Connect with us

Hukum

Terdakwa Miftahul Ulum Klarifikasi Minta Maaf ke Achsanul dan Keluarga

Published

on

 

JanoerKoening, Jakarta – Miftahul Ulum Terdakwa penerimaan suap sebesar Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar untuk Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), melakukan klarifikasi dengan menyatakan minta maaf kepada Achsanul Qosasi dan keluarganya.

Mantan asisten pribadi (Aspri) Menpora ini sempat menyinggung nama Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi dan Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Adi Toegarisman pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (15/5/2020) lalu.

Usai pembacaan pledoi di kantor KPK di Jakarta, Selasa malam (09/6/2020), ia mengaku tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan orang yang disuruh atau menyuruh orang yang diduga tersebut.

Usai pembacaan pledoi virtual dirinya mengatakan, bahwa ia meminta maaf kepada bapak Achsanul Qosasi beserta keluarganya dan bapak Adi Toegarisman juga beserta keluarganya. Dimana terkait dengan persidangan lalu yang telah Miftahul Ulum singgung.

“Kepada seluruhnya saya mohon maaf dan di persidangan juga sudah saya katakan bahwa saya tidak pernah kenal, komunikasi maupun bertemu dengan suruhannya beliau,” ujar Miftahul Ulum.

Ia juga menerangkan, bahwa tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi dan tidak mengenal Achsanul Qosasi dan Adi Toegarisman, maupun orang suruhannya.

“Saya menyatakan di persidangan juga bahwa saya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan suruhannya beliau (Achsanul Qosasi dan Adi Toegarisman). Saya tidak bertemu, karena itu saya minta maaf kepada beliau, terlebih hari ini masih bulan Syawal, masih suasana lebaran, sekali lagi saya meminta maaf,” tandasnya.

Sementara itu, terkait dengan vonis yang akan digelar pada sidang mendatang tanggal 15 Juni 2020, Miftahul berharap dengan dibacakannya pledoi, majelis hakim memberikan vonis yang ringan.

“Hari ini saya sudah menyampaikan pledoi saya, semoga menjadi pertimbangan Hakim yang mulia untuk vonis saya nanti pekan depan tanggal 15 Juni 2020. Saya berharap nanti divonis ringan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Miftahul Ulum dengan pidana penjara selama 9 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menjadi operator lapangan aktif penerimaan suap senilai Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar untuk Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu. (red)

Continue Reading

Hukum

Hotman Paris: Saya tidak Pernah Sebut PERADI Versi Otto tidak Sah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Saya Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dengan tegas! Membantah mengeluarkan pernyataan baik lisan maupun tertulis terkait Peradi versi Otto sebagai institusi yang tidak sah

“Saya hanya menyebut pembahasan yang dibicarakan sebetulnya adalah soal keabsahan anggaran dasar dan proses hukumnya,” ungkap Hotman Paris dalam jumpa persnya Selasa, (26/4/2022) di Kantor DPN, Prosperyti Tower SCBD Sudirman, Jakarta Selatan

Hotman Paris menjelaskan, bahwa pada waktu itu tidak ada sama sekali, tidak ada pembahasan soal apakah institusi Peradi sah atau tidak.

“Itu tidak dibahas dan tidak ada yang menyebutkan itu. Karena Hotman Paris adalah seorang doktor yang tak mungkin segoblok itu,” tegas Hotman.

Kemudian, dia mengatakan semua yang dibicarakan pada waktu itu berdasarkan fakta-fakta di pengadilan. Terutama saat amar putusan di PN Lubuk Pakam disebutkan bahwa para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Dia tambahkan, hal tersebut jelas tercantum pada surat keputusan No. 104 Peradi tanggal 15 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar.

“Jadi dalam amar putusan ini saya sebutkan batal anggaran dasar dan akibat hukumnya. Kalau seorang ahli hukumnya menilai oh yang batal itu apa saja. Itu yang kita bahas waktu itu. Anggaran dasar dan akibatnya,” jelas Hotman. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

PERADI Putuskan Hotman Paris di Berhentikan Sebagai Advokat Selama 3 Bulan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI memutuskan Hotman Paris Hutapea diberhentikan sementara dari profesi advokat selama tiga bulan untuk tidak beracara baik di luar atau pun di dalam pengadilan.

“Putusan itu dikeluarkan oleh Majelis Dewan Kehormatan PERADI per tanggal 12 April 2022 nomor: 19/DKP/PERADI/I/2022,” ungkap R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI dalam konferensi pers di Sekretariat DPN PERADI, Grand Tower Slipi pada Selasa (26/4/2022) di Jakarta.

Lebih jelasnya, Dwiyanto Prihartono Sh., MH., menyatakan, bahwa DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, terbukti melanggar Pasal 6 huruf b, d dan f Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 huruf a dan Pasal 3 huruf g dan h Kode Etik Advokat Indonesia

“Karna itu, menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum., NIA. 93.10193, dengan hukuman berupa pemberhentian sementara dari profesi Advokat selama 3 (tiga) bulan

Dia tambahkan, Dewan Kehormatan PERADI juga melarang DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, untuk menjalankan profesi Advokat diluar maupun dimuka pengadilan selama masa pemberhentian sementara tersebut di atas

“Menghukum DR. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum,, NIA. 93.10193, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pemeriksaan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah),” pungkas R. Dwiyanto Prihartono Sh., MH., Ketua harian DPN PERADI. (Amhar)

Continue Reading

Hukum

Pengacara Razman Bantah Merampas Peluru Polisi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Tanggapan Pengacara Razman Nasution terkait adanya LP di PMJ sdr Arnold Sinaga dgn Korban sdr Peterus dan juga Pemberitaan Razman Di Duga Menganiaya dan Merampas Peluru Polisi.

“Hal ini sungguh Fitnah Keji dan mencemarkan nama baik saya serta adanya pemberitaan yang tidak berimbang dan sangat merugikan kami,” ungkap Razman pada presscon pada Minggu / 24 April 2022, di Apartement Mediterania Palace Residence (AMPR), Kemayoran Jakarta Pusat.

Razman Nasution, memberikan penjelasan terkait hal ini dan mengatakan, bahwa laporan polisi dan penganiayaan itu adalah tidak benar.

Razman menjelasakan, Arnol Sinaga adalah pengurus dan kader Pemuda Pancasila dan BPH PP Pusat. Juga sebagai kader dan anggota Forum Batak Intelektual (FBI).

“Sebagai Lawyer, Arnol Sinaga berhak, tapi idealnya, sebagai kader, harus koordinasi kepada kita,” kata Razman.

Terkait soal dugaan penganiayaan, Razman dengan tegas membantah.

“Yang benar adalah, adanya surat pernyataan dari saudara Peterus bahwa beliau mengundurkan diri dari Panmus Apertemen dan sekaligus tidak melakukan tuntutan apapun. Bahkan dia membawa-bawa polisi.

“Saya pada saat itu, justru menjaga agar jangan tejadi kegaduhan antar warga Apartemen Mediteranya Place Residence (AMPR) Kemayoran dengan oknum-oknum polisi,” kata Razman.

“Kita akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang mencoba-coba merusak nama baik saya dan juga keluarga saya, serta apartemen saya,” pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending