Connect with us

Hukum

FWJ akan Kawal Tuntas Insiden yang Menjerat Amanda Sunindar

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Kasus kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang terjadi di Jl. Asia Afrika Gelora Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2020 lalu telah memasuki babak pemanggilan pelapor dan para saksi.

Dalam perkara ini, penyidik laka lantas Polda Metro Jaya, Aiptu Joko kembali memeriksa para saksi dengan beberapa pertanyaan terkait peristiwa tersebut.

“Tadi kami berempat diperiksa penyidik dan dimintai keterangan kejadian perkara. Namun kami memdapat tekanan atas pertanyaan-pertanyaan penyidik. “Kata salah satu saksi lepas memberikan keterangannya di kantor Ditlantas Polda Metro Jaya, Jl. MT. Haryono, pancoran Jakarta Selatan, Senin (29/6/2020).

Berdasarkan keterangan saksi, penyidik membantah soal kendaraan Amanda Sunindar menyalakan sen kiri, namun berbelok ke kanan.

“Awalnya kan kami melapor insiden tersebut, dan diarahkan untuk buat laporan resmi, karena petugas laka lantas mengatakan pengendara mobil Pajero milik Amanda Sunindar jelas salah. Sehingga pelapor dan para saksi membuat laporan resmi. “Ucap saksi.

Sementara Aiptu Joko saat dikonfirmasi langsung tidak bersedia memberikan keterangan apapun terkait hasil pemeriksaan para saksi, ia mengarahkan langsung temui Kasie Laka Lantas Polda Metro Jaya.

“Langsung ke pak Kasie Laka Lantas ajah ya, saya sudah melaporkan hasilnya tadi. “Ucap Joko di Dit Lantas PMJ.

Berdasarkan informasi yang diterima Kompol Gusti, Kasie Laka Lantas PMJ, pihaknya sudah bekerja sesuai S.O.P, dan sudah menginvetaris kejadian. Dengan waktu segera ia akan memanggil pihak-pihak terkait.

“Semua sudah sesuai S.O.P ya, dan kami dalam dekat-dekat ini akan panggil pihak pelapor dalam hal ini keluarga korban dari Ibnu Faqi dan terlapor Amanda Sunindar. “Jelas Gusti diruang kerjanya, Senin (29/6/2020) sore.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Jakarta, Mustofa Hadi Karya yang sering disapa Opan dan Jhon Ketua Perkumpulan Wartawan Online Indonesia DPW DKI Jakarta mengambil sikap atas perkara ini.

Diketahui, korban Laka Lantas Ibnu Faqi mengalami luka berat dengan patah tulang kaki sebelah kanan, retak-retak di rahang dan mata sebelah kanan terpaksa harus dicopot.

“Korban laka lantas sangat memprihatikan kondisinya, dan pelaku penabrak Amanda Sunindar hanya janji-janji akan membiayai pengobatan korban dan membiayai penghidupan keluarga korban, mengingat korban tulang punggu keluarga. “Urai Opan di depan kantor Ditlantas Polda Metro Jaya yang mendampingi para saksi.

Dengan tegas! Ketua Forum Wartawan Jakarta berharap penyidik maupun teman-teman kepolisian yang menangani kasus ini tidak sebelah pihak dan harus mengusut tuntas.

“Kami akan kawal sampai tuntas, dan jika ada oknum polisi yang membelokan kasus ini sehingga mematahkan kesaksian maupun bukti-bukti, maka kami akan menjadi tajam mengkritisi kinerja kepolisian,” ungkap Opan.

Dikabarkan sebelumnya, pelaku pengendara roda empat (4) jenis Pajero yang bernama Amanda Sunindar seorang publik figur, dan anak dari seorang yang masuk kedalam 150 orang pengusaha terkaya di Indonesia versi tahun 2016.

Berikut penelusuran garia keluarga Amanda Sumindar, yakni orangtuanya bernama Anna Bambang Surjo Sunindar, berada di urutan ke-136, perempuan yang satu ini mengantongi kekayaan sebesar US$180 juta. Dia mengontrol perusahaan peninggalan suaminya, Bambang Suryo Sunindar, yang berasal dari keluarga ningrat Surakarta.

