pembangunan Nasional

2. Presiden BJ Habibie Bapak Teknologi Indonesia,

3. Presiden SBY Bapak Demokrasi, dll.

Tentu kita berharap agar pancingan baleho PBR itu tidak berhasil. Entah kebetulan atau tidak, tiba tiba muncul lagi provokasi lain, yaitu usulan masa jabatan presiden diubah menjadi 8 tahun. Tentulah gagasan ini akan meningkatkan suhu politik.

Sekali lagi, bukan untuk mengusut siapa aktor atau provokatornya atau agitatornya, tapi sudah dapat diduga kegiatan-kegiatan yang tidak produktif ini akan terus berlanjut, sehingga pemerintah menjadi semakin sulit mengatasi masalah ekonomi.

Meski yang paling diprovokasi umat Islam, tapi bisa jadi yang paling diuntungkan dari provokasi ini justru umat Islam.

Lihatlah sikap umat Islam yang bulat bersatu padu menghadapi RUU HIP, baik MUI, NU, Muhammadiyah, HMI, ICMI, FPI, dll. Mereka solid menolak Pancasila yang sedang diobok obok.

Sebagai penutup, entah kebetulan atau tidak, kejadian sekarang yang mirip-mirip dengan suasana sebelum Peristiwa G30S/PKI ini, bertepatan pula dengan Pemerintah Pusat yang sedang mempunyai hubungan mesra dengan Pemerintah China.

Dulu, 1965, dengan sebutan Poros Djakarta-Peking yang dikawal Menteri Subandrio. Kini disebut Jakarta-Beijing. Dulu kutub politik dunia yang bersitegang Washington DC- Moskow, kini Washington DC- Beijing. (Amhar)

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Kivlan Zen : Personal Memoranda Dari Fitnah Ke Fitnah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Senen, 5 Oktober 2020, bertempat di Gedung Is Plaza lantai 3, Matraman, Jakarta Pusat telah digelar Launching & Bedah Buku bertema ‘Dari Fitnah Ke Fitnah’ yang dihadiri tamu undangan sekitar lima puluhan orang dari berbagai organisasi

Buku ini menggabarkan tentang perjalanan hidup Mayjen (Purn) Kivlan Zen, dari masa kecil hingga dikriminalisasikan dengan tuduhan berencana membunuh Wiranto, Gorries Mere dan Budi Gunawan.

Kivlan Zen Lahir di Lansa, 24 Desember 1945 yang meniti karir di Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Kepala Staf Kostrad (KASKOSTRAD) pada tahun 1998

Pada tahun 1995-1996 Kivlan Zen berhasil mendamaikan pemerintah Philipina dibawah kepemimpinan Fidel Ramos dengan pemberontak MNLF juga beberapa kali berperan utama dalam pembebasan WNI yang di Sandera oleh Kelompok Abbu Sayaf.

Dalam buku tersebut juga diterangkan bahwa Kivlan Zen adalah anak ke 3 dari 12 bersaudara, yang Iahir dari pasangan Muhammad Zein dan Husna Nur, dimana nama “Kivlan” adalah nama warisan dari sepupunya yang berganti nama menjadi “lsnan” dikarenakan sakit-sakitan, dan Zen diambil dari nama belakang ayahnya.

Di akhir cerita dalam buku ini diterangkan tentang masa pensiun Kivlan Zen yang tetap aktif dalam menegakan Pancasila dan UUD 1945 juga tugas-tugas kemanusiaan, tahun 2012 Kivlan Zen sibuk dalam kegiatan melawan kebangkitan PKI yang terang-terangan menunjukkan eksistensinya.

“Aku bersama KH. Hasyim Muzadi (alm) mantan Ketua Umum PBNU, lrjen Pol (Purn) Anton Tabah dari MUI, Slamet Effendi Yusuf mantan Ketua Umum GP. Anshor, As’ad Ali mantan Waka BIN tiada henti mengamati pergerakan PKI yang sudah mulai tampil terang-terangan,” ujar Kivlan Zen.

Ditambahkan, termasuk turut bersama kami para pimpinan Pondok Pesantren seluruh Indonesia, Gerakan Bela Negara, Pll, HMI, dan Ormas lainnya yang peduli terhadap kekhawatiran bangkitnya komunisme di Indonesia, “pungkas”Kivlan Zen.

Sayangnya,beberapa tuduhan kepada Kivlan Zen pun digunakan, mulai dari tuduhan melakukan Makar hingga tuduhan perencanaan pembunuhan terhadap beberapa pejabat negara, yang hingga saat ini masih berlangsung dan sumir. (Amhar)

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Surat Terbuka Untuk Anies Rasyid Baswedan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kami Pengurus Rukun Warga 06 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat. Beralamat Sekretariat : Jl. Kebon Sirih Timur Dalam No.109 Jakarta Pusat mengirim surat terbuka.

