Connect with us

Hukum

97 Miliar Milik Honggo Di Eksekusi Kejaksaan Agung

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Kejaksaan Agung RI mengeksekusi uang Rp 97 miliar terkait perkara pidana korupsi penjualan kondensat di BP Migas milik terpidana Honggo Wendratmo. Uang tersebut dieksekusi untuk dikembalikan ke kas negara.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Ali Mukartono mengatakan eksekusi dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat yang memvonis perkara tersebut pada, Senin, 22 Juni 2020 lalu.

Sidang digelar tanpa menghadirkan terpidana atau in absentia lantaran Honggo hingga kekinian masih berstatus buron.

“Kita melakukan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kondesat atas nama terpidana Honggo Wendratno, yang telah berkekuatan hukum pada minggu yang lalu karena sudah berkekuatan hukum maka harus dieksekusi,” kata Ali saat jumpa pers di Gedung Sasana Pradana, Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Ali mengemukakan pihaknya juga turut mengeksekusi kilang LPG PT TLI, di Tuban, Jawa Timur milik terpidana Honggo. Adapun, menurut Ali dalam perkara pidana korupsi tersebut sekiranya negara mengalami kerugian hingga Rp 35 triliun.

“Kerugian keuangan negara sekitar Rp 35 triliun, tetapi terakhir masih ada kekurangan 128 juta US Dollar sekitar Rp 1,7 sampai 1,8 triliun. Dari kekurangan ini diperhitungkan harga kilang tadi,” ujar Ali.

Untuk diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis Direktur Utama PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), Honggo Wendratno dengan hukum penjara selama 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Honggo terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga merugikan negara terkait pembelian kondesat senilai Rp 2,7 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp 37,8 triliun. (Amhar)

Melansir suara.com

Continue Reading

Hukum

Kunjungi MK, MRP-MRPB Gugat UU No. 21/2001 Terkait Otsus

Published

on

By

Kunjungi MK, MRP-MRPB Gugat UU No. 21/2001 Terkait Otsus

JanoerKoening, Jakarta – Merasa kecewa karena tidak diikutsertakan pada pembahasan revisi undang-undang Otonomi khusus (UU Otsus) Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggugat UU No. 21/2001.

Hari ini, Kamis 17 Juni 2021 Rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua MRP-MRPB mengajukan uji sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) terkait perubahan kedua UU Khusus 21/2001 tentang Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia

“Hal ini dilakukan karna perubahan UU otonomi khusus (Otsus) yang ada sekarang di DPR tidak menyerap aspirasi masyarakat Papua,” ungkap kuasa hukum MRP-MRPB Dr. stefanus Roy Rening, S. H., M.H. kepada media (17/6).

Menurut Rening, menyerap aspirasi masyarakat Papua itu perintah UU, pasal 77 UU Otsus 2001 mengatakan bahwa, usulan perubahan UU Otsus dapat diajukan oleh rakyat Propinsi Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) atau dan DPRD kepada DPR-RI atau Pemerintah

“Jadi, maknanya adalah kekhususan ini memberikan kewenangan kepada rakyat Papua untuk mengusulkan perubahan Undang-undang sesuai perintah perundang-undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum PERADI Roy Rening selaku Anggota Tim Hukum dan Advokat MRP dan MRPB mengatakan, bahwa dirinya ingin mempertegas soal kewenangan terkait usulan perubahan. Kalau memang itu hak rakyat Papua, ya berikan saja.

“Jangan diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu namanya sewenang-wenang. Jangan-jangan ini upaya pemerintah pusat untuk menarik kewenangan yang harusnya menjadi milik rakyat Papua,” ucapnya.

Mengakhiri wawancara, Roy Rening ungkapkan harapannya agar Presiden Jokowi mengundang MRP-MRPB ke Istana untuk menyampaikan aspirasinya, mengungkapkan ketidakadilan yang dirasakan terkait revisi UU Nomot 21 Tahun 2001 tentang otsus bagi Propinsi Papua dan Papua Barat

“Saya juga berharap, proses menangkap aspirasi rakyat itu diserahkan pada rakyat Papua melalui lembaga yang didirikan oleh UU khusus yaitu MRP-MRPB sebagai penyalur aspirasi kultural anak Papua yang didalamnya terwakili kelompok Agama, Kelompok Masyarakat Adat dan Kelompok Perempuan,” Pungkas Rening. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi MK, Rio Capella Ajukan Uji Materi Pasal 11 UU Tipikor ke MK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Mantan Politisi Partai NasDem Patrice Rio Capella, mengajukan pendaftaran Permohonan Uji Materiil Pasal 11 Undang-undang Tipikor ke Mahkamah Konstitusi pada 15 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB.

Kepada media, Rio Capella mengaku permohonan Uji Materill terhadap Pasal 11 UU Tipikor itu lantaran dirinya sudah jadi korban kriminalisasi kerena di hukum menurut pikiran orang yang sifatnya sangat subyektif dan abstrak karena fakta dipersidangan tidak ditemukan fakta permintaan uang bahkan tidak pernah menerima uang yang dituduhkan.

“Saya sadar bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan judicial review tidak akan mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah dijalankan dikarenakan putusan MK tidak berlaku surut, namun Rio Capella tidak mau ada korban-korban lain akibat pasal 11 yang multi tafsir,” tutur Rio Capella saat Jumpa pers di deoan gedung MK Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Terkait hal tersebut, Pengacara Rio Capella, Janses Sihaloho, menyampaikan adanya ‘frasa yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya’ dalam Pasal 11 Undang-Undang Tipikor telah merugikan Hak Konstitusional dari Patrice Rio Capella selaku Pemohon dalam mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Janses menyebut, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UU Tipikor dapat mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggaran Negara dapat dipidana melakukan tindak pidana korupsi karena pikiran yang berasal dari orang lain.

“Poin paling penting dengan adanya frasa tersebut adalah bagaimana cara mengetahui, menilai dan membuktikan pikiran seseorang dalam persidangan,” imbuhnya.

Dengan demikian kata Jansen, frasa ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga sangat berpotensi menyebabkan penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Hakim menjadi bebas menafsirkan pikiran orang lain dan membuka celah penegak hukum yang bersangkutan untuk bersifat subjektif

“Yang tentunya sifat subjektif tersebut berpotensi terjadi apabila didasarkan atas suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada tersangka atau terdakwa,” jelasnya.

Dia tambahkan, “bahwa seharusnya hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektif aparatur yang menjalankan hukum tetapi haruslah didasari dari objektivitas hukum itu sendiri mengingat tidak ada satupun instrumen atau profesi yang dapat membaca pikiran sesorang secara pasti,” tuturnya.

Lebih lanjut Jansen mengatakan, bahwa pasal ini sangat berbahaya karena bebas tafsir jika tetap dipertahankan bisa menjadi alat kriminalisasi sebagaimana yang dialami oleh Rio Capella.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

“Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,” pungkas Janses, menutupnya.

Rio Capella merupakan politisi dan pengacara, Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen Partai Nasdem, Anggota Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu periode 2004-2009 dan mantan Anggota Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019.

Rio Capella di vonis majelis hakim selama 1,5 tahun penjara karena menerima hadiah berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota DPR, dalam kasus pusaran korupsi dana Bantuan Sosial di Kejaksaan Agung yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti.

Rio Capella selain hukuman badan, majelis hakim juga memberi hukuman subsider berupa denda Rp.50.000.000 atau satu bulan kurungan. Namun putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Resmi! Roy Suryo Polisikan Buzzer Eko Kunthadi & Mazdjo Pray

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo resmi melaporkan dua orang yang disebutnya sebagai buzzer, yaitu Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray, ke Polda Metro Jaya.

Roy Suryo menjelaskan, Keduanya dilaporkan terkait pencemaran nama baik melalui UU ITE, atas dugaan telah menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait peristiwa penyerempetan mobil dengan pesinetron Lucky Alamsyah.

Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: LP/B/2865/VI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 4 Juni 2021, dan akan ditangani di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Dalam laporannya, Eko dan Mazdjo diduga melanggar Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 dan Pasal 310, 311, KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

Ini saya tegaskan, nama terlapornya sudah tertulis, “Jadi bukan lagi dalam lidik (penyelidikan). Penyidik sudah menyimpulkan nama terlapornya jelas yakni Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray. Itu jelas tertulis nama terlapornya,” ujar Roy, (4/6/).

Roy Suryo juga menegaskan, baik Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray telah menyebarkan fitnah kepada saya dengan mutarbalikan fakta lewat konten di akun YouTube yang keduanya buat berdurasi 18 menit.

“Keduanya layak disebut sebagai buzzer yang telah membuat kisruh di masyarakat. Mereka dua ini bukan YouTuber, jangan ditulis YouTuber apalagi pegiat sosial. Mereka adalah buzzer yang membuat kekacauan atas berbagai masalah,” sebut Roy Suryo, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending