Connect with us

Tokoh / Publik Figur

Memiliki Jiwa Leadership, HYU Layak Menjadi Menteri Di Kabinet Jokowi

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Guru Besar Universitas Negri Jakarta Prof. DR. Dr. James Tangkudung Sportmedicin.,M.Pd mengatakan bahwa, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia Hendrik Yance Udam alias HYU sangat pantas dan layak untuk masuk dalam kabinet Pemerintahan Presiden Joko widodo yang membidangi percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia

Mantan Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia Se- Jerman, yang juga adalah Sekretaris Umum Perhimpunan Dokter Indonesia Se- Jerman, James Tangkudung mengungkapkan, HYU memiliki jiwa leadership yang cukup kuat dan komunikasih politik yang luas dengan elemen pergerakan yang ada.

“Saya mendukungnya, karna saya mengenal HYU sebagai Ketua Umum Ormas terbesar di Indonesia yang lagi eksis dalam perpolitikan Bangsa dengan mengkapanyekan rasa Cinta Indonesia di seluruh pelosok nusantara dengan ormas Gerakan Rakyat Cinta Indonesia guna menjaga dan merawat keutuhan NKRI dari perpecahan,” ujarnya, Rabu (15/7/2020) di Jakarta.

Tangkudung menambahkan, HYU adalah putra bangsa terbaik asal papua yang lagi eksis dalam panggung politik nasional. HYU memiliki dampak politik yang sangat luas dan berpengaruh bangsa dan Negara terbih khusus isu–isu papua.

Kita tau bersama bahwa isu papua sangatlah seksi dan menjadi konsumsi politik masyarakat dunia Internasional dan terus begolak dalam berbagai isu yang ada.

“Oleh sebab itu HYU harus di rangkul dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo guna membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas negara terlebih khusus dalam percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia,” kata James.

HYU adalah tokoh nasionalis yang sangat tepat untuk masuk dalam lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo demi terus memperjuangkan NKRI sebagai wakil dari papua dan Indonesia.

James Tangkudung yang juga adalah salah satu pengurus persekutuan Kristen Indonesia di Benua Eropa dan juga Ketua Gugus Pasca Sarjana Universitas Negri Jakarta ini berharap agar supaya Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dapat memperhatikan potensi salah satu putra terbaik Bangsa yaitu HYU mutiara hitam dari timur sebagai aset nasional yang di miliki oleh NKRI.

HYU adalah pemimpin karismatik yang di miliki oleh bangsa ini tidak gampang seorang putra asli papua yang menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia hingga terbentuk di 34 provinsi dan kabupaten serta kecamatan di seluruh Indonesia dan bahkan di beberapa Negara di Eropa dan Amerika. (Amhar)

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Pemeriksaan Anies Baswedan oleh KPK Sarat Kepentingan Politik

Published

on

By

Oleh: RM Tumenggung Purbonegoro

Hari ini, Selasa (21/9/2021), KPK memanggil Anies Baswedan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebu penyidik melayangkan surat pemanggilan kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk diperiksa sebagai saksi bagi mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan (YCP), tersangka kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul.

Selain Anies, KPK juga memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Sebelumnya KPK telah memeriksa Wakil Ketua DPRD M. Taufik.

Seperti diketahui Yoory adalah tersangka kasus pengadaan lahan Munjul Pondok Rangon, Jakarta Timur. Tersangka lainnya adalah Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan membutuhkan keterangan baik dari Pemprov mapun DPRD DKI. Pemeriksaan saksi dalam suatu perkara adalah hal yang biasa. Beberapa pejabat tinggi juga pernah menjadi saksi dalam perkara korupsi seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menjadi saksi kasus korupsi e-KTP dan juga mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus suap reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menjerat anggota DPRD M Sanusi.

Namun dalam kasus pemanggilan Anies, terasa berbeda karena kuatnya nuansa politik yang diframing sedemikian rupa. Beberapa hal tampak di-blow up dengan narasi penghakiman, seolah bersalah.

Padahal konstruksi kasusnya sangat jelas. Yoory dan para tersangka lainnya bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa arahan pihak lain seperti temuan KPK selama ini. Keterangan yang dibutuhkan KPK hanya terkait pola penganggaran. Oleh karenanya yang dimintai keterangan sebagai saksi adalah Pemprov dan DPRD sebagai pihak yang membahas dan mengesahkan suatu anggaran.

Pengesahan anggaran dari RAPBD menjadi menjadi APBD bersifat kebijakan. Sedang perbuatan yang disangkakan kepada Yoory dan kawan-kawan merupakan persekongkolan untuk menyelewengkan anggaran. Jadi dua ini hal berbeda.

Sebagai contoh, ketika terjadi korupsi Bantuan Sosial (Bansos) di Kementerian Sosial yang sumber dananya dari APBN, apakah pihak-pihak yang mengesahkan ABPN diminta ikut bertanggungjawab? Tentu tidak karena pembahasan dan pengesahan APBN adalah kebijakan, keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang diamanat UU.

Dalam kasus pembelian lahan Munjul, sesuai konstruksi yang dijelaskan KPK, terungkap Yoory selaku Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki tugas untuk pengadaan lahan, selain bidang properti tanah dan bangunan.

Namun dalam melaksanakan tugas pengadaan lahan Munjul, Yoory diduga melakukan penyelewengan berupa persekongkolan dengan pihak luar yakni PT PT Adonara Propertindo dan PT Aldira Berkah Abadi Makmur.

Dari konstruksi kasusnya, mestinya tidak perlu penyidik sampai meminta keterangan yang berkaitan kebijakan pembahasan dan pengesahan anggaran. Tetapi karena kita menengarai sarat dengan kepentingan politik, maka oleh pihak-pihak tertentu konstruksinya dibuat dengan bahasa hiperbolis dan diframing seolah ada anggaran jor-joran dalam kasus tersebut.

Anggaran lain yang tidak terkait kasus karena yang dibayarkan oleh Yoory kepada pihak lain dan oleh KPk disebut sebagai kerugian keuangan negara adalah sekitar Rp 152,5 miliar, ikut dibuka agar menimbulkan kehebihan.

Sebenarnya kita masih berharap KPK dapat menjalankan peran dan fungsinya secara independen tanpa diboncengi kepentingan politik. Apalagi di tengah gonjang-ganjing proses alih pegawai KPK menjadi PNS yang telah dinyatakan mal-administrasi oleh Ombudsman RI, mustinya membuat KPK mawas diri.

Sayangnya harapan itu semakin pudar di era sekarang. Apa yang dapat kita harapkan dari lembaga yang pimpinannya terbukti melakukan pelanggaran kode etik? Bukankah tidak mungkin mengharapkan sapu kotor dapat membersihkan lantai?.

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

BJ. HABIBIE, RUANG RINDU ANAK BANGSA TERHADAP KEMAJUAN NEGARANYA

Published

on

By

Oleh: Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE., Ketum IABIE. Sabtu, 18 September 2021

Dalam Rangka Haul ke-2 Mengenang Wafatnya Alm. Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie
Presiden ke-3 Republik Indonesia

Dalam haul tahun ke-2 wafatnya putra terbaik bangsa Bapak BJ.Habibie, saya sebagai ketum IABIE yang merupakan berhimpunnya anak-anak intelektual beliau serentak memanjatkan doa Kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam untuk beliau disisi Nya.

Presiden ketiga RI BJ Habibie telah wafat pada Rabu (11/9/2019), pukul 18.05 setelah dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat. Bangsa Indonesia telah kehilangan putra terbaiknya yang sepanjang hayatnya telah berjuang keras melebihi tugasnya demi kemajuan Indonesia.

Dalam situasi Indonesia yang sekarang ini rakyat merindukan sosok BJ.Habibie.

“Acara haul seperti ini adalah ruang rindu anak bangsa terhadap kemajuan negaranya. Habibie adalah simbol manusia Indonesia yang berusaha keras dan cerdas untuk menggapai kemajuan bangsamua ditengah ketatnya persaingan global.”

Warga bangsa yang gandrung kemajuan bangsanya senantiasa merindukan petuah dan pidato BJ Habibie, merindukan gagasan dan pemikiraanya, dan ingin mereguk spirit dan kebesaran jiwa putra Indonesia bagian timur itu.

Masih terngiang pidato-pidato beliau dengan semangat memberikan motivasi bagi kita semua dan selalu inspiratif.

Presiden ketiga, Bacharuddin Jusuf Habibie, dilahirkan pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998.

Sepanjang hayatnya BJ Habibie selalu bersemangat memikirkan masalah SDM bangsa. Begitu detailnya mencetak SDM unggul untuk pembangunan nasional.

Bahkan Eyang Habibie selalu membaca dan membubuhkan tanda tangan dan memberikan catatan kaki pada setiap laporan semester dari para mahasiswa anak didiknya. Hal itu merupakan fenomena luar biasa mengingat kesibukan dirinya sebagai seorang pemimpin bangsa.

Dengan berbagai cara pembiayaan, Eyang Habibie berusaha mencetak SDM kelas dunia. Jika bangsa Indonesia konsisten menjalankan pengembangan Iptek dan melakukan industrialisasi sesuai yang telah digariskan oleh Habibie dalam strategi dan transformasi, niscaya negeri ini setara dengan negara maju.

Dalam hal daya saing SDM bangsa, sejak awal 80-an Eyang Habibie telah melakukan investasi bangsa yang sangat berharga yakni pemberdayaan kapasitas otak manusia Indonesia. Secara biologis otak manusia volumenya sekitar 1.200 hingga 1.500 centimeter kubik dengan berat otak rata-rata pada

manusia dewasa adalah 1,4 kilogram. Ternyata otak manusia terdiri dari 100 miliar sel yang membentuk satu triliun sambungan berupa neurotransmitter.

Teori dan strategi pembangunan buah piker BJ Habibie kini semakin terbukti kebenarannya. Teori nilai tambah beliau dan transformasi teknologi dan industri yang dirumuskan oleh beliau ternyata tak lekang oleh waktu. Teori nilai tambah beliau pada dasarnya adalah perekonomian demi mensejahterakan bangsa pada hakekakatnya harus berbasis Iptek dan bukan berbasis menjual bahan mentah semata.

Continue Reading

Tokoh / Publik Figur

Polri Hanya Melayani Yang Sudah Vaksin, Betulkah?

Published

on

By

Oleh: Jamhari alias Amhar, Penggiat Medsos

Banyak beredar dari mulut kemulut hingga media sosial dan bahkan ada juga pemberitaan dari media-media nasional yang menyatakan layanan POLRI hanya untuk yang sudah divaksin Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, izinkan saya menyampaikan testimoni alias kesan nyata pengalaman usai melakukan giat yang berkaitan dengan pelayanan POLRI

Pada Hari Selasa, 31 Agustus 2021, Saya mengunjungi Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Daan Mogot Jakarta Barat untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sesampai di lokasi saya melakukan proses pembuatan SIM secara prosedur dengan mengantri dari mulai cek kesehatan hingga menerima SIM, semua alur saya lewati tampa ada persyaratan harus sudah divaksin, dan tidak ada pertanyaan sudah divaksin atau belum. Alhamdulillah lancar, saya menerima SIM di hari itu juga.

Namun, beredar di beberapa Calo bahwa kalau mau urus SIM baik pembuatan maupun perpanjang itu harus sudah divaksin. Itu terdengar langsung oleh saya saat tanya-tanya mencari info tentang pembuatan SIM melalui calo yang beredar diluaran Kantor SATPAS Daan Mogot.

Kemudian siangnya di hari yang sama (31/8), jam 13.15 saya mengunjungi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Daan Mogot dengan keperluan untuk memblokir Pajak Progresif Kendaraan yang tidak saya gunakan

Betul! Saya saksikan sendiri dan ikutan ngantri untuk lebih tau, bahwa ternyata Info yang beredar luas benar adanya bahwa masyarakat yang ingin mengurus SIM apapun kepentingannya harus sudah di vaksin. Hal ini terjadi di Samsat Daan Mogot Jakarta Barat dan saya pun terpaksa mundur.

Lalu, Hari Senen, 13 September 2021, saya mengunjungi Kantor Samsat Jakarta Pusat di Gunung Sahari. Sesampai lokasi saya langsung tanya-tanya kepetugas dan langsung mendapat arahan dengan jelas alurnya tampa ditanya sudah vaksin atau belum.

Saya langsung ke loket target, disitu saya prin daftar kendaraan bermotor atas nama saya yang mau di blokir berikut diberi Formulir. Kemudian saya isi daftar kendaraan bermotor yang saya blokir, tandatangan diatas materai 10.000, lampirkan Foto Kopi KTP dan KK selesai. Alhamdulillah.., semua alur saya lalui tampa surat atau sertifikat divaksin.

Continue Reading

Trending