Connect with us

POLITIK

Tegas! Presiden Partai Muslim Demokrat Tolak RUU HIP

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang merupakan usulan DPR RI menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak. Salah satu yang tegas menolak RUU tersebut adalah PRESIDEN PMD.

Presiden Partai Muslim Demokrat (PMD) Gusjoy S. Sekaligus Ketua Bidang Advokasi IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA (IPJI). MEDIA ONLINE INDONESIAN (MOI) dan PWOIN menyampaikan beberapa poin yang menjadi dasar penolakan.

Di antaranya karena Pancasila sudah merupakan konsensus nasional sejak 17 Agustus 1945 dan tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

“Jadi jika diatur-atur lagi melalui hirarki di bawahnya yaitu Undang-Undang, malah bisa menjadi rancu dan bias pemahaman orang tentang Pancasila,” ujar Gusjoy dalam releasenya, Sabtu (21/6/2020).

Gusjoy katakan, Pancasila itu dinamis dan selalu hidup serta telah terbukti mampu menjadi perekat bangsa Indonesia. Ketika kemudian diatur-atur malah potensial menjadi nilai-nilai yang mati dan kaku, serta potensial dijadikan alat pemaksaan kehendak oleh sementara pihak.

Selain itu RUU HIP juga bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan, apalagi jika rancangannya dibuat secara sembrono, tidak melalui uji publik terlebih dahulu.

“DPR sebaiknya tidak usah memaksakan kehendak, sehingga terkesan hanya ‘kejar setoran’. Banyak hal-hal lain yang jauh lebih penting yang perlu dipikirkan oleh DPR, misalnya bagaimana bangsa ini bisa segera keluar dari krisis sebagai dampak pandemi corona, serta hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat lainnya,” ungkapnya.

DPR itu perwakilan rakyat, menurut GUSJOY S. seharusnya benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya memperjuangkan kepentingan partainya dan segelintir elit politik.

“Hidup berbangsa dan bernegara terkait Pancasila di negeri ini sederhana kok. Kalau tidak setuju dengan Pancasila silakan angkat kaki dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Penolakan Presiden PMD (Gusjoy S.) terhadap RUU HIP itu telah dituangkan dalam pernyataan sikap resmi. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Kunjungi Muhammadiyah, AHY Diskusikan Empat Hal Isu di Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Yogyakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhamadiyah Agung Danarto, Sabtu (3/4/2021) di Kantor PP Muhammadiyah, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam, Ketum AHY bersama Haedar Nashir membahas empat hal terkait isu-isu terkini dan masalah kebangsaan.

Didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio, dan Ketua DPD PD DIY Heri Sebayang, Ketum AHY sampaikan rasa syukurnya karena akhirnya bisa bersilaturahmi langsung ke Kantor PP Muhammadiyah.

“Alhamdulillah, bahagia sekali
akhirnya bisa bersilaturahmi dan berkunjung secara langsung ke kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Tadi dengan sangat baik, dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan,” ucap AHY

Dia ungkapkan, saya diterima oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Prof. Dr. KH Haedar Nasir, yang didampingi oleh Dr. Agung sebagai sekretaris PP Muhammadiyah.

“Kami diskusi dan temu kangen, karena sebetulnya sudah lama saya niatkan dan telah saya haturkan kepada beliau niatan saya sejak awal, ketika saya mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, dan hari ini terjadi,” kata Ketum AHY.

Kepada rekan-rekan media yang hadir, Ketum AHY menyampaikan apresiasinya terhadap perjuangan Muhammadiyah. Diskusi tadi tentu terkait berbagai hal, terkait isu-isu di Indonesia, harapan ke depan, isu-isu kebangsaan.

“Dan, yang jelas, kami sangat berterima kasih dan terus mengapresiasi atas sikap dan perjuangan Muhammadiyah yang ingin terus mengokohkan persatuan di negeri ini,” tutur Ketum AHY.

Selanjutnya, Ketum AHY menyampaikan empat hal yang didiskusikan. Mulai dari menegakkan demokrasi, Pancasila, menjaga nilai-nilai keagamaan, dan juga persatuan dan kemajuan.

Menurutnya, ada empat hal tadi yang kami bicarakan dan juga menjadi pesan dari Bapak Haedar Nasir. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana menegakkan demokrasi berpijak pada konstitusi yang berlaku di Indonesia ini. Kita tahu ujian dan tantangan demokrasi akan terus kita hadapi, termasuk di masa pandemi ini.

“Jadi, harapannya ke depan kita bisa sama-sama merawat demokrasi dalam semangat berpijak pada konstitusi yang berlaku,” jelas Ketum AHY kepada rekan-rekan media yang hadir.

Lalu kata AHY, yang kedua, Pancasila. Terkait dengan Pancasila yang sudah menjadi keputusan negeri atau bangsa kita, harus terus dijaga, diterapkan sebenar-benarnya. Jangan sampai kita mudah atau lantang menyuarakan tentang Pancasila, padahal kita tidak menerapkan itu dengan sejatinya.

“Tentu kita juga berharap Pancasila itu tidak jadi pelabelan saja, untuk satu kelompok melawan kelompok yang lain. Justru Pancasila sebagai konsensus bersama dan mengakomodasi segala perbedaan dan keberagaman di Indonesia,” lanjutnya.

Usai silaturahmi dengan pimpinan PP Muhammadiyah, Ketum AHY juga silaturahmi secara virtual dengan Buya Syafii Maarif.

“Saya tadi juga senang sekali bisa secara virtual bersilaturahmi dengan Buya Syafii Maarif. Kita tahu beliau adalah seorang toko besar, guru bangsa, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman yang luar biasa dalam berbagai hal,” ujarnya.

AHY juga menyampaikan harapannya, untuk mendengarkan wejangan-wejangan dari beliau dan beliau tadi menitipkan berbagai pesan.

“Pesan-pesan secara khusus yang tadi saya dengarkan diantaranya adalah, ke depan semua elemen bangsa harus bersatu padu untuk bisa menjaga demokrasi serta juga untuk mengejar ketertinggalan kita dan menjadikan Indonesia semakin maju dan sejahtera,” tutup Ketum AHY. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

Published

on

By

Inilah tanggapan kami atas permintaan pelaku KLB Ilegal Sibolangit ataupun relawan Jokowi agar kami meminta maaf kepada Bapak Presiden.

Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

Oleh : Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Sabtu (3/4/2021).

Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal, yakni:

Yang Pertama;

A. Sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

B. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan.

Lalu Kedua, adalah;

A. Mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

B. Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara.

C. Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka.

Kalau kepada Presiden, sudah jelas, KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden, bukannya malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.

Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius?

Lalu, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan.

Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat.

Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden.

Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini.

Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden.

Continue Reading

POLITIK

Jhoni Allen Dipecat, Kuasa Hukum AHY Sebut: Perongrong Partai Demokrat

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Koordinator Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, Mehbob membela keputusan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sekretaris jenderal Teuku Riefky Harsya yang memecat Anggota DPR RI F. Demokrat, Jhoni Allen Marbun dari keanggotaan partai.

Mehbob menjelaskan, Jhoni Allen Marbun pantas dipecat, sebab telah melakukan gerakan yang merongrong partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

”Hari ini, Rabu, 24 Maret 2021, kami berhadapan dengan Jhoni Allen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jhoni itu memang pantas dipecat, karena merongrong partai,” kata Mehbob dalam keterangan persnya, Rabu (24/3/2021).

Mehbob menerangkan, gugatan yang diajukan Jhoni Allen Marbun tidak berdasar, sebab memang Jhoni yang salah karena jadi otak dari KLB di Deliserdang dan itu jelas melanggar AD/ART Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat, dan Pakta Integritas Partai Demokrat.

”Jhoni itu pelaku yang sok jadi korban. Jadi gugatannya ngawur sebenarnya. Tapi ya sebagai warga negara taat hukum, kita hadapi dia di Pengadilan,” ujarnya.

Senada dengan Mehbob, Sekretaris Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, Muhajir menilai, gugatan yang diajukan Jhoni Allen sebenarnya prematur. Kalau Jhoni tak terima dipecat, harusnya melakukan upaya hukum di Mahkamah Partai, bukan langsung ke Pengadilan.

”Sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, sesuai Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 (UU Parpol) harusnya Jhoni Allen melakukan upaya hukum dulu di Mahkamah Partai Demokrat. Dia salah langkah, tindakannya prematur hukum,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sidang antara Tim Advokasi DPP Partai Demokrat versus Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat, Jhoni Allen Marbun dilangsungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No : 135/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst pada Rabu, 24 Maret 2021.

Kasus tersebut bermula dari ketidakterimaan Jhoni Allen Marbun dipecat atas alasan terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Adapun AHY sudah memberikan kuasa hukum pada Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, yang terdiri dari Koordinator Tim Mehbob, Sekretaris Tim Muhajir. Dan anggota terdiri dari Dormauli, Lidya A, Utomo K, Papang, Silaban, Rony, Cecep, Kaffah, Yandri. (Amhar)

Continue Reading

Trending