Anna juga memberi sentuhan feminim dalam grup perusahaannya. Dia menjalankan PT Annapola yang memiliki restoran bertema kolonial dan function house yaitu Rumah Kartanegara, Rumah Daksa, dan Rumah Imam Bonjol di Jakarta serta Rumah Sleman di Yogykarta. Dia juga merupakan presiden direktur PT Penny Roos, perusahaan yang juga mengontrol restoran.

Selain itu menurut keterangan ajudan Amanda Sunindar, ia merupakan keponakan dari salah seorang mantan Kapolri. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi MK, MRP-MRPB Gugat UU No. 21/2001 Terkait Otsus

Published

on

By

Kunjungi MK, MRP-MRPB Gugat UU No. 21/2001 Terkait Otsus

JanoerKoening, Jakarta – Merasa kecewa karena tidak diikutsertakan pada pembahasan revisi undang-undang Otonomi khusus (UU Otsus) Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggugat UU No. 21/2001.

Hari ini, Kamis 17 Juni 2021 Rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua MRP-MRPB mengajukan uji sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) terkait perubahan kedua UU Khusus 21/2001 tentang Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia

“Hal ini dilakukan karna perubahan UU otonomi khusus (Otsus) yang ada sekarang di DPR tidak menyerap aspirasi masyarakat Papua,” ungkap kuasa hukum MRP-MRPB Dr. stefanus Roy Rening, S. H., M.H. kepada media (17/6).

Menurut Rening, menyerap aspirasi masyarakat Papua itu perintah UU, pasal 77 UU Otsus 2001 mengatakan bahwa, usulan perubahan UU Otsus dapat diajukan oleh rakyat Propinsi Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) atau dan DPRD kepada DPR-RI atau Pemerintah

“Jadi, maknanya adalah kekhususan ini memberikan kewenangan kepada rakyat Papua untuk mengusulkan perubahan Undang-undang sesuai perintah perundang-undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum PERADI Roy Rening selaku Anggota Tim Hukum dan Advokat MRP dan MRPB mengatakan, bahwa dirinya ingin mempertegas soal kewenangan terkait usulan perubahan. Kalau memang itu hak rakyat Papua, ya berikan saja.

“Jangan diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu namanya sewenang-wenang. Jangan-jangan ini upaya pemerintah pusat untuk menarik kewenangan yang harusnya menjadi milik rakyat Papua,” ucapnya.

Mengakhiri wawancara, Roy Rening ungkapkan harapannya agar Presiden Jokowi mengundang MRP-MRPB ke Istana untuk menyampaikan aspirasinya, mengungkapkan ketidakadilan yang dirasakan terkait revisi UU Nomot 21 Tahun 2001 tentang otsus bagi Propinsi Papua dan Papua Barat

“Saya juga berharap, proses menangkap aspirasi rakyat itu diserahkan pada rakyat Papua melalui lembaga yang didirikan oleh UU khusus yaitu MRP-MRPB sebagai penyalur aspirasi kultural anak Papua yang didalamnya terwakili kelompok Agama, Kelompok Masyarakat Adat dan Kelompok Perempuan,” Pungkas Rening. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Kunjungi MK, Rio Capella Ajukan Uji Materi Pasal 11 UU Tipikor ke MK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Mantan Politisi Partai NasDem Patrice Rio Capella, mengajukan pendaftaran Permohonan Uji Materiil Pasal 11 Undang-undang Tipikor ke Mahkamah Konstitusi pada 15 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB.

Kepada media, Rio Capella mengaku permohonan Uji Materill terhadap Pasal 11 UU Tipikor itu lantaran dirinya sudah jadi korban kriminalisasi kerena di hukum menurut pikiran orang yang sifatnya sangat subyektif dan abstrak karena fakta dipersidangan tidak ditemukan fakta permintaan uang bahkan tidak pernah menerima uang yang dituduhkan.

“Saya sadar bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan judicial review tidak akan mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah dijalankan dikarenakan putusan MK tidak berlaku surut, namun Rio Capella tidak mau ada korban-korban lain akibat pasal 11 yang multi tafsir,” tutur Rio Capella saat Jumpa pers di deoan gedung MK Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Terkait hal tersebut, Pengacara Rio Capella, Janses Sihaloho, menyampaikan adanya ‘frasa yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya’ dalam Pasal 11 Undang-Undang Tipikor telah merugikan Hak Konstitusional dari Patrice Rio Capella selaku Pemohon dalam mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Janses menyebut, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UU Tipikor dapat mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggaran Negara dapat dipidana melakukan tindak pidana korupsi karena pikiran yang berasal dari orang lain.

“Poin paling penting dengan adanya frasa tersebut adalah bagaimana cara mengetahui, menilai dan membuktikan pikiran seseorang dalam persidangan,” imbuhnya.

Dengan demikian kata Jansen, frasa ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga sangat berpotensi menyebabkan penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Hakim menjadi bebas menafsirkan pikiran orang lain dan membuka celah penegak hukum yang bersangkutan untuk bersifat subjektif

“Yang tentunya sifat subjektif tersebut berpotensi terjadi apabila didasarkan atas suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada tersangka atau terdakwa,” jelasnya.

Dia tambahkan, “bahwa seharusnya hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektif aparatur yang menjalankan hukum tetapi haruslah didasari dari objektivitas hukum itu sendiri mengingat tidak ada satupun instrumen atau profesi yang dapat membaca pikiran sesorang secara pasti,” tuturnya.

Lebih lanjut Jansen mengatakan, bahwa pasal ini sangat berbahaya karena bebas tafsir jika tetap dipertahankan bisa menjadi alat kriminalisasi sebagaimana yang dialami oleh Rio Capella.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

“Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,” pungkas Janses, menutupnya.

Rio Capella merupakan politisi dan pengacara, Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen Partai Nasdem, Anggota Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu periode 2004-2009 dan mantan Anggota Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019.

Rio Capella di vonis majelis hakim selama 1,5 tahun penjara karena menerima hadiah berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota DPR, dalam kasus pusaran korupsi dana Bantuan Sosial di Kejaksaan Agung yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti.

Rio Capella selain hukuman badan, majelis hakim juga memberi hukuman subsider berupa denda Rp.50.000.000 atau satu bulan kurungan. Namun putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Resmi! Roy Suryo Polisikan Buzzer Eko Kunthadi & Mazdjo Pray

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo resmi melaporkan dua orang yang disebutnya sebagai buzzer, yaitu Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray, ke Polda Metro Jaya.

Roy Suryo menjelaskan, Keduanya dilaporkan terkait pencemaran nama baik melalui UU ITE, atas dugaan telah menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait peristiwa penyerempetan mobil dengan pesinetron Lucky Alamsyah.

Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: LP/B/2865/VI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 4 Juni 2021, dan akan ditangani di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Dalam laporannya, Eko dan Mazdjo diduga melanggar Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 dan Pasal 310, 311, KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

Ini saya tegaskan, nama terlapornya sudah tertulis, “Jadi bukan lagi dalam lidik (penyelidikan). Penyidik sudah menyimpulkan nama terlapornya jelas yakni Eko Kuntadhi dan Mazdjo Pray. Itu jelas tertulis nama terlapornya,” ujar Roy, (4/6/).

Roy Suryo juga menegaskan, baik Eko Kunthadi dan Mazdjo Pray telah menyebarkan fitnah kepada saya dengan mutarbalikan fakta lewat konten di akun YouTube yang keduanya buat berdurasi 18 menit.

“Keduanya layak disebut sebagai buzzer yang telah membuat kisruh di masyarakat. Mereka dua ini bukan YouTuber, jangan ditulis YouTuber apalagi pegiat sosial. Mereka adalah buzzer yang membuat kekacauan atas berbagai masalah,” sebut Roy Suryo, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending