Connect with us

Nasional

Si Hitam Manis, Apresiasi Panglima TNI

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Si Hitam Manis yang terus berkibar namanya itu ternyata Si Putra Papua bernama Hendrik Yance Udam (HYU). Tokoh asli Papua yang akrap di sapa Bung HYU, mewakili masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat memberikan apresiasi sebesar–besarnya kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang sudah melakukan pengkaderan sumber daya manusia orang asli papua di tubuh institusi TNI.

Saya apresiasi, karna Panglima TNI telah mempromosikan salah satu putra terbaik bangsa asal papua yaitu Mayor Jenderal Joppye Onesimus Wayangkau menjadi Letnan Jenderal Bintang Tiga di Tubuh Organisasi TNI dengan menduduki jabatan baru sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad),” kata HYU saat di temui media di sebuah Hotel di jakarta pusat Rabu, 13 mei 2020.

Lebih lanjut Si Pria Hitam Manis mengungkapkan bahwa, ini merupakan suatu kehormatan tersendiri dan kebangaan bagi masyarakat asli papua, dimana sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan papua bergabung kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1961, baru pertama kali putra asli papua di promosikan menjadi Jenderal Bintang Tiga berpangkat Letnan Jenderal di institusi TNI.

Secara psikologis dengan di promosikannya putra asli Papua menjadi Jenderal Bintang Tiga di institusi TNI, maka hal tersebut akan menjadi sebuah motivasi atau spirit tertentu bagi masyarakat papua untuk benar–benar lebih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memiliki bangsa ini untuk menjaga dan merawatnya bersama–sama dalam kebinekaan.

Bangsa ini adalah bangsa yang besar, berasaskan pancasila dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa

Sehingga tidak ada diskriminasi sesama anak bangsa dari sabang sampai merauke, tinggal bagaimana kita menunjukan loyalitas dan kwalitas kita serta memiliki nasionallisme yang tuntas dalam bangsa ini agar kita juga dapat berprestasi dan mengabdi bagi bangsa dan negera, “pungkas” HYU yang juga adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN GerCin).

Dia tambahkan, Saya berharap dengan di lantiknya putra asli papua sebagai Jenderal Bintang Tiga di organisasi TNI, maka saya meminta kepada masyarakat papua dan masyarakat papua barat untuk bersama–sama memberikan dukugan kepada TNI yang ada di seluruh Indonesia terlebih khusus TNI yang bereda di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Sehingga kedepanya akan banyak putra–putri asli papua yang berprestasi di segala bidang termasuk di tubuh organisasi TNI itu sendiri,” tutup HYU.

Diketahui, bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa telah memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Danpusterad dari Mayjen TNI Arif Rahman kepada Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau dan Pangdam XVIII/Kasuari dari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau kepada Mayjen TNI Ali Hamdan Bogra bertempat di Gedung E Lantai Dasar, Mabesad, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Nefra Firdaus dalam rilisnya yang di terimah media ini.

Dijelaskan oleh Nefra, bahwa pergantian tersebut berdasarkan Surat Perintah Kasad nomor : Sprin/1205/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI AD.

Menariknya, kedua pejabat yang dilantik tersebut merupakan putra asli Papua. Sedangkan, Mayjen Arif Rahman akan menempati posisi jabatan baru sebagai Pa Ahli TK III Kasad bidang Komunikasi Sosial.

Untuk diketahui, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) yang baru, Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau merupakan putra kelahiran Serui, Papua,17 Juli 1962, lulusan Akademi Militer (Akmil) 1986 dari kecabangan Infanteri dan lulusan Lemhannas tahun 2013.

Demikian juga, Mayjen TNI Ali Hamdan Bogra. Beliau merupakan putra kelahiran Serui, Papua, 6 Januari 1963, lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 dan lulusan Lemhannas tahun 2015.

“Sebelum mendapat kepercayaan sebagai Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Ali Hamdan Bogra menjabat sebagai Wakil Komandan Sesko TNI, sejak 14 Agustus 2019,” ujar Nefra. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Doni Monardo: Protokol Kesehatan Menjadi Hal yang Mutlak dalam Pelaksanaan Ajang Olahraga

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang mutlak harus dilakukan dalam pelaksanaan kompetisi maupun ajang olahraga di tengah pandemi COVID-19.

