Connect with us

Pemuda

Covid-19 Menjadi Ladang Basah Korupsi Berjamaah

Published

on

 

JanoerKoening, Jakarta – Choirul Amin SH Direktur LBH GPI, mengungkapkan bahwa Covid-19 menjadi ladang basah korupsi berjamaah, hal ini terkesan menjadi misteri tidak terbuka pendanaan covid-19 ada kejanggalan-kejanggalan

“Kami menduga kuat ada penyelewengan dana rakyat 401 triliun. Banyak kejanggalan yang muncul pada saat terjadi kasus kasus yang ditemui,” ucapnya dalam konferensi pers di Markas GPI Menteng raya, kamis (11/6/2020) di Jakarta.

Dia juga mengungkapkan, Keluarga meninggal bukan korban Covid-19 dengan dugaan kompensasi 50 juta, jelas ini menjadi bancakan para koruptor.

“Menjadikan kita melakukan advokasi korban Covid-19 seperti di Bekasi, Makassar dan lain lain. Dana ini sangat besar dari uang rakyat. Indikasi kuat menyebabkan Covid-19 ini tidak tersentuh. Dan orang yang menggunakan Covid-19 ini mendapat hak imunitas. Isu ini dibesarkan oleh media sehingga masyarakat menjadi takut,” ujar Amin.

Sementara itu, Wakil Direktur LBH GPI Deddy Umasugi mengatakan, kami menduga sknadal besar terkait dana Covid-19 ini. Dana stimulus tidak jelas sampai saat ini.

Dana yang terakhir 401 triliun. Apakah dana dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya dan memunculkan berbagai spekulasi. Alokasi untuk setiap pasien adalah 105 juta dan yang terkontaminasi ada dana khusus 215 juta.

Ada 132 rumah sakit rujukan. Hari ini indeks positif Covid 34.000. Sangat tidak rasional dan tata rata rumah sakit tidak bisa begitu banyak menampung pasien Covid. Sebagai contoh di Manado bagaimana keluarga pasien dipaksa menerima dana kompensasi 50 juta.

Pemerintah belum menyampaikan saat ini dana APD yang diimpor. APD diimpor dari China yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat kenyataan tidak dibagikan. LBH GPI kurang respek dengan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah. Virus Corona disebarkan dari cairan penderita Covid-19.

“Skandal yang ada dalam Covid harus diperhatikan dengan serius. Tim medis sendiri membeli APD sendiri. Virus Corona ini membuat kecerdasan masyarakat menurun,” jelas Deddy.

Kami minta kepada Pemerintah agar transparan dan kami membawa permasalahan dan Covid 19 ke DPR RI dan segera dibentuk Pansus Covid-19. Sangat miris ini dan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Kami juga melaporkan kepada KPK dan Kapolri.

Diko Nugroha Sekjen GPI mengapresiasi langkah langkah LBH GPI mengadvokasi korban korban Covid-19. Kami mengawal korban korban Covid-19. Agar tidak terjadi fitnah.

“Kami akan melakukan aksi bersama untuk mengawasi dan memonitor korban korban Covid-19. Kami telah membentuk kajian khusus Covid-19 untuk dibawa ke Parlemen dan pimpinan Partai. Transparansi itu penting.dan akuntabilitas data-data,” pungkas Diko. (zohiri)

Continue Reading

Pemuda

Gelar Rakernas, PP HIMMAH Rumuskan Program Kerja ke Depan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Wasliyah (PP HIMMAH) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I bertempat di hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Kamis 28 hingga 31 juli 2022.

Rakernas I tersebut dihadiri oleh perwakilan dari puluhan provinsi se-Indonesia. Rakernas yang dijadwalkan 28 Juli hingga 31 Juli 2022 ini mengangkat tema, ‘Sinergi Membangun Negeri sambut Indonesia Emas 2045′

Kepada media Abdul Razak Nasution Ketua Umum PP HIMMAH-RI mengatakan, bahwa Rakernas ini akan merumuskan gagasan dan program kerja yang akan datang, hal ini merupakan program pertama pihak nya.

“Dan dengan tagline target kerja periode 2021 hingga 2024 akan mengupayakan satu juta kader Himpunan Mahasiswa Al Washliyah di seluruh Indonesia,” ujarnya saat disela acara Rakernas I Al Washliyah, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Abdul Razak Nasution menyebut, bahwa Program internal 1 juta kader dapat terwujud dalam 3 tahun kedepan yakni 2021-2024. Bersamaan dalam kaderisasi ini kami melakukan moderasi Agama.

