Connect with us

Pemuda

Covid-19 Menjadi Ladang Basah Korupsi Berjamaah

Published

on

 

JanoerKoening, Jakarta – Choirul Amin SH Direktur LBH GPI, mengungkapkan bahwa Covid-19 menjadi ladang basah korupsi berjamaah, hal ini terkesan menjadi misteri tidak terbuka pendanaan covid-19 ada kejanggalan-kejanggalan

“Kami menduga kuat ada penyelewengan dana rakyat 401 triliun. Banyak kejanggalan yang muncul pada saat terjadi kasus kasus yang ditemui,” ucapnya dalam konferensi pers di Markas GPI Menteng raya, kamis (11/6/2020) di Jakarta.

Dia juga mengungkapkan, Keluarga meninggal bukan korban Covid-19 dengan dugaan kompensasi 50 juta, jelas ini menjadi bancakan para koruptor.

“Menjadikan kita melakukan advokasi korban Covid-19 seperti di Bekasi, Makassar dan lain lain. Dana ini sangat besar dari uang rakyat. Indikasi kuat menyebabkan Covid-19 ini tidak tersentuh. Dan orang yang menggunakan Covid-19 ini mendapat hak imunitas. Isu ini dibesarkan oleh media sehingga masyarakat menjadi takut,” ujar Amin.

Sementara itu, Wakil Direktur LBH GPI Deddy Umasugi mengatakan, kami menduga sknadal besar terkait dana Covid-19 ini. Dana stimulus tidak jelas sampai saat ini.

Dana yang terakhir 401 triliun. Apakah dana dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya dan memunculkan berbagai spekulasi. Alokasi untuk setiap pasien adalah 105 juta dan yang terkontaminasi ada dana khusus 215 juta.

Ada 132 rumah sakit rujukan. Hari ini indeks positif Covid 34.000. Sangat tidak rasional dan tata rata rumah sakit tidak bisa begitu banyak menampung pasien Covid. Sebagai contoh di Manado bagaimana keluarga pasien dipaksa menerima dana kompensasi 50 juta.

Pemerintah belum menyampaikan saat ini dana APD yang diimpor. APD diimpor dari China yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat kenyataan tidak dibagikan. LBH GPI kurang respek dengan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah. Virus Corona disebarkan dari cairan penderita Covid-19.

“Skandal yang ada dalam Covid harus diperhatikan dengan serius. Tim medis sendiri membeli APD sendiri. Virus Corona ini membuat kecerdasan masyarakat menurun,” jelas Deddy.

Kami minta kepada Pemerintah agar transparan dan kami membawa permasalahan dan Covid 19 ke DPR RI dan segera dibentuk Pansus Covid-19. Sangat miris ini dan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Kami juga melaporkan kepada KPK dan Kapolri.

Diko Nugroha Sekjen GPI mengapresiasi langkah langkah LBH GPI mengadvokasi korban korban Covid-19. Kami mengawal korban korban Covid-19. Agar tidak terjadi fitnah.

“Kami akan melakukan aksi bersama untuk mengawasi dan memonitor korban korban Covid-19. Kami telah membentuk kajian khusus Covid-19 untuk dibawa ke Parlemen dan pimpinan Partai. Transparansi itu penting.dan akuntabilitas data-data,” pungkas Diko. (zohiri)

Continue Reading

Pemuda

Lawan COVID, FWJ Sambut Kemitraan Batalyon 33 Grup 3 Kopassus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi karya menyambut baik kemitraan yang ditawarkan oleh Batalyon 33 Grup 3 Kopassus untuk bersama – sama perang melawan COVID-19 yang belum usai.

Hal itu dibahas dalam pertemuan yang dilakukan di gedung pertemuan milik Kopassus di komplek Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, hari Rabu, (18/11/2020)

Dalam pertemuan ini Mustofa Hadi karya atau yang biasa dipanggil Opan didampingi oleh dewan pembina Joko Irianto, dewan penasehat Lemens Kodongan dan pengurus DPP FWJ.

Pertemuan kerjasama tersebut disambut langsung oleh Lettu Yuda DR, Pasintel Batalyon 33 group 3 Kopassus mewakili Komandan Batalyon 33 Grup 3 Kopassus yang berhalangan hadir karena ada tugas penting lainnya, dan beberapa staf anggotanya.

Dalam sambutannya, Yuda DR mengucapkan terima kasih atas kedatangan saudara – saudara dari media, saya merasa senang dengan adanya niatan humanis antara Kopassus dan media. ” Mari kita sama-sama menciptakan program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Yuda DR dalam kesempatan tersebut utarakan, dalam waktu dekat ini kami dari batalyon 33 group 3 Kopassus berencana untuk melakukan perang.

“Perang yang dimaksud ialah melawan COVID-19, dengan agenda pembagian masker bagi warga,” jelasnya

Selain itu kata Yuda, kami juga berniat untuk membuat pos kamling guna bersinergi bersama warga untuk mengamankan lingkungan, rencananya ada 2 wilayah yang akan kami sosialisasi program tersebut yakni daerah Kalisari dan Ciracas.

“Kedua wilayah tersebut selama ini merupakan wilayah binaan Batalyon 33. Semoga niatan kami ini bisa bersinergi dengan FWJ,” imbuh Yuda.

Menimpalinya, Mustofa Hadi karya juga ucapkan terimakasih atas kepercayaan dari Kopassus khususnya batalyon 33 group 3 untuk bermitra kepada kami (FWJ).

“Dengan kegiatan yang positif seperti ini, kita sudah seharusnya kita saling mendukung,” kata Mustofa.

Opan ungkapkan, Ini adalah langkah awal yang baik, saya harap hubungan ini bukan hanya sebatas terkait COVID-19 saja, tetapi kita bisa sinergi dalam jangka panjang.

Dia tambahkan, banyak hal-hal yang perlu kita ciptakan untuk memperkuat hubungan antara TNI khususnya Kopassus dan rakyat

“Kami disini melalui forum Wartawan Jakarta (FWJ) adalah sebagai jembatan, agar hubungan yang baik antara mereka (TNI dan rakyat) bisa terpublikasi sehingga khayalak bisa mengetahuinya, “tutup Ketua FWJ.

Acara selesai sekitar pukul 16 : 00 WIB, diakhiri dengan sessions foto bersama dan pemberian cendera mata berupa topi dan kaos berlogo Kopassus kepada Pengurus FWJ. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Brutal! Aparat Serbu Markas PII & GPII Dengan Gas Air Mata Hingga Pemukulan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Penyerangan Sekretariat Pelajar Islam Indonesia (PII) oleh pihak Kepolisian tidak seharusnya dilakukan, terlebih dengan cara refresif.

Dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kepolisian harus berlandaskan pada aturan yang berlaku dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai Peraturan Kapolri Nomor 8/2009 tentang Pedoman Implementasi Hak Asasi Manusia.

Semestinya jika aparat kepolisian berpedoman terhadap peraturan tersebut, maka tindakan-tindakan refresif seperti yang terjadi di Sekretariat Pelajar Islam Indonesia (PII), Menteng Raya 58 Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2020 tidak terjadi sebagaimana kronologis sebagai berikut:

1. Sekitar pukul 20.00 WIB, 13 Oktober 2020. Sekelompok Aparat kepolisian masuk ke kompleks Menteng Raya 58, yang merupakan Sekretariat PB PII dan PW PII Jakarta, dengan dalih menyisir dan swiping masa aksi Tolak UU Ciptaker (Omnibus Law) yang terlibat Demo

2. Tiba-tiba aparat Kepolisian menembakan gas Air Mata ke arah Sekretariat PB PII dan PW PII Jakarta.

3. Beberapa pengurus PW PII Jakarta dan PB PII langsung masuk ke Sekretariat PW PII Jakarta untuk mengamankan diri.

4. Tiba-tiba pintu didobrak dan terjadi pemukulan, penganiayaan dan pengrusakan sekretariat PII Jakarta.

5. Para pengurus PW PII Jakarta dan Pengurus PB PII yang TIDAK terlibat aksi, dan sementara berada di sekretariat, tiba-tiba mendapat serangan, pemukulan, diskriminasi serta diangkut ke Polda Metro Jaya Jakarta.