Surat terbuka ini, merespon rencana Gubernur DKI Jakarta yang akan menerapkan PSBB total. Berikut isi suratnya:

Nomor : 08-RW-06/IX/2020
Perihal : Surat Terbuka Untuk Gubernur DKI

Kepada Yth,
Gubernur DKI Jakarta
Bapak ANIES BASWEDAN
di tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan rencana penerapan PSBB Total yang akan ditetapkan pada tanggal 14 September 2020 dan memperhatikan hasil pemberlakuan PSBB sebelumnya, maka pada kesempatan ini saya selaku Organ Masyarakat di Tingkat RW ingin menyampaikan tanggapan dan saran sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami Pengurus RW dan warga sangat mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, namun kami TIDAK MENDUKUNG jika PSBB Total diberlakukan kembali karena hal ini sangat berdampak buruk terhadap kegiatan perekonomian warga;

2. Bahwa dampak dari penerapan PSBB masa lalu banyak warga/pekerja yang mengalami PHK demikian juga dengan kegiatan usaha perekonomian warga banyak yang tutup dan kondisi ini berdampak pada beban hidup warga menjadi semakin sulit dan tingkat STRES warga menjadi tinggi dan kondisi inilah yang membuat IMUNITAS tubuh warga menjadi menurun dan warga mudah terserang VIRUS CORONA;

Atas pertimbangan dua poin di atas maka kami menyarankan:

1. Agar rencana penerapan PSBB Total tersebut dibatalkan dan digantikan dengan PSBDT(Penerapan Sosial Berskala Disiplin Tinggi) dengan memaksimalkan aparat melakukan TINDAKAN HUKUM kepada siapapun yang tidak melakukan 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak Aman dan Mencuci Tangan);

2. Mengingat keputusan pemberlakuan PSBB sangat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi maka sebaiknya Bapak selaku Gubernur yang notabene perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan semua pemangku kepentingan;

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 11 September 2020
Hormat kami,

TOMY TAMPATTY, SH
KETUA RW.06 Kel Kebon Sirih Kec-Menteng Jakarta Pusat

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Bagaimana Jika PSBB Total, Anies Baswedan Tidak Dipatuhi Publik?

Published

on

By

Di Tulis Oleh Denny JA, Jum’at 11 September 2020

Bagaimana jika seruan PSBB Total di DKI Jakarta, yang dimulai tanggal 14 September 2020 tidak dipatuhi publik? Karena desakan ekonomi, publik tetap bekerja mencari nafkah. Hidup semakin sulit.

Katakanlah kebijakan PSBB total itu akan dikawal ketat. Yang tak mematuhi akan dihukum. Bagaimana jika publik melawan. Desakan ekonomi membuat mereka tak gentar?

Bagaimana jika dihukum, ini justru akan memulai tahap baru kemarahan publik? Krisis kesehatan, melalui krisis ekonomi, mudah memicu krisis politik?

Bagaimana jika kebijakan PSBB total berujung pada kerusahan di Jakarta? Lalu meluas ke banyak bagian Indonesia?

Apalagi para menteri Jokowi mengkritik kebijakan Anies tersebut. Mulai dari komando tertinggi ekonomi dan penanganan covid-19 pusat: Airlangga Hartarto secara gamblang menyatkan keberatannya.

Tak hanya Menko ekonomi, juga Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Wakil Menteri Luar Negri secara terbuka menyampaikan kritik.

Suasana psikologis publik masa kini, 7 bulan setelah pandemik, berbeda dengan masa awal. Berbagai riset, dalam dan luar negeri, menyatakan lebih banyak yang takut dengan kondisi ekonomi ketimbang covid-19:

PSBB total pasti kembali membuat ekonomi semakin terpuruk. Ekonomi yang mulai menggeliat bangkit, yang dengan susah payah dibangun, bisa ambruk lagi.

Tapi bagaimana dengan corona virus yang terus menular? Bukankah ini juga berbahaya?

Di sinilah peran leadership. Yaitu bagaimana mencari keseimbangan isu kesehatan versus isu kesulitan ekonomi.

PSBB total itu satu pilihan. Tapi PSBB sektoral, yang lebih selektif, juga pilihan lain.

Siapapun yang di posisi gubernur Anies Baswedan akan kesulitan memilih.

Siapapun yang di posisi presiden RI juga akan kesulitan merespon pilihan gubernur.

Akankah Presiden melalui prosedurnya membatalkan PSBB Total DKI yang dimulai 14 September 2020?

Tujuh bulan setelah pandemik, Corona Virus tak hanya menjadi masalah kesehatan. Ia juga sudah menjadi masalah ekonomi. Juga masalah pertarungan politik.

Continue Reading

Trending