Dia tambahkan, bahwa perihal target ini sudah dirumuskan dan sudah setahun berjalan dan sampai sejauh ini sudah mencapai target kader hingga 18-20%.

Eksternal

Kemudian daripada itu, kata Razak, secara eksternal kami sebagai kader muda yang juga dari HIMMAH akan meng-upgrade diri baik dari segi keilmuan, Kemampuan, kompetensi dalam rangka mempersiapkan Indonesia Emas 2045.

Selain itu, “Menyambut era Destruksi sebagai kader dan sebagai organisasi kami harus siap mengimbangi perubahan yang begitu cepat,” pungkas nya.

Ditanya harapannya paska rakernas, Abdul Razak Nasution mengungkapkan, “Kami tetap masih konsolidasi dan terus melaksanakan fokus satu juta kader dan melaksanakan gagasan-gagasan yang telah kami buat secara internal,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Gelar Car Free Day, KMP Suarakan Dukungan DOP Papua

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang masih bergulir sampai sekarang

Bukan hanya dukungan moril tapi teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua juga turun langsung mengkampanyekan DOB papua di gelaran Car Free Day kawasan Jl. Jend Soedirman, Jakarta Pusat, Minggu (26/06/2022).

Kegiatan tersebut lahir dari keresahan bersama bahwa masyarakat umum perlu mengetahui permasalahan yang sedang bergulir di Tanah Papua.

Koordinator Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) Moeytuer Boymasa kepada media mengatakan, bahwa giat tersebut sebagai bentuk kecil dukungan kepada RUU Papua dan juga sebagai indikator seberapa besar respon positif dari masyarakat umum akan pemekaran wilayah tersebut.

Dia sampaikan, bahwa ide dan gagasan pemekaran wilayah ini sudah cukup melewati waktu yang lama, ide ini bukan semata-mata hasil bisikan langit, tapi 100% bisikan dari dalam Tanah Papua, kita mendukung DOB Papua karena kami yakin ini menjadi kunci pemerataan pembangunan.

“Dan hari ini kami sampaikan kepada masyarakat luas secara langsung di gelaran CFD ini, bahwa papua memang perlu pemekaran, dan semua yang datang mendukung kita,” ungkapnya, minggu (26/6/2022).

Kegiatan soft campaign inii dihadiri oleh puluhan teman-teman mahasiswa Papua yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua, dengan bertajuk Suara Papua “Di CFD, Dukung DOB”.

Dalam giatnya rekan-rekan mahasiswa Papua membagikan selebaran, Foto Bersama masyarakat, Flashmob tarian timur Indonesia dan juga membacakan puisi. (Amhar)

Continue Reading

Pemuda

Dukung DOB, KMP Tegas Papua Harus Di Mekarkan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dinamika politik identitas dan budaya di tanah Papua masih berlangsung hingga hari ini. Kontestasi Pilkada dan pemekaran daerah sangat sarat dengan kepentingan politik, sehingga memicu konflik antara elite dengan elite, serta elite dengan masyarakat Papua.

Dan hingga hari ini pro dan kontra masih nyaring terdengar terkait Rancangan Undang Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) pemekaran Papua.

Rencananya, ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur pemekaran DOB di Provinsi Papua yakni, RUU Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Selatan dan RUU Provinsi Pegunungan Papua.

Sehubungan dengan hal tersebut, puluhan mahasiswa & pemuda yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat (Jum’at, 10/06/202).

Gelombang dukungan terkait DOB Papua sudah mengalir deras, namun nyatanya sampai berita ini diturunkan belum ada tanda tanda perkembangan dari RUU DOB tersebut.

Menyikapi hal ini, Moytuer Boymasa menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk desakan nyata kepada pemerintah, bahwa Papua harus dimekarkan.

Boymasa mengungkapkan, kami selalu berbicara bagaimana Tanah Papua sepuluh, dua puluh atau bahkan 50 tahun ke depan, dan kami membayangkan Tanah Papua mampu tumbuh dan berkembang yang mana salah satunya adalah karena pemekaran yang kami yakin akan segera dilaksanakan.

“Maka kami hadir hari ini disini, menjadi sinyal bahwa kami teman-teman mahasiswa, pemuda dan masyarakat mendukung penuh pengesahan DOB di Tanah Papua,” tegasnya kepada media, Jum’at (10/6/2022).

Dalam kesempatan tersebut, 5 orang perwakilan massa aksi diterima langsung oleh Direktur penataan daerah dan otonomi daerah khusus Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka mendengarkan dan menerima aspirasi serta tuntutan dari massa aksi yang tergabung dalam Konferensi Mahasiswa Papua. ( Amhar )

Continue Reading

Trending