6. Sejumlah pengurus yang salah tangkap dan mendapat diskriminasi tersebut terlihat luka di bagian kepala.

Berikut nama-nama kader dan pengurus yang ditangkap :

1. Ania Hawari Fasya (Ketua Umum PW PII Jakarta)

2. Moch Syafiq Lamenele (Ketua Umum PD PII jakut)

3. Mindadul Han (Bendum PD PII Jakut)

4. Khaerul Hadad (Kastaff Teritorial Koorwil Brigade PII Jakarta)

5. Lulu Bahijah Sungkar (KastaffAdlog Koorwil Brigade PII Jakarta)

6. Zaenal Abidin (Kader PII Jakut)

7. Mahmud Saadi (Kabid PPO PW PII Jakarta)

8. Agung Hidayat (Staff KU PW PII Jakarta)

9. Asep Saefurrahman (PB PII)

10. Zulherman (PB PII)

Atas kejadian penyerangan, penganiayaan dan diskriminasi tersebut, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Menyatakan Sikap :

1. Mengecam keras aksi penyerangan, penganiayaan dan diskriminasi terhadap Pengurus PII yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 di Sekretariat PII Menteng Raya No.58 Jakarta Pusat.

2. Mendesak Kapolda Metro Jaya segera membebaskan Pengurus PII yang ditangkap dalam peristiwa penyerangan aparat kepolisian yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 di Sekretariat PII Jl. Menteng Raya No.58 Jakarta Pusat.

3. Mendesak Kepada Kapolda Metro Jaya memberikan sanksi tegas kepada oknum aparat kepolisian yang telah melakukan aksi penyerangan, penganiayaan dan diskriminasi terhadap Pengurus PII

4. Mendesak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan atas terjadinya insiden tersebut di atas.

Demikian pernyataan sikap Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII), atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terimakasih.

Husin Tasrik Makruf Nst
Ketua Umum

Aris Darussalam
Sekertaris Jenderal

Continue Reading

Pemuda

FPB Menginginkan Sekda DKI Jakarta Putra Betawi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Forum Pemuda Betawi (FPB) merupakan organisasi pemuda dari putra Betawi yang mempunyai kepedulian dan tanggung jawab terhadap proses pembangunan Kota Jakarta Raya.

Mengingat pentingnya pembangunan Jakarta, Forum Pemuda Betawi menggelar Diskusi melalui Zoom Meeting dengan tema “Membedah Calon Sekda DKI Jakarta”. Acara berlangsung di Hotel Lynt, Cideng, Kakarta Pusat pada Rabu, 30 September 2020.

Webinar ini menghadirkan tokoh-tokoh yang kompeten dan memahami peta kota Jakarta, yakni: Bestari Barus (P. Nasdem), Esti Arimi (Fraksi Gerindra), H. Beceng (Fraksi Golkar), H. Panji Virgianto (Fraksi PDIP), Syahroni (Fraksi PAN).

Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi, Rachmat HS dalam sambutannya mengatakan, acara ini adalah seri ke-2 yang membicarakan penggantian Sekda. Keberadaan Sekda sangat penting bagi masyarakat Jakarta.

“Melalui acara ini, Kami membantu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mempunyai figur yang tepat yang di inginkan oleh masyarakat khususnya Warga Betawi,” ujarnya.

Lebih lanjut Rachmat HS mengungkapkan, bahwa Kami sudah sharing melalui mekanisme diskusi terbuka dan kita juga sudah sharing melalui mekanisme webinar secara darling

Dia tambahkan, melalui rangkaian acara diskusi dan webinar, kami yakin teman-teman yang kami rekomendasikan yang ada di pemda DKI Jakarta pada tingkat eselon II sangat-sangat punya peluang sebagai putra Daerah.

“Seperti Walikota Jakarta Timur (M. Anwar), Kepala Dinas SDA (H. Juwaini), Kasatpol PP (Arifin), dan Walikota Jakarta Selatan (H. Marullah Matani). Mereka sangat memenuhi syarat untuk dijadikan Sekda,” urainya.

Rachmat HS sangat menegaskan, bahwa sebagai putra daerah, Kami FPB dengan melalui mekanisme yang panjang sangat-sangat menginginkan Sekda DKI Jakarta adalah putra Betawi

“Tentu yang kami inginkan adalah putra daerah yang punya kualifikasi menjadi Sekda dan tentu mengikuti aturan UUD dan atau kepres yang ada berlaku,” Pungkas Ketua Dewan Pembina FPB. (Amhar)

Continue Reading

Trending