Connect with us

POLITIK

Tegas! Presiden Partai Muslim Demokrat Tolak RUU HIP

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang merupakan usulan DPR RI menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak. Salah satu yang tegas menolak RUU tersebut adalah PRESIDEN PMD.

Presiden Partai Muslim Demokrat (PMD) Gusjoy S. Sekaligus Ketua Bidang Advokasi IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA (IPJI). MEDIA ONLINE INDONESIAN (MOI) dan PWOIN menyampaikan beberapa poin yang menjadi dasar penolakan.

Di antaranya karena Pancasila sudah merupakan konsensus nasional sejak 17 Agustus 1945 dan tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

“Jadi jika diatur-atur lagi melalui hirarki di bawahnya yaitu Undang-Undang, malah bisa menjadi rancu dan bias pemahaman orang tentang Pancasila,” ujar Gusjoy dalam releasenya, Sabtu (21/6/2020).

Gusjoy katakan, Pancasila itu dinamis dan selalu hidup serta telah terbukti mampu menjadi perekat bangsa Indonesia. Ketika kemudian diatur-atur malah potensial menjadi nilai-nilai yang mati dan kaku, serta potensial dijadikan alat pemaksaan kehendak oleh sementara pihak.

Selain itu RUU HIP juga bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan, apalagi jika rancangannya dibuat secara sembrono, tidak melalui uji publik terlebih dahulu.

“DPR sebaiknya tidak usah memaksakan kehendak, sehingga terkesan hanya ‘kejar setoran’. Banyak hal-hal lain yang jauh lebih penting yang perlu dipikirkan oleh DPR, misalnya bagaimana bangsa ini bisa segera keluar dari krisis sebagai dampak pandemi corona, serta hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat lainnya,” ungkapnya.

DPR itu perwakilan rakyat, menurut GUSJOY S. seharusnya benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya memperjuangkan kepentingan partainya dan segelintir elit politik.

“Hidup berbangsa dan bernegara terkait Pancasila di negeri ini sederhana kok. Kalau tidak setuju dengan Pancasila silakan angkat kaki dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Penolakan Presiden PMD (Gusjoy S.) terhadap RUU HIP itu telah dituangkan dalam pernyataan sikap resmi. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Ketum PKB: Pemilu 2024 PKB Akan Tembus 3 Besar

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) III DPW PKB DKI Jakarta yang digelar secara virtual, di Hotel Kartika Candra pada Sabtu, 9 Januari 2021.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, bahwa PKB Insya Allah akan dapat menembus minimal tiga besar pada pemilu 2024.

Untuk itu, Muhaimin meminta kader PKB untuk bekerja keras guna mencapai target tersebut. Sebab, menurutnya, kerja keras seluruh kader PKB menjadi pelecut semangat meraih kemenangan pada masa depan.

Pada kesempatan yang sama, Muhaimin mengapreasiasi kerja keras seluruh kader PKB selama ini, baik dalam gelaran Pemilihan Umum maupun dalam mengelola partai.

“Selamat kepada pengurus yang berhasil mempertahankan suara, memenangkan Pilkada, mengelola partai dengan nilai yang bagus,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, saat ditemui media, Ketua Panitia Muswil III DPW PKB DKI Jakarta, Ahmad Muslim menyebut, dari pemilu ke pemilu yang banyak punya ruang untuk memilih adalah kaum muda

“Maka pada Muswil yang ke -3 ini, Kami mengkonsep bahwa bangkit, solid, menang, ijo rame-rame, asyiknya gaya millenial. Dengan konsep ini PKB kedepan bisa menyasar kaum muda untuk sadar berpolitik,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan suatu bangsa, suatu negara disaat kaum mudanya sadar tentang politik di era saat ini, dimana informasi hoax beredar dan kalau kaum mudanya tidak pandai berpolitik nanti bisa terjerumus pada isu-isu yang tidak benar

Terkait Covid-19 saat ditanya media, Muslim katakan sampai saat ini kita masih pada masa pandemi Covid-19, sehingga kita lebih memfokuskan pada acara secara virtual sementara pertemuan fisik dalam jumlah yang banyak kita hindari.

Adapun Bansos berupa sembako yang diberikan pada masyarakat terdampak Covid-19, PKB saat ini mengusulkan pada Pemprove DKI untuk memberikan dengan menggantikan dengan uang tunai. Karna kita tidak tau kapan berhentinya pandemi ini.

“Mudah-mudahan dengan adanya uang tunai itu, masyarakat lebih bisa memanfaatkan bantuan Pemprove dengan memilah dan memilih sendiri kebutuhan pokok yang mau di beli,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Dugaan Kecurangan TSM, Nico Kily_Kily akan Gugat Hingga Ke MK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Calon Bupati Nicolas Johan Kilykily merasa adanya dugaan kecurangan TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) dalam Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tersebut.

Dengan adanya dugaaan kecurangan tersebut, maka pihak Nicolas Kilykily akan mendaftarkan gugatan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Kuasa Hukum Nicolas Kilykily, Razman Nasution, kliennya dikalahkan oleh Money Politic dan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten MBD.

“Kami juga menduga ada kekuasaan yang bermain (pejabat setingkat gubernur) dan kekuatan partai politik yang diduga mengintervensi pilkada Kabupaten MBD,” kata Razman saat jumpa pers di Golden Boutique, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).

Razman menegaskan, kliennya menolak hasil Pilkada Kabupaten MBD 2020. Maka dari itu pihaknya akan melakukan upaya hukum dan membawa persoalan kecurangan Pilkada Kabupaten MBD ke Bawaslu.

Adapun dugaan keterlibatan ASN, kata Razman, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Perhubungan, Camat, dan Kepala Desa dengan niat memenangkan paslon nomor 2 (petahana) Benyamin Thomas Noach-Agustinus Lekwardai Kilikily.

Nicolas Kilykily yang turut hadir dalam jumpa pers ini menjelaskan, bahwa hampir 80-90 persen ASN terlibat langsung untuk memenangkan paslon nomor 2.

“Bahkan setiap kampanye, petahana selalu dijemput oleh ASN. Mainnya kami lihat sangat terang-terangan, kami punya buktinya semua,” tegas Nicolas.

Terlebih lagi, lanjut Nicolas, Ketua KPU MBD ikut membagikan uang kepada pendukungnya agar memilih paslon nomor 2. Serta kepala marga di kasih Rp600 ribu.

“Kalau Decision Maker sudah terbukti melakukan pelanggaran siapa lagi yang kita percaya, lebih baik tidak usah ada pilkada langsung, tunjuk saja langsung petahana untuk kembali memimpin,” tegas dia lagi.

Kecurangan TSM yang petahana lakukan, kata Nicolas, sangat terang-terangan. Bahkan disaat masa tenang, mereka bagi-bagi sembako

“Sembako Covid-19 di bagi-bagi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bupati (calon petahana) membiarkan itu yang seharusnya tidak boleh dilakukan,” ungkapnya.

Ini sebetulnya demokrasi mau di bawa kemana, kalau semua orang modelnya begini. Sangat disayangkan Bawaslu dan KPU yang harusnya netral malah memihak salah satu pihak.

“Harusnya sama-sama saling menyadari, bahwa tujuan Pilkada adalah memilih kepala daerah yang bersih dan membangun daerah dengan benar,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Suharso Akan Rombak Sistem Kerja di Tubuh PPP

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Perhelatan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlangsung hari ini, Minggu (20/12/2020) memasuki hari ketiga, yakni penutupan acara.

Acara terakhir ini berlangsung di Bogor, Jawa Barat dihadiri oleh peserta baik fisik maupun virtual serta disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K. H. Ma’ruf Amin secara virtual.

Muktamar IX yang sudah berlangsung sejak 18 Desember 2020, selain membahas mengenai laporan pertanggung jawaban dari dewan pengurus partai, juga telah dilangsungkan pemilihan Ketua Umum PPP periode 2020-2025.

Dimana hasil pemilihan suara ini dimenangkan oleh Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP yang baru.

Dalam pidato politiknya, Ketua Umum PPP terpilih Suharso Monoarfa menyampaikan mengenai sistem kerja yang akan diusungnya untuk partai.

“Kedepannya sistem kerja dalam PPP akan dibagi menjadi tiga kelompok yakni pertugas partai yang tugas utamanya melakukan kegiatan-kegiatan atau kerja elektoral, kedua kelompok pekerja sebagai engine atau influencer, ketiga kelompok suporter yakni kelompok organisasi management,” ujarnya.

Suharso menyadari bahwa di era digitalisasi ini, PPP membutuhkan kelompok pekerja influencer untuk mengurus partai dan menjawab tantangan digital.

“Maka yang diperlukan adalah kelompok pekerjaan sebagai influencer. Kita harus punya influencer di DPP. Jadi bukan hanya pengurus-pengurus yang diurus, tapi pengurus-pengurus yang benar-benar mengurus partai,” ungkap Suharso saat menyampaikan pidato politik.

PPP juga mengusung semangat baru dengan mengubah yel-yelnya menjadi PPP Menang, Umat Bersatu, dan Indonesia Bangun.

Acara Muktamar IX ini ditutup dengan pembacaan pidato singkat dari Wakil Presiden, yang mendoakan semoga PPP dapat menjadi partai yang solid dan gemilang di masa yang akan datang.

Dengan berakhirnya muktamar ini, artinya para pengurus sudah diberikan aba-aba untuk bergerak dengan semangat yang baru, mulai bekerja bersama-sama dan meninggalkan cara lama untuk memajukan partai dan memenangkan Pemilu 2024. (Amhar)

Continue Reading

Trending