“Protokol kesehatan adalah hal yang mutlak yang harus kita perhatikan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan ketentuan protokol kesehatan,” tegas Doni di sela penandatanganan nota kesepahaman Penyelenggaraan Olahraga Aman COVID-19 yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Apa yang ditegaskan Doni tersebut adalah sebagaimana sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan(KMK) HK.01.07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada 19 Juni 2020.

“Protokol kesehatan dapat dijadikan acuan untuk mencegah klaster baru selama beraktivitas di tempat dan fasilitas umum termasuk kegiatan olahraga

Sesuai dengan KMK itu, Doni meminta agar setiap penyelenggara ajang olahraga wajib berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kesehatan dan Dinas/Lembaga lainnya di daerah, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi.

*Pertandingan Basket dan Sepakbola Tanpa Penonton*

Mengacu pada aturan protokol kesehatan, Doni juga menjelaskan bahwa implementasi daripada pertandingan dua cabang olahraga, yakni sepakbola dan basket tidak boleh ada penonton.

Oleh sebab itu, Doni meminta hal tersebut menjadi perhatian bersama antara penyelenggara, atlet maupun para penonton dan suporter.

“Perlu dipastikan untuk seluruh kompetisi sepakbola dan bola basket akan dilaksanakan tanpa penonton. Mohon ini menjadi atensi bagi para penyelenggara untuk betul-betul mentaati konsensus yang telah dilakukan,” jelas Doni.

Selain itu, Doni juga meminta agar seluruh personel dan pemain harus melalui pemeriksaan kesehatan swab tes/tes PCR dan dilakukan secara berkala, untuk memastikan penyelenggaraan berjalan dengan aman.

Dalam hal ini, kesehatan dari para penyelenggara maupun pemain atau atlet tetap menjadi prioritas yang utama.

“Pertandingan olahraga sangat penting, tetapi kesehatan seluruhnya baik itu pemain maupun penyelenggaranya juga harus menjadi prioritas kita,” jelas Doni.

Kemudian Doni juga meminta agar penyelenggara dapat memastikan para personel dan pemain atau atlet adalah benar-benar sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

Sebagaimana yang diketahui bahwa penyakit komorbid berpotensi membuat penderitanya semakin parah apabila terjangkit COVID-19 hingga berujung kematian. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, sebanyak 92 persen kasus kematian COVID-19 dipicu karena adanya faktor komorbiditas dari para penderitanya.

“Ini penting dipedomani dan ditaati, karena 85-92 persen angka kematian yang terjadi di Indonesia adalah saudara kita yang memiliki komorbid,” jelas Doni.

Dia menekankan apabila salah satu atlet atau personel penyelenggara ajang olahraga memiliki komorbid, maka diharapkan tidak mengikuti penyelenggaraan.

*Memperhatikan Zonasi Wilayah*

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga meminta agar penyelenggaraan kompetisi olahraga dapat memperhatikan zonasi COVID-19 pada tiap-tiap daerah.

“Manakala ada perkembangan tentang zonasi daerah, tentu kita harus memperhitungkan aspek-aspek keamanan yang lebih diperlukan,” jelas Doni.

“Artinya kalau suatu daerah zonasinya meningkat ancaman COVID-19-nya, maka harus ada langkah-langkah untuk evaluasi untuk bisa dilakukan relokasi tempat pertandingan,” pungkas Doni.

Penandatanganan nota kesepahaman Penyelenggaraan Olahraga Aman COVID-19 dilakukan antara BNPB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), berisi komitmen tentang penanggulangan bencana pada bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Selanjutnya ada tiga nota kesepahaman lain yang juga disepakati, yakni antara BNPB dengan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), BNPB dengan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) dan perjanjian kerja sama antara Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB dengan PT Bola Basket Indonesia. (red/Ahr)

Continue Reading

Nasional

Firli Bahuri : Banyak Modus Usaha Jahat Mengais Rezeki Haram Catut Nama KPK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini, tidak sedikit laporan dan informasi yang diterima KPK terkait kajahatan pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencatut nama KPK disejumlah daerah seperti di Bengkulu (Bulan Januari), Bireuen Aceh (Bulan Juli) dan terbaru terjadi di Ciamis Jawa Barat (Bulan Agustus).

Modus operandi yang mereka lakukan yaitu menakut-nakuti akan membongkar dan menangkap aparatur pemerintah didaerah yang diduga ‘bermain’ dalam proyek pembangunan di wilayahnya, atau pihak swasta yang mendapatkan dana hibah dari penyelenggara negara. Ujar ketua KPK Firli Bahuri, kamis 17/09/20 di Jakarta.

Firli juga menuturkan bahwa banyak aparatur pemerintah yang berintegritas, memiliki serta menjaga nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi, berani melawan ‘KPK palsu’ dan melaporkan mereka ke petugas kepolisian, sehingga seluruh pelaku dapat ditangkap.

Akan tetapi, tidak sedikit pula aparatur pemerintah di daerah yang mau menjadi ‘sapi perah’ petugas KPK gadungan, sehingga wajar jika banyak pihak mempertanyakan integritas mereka sebagai pemimpin maupun perpanjangan tangan negara didaerah, terangnya.

Memang benar istilah Bang Napi kata Ketua KPK Firli Bahuri “kejahatan bukan hanya karena ada niat pelaku tetapi juga karena ada kesempatan” dimana pelaku kriminal yang mencatut nama KPK, kini melirik perhelatan pilkada serentak 2020 dan pandemi Covid 19 sebagai ladang baru yang potensial untuk menjalankan ‘usaha jahatnya’.

Untuk itu Ketua KPK mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku KPK atau bekerja sama dengan KPK dengan modus membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat pencalonan bagi calon kepala daerah untuk mengikuti pilkada serentak 2020, dengan meminta imbalan sejumlah uang.

Padahal, sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang mengatur penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id dan gratis alias tidak dipungut biaya apapun, Jelasnya.

KPK mendapatkan informasi ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kerja KPK di Banten dan Jawa Barat, menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN calon kepala daerah, sekaligus mendapatkan tanda terimanya

Bahkan, KPK gadungan atau pihak yang mengaku bekerjasama dengan KPK tersebut, sesumbar dapat membantu calon kepala daerah untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN.

Sekali lagi kami informasikan, tidak ada biaya apapun untuk mengisi LHKPN dan tidak ada peluang sekecil apapun untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN.

Firli juga mengemukakan bahwa sebenarnya mengisi LHKPN tidak sulit, jika yang mengisi jujur pada dirinya sendiri, apa adanya, mengetahui asal muasal seluruh harta yang dimilikinya, dan dapat mempertanggung jawabkan harta tersebut didunia maupun di akhirat nanti.

Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi silahkan hubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center KPK dinomor 198, atau ke email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id dan bisa juga pada situs https://elhkpn.kpk.go.id

Tindak pidana pemerasan yang mengatas namakan atau menjual nama KPK, juga dapat terjadi pada penanganan pandemi COVID-19, khususnya didaerah.

Untuk itu sebagai langkah antisipasi, KPK melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan Korupsi secara intensif melakukan pendampingan dan monitor terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuturnya.

Mudah-mudahan langkah ini dapat membatalkan niat serta aksi KPK gadungan, dan yang paling penting dapat menjadi imun anti korupsi bagi aparatur pemerintah didaerah, agar tidak tergoda bisikan jahat untuk berperilaku koruptif, mengingat anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang mereka kelola sangat besar sekali.

KPK juga mengindentifikasi sedikitnya 4 titik rawan penyelewengan anggaran penanganan COVID-19, yaitu terkait refocusing serta realokasi anggaran COVID-19 baik dari APBN maupun APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan filantropi dan sumbangan pihak ketiga, hingga penyelenggaraan bantuan sosial.

Dan sebelumnya sebagai langkah antisipasi, KPK telah menerbitkan surat/surat edaran terkait hal tersebut sebagai panduan dan rambu-rambu bagi pelaksana.

Adapun, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), juga turut mengawasi 4 titik rawan dalam penanganan Covid-19, yang sudah dipetakan oleh KPK.

Dalam kesempatan ini Ketua KPK juga menginformasikan kepada khalayak, bahwasanya KPK tidak memiliki kantor cabang di wilayah manapun.

KPK juga tidak pernah memiliki hubungan kerjasama dengan LSM yang namanya mirip dengan KPK, sehingga saya dapat pastikan bahwasanya mereka yang mencatut nama KPK adalah pelaku atau komplotan kejahatan. Tegas ketua KPK !!!

Ketua KPK Firli Bahuri juga mengimbau kepada pemerintah daerah, BUMD, pihak swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu waspada, berhati-hati dengan pihak-pihak yang menawarkan bantuan apalagi mengancam dengan mengaku sebagai KPK.

Segera laporkan pada kepolisian setempat dan jangan lupa untuk di informasikan kepada KPK, jika kedatangan tamu yang tidak diundang tersebut. Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Nasional

Desak Masiroh Kubro, ASMaPi: Jangan Sampai MUI Dianggap Cuma ‘Gertak Sambal’.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) meminta MUI segera menentukan waktu Masiroh Kubro dan menetapkan panglimanya.

Tertunda-tertundanya penetapan tersebut bisa menjadi _back fire_ (pukulan balik) terhadap MUI. Jangan sampai penguasa menganggap MUI hanya bisa _bluffing_ (gertak sambal).

Presidium ASMaPi Edy Mulyadi mengatakan, rakyat dan ummat Islam Indonesia sudah tidak sabar menanti tindak lanjut dan bukti konkret dari maklumat MUI seputar masiroh kubro (aksi besar-besaran).

“Pasalnya, kejahatan penguasa terhadap negara dan rakyat indonesia, khususnya ummat Islam, sudah terlampaui banyak,” ungkapnya.

Selanjutnya Edy katakan bahwa Pemerintah, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar konstitusi. Mereka terang-terangan mengeluarkan peraturan dan perundangan yang melabrak pembukaan dan pasal2 di UUD 1945.

“Antara lain, disahkannya UU Minerba dan UU no.2/2020 tentang Covid. Selain itu juga ada RUU HIP, RUU BPIP, RUU Omnibus law,” sebutnya. Edy menegaskan! Semua itu tidak bisa dibiarkan.

“Rakyat dan ummat benar-benar berharap MUI segera menentukan waktu masiroh kubro dan menetapkan panglimanya,” ujar Edy saat bersama ASMaPi diterima Wakil Sekjen MUI, KH. Najamuddin Ramli, di kantor MUI, Rabu, 9 September 2020.

Menurut dia, jika MUI terus menunda-nunda penetapan masiroh kubro dan panglimanya, dikhawatirkan rakyat dan ummat yang tidak sabar akan bertindak sendiri-sendiri menghentikan kezaliman penguasa.

Pernyataan senada juga disampaikan Presidium ASMaPi lainnya, Rina Trianingsih. Dia mengatakan, ummat tidak bisa terlalu lama bersabar. Sebagai wadah para ulama yang sangat dihormati, MUI harus segera bersikap lebih tegas.

“ASMaPi kembali datang untuk menagih janji MUI. Jangan terlalu lama. Kesabaran ummat ada batasnya,” tukas Rina yang juga Ketua Forum Banten Bersatu (Forbas).

Menanggapi hal tersebut, KH Najamuddin menyatakan, menyangkut RUU HIP dan BPIP, sikap MUI sudah jelas. Tidak ada kompromi, MUI menolak total.

Tentang masiroh kubro dan panglimanya, lanjut Najamuddin, MUI sudah menggelar lima kali rapat khusus untuk membahas. Namun di internal MUI belum terjadi suara bulat.

Masih ada beberapa pimpinan MUI yang melankolis, banyak pertimbangan ini dan itu. Tapi KH Muhyiddin Junaedi bersama kami yang muda-muda, sudah sepakat.

“MUI harus menjawab harapan dan tuntutan ummat. Jadi, mohon sabarlah sedikit. Tunggu. Mudah-mudahan sebentar lagi ada kepastian. In sya Allah,” ujar KH Najamuddin.

Pada kesempatan yang sama ustadz Maulana Poso Siregar mengatakan, pemerintah terlampau banyak menyakiti hati ummat Islam, baik melalui ucapan maupun kebijakannya. Menteri Agama, misalnya, berkali-kali pernyataannya menyudutkan dan mendiskreditkan Islam.

Yang terbaru adalah tuduhannya, bahwa radikalisme masuk ke masjid-masjid melalui anak-anak _good looking_, yaitu mereka yang hafal quran, bahasa arab dan bacaan Qurannya bagus.

Saya ingat Thariq bin Ziyad saat membebaskan Eropa. Ketika mendarat di pantai Selat Gibraltar, dia memerintahkan membakar kapal-kapal yang mengangkut pasukannya. Tidak ada opsi kembali bagi pasukan.

“Demikian juga dengan ummat saat ini. Pilihannya cuma dua, isy kariiman awmut syahidan (hidup.milia atau mati syahid),” pungkas Ust Maulana yang juga tokoh Tanjung Priok ini. (Ahr/red)

Continue Reading

Trending