Connect with us

Pemuda

Lawan Komunis, GPI Gelar Mimbar Bebas

Published

on

 

JanoerKoening, Jakarta – Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) sukses menyelenggarakan kegiatan ‘Apel Siaga dan Mimbar Bebas Lawan Kebangkitan Komunis di Indonesia’ yang berlangsung di Markas GPI, Jl. Raya Menteng 58, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2020).

Acara yang dihadiri ratusan orang dari berbagai OKP, LSM, Ormas dan elemen lainnya berlangsung dengan tetap mengikuti protokoler kesehatan.

Sekjen PP GPI Diko Nugroho dalam orasinya menyampaikan, jangan ada lagi simpang siur mengenai informasi yang sebelumnya beredar luas dengan banyaknya tekanan dan juga pelemahan dalam konteks kegiatan acara ini.

“Meski banyaknya yang pesimis akan batalnya acara akbar ini, ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Saya mengapresiasi langkah pemerintah dan umat Islam dalam menjaga konstitusi negara ini, Presiden sendiri mengatakan dimana ada PKI akan saya gebuk,” kata Diko.

Diko menyebut, kini banyak oknum-oknum yang menyebar fitnah, jangankan ia berani untuk melaksanakan kegiatan semacam ini, bersuara pun tidak. Desas-desus di medsos yang menghasut, itulah yang membuat kerapuhan bangsa ini.

“Langkah-langkah keputusan hari ini sudah jelas. Berikan kami ruang dan hak untuk ikut menjaga serta menegakkan merah putih, NKRI dan konstitusi. Pancasila dan UUD 1945 hari ini hanya tinggal nama, tetapi kapitalisme, liberalisme dan komunisme kini merongrong konstitusi, bangsa ini” tegas.

Untuk itu Diko meminta, agar seluruh lapisan masyarakat tetap mewaspadai komunis demi terjaganya NKRI.

Sementara Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Jakarta Raya Rahmat Himran menyatakan, percayalah apabila kita hanya diam dalam melawan kebangkitan komunis.

“Suatu saat mereka akan besar di Indonesia, maka yang akan terjadi yaitu pembasmian dan juga pembantaian justru melebihi pada tahun 1965, oleh karena itu kami dari Gerakan Pemuda Islam terus menghimbau kepada gerakan lainnya yang memiliki misi yang sama untuk membumihangsukan komunis,” ujarnya.

Rahmat menyerukan kepada Ormas, OKP, LSM, Umat Islam dan lainnya, mari kita sama-sama maju dan bersatu untuk tak gentar untuk melawan paham-paham komunis. Apalagi paham komunis sangat mengancam kedaulatan republik Indonesia. (Sumber: inapos.com)

Continue Reading

Pemuda

Covid-19 Menjadi Ladang Basah Korupsi Berjamaah

Published

on

By

 

JanoerKoening, Jakarta – Choirul Amin SH Direktur LBH GPI, mengungkapkan bahwa Covid-19 menjadi ladang basah korupsi berjamaah, hal ini terkesan menjadi misteri tidak terbuka pendanaan covid-19 ada kejanggalan-kejanggalan

“Kami menduga kuat ada penyelewengan dana rakyat 401 triliun. Banyak kejanggalan yang muncul pada saat terjadi kasus kasus yang ditemui,” ucapnya dalam konferensi pers di Markas GPI Menteng raya, kamis (11/6/2020) di Jakarta.

Dia juga mengungkapkan, Keluarga meninggal bukan korban Covid-19 dengan dugaan kompensasi 50 juta, jelas ini menjadi bancakan para koruptor.

“Menjadikan kita melakukan advokasi korban Covid-19 seperti di Bekasi, Makassar dan lain lain. Dana ini sangat besar dari uang rakyat. Indikasi kuat menyebabkan Covid-19 ini tidak tersentuh. Dan orang yang menggunakan Covid-19 ini mendapat hak imunitas. Isu ini dibesarkan oleh media sehingga masyarakat menjadi takut,” ujar Amin.

Sementara itu, Wakil Direktur LBH GPI Deddy Umasugi mengatakan, kami menduga sknadal besar terkait dana Covid-19 ini. Dana stimulus tidak jelas sampai saat ini.

Dana yang terakhir 401 triliun. Apakah dana dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya dan memunculkan berbagai spekulasi. Alokasi untuk setiap pasien adalah 105 juta dan yang terkontaminasi ada dana khusus 215 juta.

Ada 132 rumah sakit rujukan. Hari ini indeks positif Covid 34.000. Sangat tidak rasional dan tata rata rumah sakit tidak bisa begitu banyak menampung pasien Covid. Sebagai contoh di Manado bagaimana keluarga pasien dipaksa menerima dana kompensasi 50 juta.

Pemerintah belum menyampaikan saat ini dana APD yang diimpor. APD diimpor dari China yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat kenyataan tidak dibagikan. LBH GPI kurang respek dengan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah. Virus Corona disebarkan dari cairan penderita Covid-19.

“Skandal yang ada dalam Covid harus diperhatikan dengan serius. Tim medis sendiri membeli APD sendiri. Virus Corona ini membuat kecerdasan masyarakat menurun,” jelas Deddy.

Kami minta kepada Pemerintah agar transparan dan kami membawa permasalahan dan Covid 19 ke DPR RI dan segera dibentuk Pansus Covid-19. Sangat miris ini dan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Kami juga melaporkan kepada KPK dan Kapolri.

Diko Nugroha Sekjen GPI mengapresiasi langkah langkah LBH GPI mengadvokasi korban korban Covid-19. Kami mengawal korban korban Covid-19. Agar tidak terjadi fitnah.

“Kami akan melakukan aksi bersama untuk mengawasi dan memonitor korban korban Covid-19. Kami telah membentuk kajian khusus Covid-19 untuk dibawa ke Parlemen dan pimpinan Partai. Transparansi itu penting.dan akuntabilitas data-data,” pungkas Diko. (zohiri)

Continue Reading

Pemuda

Tracing COVID-19 Tak Perlu Membuka Data Pribadi Pasien ke Publik

Published

on

By

Selasa, 24 Maret 2020.

Oleh : Arya Sandhiyudha, Ph.D

JanoerKoening, Jakarta – Wabah virus corona (COVID-19) telah menjadi darurat bencana nasional, sehingga banyak pihak di masyarakat turut urun gagasan demi kebaikan bersama.

Salah satunya, para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyampaikan sebuah gagasan agar data pasien yang sudah terinfeksi untuk dibuka ke publik (16/3/2020).

Melalui tulisan ini kami hendak merespon gagasan ini dalam perspektif Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kemudian menjadikannya pembuka diskursus yang lebih luas tentang pentingnya Masyarakat Informasi sebagai kunci suksesnya kita dalam menghadapi wabah COVID-19.

Ketika menyampaikan usulannya, IDI berpendapat rahasia kedokteran tentang data pasien perlu dibuka untuk tujuan membantu kinerja Gugus Tugas COVID-19.

Adanya transparansi data pasien menurut IDI juga dinilai efektif untuk melakukan pelacakan kontak tracing, kapan, di mana, dan siapa orang yang bersangkutan berkontak.

Harapan penanggulangan penyebaran penyakit yang lebih efektif inilah yang melatari usulan membuka data pasien berupa nama dan tempat tinggal.

Dasar yang disampaikan IDI adalah kerahasiaan medik diatur dalam Undang-undang Lex Spesialis, yakni pasal 48 Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 57 UU 36 / 2009 tentang Kesehatan, pasal 38 UU 44 / 2009 tentang rumah sakit, pada pasal 73 UU 36/ 2014.

Sayangnya, dalam menyampaikan gagasan ini IDI belum menimbang UU 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menegaskan bahwa data pribadi pasien Mutlak Dikecualikan (pasal 17h, pasal 18, pasal 54 UU KIP), kecuali bila pemiliknya memberi ijin secara tertulis dan pelanggaran atas penggunaan informasi publik termasuk pasien akan dapat dikenai sanksi pidana.

UU KIP merupakan pedoman hukum ‘kedaulatan rakyat’ atas informasi masyarakat yang telah menggariskan bahwa informasi pribadi pasien termasuk kategori informasi yang wajib dijaga dan dilindungi.

Pedoman hukum ini hadir untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi, sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan negara (pasal 17 huruf a, c, d, f, dan i), bisnis (pasal 17 huruf b, d, dan e), dan pribadi (pasal 17 huruf g dan h), di mana termasuk di dalamnya rahasia pribadi pasien.

Ketiga kepentingan tersebut (negara, bisnis, pribadi) tersebut masuk ke dalam informasi dikecualikan.

Adapun tujuan untuk menjadikan informasi data pasien sebagai bahan Gugus Tugas COVID-19. Hal demikian masuk ke dalam opsi ‘dibuka terbatas’. Ini artinya tetap bukan dibuka ke publik, namun hanya disampaikan dan dibuka secara terbatas ke Gugus Tugas COVID-19 sebagai bahan pelaksanaan tugas.

Artinya, UU KIP jelas tidak menghendaki ‘penyembunyian informasi’, namun itu tidak musti dengan cara ‘membuka paksa rahasia data pasien’ publik.

Transparansi dan Krusial

Adapun tujuan transparansi dalam pelayanan informasi publik, seperti disampaikan IDI, terkait untuk kebutuhan pelaksanaan tugas ini sebenarnya dalam praktiknya beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) telah menggunakan data pribadi pasien, namun tanpa menjadikannya informasi yang terbuka untuk publik.

Contohnya dalam kasus Pemerintah RI melalui Gugus Tugas yang secara regular menyampaikan perkembangan berapa jumlah pasien positif, berapa jumlah meninggal, dan jumlah berdasarkan provinsi, namun tetap merahasiakannya (nama dan alamat rumah) dari publik.

Begitupun di level daerah contohnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan tracing berdasarkan data pribadi pasien, serta menginformasikan kepada publik melalui aplikasi peta di situs corona.jakarta.go.id yaitu: jumlah kasus menunggu hasil, jumlah kasus positif di titik kelurahan, jumlah kasus positif, jumlah total kasus keseluruhan; kemudian dari jumlah kasus tersebut terdapat informasi jumlah dirawat, sembuh, meninggal, dan isolasi mandiri. Sementara di peta, hanya titik kelurahan, bukan alamat rumah.

Contoh tersebut di atas adalah argumentasi bahwa pendekatan transparansi dan krusial tidak musti sampai membuka paksa data rahasia sebagaimana telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Model pendekatan transparansi dan krusial ini juga sedianya yang tengah dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) lain, terutama yang telah menentukan status darurat atau Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona, seperti: Pemkot Depok, Pemprov DIY, Pemkot Bogor, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Banten, Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Barat, dan Pemprov Jawa Barat.

Ketentuan menutup juga selain secara tegas telah diatur dalam UU KIP, juga penting untuk melindungi pribadi pasien dari diskriminasi, persekusi, intimidasi, atau teror yang diterima terhadap pasien. Sangat mungkin, pasien ‘suspect’ COVID-19 diperlakukan tidak menyenangkan oleh masyarakat tertentu di sekitarnya.

Adapun pembukaan informasi data pribadi pasien untuk pelaksanaan tugas, tetap perlu perhatian ekstra dalam menjaga rahasia dan disiplin menjalani petunjuk teknis (juknis) mengenai siapa saja yang berhak menerima data, menganalisis, mengambil keputusan, dan koordinasi lapangan.

Oleh karenanya, pihak yang diberikan informasi musti optimal dalam melaksanakan tugas yang sesuai tujuan dibukanya informasi tersebut.

Masyarakat Informasi

Diskursus yang dilontarkan IDI setidaknya menyadarkan kita tentang tema wajibnya keterbukaan informasi dalam menghadapi wabah COVID-19.

Satu di antara tiga kategori informasi publik yang musti dipenuhi Pemerintah sebagai Badan Publik, yang terkait langsung dengan penanganan COVID-19 yaitu informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta (pasal 10 UU KIP, pasal 12 Peraturan Komisi Informasi/ PERKI Standard Layanan Informasi Publik /SLIP).

Justru, cita-cita dan spirit UU KIP sangat selaras dengan harapan IDI, agar Pemerintah Pusat (Gugus Tugas COVID-19) dan Daerah wajib pro-aktif menyampaikan informasi publik terkait wabah COVID-19 secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan.

Begitupun spirit Pasal 10, bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengelola informasi terkait COVID-19 sebagai informasi serta-merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda, karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Di sinilah kehadiran Masyarakat Informasi menjadi kunci dalam menentukan sukses tidaknya penanganan COVID-19, karena itu berarti Masyarakat model ini: (1) Partisipasi untuk turut mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk selalu memperbaharui informasi cara mengurangi resiko wabah COVID-19 di masyarakat, informasi potensi sebaran COVID-19, serta ragam informasi tentang kegiatan, manajemen penanganan wabah COVID-19.

Selanjutnya, (2) Partisipasi memberikan informasi di masyarakat dan masukan/pendapat membangun untuk sama-sama sukses menang melawan COVID-19; (3) Partisipasi mengawasi penyelenggaraan program karena ada APBN/APBD yang ditujukan untuk penanganan COVID-19; (4) Partisipasi menyukseskan arahan dan Protokol Pencegahan yang dibuat Pemerintah seperti ‘social distancing measure’.

Masyarakat Informasi yang berpikir maju, dan semangat berpartisipasi akan mendukung hadirnya: (1) Pemerintahan yang transparan, terbuka, dan berorientasi partisipatoris, karena sebagai Badan publik memang wajib membuka akses terhadap informasi, terlebih di dalam situasi menghadapi wabah COVID-19.

(2) Pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas dapat memanfaatkan pengawasan oleh setiap warga negara untuk memacu peningkatan geliat pemerintahan sekaligus juga untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan program pemerintahan, termasuk dalam bersama menghadapi wabah COVID-19 sekarang. Seperti disiplin “di rumah aja” : belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah dan berperilaku hidup sehat.

Jadi, yang dibutuhkan bukan dibukanya informasi pasien COVID-19 ke publik, tapi publik akan diuntungkan apabila tumbuh sebuah Masyarakat Informasi yang berpikir maju, dan semangat berpartisipasi.

Inilah satu di antara kunci sukses dalam menghadapi wabah COVID-19. Hadirnya Masyarakat Informasi yang demikian, tentulah juga akan membantu meringankan beban para dokter yang kini menjadi garda terdepan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini.

*) Arya Sandhiyudha, Ph.D adalah Direktur Eksekutif, The Indonesian Democracy Initiative (TIDI)

Continue Reading

Pemuda

Sebagai Generasi, Mahasiswa Harus Peka akan Energy Nasional

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pimpinan Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) DKI Jakarta mengadakan diskusi publik dengan tema “Kedaulatan Energi Sebagai Wujud Kedaulatan Negara”. Diskusi berlangsung di kawasan Pasar Minggu, Jakarta pada Minggu, (15/3/2020).

Dalam diskusi tersebut menghadirkan Dua Narasumber yakni, Dadangsah yang merupakan Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) dan juga Firmansyah Ketua Bidang Kebijakan Publik PW KAMMI DKI Jakarta.

Pada diskusi ini Dadangsah dalam paparannya menjelaskan, betapa pentingnya Mahasiswa mengetahui tentang masa depan energi khususnya energy nasional.

“Mahasiswa sebagai generasi masa depan harus peka terhadap masalah energi nasional. Dimana saat ini kita mulai kekurangan energi, sehingga mulai sekarang kita butuh menghemat energi,” ujarnya.

Menurut Dadangsah, kebutuhan energi minyak kita kurang lebih sebanyak 800.000 barel/hari sedangkan kemampuan produksi minyak kita hanya setengahnya.

“Itulah mengapa pemerintah harus segera mencari alternatif energi baru, agar kekurangan energi kita bisa segera diselesaikan,” jelas Dadangsah.

Firmansyah menambahkannya, sebenarnya kita masih memiliki banyak cadangan minyak dan gas. Hanya saja masih dimiliki oleh asing.

“Kita harus bisa mengelola sendiri sumber energi yang kita miliki. Pemerintah harus mempercayakan BUMN untuk mengelola sumber daya alam kita sendiri,” harapnya.

Dia lanjutkan, Kita harus bisa mandiri secara energi. Karena kita itu merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan negara, “Pungkas” Firmansyah. (Amhar)

Continue Reading

Trending