Connect with us

POLITIK

Tegas! Presiden Partai Muslim Demokrat Tolak RUU HIP

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang merupakan usulan DPR RI menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak. Salah satu yang tegas menolak RUU tersebut adalah PRESIDEN PMD.

Presiden Partai Muslim Demokrat (PMD) Gusjoy S. Sekaligus Ketua Bidang Advokasi IKATAN PENULIS DAN JURNALIS INDONESIA (IPJI). MEDIA ONLINE INDONESIAN (MOI) dan PWOIN menyampaikan beberapa poin yang menjadi dasar penolakan.

Di antaranya karena Pancasila sudah merupakan konsensus nasional sejak 17 Agustus 1945 dan tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

“Jadi jika diatur-atur lagi melalui hirarki di bawahnya yaitu Undang-Undang, malah bisa menjadi rancu dan bias pemahaman orang tentang Pancasila,” ujar Gusjoy dalam releasenya, Sabtu (21/6/2020).

Gusjoy katakan, Pancasila itu dinamis dan selalu hidup serta telah terbukti mampu menjadi perekat bangsa Indonesia. Ketika kemudian diatur-atur malah potensial menjadi nilai-nilai yang mati dan kaku, serta potensial dijadikan alat pemaksaan kehendak oleh sementara pihak.

Selain itu RUU HIP juga bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan, apalagi jika rancangannya dibuat secara sembrono, tidak melalui uji publik terlebih dahulu.

“DPR sebaiknya tidak usah memaksakan kehendak, sehingga terkesan hanya ‘kejar setoran’. Banyak hal-hal lain yang jauh lebih penting yang perlu dipikirkan oleh DPR, misalnya bagaimana bangsa ini bisa segera keluar dari krisis sebagai dampak pandemi corona, serta hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat lainnya,” ungkapnya.

DPR itu perwakilan rakyat, menurut GUSJOY S. seharusnya benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya memperjuangkan kepentingan partainya dan segelintir elit politik.

“Hidup berbangsa dan bernegara terkait Pancasila di negeri ini sederhana kok. Kalau tidak setuju dengan Pancasila silakan angkat kaki dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Penolakan Presiden PMD (Gusjoy S.) terhadap RUU HIP itu telah dituangkan dalam pernyataan sikap resmi. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Kunjungi DPR, Ormas LMPP Tolak RUU HIP

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menyikapi kegaduhan Politik yang terjadi pada Republik Indonesia tentang Rancangan Undang Undang Himpunan Ideologi Pancasila (RUU HIP), maka dengan tegas! Ormas Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Pusat menolak keras RUU HIP.

Dikarenakan rancangan tersebut tidak sesuai dengan apa yang Diharapkan Republik Indonesia tercinta ini, LMMP menganggab bahwa Pancasila Harga Mati tidak boleh dirubah lagi.

Diketahui LMPP adalah aktivis yang mempunyai Legalitas dan bukan ormas kaleng-kaleng yang bertujuan untuk membangun bangsa dalam persatuan.

Ketua umum LMPP Yusad Regar mengatakan, bahwa Ormas kami sudah sesuai dengan AD/ART, Kita adalah sebagai Control Social, yang bertujuan untuk mempersatukan anak bangsa dengan tidak membedakan suku, golongan serta agama, semboyan kita adalah Satu Nusa Satu Bangsa.

“LMPP ini Aktivis yang mempunyai Legalitas Hukum yang jelas ujar Ketua umum LMPP Yusad Regar kepada awak media di gedung DPR MPR Jakarta pada hari Senin (6/7/2020).

Dia tambahkan, adanya RUU HIP, LMPP pusat Menolak dengan tegas terkait adanya Rancangan Perubahan Pancasila tersebut.

“Kami menolak keras dengan adanya RUU HIP yang sedang dibincangkan negara, Karna Pancasila Tidak boleh dirubah dalam bentuk apapun, Pancasila Harga Mati,” tegas! Ketua Umum LMPP.

Ia berharap kepada seluruh elemen LMPP yang berada di Lampung, untuk menjaga nama baik LMPP dalam melaksanakan tugas.

“Untuk seluruh Elemen, saya berharap agar dapat menjaga nama baik LMPP dalam menjalankan tugas untuk membantu membangun Negara ini,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Menyikapi Maklumat MUI, GWK Tolak RUU HIP

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gerakan Waspada Komunis (GWK) mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majlis Ulama Indonesia (MUI), Menolak Rancangan Undang-undang haluan idiologi pancasila (RUU HIP)

“Kami mendukung Maklumat DPP MUI Pusat, dengan sungguh-sungguh agar Pemerintah segera membatalkan RUU HIP dan mengeluarkan dari Prolegnas,” Tegas! Heru Purwanto, SH Ketua GKW, di Jakarta, Jum’at (26/6/2020)

Lebih lanjut di katakan Heru, GWK juga meminta agar di usut secara tuntas, serta diumumkan secara terbuka pihak yang bertindak sebagai konseptor RUU HIP di DPR RI.

“Dan Kami meminta di bentuk Team pencari fakta yang kredibel, adil dan transparan untuk mengusutnya,” pungkas Ketua Umum Gerakan Waspada Komunis, Heru Purwanto SH. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Rachmawati Minta Haluan Idiologi Pancasila Harus Di Hentikan

Published

on

By

 

JanoerKoening, Jakarta – Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS), Rachmawati Soekarnoputri meminta pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) harus dihentikan.

Hal tersebut disampaikan Rachmawati dalam peringatan Haul ke-50 Bung Karno di kediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2020).

“Saya rasa tidak perlu UU HIP itu. Pertama, alasannya begini, kita ini sudah berkomitmen dan konsensus kita sudah final,” kata Rachmawati.

Lebih lanjut dikatakan, pembahasan mengenai wacana RUU HIP justru akan menurunkan makna Pancasila yang telah disepakati para pendiri bangsa.

“Sekarang untuk apa bikin UU lagi, dan itu men-downgrade, baik Pancasila maupun UUD 45 kita. Ini yang menjadi masalah,” jelas Rachmawati.

“Jadi, saya pribadi, saya menolak, karena ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Bung Karno,” lanjut dia

Putri Sukarno itu juga menilai, wacana pembahasan RUU HIP ini memiliki agenda terselubung. Malah, menurutnya, jika RUU HIP diloloskan menjadi undang-undang, maka aturan tersebut justru akan memecah belah NKRI.

Saya melihat ada hidden agenda. Ini menghancurkan NKRI. Kita terpecah belah lagi. Menjadi polemik kanan-kiri, atas-bawah. Maka besar mudaratnya ketimbang manfaatnya.

“Jadi untuk apa UU itu, dan kita menghianati para founding father. Kemarin UUD kita sudah diamandemen sehingga bersifat liberal, kapitalisme sekaran mau mendowngrade Pancasila. Jadi untuk apa membuat UU,” tanya Rachmawati.

Jadi solusinya, kita harus mengembalikan kembali UUD 1945. Untuk apa kita akal-akalan setelah amandemen, kisruh politik. Jadi mau apa bangsa ini.

“Kembalikan UUD 1945 dong kalau mau bicara soal ideologi. Karena jelas ko landasan operasional dan strukural kita,” pungkas Putri Soekarno. (Amhar)

Continue Reading

Trending